Jakarta: Indonesia menjadi sorotan Internasional terutama bagi Uni Eropa, karena menjadi salah satu negara yang berani mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan. Komitmen ini dijalankan Pemerintah Indonesia demi meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh jenjang.

“Dan yang paling menjanjikan untuk masa depan adalah bahwa Indonesia, sepengetahuan saya, adalah satu dari sedikit negara di dunia yang menurut konstitusi mengamanatkan 20% anggarannya untuk pendidikan. Dan Indonesia komitmen menjalankan itu," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi pada konferensi pers EHEF 2024, di Jakarta, Jumat 23 Oktober 2024.

Komitmen terhadap anggaran pendidikan ini yang turut menarik minat lembaga pendidikan internasional, untuk membangun hubungan kolaboratif dengan universitas-universitas di Indonesia. Tidak hanya itu, para lembaga pendidikan internasional jug amelihat potensi besar dalam pertukaran pengetahuan dan penelitian bersama universitas-universitas di Indonesia, serta menyadari bahwa Indonesia berkembang pesat, baik dari segi kualitas pendidikan maupun ekonomi yang bertumbuh.
“Dan Indonesia memiliki kombinasi dari lebih banyak kuantitas, lebih banyak mahasiswa yang datang, dan lebih banyak kualitas karena negara ini bertumbuh secara ekonomi dengan sangat baik sebesar 5% per tahun,” jelasnya.

Untuk itu, sejumlah perguruan tinggi di Eropa tidak ragu-ragu dalam memberikan dukungan finansial bagi pelajar Indonesia melalui berbagai jalur beasiswa. Termasuk program Erasmus yang memberikan dana pendidikan bagi 4.000 pelajar Indonesia telah mendaftar di universitas-universitas Eropa dan sekitar 1.000 beasiswa yang menempuh studi di Eropa.

“Kami punya lebih dari 250 hibah Erasmus, jadi ini adalah hibah setingkat UE, dan masing-masing negara anggota punya sistem beasiswa mereka sendiri,” tegasnya

Oleh karena itu, delegasi Uni Eropa bakal menggelar European Higher Education Fair (EHEF) 2024 dengan perwakilan beasiswa Indonesia International Student Mobility Award (IISMA) yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pada Rabu, 30 Oktober 2024 dan Jakarta pada tanggal 2-3 November 2024. (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Pameran EHEF 2024 Bakal Digelar di 2 Kota Ini, Catat Tanggalnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA — Produktivitasekonomi menjadi salah satu topik yang dibahas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata di hadapan para mahasiswa Universitas Surabaya (Unesa).

Mulanya, Isa membahas bagaimana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berperan dalam membangun Indonesia. Penerimaan dari pajak dan sumber-sumber lainnya kemudian dibelanjakan untuk berbagai keperluan, juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Dukungan APBN bagi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting bagi pembangunan ekonomi Tanah Air. Namun demikian, Isa menyatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk membuat produktivitas ekonomi meningkat secara berkelanjutan.

Bahkan, Isa menyebut bahwa pembangunan kota baru sekali pun tidak lantas membuat produktivitas ekonomi akan terus naik. Di titik tertentu, tingkat produktivitas bisa melandai, bahkan menjadi negatif.

"Produktivitas tidak akan bisa naik dengan hanya membangun terus menerus jalan, tidak akan bisa kita tingkatkan lagi, akan melandai peningkatannya kalau terus menerus membangun kota baru. Malah mungkin pada titik tertentu pembangunan itu mempunyai dampak yang negatif, kalau kita hanya berorientasi fisik," ujar Isa dalam acara Budget Goes to Campus, Rabu (2/10/2024).

Selain pembangunan infrastruktur, menurut Isa, produktivitas ekonomi harus turut dimunculkan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Alasannya, kualitas manusia merupakan motor utama penggerak bangsa dan perekonomian negara.

Peningkatan produktivitas itu bukan semata-mata membuat semakin banyak orang bekerja, melainkan menyentuh aspek-aspek lain yang krusial.

"Produktivitas itu yang paling utama muncul kalau manusia Indonesia manusia yang sehat, manusia yang bisa bekerja, belajar, beraktivitas positif. Kalau manusia Indonesia tidak sehat, gampang sakit, berapa banyak waktu kerja kita tidak termanfaatkan, waktu yang terbuang tidak menghasilkan apa-apa," ujar Isa.

