Saat butuh dana cepat, sebagian orang biasanya akan meminta bantuan ke sanak saudara hingga kerabat terdekat terlebih dahulu. Namun tak jarang orang juga melakukan pinjaman ke Pegadaian.

PT Pegadaian memberikan layanan peminjaman uang dengan cara gadai. Peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan dan utang harus dibayarkan untuk menembus barang yang digadai. Namun, apakah bisa pinjam uang di Pegadaian tanpa jaminan?

Bisakah Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Pegadaian?

Dilansir laman Sahabat Pegadaian, sampai saat ini Pegadaian tidak melayani pembiayaan atau pinjaman uang tanpa jaminan. Itu artinya, nasabah yang ingin meminjam uang di Pegadaian harus menyerahkan jaminan.

Lembaga keuangan biasanya memang menetapkan persyaratan berupa adanya jaminan bagi nasabah yang ingin meminjam uang. Namun untuk melakukan pinjaman di Pegadaian, jaminan yang disyaratkan tidak serumit yang dipikirkan orang. Proses pencairan uangnya pun terhitung cepat, tidak begitu lama setelah permohonan pinjamannya disetujui.

Barang yang Bisa Dijadikan Jaminan di Pegadaian

Ada sejumlah barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian. Berikut daftarnya:

1. Kendaraan

Kendaraan roda dua dan empat termasuk barang yang kerap dijadikan jaminan di Pegadaian. Syarat untuk menjadikan kendaraan sebagai jaminan adalah:

• Masa produksi kendaraan minimal 5 tahun terakhir untuk motor, dan 10 tahun untuk mobil.
• Melengkapi surat-surat kendaraan, meliputi BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

2. Emas

Simpanan emas berupa batangan maupun perhiasan bisa jadi jaminan untuk meminjam uang. Proses pinjaman hingga dana cair dengan jaminan emas lebih mudah.

Nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadai beserta identitas diri. Selain emas, barang berharga seperti berlian juga dapat digadaikan dengan persyaratan yang sama.

3. Surat Berharga

Surat berharga berbentuk saham dan obligasi bisa digadaikan untuk mendapatkan dana pinjaman secara cepat. Saham dan obligasi yang dijadikan jaminan dapat berupa tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. Sertifikat

Sertifikat tanah atau rumah setingkat SHM dan HGB juga dapat jadi jaminan gadai. Pinjaman diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani. Nilai pinjaman yang diterima ditentukan dari PBB dan seberapa strategis letak posisi tanah.

5. Barang Elektronik

Contoh barang elektronik yang bisa menjadi jaminan di Pegadaian antara lain televisi, kulkas, smartphone, laptop, hingga kamera DSLR. Untuk menggadaikan barang elektronik, perhatikan sederet syarat berikut:

• Barang tidak berusia terlalu lama alias tahun produksi masih tergolong baru, sekitar 1 tahun terakhir.
• Barang masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kecacatan.
• Menyertakan kuitansi pembelian barang.

6. Barang Bermerek

Jika memiliki barang bermerek seperti jam tangan dan tas mewah, nasabah bisa menjadikannya jaminan di Pegadaian. Barang akan disimpan dengan baik di tempat penyimpanan khusus. Sayangnya, penggadaian barang mewah baru bisa dilakukan di cabang Pegadaian tertentu.

7. BPKB Kendaraan

Apabila masih menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasabah bisa menjadikan BPKB-nya sebagai jaminan. Gadai BPKB bisa dilayani dengan Pinjaman Usaha atau Pinjaman Serbaguna.

Cara Pinjam Uang di Pegadaian

Untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian, nasabah dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Siapkan identitas diri berupa KTP dan barang jaminan.
• Kunjungi outlet Pegadaian terdekat.
• Isi formulir pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP.
• Serahkan barang jaminan kepada petugas penaksir Pegadaian.
• Petugas akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan.
• Petugas kasir akan memberikan Surat Bukti Gadai (SBG).
• Uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer ke rekening.

Perlu diketahui, jenis produk pinjaman di Pegadaian dapat disesuaikan dengan barang jaminan yang dimiliki.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas sebagai Presiden Oktober 2024 lalu sudah resmi mendapatkan uang pensiunan bulanan. PT Taspen telah menyalurkan penyaluran manfaat pensiun ke Jokowi. Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi sendiri diatur ketat dalam Undang-undang. Dalam catatan detikcom, hal itu diatur pada Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, artinya 6 dikali Rp 5.040.000.

