Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan susunan lengkap kepengurusan Kadin Indonesia yang dipimpin oleh Anindya Bakrie. Sebelumnya, pengumuman sebagian pengurus Kadin telah diumumkan pada 7 Oktober 2024.

Pengumuman kepengurusan Kadin Indonesia dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa.

Sejumlah nama menteri Kabinet Merah Putih menempati posisi kepengurusan. Di antaranya, Pahala Mansuri sebagai Wakil Bidang Perdagangan dan Luar Negeri, dan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Bidang BUMN.

Selain itu, adik Prabowo Subianto turut masuk dalam kepengurusan Kadin pimpinan Anindya Bakrie dengan mengisi posisi sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin. Ada juga selebritis Raffi Ahmad yang menempati posisi sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ekonomi Kreatif.

“Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Bapak Presiden,” kata Erwin di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam daftar kepengurusan Kadin yang dipimpin oleh Anindya Bakrie, tercatat bahwa Ketum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Namun, Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Denny Kailimang, menyatakan pihaknya tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024, yang disaksikan langsung oleh Bahlil Lahadalia.

Sesuai kesepakatan tersebut, Denny mengatakan bahwa solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Munas sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

“Pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti arahan dari pemerintah,” ujar Denny.

Selain itu, Kadin kubu Arsjad Rasjid juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kisruh perebutan kursi Ketua Umum (Ketum) di organisasi tersebut.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan, surat tersebut telah disampaikan Dewan Pengurus kepada Presiden Prabowo pada Selasa (22/10/2024).

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024,” kata Dhanis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Dhanis menyampaikan, pihaknya melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024.

Berikut daftar lengkap kepengurusan Kadin Indonesia:

Dewan Kehormatan

Ketua Rosan P. Roeslani

Anggota:

Aburizal Bakrie

M.S. Hidayat

Suryo Bambang Sulisto

Adi Putra Tahir

Ketua Dewan

Ketua Dewan Penasihat: Hashim S. Djojohadikusumo

Ketua Dewan Usaha Chairul Tanjung

Ketua Dewan Pertimbangan M. Arsjad Rasjid

Wakil Ketua Dewan

Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latief, Fuad Hasan, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir

Wakil Ketua Dewan Penasihat: Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah (OKP): Erwin Aksa

WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho

WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota Luar Biasa: Benny Soetrisno

WKU Bidang Keanggotaan:Widiyanto Saputro

WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

WKU Bidang Pemberdayaan Daerah: Kukrit Wicaksono

WKU Bidang Penyelenggaraan Acara: Ria

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaja

WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

WKU Bidang Analis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani

WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan

WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar

WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng

WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan

WKU Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

WKU Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto

WKU Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury

WKU Bidang Hubungan Luar Negeri: Benardino M. Vega

WKU Bidang Kementerian Luar Negeri: Wandi Wanandi

WKU Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

WKU Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budisatria Sastrawinata

WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto

WKU Bidang Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Jusman

WKU Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Bobby Gafur Umar

WKU Bidang Investasi: Eka Satria

WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

WKU Bidang Energi dan SUmber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

WKU Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita

WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

WKU Bidang Industri Olah Raga: Pieter Tanuri

WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning

WKU Bidang Haji, Umrah, dan Wisata Halal: Muhamaad Khairnadhif

WKU Koordinator Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid

WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko

WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang

WKU Bidang Kewirausahaan UMKM; Raden Tedy

WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena

WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital Teguh Ananta

WKU Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta W. Kamdani

WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot

WKU Bidang Kesehatan: David Utama

WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo

WKU Bidang Pendidikan Tinggi Sains: Arini Ninin

WKU Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis

WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

WKU Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin

WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan

WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

WKU Bidang Sarana, Prasarana,dan Usaha: Ali Sahid

Kepala Badan

Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir

Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifatul Yaqin

Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham Habibie

Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto

Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyapa Anindya Bakrie sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia juga mengklaim kisruh yang sempat terjadi di tubuh Kadin sudah berakhir.

Momen itu terjadi dalam pembukaan agenda Clean Feed The 39th Trade Expo Indonesia dengan tema Build Strong Connection With The Best of Indonesia di Hall Nusantara ICE BSD City, Tangerang, Rabu (9/10).

"Ketua Kadin, Kadin sudah akur Pak (Jokowi), sudah aman, sudah kompak, Anindya Bakrie," kata Zulhas.

Kadin Indonesia belakangan mendapat sorotan terkait kisruh 'perebutan' kursi Ketua Umum Kadin.