Upaya membuat manusia Indonesia menjadi lebih sehat dan produktif dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui pengalokasian anggaran kesehatan juga program-program yang mendukung ketersediaan pangan dan gizi bagi masyarakat.

Misalnya, pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan senilai Rp187,5 triliun.

Isa menegaskan bahwa manusia yang sehat pun belum cukup untuk mendongkrak produktivitas ekonomi. SDM Indonesia pun harus memiliki kapasitas pendidikan yang baik.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD), sebagai bentuk pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.

Anggaran itu di antaranya dikeluarkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga pembangunan dan perbaikan ruang-ruang sekolah juga perguruan tinggi.

"Manusia sehat cukup? Enggak. Manusia sehat kalau enggak mengembangkan imajinasinya untuk kemajuan dan sebagainya, ya enggak jadi apa-apa. Namun, untuk manusia punya imajinasi, membuat terobosan, inovasi, harus menjadi manusia yang cerdas, manusia yang dilengkapi pendidikan yang baik," ujar Isa.

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru saja mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp10.4 triliun untuk 2025. Anggaran ini perlu diprioritaskan bagi peningkatan kompetensi guru, peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah dan pembangunan sarana serta prasarana pendidikan.

“Prioritas peningkatan kompetensi ini tidak hanya terbatas pada pencapaian sertifikasi minimum S1/D4, sebagaimana tercantum pada Pasal 9 UU Guru dan Dosen. Tetapi juga mencakup alokasi anggaran pelatihan pedagogik untuk mendukung kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Sebaiknya, anggaran ini difokuskan pada realisasi di daerah-daerah yang membutuhkan,” ungkap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Sharfina Indrayadi di Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Sharfina menyebut, tiga hal ini sangat penting untuk diprioritaskan untuk meminimalkan dampak learning loss atau hilangnya kemampuan siswa akibat disrupsi pada pembelajaran selama pandemi Covid-19. Prioritas pertama adalah peningkatan kompetensi guru.
Pada tahun 2022, meskipun ada sekitar 3 juta guru di Indonesia dengan rasio guru-murid yang ideal (1:17), masih terdapat ketimpangan dalam kualitas guru. Dari jumlah tersebut, masih ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi.

Alokasi anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi guru sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik memiliki kompetensi yang memadai.

Selama ini, hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) yang rata-rata masih di bawah 60% menunjukkan masih banyak guru memerlukan peningkatan keterampilan pedagogi dan teknis. Dengan demikian, fokus pada peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan percepatan sertifikasi akan memastikan pendidikan yang lebih berkualitas bagi siswa.

Sharfina menambahkan, peningkatan kompetensi guru juga penting untuk membantu mereka beradaptasi dengan inisiatif pendidikan yang mandiri dan fokus pada kebutuhan siswa, misalnya Merdeka Belajar.

Sementara itu, peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah juga penting mengingat sistem pendidikan di Indonesia dijalankan secara desentralisasi. Pandemi Covid-19 sudah menunjukkan kepala sekolah perlu merespons sesuatu dengan cepat dan adaptif .

Sistem desentralisasi di Indonesia memberi kepala sekolah wewenang lebih besar untuk mengelola sekolah secara mandiri. Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan pembelajaran, pengelolaan anggaran, diversifikasi sumber dana dan evaluasi sekolah.

Namun, kewenangan ini tidak efektif jika kepala sekolah tidak memiliki keterampilan yang memadai, terutama dalam manajemen, melakukan pengawasan pembelajaran, soft skills dan entrepreneurship. Permendikbud No. 13/2007 sudah menetapkan lima kompetensi terkait hal ini.

Sementara itu, terkait sarana dan prasarana, Sharfina mengatakan, Indonesia membutuhkan alokasi dana yang signifikan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas fisik sekolah di daerah tertinggal. Ini mencakup pembangunan ruang kelas, akses air bersih, toilet dan sanitasi serta fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga.

Bahkan di banyak wilayah tertinggal, fasilitas dasar seperti ketersediaan listrik seringkali berada dalam kondisi yang sangat terbatas atau tidak memadai, yang menghambat proses belajar-mengajar secara efektif.

“Pembangunan sarana dan prasarana bisa diprioritaskan pada daerah 3T dan daerah tertinggal untuk memastikan mereka bisa mengejar ketertinggalan dan berbenah tanpa ada halangan sarana prasarana yang mendasar,” tegasnya.