Sebelumnya, dalam unggahannya di Instagram @taspen, dikutip Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Penyerahan simbolis itu dilakukan di kediaman Jokowi. Dia bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

PT Taspen baru saja memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, dilihat Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Lantas berapa uang pensiun yang bakal diterima Jokowi sebagai mantan presiden?

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penghematan dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat," kata Bima Arya.

"Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," tambahnya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial.

"Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat. "Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap tujuh modus pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan kecurangan anggaran. Hal itu mengakibatkan perencanaan dan penganggaran menjadi tidak efektif dan efisien.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan modus itu disebut sudah berulang selama 10-20 tahun. "Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja 10-20 tahun yang lalu, berulang-berulang, ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Modus pertama adalah manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini disebut paling banyak yang masih ditemukan.

"Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan dan penganggaran. Arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu," ungkapnya.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan dibalik diskresi kebijakan.

"Ini selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan,' tutur Ateh.

Modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa. Keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan, asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," ucapnya.

Ateh mencatat, porsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.

"Kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi kecurangan dan bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini, jadi mendingan mau aja lah, datang aja," ucap Ateh.

Saksikan juga video: Jokowi: Sasaran Kinerja BPKP Bukan Cari Kesalahan, Tapi Cegah Penyimpangan

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan penting dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel nasional yang dikenal sebagai BI-Fast Payment (BI-Fast). BPK menilai sistem BI Fast belum memadai, sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Penyelenggaraan sistem pembayaran ritel untuk memfasilitasi pemindahan dana seketika melalui aplikasi BI-Fast Payment (BI-Fast) belum memadai,” ungkap BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Dalam hal ini, BPK juga mengungkapkan alasannya. Karena terdapat software pendukung server BI-Fast yang discontinued. BI-Fast juga belum memiliki standard response atas status response code Individual Credit Transfer (ICT).

Selain itu, terdapat transaksi auto top-up berstatus reject namun mengurangi saldo rekening BI-RTGS. Di sisi lain, BPK juga menemukan bahwa standar operasional prosedur (SOP) BI-Fast belum mengatur durasi dan batas waktu serta Service Level Agreement (SLA) pengembalian dana ke Rekening Setelmen Dana (RSD) peserta atas kendala top up/withdrawal BI-Fast.

“Akibatnya, terdapat risiko kegagalan dalam memberikan pelayanan BI-Fast yang terbaik kepada masyarakat,” jelas BPK dalam dokumen tersebut.

Adapun temuan permasalahan tersebut berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) tahun 2023.

Untuk itu, BPK menyampaikan dua rekomendasi terhadap Gubernur Bank Indonesia (BI) agar memerintahkan kepala satuan kerja terkait. “Pertama, melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi BI-Fast. Kedua, meningkatkan koordinasi dalam menyempurnakan implementasi BI-Fast secara berkelanjutan," demikian jelas BPK.

Mendisrupsi Transaksi Berbasis Kartu

Adapun BI-Fast merupakan sistem pembayaran ritel besutan Bank Indonesia (BI) untuk pengguna dapat melakukan transfer antarbank secara real-time. Melalui BI-Fast, biaya transfer menjadi sebesar Rp 2.500, atau lebih rendah dari biaya transfer normal antar bank sebelumnya yang sebesar Rp 6.500.

Bank Indonesia secara resmi meluncurkan layanan BI-Fast pada 21 Desember 2021. Adapun volume transaksi BI Fast hingga kuartal III-2024 tercatat tumbuh 61,10% (yoy) mencapai 924,89 juta transaksi atau mendekati 1 miliar transaksi.

Pertumbuhan BI-Fast telah melesat sejak diluncurkan, seperti yang juga terjadi pada layanan yang dihadirkan Bank Indonesia yaitu Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS. Sampai kuartal III-2024, transaksi QRIS melesat 209,61% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

Tak pelak, transaksi lainnya seperti transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D menurun 8,59% (yoy) menjadi 1,73 miliar transaksi. Sementara transaksi berbasis kartu untuk kartu kredit masih mampu bertumbuh sebesar 14,84% (yoy) mencapai 116,97 juta transaksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Auditorat Utama Investigasi (AUI) meluncurkan panduan bernama Panduan Wawancara Investigatif dengan SANTAI.

Panduan ini merupakan hasil Proyek Perubahan (Proper) yang dikembangkan oleh Dr. Najmatuzzahrah sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 (Diklat PKN II) Angkatan XXI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Proper ini dikembangkan di bawah bimbingan Coach Suseno dan Mentor I Nyoman Wara.

