JAKARTA, investor.id – Anak Hary Tanoesoedibjo atau biasa disapa Hary Tanoe ditunjuk menjadi ketua umum (ketum) Perindo. Hary Tanoe mengumumkan pengunduran diri dari jabatan ketum Perindo di acara penutupan musyawarah kerja nasional (Mukernas) Perindo di iNews Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Rabu (31/7/2024).

Angela Tanoesoedibjo resmi memegang jabatan ketum Perindo.

"Saya juga akan mengumumkan bagian daripada transformasi itu, yaitu saya akan menugaskan Mbak Angela Tanoesoedibjo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo, kita berikan tepuk tangan, setuju?" ungkap Hary Tanoe dalam sambutannya, Rabu.

Hary menyampaikan, Angela merupakan sosok generasi muda yang bisa berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat. Sebelumnya, ia telaah menjabat sebagai Ketua Harian DPP Perindo.

"Karena Mbak Angela ini masih muda, usia 37 tahun lahir tahun 87 generasi milenial dan seharusnya berkomunikasi dengan gaya bahasa yang sama dengan para generasi muda lainnya," ujarnya.

Hary menegaskan, dirinya tak akan keluar dari Perindo. Dia nantinya akan menjadi Ketua Majelis Persatuan Partai. Acara pelantikan Angela sebagai Ketua Perindo akan dilakukan bertepatan hari ulang tahun Perindo ke-10 pada 8 Oktober 2024 mendatang.

Setelah itu, Angela menyampaikan terima kasih atas penunjukkan dirinya menjadi Ketua Umum Perindo. Angela bertekad agar Perindo masuk parlemen pada Pemilu 2029.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri tidak setuju dengan rencana revisi Undang-Undang (UU) tentang TNI dan UU tentang Polri. Dia menilai, revisi UU tersebut berpotensi bakal menyetarakan kedua institusi tersebut.

Ketika ia menjabat sebagai wakil presiden, kata Mega, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dia pun meminta perancangan UU tersebut agar merujuk kembali kepada Ketetapan MPR tersebut.

"TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya nggak ngerti maksudnya apa," kata Megawati saat berpidato pada Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Jika disetarakan, dia berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat. Namun, dia mengaku sudah ada yang memberitahukan kepadanya bahwa kedua Rancangan UU tersebut hanya berbicara soal usia masa pensiun.

"Ya persoalan umur ya sudah saja, nggak perlu disetara-setarakan gitu, apa toh maunya," katanya.

Sebelumnya pada Mei 2024, Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Kemudian DPR RI juta menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan Baleg DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Sejauh ini, pemerintah melalui Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, empat RUU terkait TNI dan Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara telah sampai pada proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengakui jika dirinya cerewet.

Akan tetapi, kecerewetannya tersebut ada benarnya dan tidak disampaikan secara sembarangan. Terlebih jika dirinya sudah berbicara mengenai hukum.

Hal ini disampaikan Megawati ketika berpidato dalam acara Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo 2024 di MNC Tower, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

"Saya kalau ngomong mungkin cerewet, tapi semua itu ada kebenerannya. Saya enggak ngomong sembarangan, apalagi kalau sudah ngomong urusan hukum, gitu lho," kata Megawati, dikutip dari Youtube Official iNews.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyinggung revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ke-3 atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Megawati menduga bahwa pengguliran revisi dua aturan tersebut sebagai upaya untuk menyeratakan dua institusi, yakni TNI dan Polri.

Megawati pun tak setuju apabila kedudukan TNI dan Polri ke depan disetarakan.

"Sampai saya bilang gini, kalau disetarakan artinya kalau AURI-nya (TNI AU) punya pesawat, berarti polisinya juga mesti punya pesawat dong," ujar Megawati.

"Kalau begitu pikiran saya, ada yang bilang 'oh endak begitu, Bu. Ini persoalan umur'. Ya persoalan umur ya sudah saja endak perlu disetarakan-setarakan, gitu, apa tho maunya?" sambung dia.

Megawati pun menyinggung pihak-pihak yang mendorong revisi UU TNI dan Polri agar melihat kembali Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Ia lantas heran mengapa TNI dan Polri ingin disetarakan, padahal sudah ada TAP MPR Nomor VI/MPR/2000.

"Saya yang memisahkan karena TAP MPR harus dijalankan, yaitu memisahkan antara TNI dan Polri. Lah kok sekarang disetarakan, saya enggak ngerti maksudnya? Apa? Mbok sudah enggak usah deh di-ini, ini, dulu," tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menginginkan supaya TNI bisa mengikuti negara-negara maju yang mempunyai alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih.

Hal ini disampaikan Megawati ketika berpidato dalam acara Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo 2024 di MNC Tower, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Mulanya, Megawati mengaku bahwa dirinya senang mengikuti perkembangan geopolitik di belahan dunia.

Karena itu, ia menjadi mengetahui tentang teknologi tempur canggih yang dimiliki oleh negara-negara maju.

Terlebih, keberadaan teknologi canggih seperti drone misalnya, tak menyertakan manusia secara langsung di medan pertempuran.

"Kalau saya lihat, saya kan senang geopolitik, sekarang yang namanya negara-negara canggih itu sekarang sudah tidak mau kalau harus ada tempur, tidak mau dengan orang," kata Megawati, dikutip dari Youtube Official iNews.

"Mereka teknologi, teknologi yang katanya mungkin itu teknologi drone. Jadi kalau jatuh tidak sama orang," sambung dia.

Dari kemajuan tersebut, Megawati lantas menginginkan supaya TNI dapat mengikuti perkembangan alutsista canggih tersebut.

Menurutnya, TNI perlu menguasai teknologi canggih sebagai upaya untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan dari negara lain.

"Ini kan harus diikuti. Angkatan TNI kita isinya apa? Itu lho, lah kalau nanti terjadi diserang lagi karena negara kita ini memang luar biasanya resources-nya," imbuh dia.