Selain meminimalisir dampak learning loss, prioritas ini juga diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih resilien. Pandemi Covid-19 sudah menunjukkan keragaman lanskap pendidikan Indonesia dengan berbagai permasalahannya, menekankan perlunya tata kelola pendidikan yang berfokus pada kesiapan guru hingga dukungan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih tangguh.

Baca juga: Dapat Tambahan Rp10,4 Triliun di 2025, Kemendikbudristek Bakal Alokasikan untuk Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR memastikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau mandatory spending akan berasal dari belanja negara, bukan dari pendapatan negara seperti yang sempat diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa pihaknya dan pemerintah sepakat untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp724,26 triliun. Artinya, jumlah tersebut berasal dari 20% total belanja negara senilai Rp3.621,31 triliun pada tahun depan.

Sedangkan jika anggaran pendidikan diambil dari 20% pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun pada tahun depan maka alokasinya hanya sekitar Rp601 triliun, berkurang ratusan triliun dari keputusan saat ini.

"Kita akan selalu berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN atau sebesar Rp724,26 triliun sesuai amanat konstitusi," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku percaya dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, dia berharap anggaran pendidikan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK [mandi, cuci, kakus] sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi, sebagai bagian dari Program Quick Win presiden terpilih," katanya.

Said turut mengapresiasi upaya pemerintahan Prabowo ke depan untuk meningkatkan kualitas gizi sumber daya manusia melalui program makan bergizi gratis (MBG). Dia ingin agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar agar asupan gizi dan nutrisi anak ketika masih dalam kandungan, balita, dan usia sekolah bisa tercukupi.

Di samping itu, Said juga menyoroti dampak tingginya suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun yang disepakati sebesar 7,0% dalam APBN 2025. Menurutnya, suku bunga tersebut cukup tinggi sehingga dikhawatirkan akan Bebani pemerintah ke depan.

"Kita perlu terus mewaspadai suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor riil yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional," katanya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anggaran pendidikan memang menjadi sorotan banyak pihak terutama usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kepada Banggar DPR agar dilakukan formulasi ulang mandatory spending pendidikan.

Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menjelaskan basis anggaran pendidikan sebesar 20% selama ini dihitung dari belanja negara. Namun, dia merasa sumber belanja negara penuh dengan ketidakpastian sehingga anggaran pendidikan menjadi naik-turun dan realisasinya kerap tak sampai 100%.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengusulkan mandatory spending pendidikan diatur ulang agar bersumber dari 20% pendapatan negara—bukan 20% belanja negara.

Kendati demikian, usulan tersebut mendapat banyak penolakan karena akan mengakibatkan anggaran pendidikan turun cukup drastis. Bagaimanapun, besaran pendapatan negara selalu lebih kecil dari besaran belanja negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengalokasian dana untuk program ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu makan bergizi gratis masih menimbulkan polemik di masyarakat. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, menyatakan kontroversi muncul karena dana untuk program tersebut disebut-sebut bakal diambil dari 20 persen dana mandatory spending sektor pendidikan.

“Yang terjadi hanya utak-atik anggaran yang sedikit itu. Jadi kalau bicara program makan bergizi gratis akan dialihkan ke pendidikan dan itu dianggap bagian dari 20 persen alokasi untuk pendidikan,” kata Media dalam diskusi publik dan peluncuran riset bertajuk Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.

Padahal menurut dia, tak sedikit masyarakat memandang program tersebut sebagai bagian dari kebijakan kesehatan, bukan kebijakan pendidikan. Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan banjirnya impor daging maupun susu untuk mewujudkan program tersebut.

Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut juga menyinggung soal banyaknya janji politik Prabowo-Gibran yang memiliki embel-embel gratis. Mulai dari program makan siang gratis, pendidikan gratis, hingga beasiswa gratis untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

“Ambisi ini luar biasa, tapi ketika ambisinya luar biasa dan tidak berkaca dan tidak menapak dari kondisi hari ini, maka itu sepertinya hanya akan menjadi angan-angan,” katanya.

Senada dengan Wahyu, peneliti Celios lainnya, Achmad Hanif Imaduddin menegaskan bahwa tidak ada yang betul-betul gratis terkait sebuah kebijakan. Ketika seorang politisi menjanjikan sesuatu secara cuma-cuma kepada masyarakat, maka akan ada risiko atau pengorbanan di baliknya.

“Entah itu akan memangkas anggaran pendidikan atau akan menambah utang,” ucap Achmad dalam agenda yang sama.