Diklat PKN II merupakan program pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang adaptif dan inovatif di sektor pemerintahan.

Dalam pelatihan yang diselenggarakan LAN RI ini, para peserta diajarkan untuk mengidentifikasi kebutuhan perubahan di lingkungan kerja masing-masing dan mengembangkan solusi nyata melalui proyek perubahan.

Metode SANTAI merupakan panduan wawancara investigatif yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals nomor 16. Tujuan itu adalah untuk membangun institusi yang damai, adil, dan kuat.

"Panduan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengumpulan data, tetapi juga menjaga etika dan pendekatan humanis, menciptakan lingkungan yang kondusif dan non-intimidatif selama wawancara investigatif," demikian keterangan tertulis BPK pada Senin (4/11).

Metode SANTAI, yang merupakan singkatan dari Siapkan, Ajak, Narasi, Telaah, Akhiri, dan Interpretasi, dirancang sebagai adaptasi dari model wawancara investigatif global seperti PEACE, PRICE, KREATIV, MENDEZ PRINCIPLE, dan UN MANUAL.

Metode ini menekankan pada pendekatan wawancara yang humanis, mengutamakan etika, serta fokus pada pengumpulan fakta tanpa paksaan.

Najmatuzzahrah memimpin proyek ini dengan visi untuk menciptakan panduan yang tidak hanya sesuai dengan standar internasional, tetapi juga relevan dengan budaya dan kebutuhan operasional BPK.

Melalui proyek ini, dia berhasil mengintegrasikan pendekatan humanis ke dalam praktik investigatif BPK, menjadikan metode SANTAI sebagai terobosan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan investigatif BPK.

"Dengan peluncuran panduan ini, BPK dan LAN RI menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," demikian BPK.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Selasa (29/10) menyerahkan dua Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di Kantor Pusat BPK RI.

Kedua laporan tersebut ialah LHP Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atas pembelian tanah yang berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan pada PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya.

Serta LHP Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Pembiayaan kepada PT Sinergi Asia Perkasa (SAP) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada perkara pembelian tanah yang berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan oleh PT Pertamina, ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 348,69 miliar.

Sedangkan pada kasus pemberian pembiayaan kepada PT Sinergi Asia Perkasa oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 27,72 miliar.

LHP tersebut ini diserahkan oleh Auditor Utama Investigasi, I Nyoman Wara kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Cahyono Wibowo.

I Nyoman Wara berharap agar LHP tersebut dapat membantu pihak kepolisian dalam proses penyidikan dua kasus tersebut.

"Besar harapan kami Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dapat memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara ini untuk proses penyidikan kasus dimaksud," ujar I Nyoman dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Adapun, pemeriksaan investigatif atas kedua kasus tersebut dilakukan BPK berdasarkan permintaan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Bareskrim Polri meminta bantuan penghitungan kerugian negara untuk memperkuat dasar hukum dalam penanganan kasus korupsi yang terkait dengan kedua peristiwa tersebut.

Langkah ini juga merupakan sinergi antara BPK dan Polri dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi.

Seperti diketahui, dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, disebutkan bahwa BPK melaksanakan Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya sederet permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang mengakibatkan terhambatnya Kementan dan Bapanas untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang efektif untuk mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 sampai dengan semester I/2023.

Mengacu hasil pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan mengungkap adanya 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya satu permasalahan pemborosan.

Adapun, sederet permasalahan yang dimaksud, antara lain pertama, perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis yang dinilai belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

Permasalahan ini terlihat pada penyusunan prognosa neraca pangan strategis yang disusun oleh Bapanas yang dinilai belum sepenuhnya didasarkan pada data produksi dan kebutuhan yang valid dan mutakhir, serta belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

“Akibatnya, proyeksi Neraca Pangan Bapanas dan Neraca Komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas padaSNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor,” ungkap laporan BPK, seperti dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

Untuk itu, BPK telah merekomendasikan kepada kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lain yang terkait dengan data statistik pangan untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir dari data kebutuhan, persediaan, produksi, dan distribusi serta impor pangan.

Permasalahan kedua yang ditemukan BPK adalah sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk, dan pakan yang belum mencukupi untuk memproduksi pangan strategis sesuai kebutuhan nasional.

“Permasalahan tersebut di antaranya Kementan belum menganalisis kebutuhan minimal benih, bibit, pupuk, dan pakan untuk memproduksi pangan strategis,” ungkapnya.

