Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid bakal menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Arsjad mengatakan langkah hukum itu bakal dilakukan lantaran Munaslub kemarin dinilai tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia.

"Kami semua sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal yang diselenggarakan pada Sabtu 14 September di St Regist. Sebagai upaya individu mengambil alih kepengurusan Kadin dengan menyalahi aturan," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (15/9).

"Kami menegaskan tidak mengakui Munaslub. Kadin ialah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha. Hanya ada satu Kadin Indonesia," imbuhnya.

Arsjad menjelaskan saat ini dewan pengurus juga sudah mulai melakukan investigasi terkait pelanggaran AD/ART yang dilakukan pihak Munaslub.

Ia meyakini dari hasil penyelidikan tersebut akan ditemukan bukti pelanggaran hingga keterlibatan individu ataupun kelompok tertentu di balik pelaksanaan Munaslub itu.

"Kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas dan mengenakan aturan," tegasnya.

Di sisi lain, Arsjad selaku ketua umum meminta agar semua anggota Kadin Indonesia dapat tetap solid dan tegak lurus mematuhi aturan yang ada untuk kemajuan organisasi dan menjalankan aturan organisasi.

"Kami akan ambil tindakan disipliner memastikan Kadin adalah rumah semua. Kita punya tugas besar di depan mata, ekonomi kita harus tumbuh 8 persen di pemerintahan mendatang," tuturnya.

Munaslub Kadin Indonesia sebelumnya telah digelar pada Sabtu (14/9) dan memutuskan Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru.

Anindya usai terpilih mengaku ingin bekerja sama lebih baik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

"Teman-teman di Kadin provinsi dan juga kabupaten itu mempunyai jaringan yang sangat luas, sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan," ujar Anindya di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu, dilansir Antara pada Sabtu (14/9).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sedang dihantam konflik internal.

Munaslub tiba-tiba digelar pada Sabtu (14/9) dan Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketum Kadin.

Penetapan itu pun membuat Arsjad Rasjid terdepak dari posisi sebagai ketum.

Padahal Arsjad yang terpilih jadi ketum pada 2021 masih punya masa bakti hingga 2026 mendatang.

Pelaksanaan munaslub itu pun jadi polemik lantaran dianggap tidak sah dan ilegal.

Dewan Pengurus Kadin pun mengatakan bahwa munaslub itu telah melanggar AD/ART.

Selain itu munaslub juga dianggap tak kuorum karena ada penolakan dari 21 Kadin daerah.

Di sisi lain, penyelenggara munaslub mengklaim pengangkatan Anindya Bakrie tetap sah karena dihadiri 28 dari 34 Kadin Provinsi dan 25 asosiasi.

IDXChannel - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia tahun 2024 menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029, menggantikan Arsjad Rasjid. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) pun memberikan respons.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, pihaknya mendukung penuh hasil Munaslub tersebut. Menurutnya, kondisi dunia usaha khususnya sektor manufaktur harus segera disikapi dan perlu langkah perbaikan.

Menurut dia, di tengah tekanan kondisi perekonomian bangsa, peran dunia usaha sangat penting untuk memberi masukan kepada pemerintah mendatang. Bukan hanya sekadar menyampaikan, tapi memastikan bahwa masukan didengar, dikaji dan diimplementasikan.

"Meski pasar dunia sedang terkoreksi, kita masih punya pasar domestik untuk tetap bisa tumbuh, Kadin diperlukan untuk mengkoordinasikan sejumlah permasalahan antar sektor dan melakukan langkah agar bisa mengoptimalkan pasar domestik untuk kepentingan industri kita," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Redma menegaskan, sektor manufaktur yang saat ini dalam tren PHK termasuk TPT di dalamnya sangat penting untuk segera diselamatkan agar ekonomi Indonesia terhindar dari jurang krisis. Bukan tanpa alasan, mengingat sektor ini juga punya peran dalam menyerap tenaga kerja.

“Karena sektor manufaktur ini selain berfungsi sebagai penghasil devisa dan pemenuhan kebutuhan domestik juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi sebagai sektor yang saat ini menyerap 18,82 juta tenaga kerja,” tuturnya.

Menurut Redma, yang dalam kepengurusan Kadin Indonesia sebelumnya juga sebagai Ketua Komite Industri Pengolahan Lainnya di bawah WKU Asosiasi dan Himpunan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka diperlukan pertumbuhan industri pengolahan di atas 10 persen dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 25 persen.

“Saya kira kita semua paham hitung-hitungan ini dan tantangan Kadin ke depan memperjuangkan itu, jangan sampai kinerja manufaktur jeblok lagi dengan pertumbuhan hanya 4 persen bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi," kata Redma.

“Pastinya Mas Anin sudah sangat paham permasalahan-permasalahan dunia usaha, dan sebagai Asosiasi di bawah naungan Kadin, sektor TPT siap berjuang bersama untuk mewujudkannya,” katanya.

(Dhera Arizona)

Dewan Pengurus Kadin Indonesia rencananya akan menggelar konferensi pers pada Minggu (15/9) untuk menanggapi pengesahan Anindya Bakrie sebagai ketua umum organisasi yang baru. Pejabat ketua umum sebelumnya, Arsjad Rasjid, juga akan menghadiri acara tersebut.

Menurut CNBC Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar Sabtu (14/9) tidak sah.

Sebelumnya Munaslub ini mengesahkan Anindya sebagai ketua umum secara aklamasi karena dihadiri 28 dari 34 Kadin Provinsi dan 25 asosiasi.

Menurut Bambang Soesatyo, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia, sebab peserta Munaslub adalah pimpinan Kadin daerah mayoritas dan mencapai aklamasi, maka Anindya sah menjadi ketua umum dan tak menyalahi AD/ART organisasi.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia berpendapat lain dan mengatakan acara itu digelar dengan mengabaikan syarat dan ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi Kadin Indonesia.

"Mayoritas Kadin Provinsi juga telah menyatakan penolakannya terhadap Munaslub tersebut yang juga bisa mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," bunyi tulisan dalam undangan konferensi pers.

Selain Arsjad, konferensi pers ini juga dinyatakan bakal dihadiri Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum Dan Komunikasi Kadin Indonesia, dan Dhaniswara K. Harjono sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM.

Acara tersebut juga akan dihadiri oleh Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Perwakilan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia dan 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.