Sebelumnya, diketahui bahwa mandatory spending untuk dana pendidikan sebesar 20 persen yang berasal dari belanja negara diusulkan untuk dikaji ulang. Usulan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang menilai seharusnya anggaran pendidikan itu dialokasikan seusai dengan pendapatan negara, bukan belanja negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menduga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sengaja mengakali desain anggaran pendidikan beberapa tahun terakhir. Hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi mandatory spending 20% dari APBN namun pada kenyataannya tidak pernah terealisasi.

Awalil beralasan, ada dua pos alokasi anggaran pendidikan yang seakan tidak pernah digunakan sejak 2020, yakni anggaran pendidikan pada non-kementerian negara/lembaga dan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, dua pos anggaran tersebut baru ada sejak 2020 dan 2021.

Menurutnya, anggaran pendidikan pada non-kementerian negara/lembaga merupakan dana cadangan yang dipegang bendahara umum negara (menteri keuangan) apabila kementerian/lembaga lain yang memerlukan tambahan anggaran pada tahun berjalan.

Pada 2023, kata dia, pos tersebut dianggarkan Rp75,58 triliun namun realisasinya hanya Rp2,76 triliun atau hanya 3,65%.

"Mulai 2021, [alokasi anggaran pendidikan] ini berlangsung terus," jelas Awalil dalam webinar daring, Selasa (10/9/2024).

Begitu juga dengan pembiayaan pendidikan (dalam anggaran pendidikan melalui pembiayaan), yang pada 2023 dianggarkan sebanyak Rp49,5 triliun namun realisasinya 0 atau tidak ada sama sekali—temuan serupa didapatkan dalam LKPP 2021 dan 2022.

Pos tersebut juga bersifat dana cadangan untuk dana abadi pendidikan, penelitian, kebudayaan, hingga perguruan tinggi.

Oleh sebab itu, Awalil menyimpulkan Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir menyusun anggaran pendidikan hanya untuk memenuhi mandatory spending 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945.

Padahal, dalam realisasinya anggaran pendidikan selalu di bawah 20% dari APBN beberapa tahun terakhir. Berikut detailanya:

• 18,25% pada 2020
• 17,21% pada 2021
• 15,51% pada 2022
• Rp16,45% pada 2023.

Oleh sebab itu, dia mengatakan ratusan triliun anggaran wajib untuk pendidikan tidak digunakan sejak 2020.

"Anggaran pendidikan ini [disusun] hanya memenuhi 20% ketika dianggarkan, ketika direalisasikan selama empat tahun terakhir tidak memenuhi," ujar Awalil.

Dia pun mempertanyakan, apakah beberapa tahun terakhir Kemenkeu sudah melanggar konstitusi karena tidak merealisasikan amanat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN.

Kendati demikian, Awalil juga bingung karena DPR juga selalu menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dari Kemenkeu.

Sebagai informasi, belakangan anggaran pendidikan memang menjadi sorotan banyak pihak terutama usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar dilakukan formulasi ulang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (mandatory spending).

Jawaban Sri Mulyani

Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menjelaskan basis anggaran pendidikan sebesar 20% selama ini dihitung dari belanja negara. Namun, dia merasa sumber belanja negara penuh dengan ketidakpastian sehingga anggaran pendidikan menjadi naik-turun dan realisasinya kerap tak sampai 100%.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengusulkan mandatory spending pendidikan diatur ulang agar bersumber dari 20% pendapatan negara—bukan 20% belanja negara.

Kendati demikian, usulan tersebut mendapat banyak penolakan karena akan mengakibatkan anggaran pendidikan turun cukup drastis. Bagaimanapun, besaran pendapatan negara selalu lebih kecil dari besaran belanja negara.

Dalam RAPBN 2025, jika anggaran pendidikan bersumber dari 20% belanja negara maka jumlahnya sekitar Rp721 triliun. Namun, jika anggaran pendidikan diambil dari 20% pendapat negara maka jumlahnya berkurang menjadi sekitar Rp590 triliun atau berkurang hingga Rp131 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menduga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sengaja mengakali desain anggaran pendidikan beberapa tahun terakhir. Hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi mandatory spending 20% dari APBN namun pada kenyataannya tidak pernah terealisasi.

Awalil beralasan, ada dua pos alokasi anggaran pendidikan yang seakan tidak pernah digunakan sejak 2020, yakni anggaran pendidikan pada non-kementerian negara/lembaga dan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, dua pos anggaran tersebut baru ada sejak 2020 dan 2021.