Selain itu, Kementan juga dinilai belum optimal memenuhi ketersediaan benih bersertifikat dan benih/bibit ternak berkualitas untuk mencukupi kebutuhan nasional.Imbasnya, Kementan belum dapat mencapai pemenuhan produksi jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, daging lembu, dan tebu untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

BPK pun telah merekomendasikan kepada menteri pertanian untuk mengoptimalkan analisis kebutuhan minimal atas benih bersertifikat dan pupuk. Ini dilakukan untuk dapat memproduksi komoditas pangan strategis sesuai kebutuhan nasional, serta melakukan upaya menjamin ketersediaan benih bersertifikat dan pupuk non subsidi.

Di samping itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga acuan pembelian beras luar negeri belum diatur secara jelas.

Hasil pemeriksaan menunjukkan regulasi yang mengatur tata cara pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), khususnya pengadaan CBP, baik yang diserap dari dalam negeri maupun pembelian dari luar negeri, belum disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bapanas.

Pasalnya, BPK menyebut bahwa selama ini tata cara pengadaan CBP dilaksanakan oleh Perum Bulog. Selain itu, Bapanas juga belum menetapkan kriteria harga pembelian pemerintah atau harga acuan pembelian yang dapat dijadikan patokan bagi Perum Bulog dalam pembelian beras dari luar negeri.

“Akibatnya, pengendalian atas pengadaan CPP, khususnya pengadaan beras dari luar negeri lemah,” imbuhnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Keduanya membahas tentang tindak lanjut atas keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan.

Raja Juli mengatakan, Kementerian Kehutanan akan berkolaborasi dengan BPKP untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta menindak kebun-kebun sawit ilegal. Hal ini diharapkan bisa diwujudkan dengan kembali menghidupkan Satuan Tugas (Satgas) Sawit.

"Secara informal saya sudah berkomunikasi dengan Pak Mensesneg untuk dibentuk kembali Satgas Sawit seperti yang dulu pernah ada dan sudah selesai masa baktinya," kata Raja Juli, ditemui usai pertemuan di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2024).

Melalui Satgas ini, ia berharap akan mempermudah jalannya kesepakatan, rekonsiliasi data, termasuk dalam menelaah data yang paling valid dan denda atas tindakan ilegal di industri sawit.

"Mudah-mudahan saya berharap Satgas ini memang segera terbentuk sehingga sekali lagi, aksi-aksi yang akan saya ambil merupakan sebuah kesepakatan dan juga secara legalitas juga, secara government, secara tata kelolaan pemerintahan yang baik juga sesuai," ujarnya.

Namun demikian, Raja Juli belum dapat merincikan daerah-daerah mana saja yang akan menjadi fokus awal dari Satgas ini. Saat ini, pihak BPKP tengah melakukan langkah pembaruan data. Ditargetkan minggu depan pemutakhiran data rampung dilakukan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara dan memberantas kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini termasuk juga dengan kebun-kebun sawit ilegal yang di tanah di kawasan hutan melalui Satgas Sawit ini.

"Kami membicarakan hal yang sangat penting yaitu tentang keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan. Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tegakkan hukum, baik itu dalam bentuk denda administratif yang sesuai dengan undang-undang," kata dia.

Selain BPKP, ia juga telah menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan membahas pembentukan satgas ini. Raja Juli memastikan pihaknya akan berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini saya mendapatkan banyak briefing dari Pak Jaksa Agung, BPKP. Insyaallah kerjasama Jaksa Agung, BPKP dan Kemenhut akan hadirkan keadilan, bumi, air dan segala yang ada di dalamnya benar-benar akan kita peruntukkan untuk kesejahteraan, kemanusiaan rakyat Indonesia, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, penyelesaian lahan sawit di kawasan hutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diuraikan dalam dua mekanisme yaitu Pasal 110A dan 110B. Pasal 110A berlaku untuk perkebunan di kawasan hutan yang memiliki izin lokasi atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh surat keputusan pelepasan kawasan hutan jika memenuhi komitmen berupa pembayaran dana reboisasi dan penyediaan sumber daya hutan. Sedangkan perusahaan yang tidak mengurus hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.

Sementara pasal 110B berlaku untuk penyelesaian terhadap pertambangan, perkebunan, atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Perusahaan yang masuk kriteria ini akan dikenakan sanksi administratif berupa izin sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.