KOMPAS.com - Komisi Eropa telah membuka penyelidikan antimonopoli terhadap pembuat kaca pelindung layar asal Amerika Serikat, Corning. Gorilla Glass bikinan Corning dituduh telah mendominasi pasar kaca layar ponsel karena kesepakatan dan lisensi yang membatasi.

Komisi Eropa khawatir Corning menyalahgunakan posisi dominannya sebagai pemasok kaca pelindung untuk smartphone, tablet, dan arloji pintar (smartwatch), untuk mengurangi persaingan di industri tersebut.

Ada sebanyak tiga hal utama yang dikhawatirkan Komisi Eropa, yang menjadi syarat agar Corning mau menyuplai kaca pelindung untuk produsen smartphone.

Pertama, Corning mewajibkan produsen smartphone untuk membeli semua atau hampir semua kaca pelindung dari Corning. Kedua, jika melakukan hal itu, Corning akan menawarkan potongan harga sehingga produsen bisa membelinya dengan harga yang lebih murah.

Ketiga, smartphone produsen diharapkan untuk memberi tahu Corning, apabila pesaing memberikan tawaran yang lebih baik. Nantinya Corning akan berusaha untuk menyamai tawaran tersebut.

Produsen bisa menerima tawaran dari pesaing jika Corning tidak dapat menyamai tawaran yang diberikan pesaing itu.

Selain itu, Komisi Eropa menduga bahwa Corning juga memiliki kesepakatan anti-persaingan dengan perusahaan finisher. Perusahaan finisher adalah perusahaan yang memproses kaca mentah, dan mengubahnya menjadi lembaran yang digunakan untuk melindungi layar ponsel.

Corning juga diklaim menuntut para perusahaan finisher tersebut untuk tidak mengajukan gugatan paten terhadap Corning.

"Komisi (Eropa) khawatir bahwa perjanjian yang dibuat Corning dengan produsen peralatan asli (OEM) dan finisher, mungkin telah mengecualikan produsen kaca pesaing dari segmen pasar yang besar," bunyi pengumuman Komisi Eropa.

"Dengan begitu, (Corning) mengurangi pilihan konsumen, meningkatkan harga, dan menghambat inovasi sehingga merugikan konsumen di seluruh dunia," sambung pengumuman tersebut.

Komisi Eropa kini akan membuka penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah Corning memang melanggar aturan persaingan Uni Eropa.

Komisi tersebut menulis bahwa "pembukaan penyelidikan formal tidak akan memengaruhi hasilnya", artinya tidak ada jaminan bahwa Corning memang bersalah.

Sebagaimana dikutip KompasTekno dari laman Europa.eu, Minggu (10/11/2024), perusahaan yang melanggar peraturan persaingan Uni Eropa, seperti monopoli pasar, dapat didenda hingga 10 persen dari omzet tahunannya di seluruh dunia.

Di beberapa negara Uni Eropa, manajer perorangan dari perusahaan yang melanggar dapat menghadapi hukuman berat, termasuk penjara.

Margrethe Vestager selaku Wakil Presiden Eksekutif yang bertanggung jawab atas kebijakan persaingan Uni Eropa ini, mengatakan bahwa kompetisi yang kuat diperlukan untuk menghadirkan kaca pelindung berkualitas dengan harga yang murah.

"Merusak layar ponsel adalah pengalaman yang sangat menyebalkan dan mahal. Oleh karena itu, persaingan ketat dalam produksi kaca pelindung sangat penting, untuk memastikan harga yang rendah dan kaca berkualitas tinggi," ujar Vestager.

"Kami sedang menyelidiki apakah Corning, produsen utama kaca khusus ini, mungkin telah mencoba untuk menyingkirkan produsen kaca pesaing, sehingga konsumen tidak memperoleh kaca yang lebih murah dan lebih tahan pecah," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidang Google LLC lantaran adanya dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Jumat (28/6/2024).

Awalnya, sidang ini seharusnya dilakukan pada Kamis (20/6/2024) lalu, namun lantaran adanya ketidaklengkapan dokumen, sidang harus ditunda.

Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU, Akhmad Muhari, mengungkapkan bahwa investigator telah mendapatkan bukti bahwa Google melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Akhmad menjelaskan, duduk perkaranya dimulai karena Google diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing (GPB) System dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

GPB adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidang Google LLC lantaran adanya dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Jumat (28/6/2024).

Awalnya, sidang ini seharusnya dilakukan pada Kamis (20/6/2024) lalu, namun lantaran adanya ketidaklengkapan dokumen, sidang harus ditunda.

Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU, Akhmad Muhari, mengungkapkan bahwa investigator telah mendapatkan bukti bahwa Google melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Akhmad menjelaskan, duduk perkaranya dimulai karena Google diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing (GPB) System dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

GPB adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.