Menurutnya, anggaran pendidikan pada non-kementerian negara/lembaga merupakan dana cadangan yang dipegang bendahara umum negara (menteri keuangan) apabila kementerian/lembaga lain yang memerlukan tambahan anggaran pada tahun berjalan.

Pada 2023, kata dia, pos tersebut dianggarkan Rp75,58 triliun namun realisasinya hanya Rp2,76 triliun atau hanya 3,65%.

"Mulai 2021, [alokasi anggaran pendidikan] ini berlangsung terus," jelas Awalil dalam webinar daring, Selasa (10/9/2024).

Begitu juga dengan pembiayaan pendidikan (dalam anggaran pendidikan melalui pembiayaan), yang pada 2023 dianggarkan sebanyak Rp49,5 triliun namun realisasinya 0 atau tidak ada sama sekali—temuan serupa didapatkan dalam LKPP 2021 dan 2022.

Pos tersebut juga bersifat dana cadangan untuk dana abadi pendidikan, penelitian, kebudayaan, hingga perguruan tinggi.

Oleh sebab itu, Awalil menyimpulkan Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir menyusun anggaran pendidikan hanya untuk memenuhi mandatory spending 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945.

Padahal, dalam realisasinya anggaran pendidikan selalu di bawah 20% dari APBN beberapa tahun terakhir. Berikut detailanya:

• 18,25% pada 2020
• 17,21% pada 2021
• 15,51% pada 2022
• Rp16,45% pada 2023.

Oleh sebab itu, dia mengatakan ratusan triliun anggaran wajib untuk pendidikan tidak digunakan sejak 2020.

"Anggaran pendidikan ini [disusun] hanya memenuhi 20% ketika dianggarkan, ketika direalisasikan selama empat tahun terakhir tidak memenuhi," ujar Awalil.

Dia pun mempertanyakan, apakah beberapa tahun terakhir Kemenkeu sudah melanggar konstitusi karena tidak merealisasikan amanat Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN.

Kendati demikian, Awalil juga bingung karena DPR juga selalu menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dari Kemenkeu.

Sebagai informasi, belakangan anggaran pendidikan memang menjadi sorotan banyak pihak terutama usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar dilakukan formulasi ulang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (mandatory spending).

Jawaban Sri Mulyani

Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menjelaskan basis anggaran pendidikan sebesar 20% selama ini dihitung dari belanja negara. Namun, dia merasa sumber belanja negara penuh dengan ketidakpastian sehingga anggaran pendidikan menjadi naik-turun dan realisasinya kerap tak sampai 100%.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengusulkan mandatory spending pendidikan diatur ulang agar bersumber dari 20% pendapatan negara—bukan 20% belanja negara.

Kendati demikian, usulan tersebut mendapat banyak penolakan karena akan mengakibatkan anggaran pendidikan turun cukup drastis. Bagaimanapun, besaran pendapatan negara selalu lebih kecil dari besaran belanja negara.

Dalam RAPBN 2025, jika anggaran pendidikan bersumber dari 20% belanja negara maka jumlahnya sekitar Rp721 triliun. Namun, jika anggaran pendidikan diambil dari 20% pendapat negara maka jumlahnya berkurang menjadi sekitar Rp590 triliun atau berkurang hingga Rp131 triliun.

IDXChannel - Saat ini sektor pendidikan memang telah mendapatkan porsi 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai amanat Undang-Undang APBN.

Namun, dengan porsi sebesar itu, proses pengalokasian anggaran pendidikan selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Jadi ada masalah dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan resminya, Sabtu (7/9/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam sebuah diskusi terkait Kebijakan Anggaran Pendidikan, yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI Suharti.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, di mana alokasi anggaran yang ada seringkali tidak tepat sasaran.

Karenanya, Lestari meminta agar upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan, dari level tertinggi sampai di tingkat terbawah.

"Sehingga efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik. Karena kita bisa lihat bahwa kerap kali praktik pemanfaatan anggaran pendidikan di berbagai daerah tidak tepat sasaran," ujar Lestari.

Dengan fakta tersebut, Lestari pun menegaskan bahwa distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah juga harus benar-benar diawasi, agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Lestari berharap pengawasan atas setiap pengalokasian anggaran dapat menjadi perhatian semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa.

(taufan sukma)

IDXChannel - Proses perencanaan anggaran pendidikan dinilai perlu segera dievaluasi agar dapat memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan di sektor tersebut.

