IDXChannel - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diyakini memiliki peranan strategis dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Upaya perimbangan tersebut, penting dilakukan dalam rangka mengawal desentralisasi fiskal, yaitu proses distribusi anggaran dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (12/8/2024).

"Dalam perspektif pembangunan daerah, sinergi untuk mengawal desentralisasi pemerintahan dan kemandirian fiskal daerah terwujud, sehingga pemerataan pembangunan melalui otonomi daerah tercapai," ujar Misbakhun, dalam penjelasannya.

Misbakhun pun merinci angka dana transfer dari pemerintah pusat ke seluruh pemda dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 2019, kata Misbakhun, jumlah dana transfer ke daerah mencapai Rp813 triliun, atau setara 35,2 persen dari APBN 2019.

Namun, jumlah dana transfer ke daerah pada APBN 2020 turun menjadi Rp762,5 triliun atau hanya 29,4 persen. Porsi dana transfer ke daerah kembali turun pada APBN 2021, yakni di angka 28,2 persen, meski jumlahnya meningkat menjadi Rp785,7 triliun.

Penurunan porsi dana transfer ke daerah berlanjut pada APBN 2022, yakni menjadi 26,4 persen. Namun, jumlahnya naik menjadi Rp816,2 triliun.

Selanjutnya pada 2023, dana transfer meningkat menjadi Rp825,4 triliun. Meski demikian, porsinya di APBN 2024 tetap 26,4 persen. Sedangkan pada APBN 2024, jumlah dana transfer ke daerah mencapai Rp857 triliun. Hanya saja, porsinya justru turun menjadi 25,8 persen.

Dari data-data tersebut, Misbakhun menggarisbawahi bahwa meski dana APBN yang nilainya ribuan triliun, ternyata dana transfer ke daerah tidak mencapai 50 persen.

"Apakah ini yang disebut profil desentralisasi fiskal kita," ujar Misbakhun.

Karenanya, Misbakhun menegaskan pentingnya mengingatkan pemerintah soal porsi dana transfer ke daerah.

"Nah, inilah pentingnya BPK RI untuk mengingatkan pemerintah bahwa desentralisasi fiskal kita butuh keseimbangan baru," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga menyinggung soal peran para senator yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Misbakhun menegaskan DPD memiliki peran yang sangat fundamental dalam desentralisasi fiskal. DPD, kata Misbakhun, mewakili aspirasi daerah dan pemda.

"Aspirasi masyarakat daerah ini kalau tidak terwujud dalam desentralisasi fiskal, dalam bentuk transfer daerah, maka saya katakan ini adalah sebuah proses yang harus dikoreksi," ujar Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun juga mengingatkan pentingnya BPK dan DPD menguatkan sinergi.

"Secara kelembagaan, BPK RI dan DPD dalam sebuah cabang keleluasaan yang setara, ada anggota di dalamnya, dan anggota inilah yang membangun sinergi di dalamnya," ujar Misbakhun.

(taufan sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu organisasi pendiri Partai Golongan Karya (Golkar), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua umum (ketum) partai berlogo pohon beringin itu periode 2024-2029. Airlangga dinilai dapat meningkatkan raihan suara Partai Golkar.

Ketum Depinas SOKSI Ahmadi Noor Supit mengatakan, Airlangga telah berhasil dalam memimpin Partai Golkar. Salah satu pencapaian Airlangga dalam memimpin Partai Golkar adalah meningkatkan raihan suara dalam Pemilihan Umum 2024.

"Jelas karena beliau lah Partai Golkar bisa mendapatkan kepercayaan untuk mendapat 102 kursi (DPR). Juga di seluruh Indonesia juga terjadi kenaikan yg signifikan," kata Ahmadi di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024) malam WIB.

Menurut dia, tidak ada sosok lain yang dapat mengalahkan peran Airlangga di Partai Golkar saat ini. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk mendukung Airlangga sebagai ketum Golkar dua periode. "Siapa lagi yang akan kita dukung jadi pimpinan Partai Golkar selain Pak Airlangga?" ujar Ahmadi.

Deklarasi dukungan SOKSI terhadap Airlangga itu dibacakan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun. Dalam deklarasi itu, jajaran SOKSI di seluruh Indonesia juga akan mendukung langkah Airlangga sebagai ketum artai Golkar.

Sementara itu, Airlangga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh SOKSI. Ia mengaku merasa terhormat mendapat dukungan dari para senior di organisasi itu. "Ini adalah amanah yang membuat saya lebih bersemangat, terutama bagi Partai Golkar untuk menghadapi pilkada-pilkada," kata menteri koordinator perekonomian tersebut.

Menurut Airlangga, kesolidan yang dimiliki Partai Golkar dengan seluruh organisasi masyarakat (ormas) yang ada, partai yang identik dengan warna kuning itu akan makin besar. Selain itu, ia meyakini Partai Golkar akan makin banyak memberikan manfaat kepada rakyat.

"Apalagi Kalau kita lihat SOKSI dalam kesejarahannya itu bekerja untuk kesejahteraan para pekerja, dan para pekerja jumlahnya besar. Jadi kami sangat inklusif, jadi menginginkan pembangunan yang sangat inklusif menginginkan pembangunan yang inklusif, menginginkan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan karyawan, pekerja," ujar Airlangga.

Golkar tunggu Kaesang...

Golkar telah mengusulkan nama Jusuf Hamka untuk mendampingi Kaesang Pangarep apabila hendak maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Namun, hal itu tergantung kepada pilihan Ketum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, nama Jusuf Hamka itu disiapkan untuk menjadi calon wakil gubernur (cawagub) mendampingi Kaesang di Jakarta. Kendati demikian, Kaesang masih belum memutuskan langkah politiknya. Apalagi, elektabilitas Kaesang juga cukup tinggi di Jawa Tengah (Jateng).

"Jadi Pak Jusuf Hamka disiapkan untuk jadi wakil gubernur dan ini apabila Mas Kaesang itu memutuskan untuk maju di Jakarta. Mas Kaesang sendiri kan ada opsi di Jakarta atau di Jawa Tengah," kata dia di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Selasa malam WIB.

Menurut dia, masih banyak waktu untuk membuat keputusan final. Pasalnya, pendaftaran untuk pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 baru akan dibuka pada akhir Agustus mendatang.

"Keputusan tentu masih satu bulan lagi. Kami masih punya waktu, karena keputusan kan 27 Agustus nanti, jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan," ujar Airlangga.