Pasalnya, proses pengalokasian anggaran pendidikan selama ini lebih sebatas untuk memenuhi amanat Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN), tanpa dikaitkan dengan kebutuhan di lapangan.

"Kami melihat permasalahannya ada karena perencanaan anggaran tidak menjadi acuan, pengalokasian anggaran pendidikan hanya sekadar memenuhi apa yang diamanatkan UU APBN. Jadi ada masalah dalam melihat kebutuhan di sektor pendidikan kita," ujar Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan resminya, Sabtu (7/9/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam sebuah diskusi terkait Kebijakan Anggaran Pendidikan, yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie, Deputi Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI Suharti.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap bahwa selama ini amanat undang-undang mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, di mana alokasi anggaran yang ada seringkali tidak tepat sasaran.

Karenanya, Lestari meminta agar upaya pengawasan realisasi anggaran pendidikan harus konsisten dilakukan, dari level tertinggi sampai di tingkat terbawah.

"Sehingga efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan dengan baik. Karena kita bisa lihat bahwa kerap kali praktik pemanfaatan anggaran pendidikan di berbagai daerah tidak tepat sasaran," ujar Lestari.

Dengan fakta tersebut, Lestari pun menegaskan bahwa distribusi anggaran pendidikan di daerah-daerah juga harus benar-benar diawasi, agar sesuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Lestari berharap pengawasan atas setiap pengalokasian anggaran dapat menjadi perhatian semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran pendidikan terancam akan menyusut ratusan triliun bila nantinya terealisasi menggunakan acuan pendapatan, bukan lagi belanja negara.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto melihat jika mandatory spending 20% untuk pendidikan berdasarkan pendapatan, penurunan anggaran menjadi suatu keniscayaan.

“Pastinya alokasi anggaran pendidikan pasti akan menurun. Perhitungan saya menunjukkan alokasi anggaran pendidikan akan turun sekitar Rp124 triliun,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bila pemerintah mengutak-atik anggaran wajib tersebut, pemerintah tidak akan menurunkan anggaran gaji guru ataupun BOS. Namun, alokasi program-program pendidikan dan pelatihan di berbagai kementerian akan menjadi sasaran penyesuaian.

Sementara berdasarkan perhitungan Bisnis, melalui simulasi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 saja, anggaran pendidikan yang menggunakan acuan belanja Rp3.325,1 triliun, memiliki alokasi senilai Rp665 triliun.

Bila menggunakan acuan pendapatan yang direncanakan senilai Rp2.802,3 triliun, artinya pendidikan hanya akan menerima porsi Rp461,8 triliun. Menyusut lebih dari Rp200 triliun.

Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menyadari memang banyak bahan evaluasi atas anggaran jumbo pendidikan. Mulai dari pengawasan yang lemah, penyerapan rendah, hingga fokus pada gaji guru tanpa peningkatan kualitas fasilitas atau pembelajaran.

Meski demikian, anggaran pendidikan yang menurut UU di alokasikan sebesar 20% terhadap belanja, perlu terus menjadi agenda keberlanjutan pemerintahan berikutnya.

“Artinya, mandatory spending menjadi semacam pengingat untuk meningkatkan kualitas anggaran tanpa harus menghapuskannya. Apalagi saya kira menjadi tidak bijak kalau alokasi anggaran pendidikan diganti berdasarkan pendapatan,” ujarnya.

Justru, pemerintah perlu menggunakan mandatory spending untuk mendorong tetap terbukannya peluang optimalisasi terhadap peningkatan infrastruktur, kualitas guru, dan inovasi pembelajaran, terutama di daerah tertinggal.

Yusuf menyampaikan fakta dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan pendapatan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja. Khawatirnya, jika dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan maka potensi anggaran yang didapatkan bisa jadi lebih kecil itu bisa terjadi.

Melihat prognosis akhir tahun ini saja, Kementerian Keuangan optimistis pendapatan negara dari perpajakan yang menjadi kontributor utama, tidak akan mencapai target. Dengan demikian, terdapat potensi ke depannya anggaran pendidikan akan lebih kecil lagi.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk membahas reformulasi mandatory spending anggaran pendidikan.

“Kami sudah membahasnya, ini caranya mengelola APBN tetap patuh dengan konstitusi, di mana 20% setiap pendapatan kita untuk pendidikan,” ungkapnya.

Usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengkaji ulang anggaran wajib untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara dikhawatirkan justru dapat memperkecil alokasi anggaran sektor tersebut. Usulan tersebut muncul untuk mempermudah pengelolaan keuangan negara.

"Saya melihat usulan perubahan itu 20% dari penerimaan bukan dari belanja pada dasarnya berarti mengurangi nilai nominal daripada anggaran pendidikan karena kalau penerimaan kan setiap tahun lebih rendah dibandingkan dengan belanjanya,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal kepada Katadata.co.id, Jumat (6/9).

Meskipun begitu, Faisal menilai usulan Sri Mulyani untuk mengubah formasi anggaran pendidikan dapat membuat beban APBN lebih ringan. Dengan demikian, ada anggaran yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.

Namun demikian, menurut Faisal, terdapat konsekuensi lain dari perubahan formulasi anggaran pendidikan. Program pendidikan nantinya akan nantinya akan menyesuaikan dengan angggaran jika formulasinya diubah.

“Malah dalam konteks ini, sekali lagi bukan money follow function tapi function follow money sebetulnya,” ujar Faisal.

Faisal juga menekan perubahan formulasi anggaran harus diiringi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Ia khawatir anggaran pendidikan hanya habis untuk birokrasi.“Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah karena dengan 20% anggaran pendidikan saja kan tidak menjamin efektif untuk menyasar pada kelompok atau objek pendidikan yang krusial,” kata Faisal.

Dia menegaskan, kualiatas dari pelayanan pendidikan terutama pelayanan dasar harus tetap terjaga Ini karena tujuan anggaran pendidikan adalah investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya dan memanfaatkan peluang dari bonus demografi yang daat ini dialami Indonesia.

“Jangan sampai pada saat ada bonus demografi ini kita rasakan atau alami malah justru dari kualitas SDM-nya itu kurang karena tidak efisien dan tidak efektif spending dari pemerintah untuk pendidikan,” ujar Faisal.

Bisa Hindari Fluktuasi Belanja Negara

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai usulan perubahan formulasi perhitungan kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% yang semula dari belanja negara menjadi dari pendapatan negara dapat menghindari fluktuasi belanja. Apalagi, menurut Media, banyak hal yang bisa mempengaruhi belanja negara.

“Belanja negara sering dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak, seperti subsidi, utang, atau perubahan prioritas kebijakan,” kata Media.

Menurut Media, alokasi untuk pendidikan bisa lebih konsisten dari tahun ke tahun jika tidak bersumber dari anggaran belanja. Selain itu, usulan tersebut juga berpotensi membantu menjaga defisit APBN.

“Hal ini karena pemerintah bisa lebih fleksibel dalam mengatur belanja negara tanpa harus menyisihkan 20% dari total belanja,” ujar Media.

Meskipun begitu, Media menyebut tantangan tetap akan tetap yaitu pendapatan negara harus memadai setiap tahunnya. Hal tersebut dibutuhkan agar alokasi tetap terpenuhi dan menghindari risiko penurunan kualitas pendidikan bila pendapatan menurun.

Di sisi lain, melihat usulan untuk mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari pendapatan negara muncul di tengah tantangan besar. dari sisi pendapatan negara. Salah satunya, turunnya rasio pajak yang mengindikasikan sumber pendapatan semakin terbatas.

“Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa usulan ini bukan semata untuk mendorong pendidikan secara luas, melainkan sekedar akal-akalan pemerintah untuk mengunci anggaran pendidikan demi memenuhi tujuan pembiayaan tertentu seperti program makan siang gratis,” kata Media.

Jika sumber pendapatan negara tidak memadai, Media menyebut alokasi pendidikan berisiko menurun. Untuk itu, ia meminta pemerintah harus menjelaskan secara jujur dan transparan berkaitan dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

“Harus dipastikan bahwa niat utamanya adalah memperkuat pendidikan nasional, bukan sekadar membiayai program-program populis yang mungkin tidak berdampak luas pada peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Media.

Anggaran Pendidikan Diusulkan Diubah dari Pendapatan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran belanja wajib untuk pendidikan sebesar 20% dari belanja negara dapatdikaji ulang kembali. Sri Mulyani mengusulkan hal tersebut saat rapat dengan BadanAnggaran DPR. Dia mengusulkan anggaran belanja wajib untuk pendidikantersebut sebaiknya bisa diambil dari pendapatan negara.

“Kami juga sudahmembahasnya di Kementerian Keuangan, ini caranya mengelola APBN tetap patuhdengan konstitusi dimana 20% setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan,”kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).

Bendahara negara itu menjelaskan, hal itu dikarenakanjika 20% diambil dari anggaran belanja maka berpotensi mengganggu kebutuhanuntuk pendidikan. Sebab, Sri Mulyani mengatakan dalam anggaran belanja terdapatketidakpastian.

“Anggaran belanja itu banyak ketidakpastian.Itu anggaran pendidikan jadi menjadi shortcut ya, menjadi naik turun gitu,” ujar Sri Mulyani.

Ia mencontohkan pada pertengahan 2022, belanja negaraharus naik karena subsidi energi melonjak yang disebabkan harga minyak dunianaik akibat konflik geopolitik. Hal itu menyebabkan anggaran pendidikan harusmengalami penyesuaian. Dengan kondisi saat ini, sering kali realisasianggaran pendidikan yang terserap berada di bawah ketentuan belanja wajib.

“Waktu 2022 itu kenaikan harga minyak di Agustus-September. Nggak mungkin ada kenaikanRp 200 triliun, kemudian 20%-nya belanja pendidikan harus kemudian dibelanjakansemuanya dalam empat bulan,” kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menilai perubahan sumberanggaran pendidikan tersebut penting agara menteri keuangan pada pemerintahan berikutnyadapat bergerak cepat dalam merespons kondisi ekonomi yang terus berubah.

Sementara di sisi lain juga tetap patuh terhadap konstitusi. “Bendahara negara harus punya ruang untuk manuverkarena APBN ditetapkan hari ini, minggu depan saja asumsi bisa bergerak. Nggakmungkin semuanya dikunci nggak bergerak, itu nanti pasti akan crack,” ujar Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritisi usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar dilakukan formulasi ulang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (mandatory spending).

Sebagai konteks, Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menjelaskan basis anggaran pendidikan sebesar 20% selama ini dihitung dari belanja negara. Namun, dia merasa sumber belanja negara penuh ketidakpastian sehingga anggaran pendidikan menjadi naik-turun dan realisasinya kerap tak sampai 100%.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengusulkan mandatory spending pendidikan diatur ulang agar bersumber dari pendapatan negara—bukan belanja negara.

Kendati demikian, Andreas merasa usulan Sri Mulyani tersebut tak menyentuh akar masalah. Dia menilai, permasalahan mendasar yang sebabkan penyerapan anggaran pendidikan kerap tak sampai 100% ada di level implementasinya.

"Mandatory anggaran pendidikan 20% itu dalam implementasinya diterapkan menjadi anggaran fungsi pendidikan. Definisi anggaran fungsi pendidikan ini agak kabur sehingga dalam implementasinya juga bisa ditafsirkan sangat fleksibel," ujar Andreas kepada Bisnis, Kamis (5/9/2024).

Dia mencontoh, mandatory spending pendidikan 20% dalam APBN 2024 senilai Rp665,02 triliun. Alokasinya; 52% untuk transfer daerah dan dana desa, 12% untuk pengeluaran pembiayaan, 9% untuk Kementerian Agama, 7% untuk non kementerian/lembaga, dan 5% untuk kementerian/lembaga yang mengelola pendidikan.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 'hanya' memperoleh alokasi 15% dari Rp665,02 triliun atau total mandatory spending pendidikan 2024.

"Dari aspek kebijakan alokasi anggaran di tingkat APBN, kita bisa melihat bahwa penanggung jawab anggaran pendidikan sangat terdistribusi pada berbagai kementerian/lembaga dan berbagai tingkatan kebijakan dan tanggung jawab," jelas Andreas.

Akibatnya, kerap kali terjadi problematika penyerapan. Andreas mencontohkan, alokasi 52% untuk transfer daerah dan dana desa dari mandatory spending pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda).

Masalahnya, Pemda sering menerjemahkan anggaran untuk pembangunan jalan menuju sekolah sebagai anggaran pendidikan. Oleh sebab itu, daripada reformulasi sumber dana mandatory spending, Andreas mengusulkan dua kebijakan perbaikan yang harus diterapkan ke depan.

"Pertama, perlu didefinisikan secara tegas yang dimaksudkan dengan anggaran pendidikan. Kedua, kalau mau lebih efektif tanggung jawab alokasi dan pengawasan harus ada pada satu birokrasi yaitu di Kementerian Pendidikan dan Ristek," tutupnya.