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) pada 14 September 2024, mendepak Arsjad Rasjid yang seharusnya masih memimpin Kadin hingga 2026.

Gelaran Munaslub itu mendapatkan tentangan dari sejumlah pihak.

Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid disebut masih punya kewenangan jadi ketum hingga 2026 meskipun sempat berhenti sementara karena jadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Munaslub itu dinilai tak sesuai AD/ART Kadin.

Kubu Arsjad bahkan sempat berniat melaporkan kubu Anindya ke polisi dan meminta pengadilan membatalkan pengangkatan ketum baru itu.

Namun, beberapa hari lalu, Arsjad bertemu dengan Anindya dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menyatakan Kadin sudah menemukan solusi sembari menyebut Kadin sudah bersatu.

Meskipun begitu, tidak ada pernyataan resmi siapa yang akan memimpin Kadin dalam kesepakatan tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa pengumuman struktur kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai antara Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, Dhaniswara K. Harjono, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mematuhi kesepakatan tersebut.

“Kami tidak terlibat dalam proses penyusunan kepengurusan yang dimaksud,” tulis Dhaniswara dalam rilis pers yang diterbitkan Kadin pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dhaniswara mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid dan Anindya pada 27 September lalu, mereka telah sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dhaniswara juga menambahkan bahwa Munas ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan internal Kadin. Ia menegaskan bahwa Arsjad dan Anindya telah menandatangani kesepakatan tersebut di atas materai guna menjaga kehormatan organisasi induk para pengusaha tersebut.

Perseteruan Kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie

Kubu Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid berselisih dengan Ketua Umum Anindya Bakrie akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam acara tersebut, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029, menggantikan Arsjad. Sebelumnya, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari tahun 2021.

Pihak Arsjad menganggap Munaslub yang menggantikan Direktur Utama Indika Energy tersebut ilegal karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sementara itu, kubu Anindya berpendapat bahwa Munaslub tersebut sah karena diadakan atas permintaan para ketua Kadin Daerah.

Dhaniswara menegaskan bahwa Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan pada Jumat, 27 September 2024.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024," kata Dhaniswara melalui keterangan di Jakarta, Senin.

Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai tersebut dibuat untuk menjaga kehormatan Kadin Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

"Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia," ujar Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, menyatakan bahwa setiap tindakan yang diambil, termasuk penetapan pengurus organisasi, harus selalu berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah," kata Eka pula.

Pemblokiran Situs Kadin oleh Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga pernah memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id tidak dapat diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut sudah bisa diakses kembali.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie Ganinduto, menyebutkan bahwa pemblokiran ini sempat mengganggu kinerja Kadin dalam membantu UMKM. Ia menjelaskan bahwa situs tersebut biasanya digunakan untuk melayani sertifikasi berbagai kegiatan, termasuk ekspor dari para UMKM.

Firlie juga menyesalkan jika pemblokiran ini terjadi sebagai dampak dari perseteruan antara kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Ia menilai tindakan pemblokiran tersebut tidak wajar dan tidak perlu dilakukan.

SUKMA KANTHI NURANI | OYUK IVANI S

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub akan mengumumkan formasi lengkap pengurus Kadin periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyampaikan, kepengurusan yang diumumkan pada Senin (8/10/2024) belum final lantaran masih ada beberapa pos di struktur organisasi yang perlu diisi.

“Pengumuman sekarang ini kira-kira setengah dari kepengurusan, jadi yang setengahnya lagi perkiraan akan diumumkan setelah pelantikan presiden, kira-kira 24 Oktober atau 25 Oktober,” kata Bobby kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bobby mengatakan, ada kemungkinan bahwa formasi kepengurusan Kadin juga akan menyesuaikan nomenklatur dan pemerintah ke depan. Mengingat pada kepengurusan sebelumnya, pihaknya menyesuaikan dengan pemerintahan yang ada.

Misalnya pada pemerintahan baru, kata Bobby, akan ada Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, Kadin dalam waktu dekat akan melakukan diskusi lebih lanjut apakah akan ada Wakil Ketua Umum yang mengurus soal gizi nasional atau mungkin digabung ke bidang lain yang sudah ada di organisasi tersebut.

Adapun para pengurus yang namanya telah diumumkan kemarin, akan mulai menjalankan tugasnya per hari ini, Selasa (8/10/2024). Bobby mengatakan, para pengurus akan menggelar rapat koordinasi perdana bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus terpilih.

Selain itu, Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) menuturkan, pihaknya akan mereview semua program pemerintah yang telah berjalan dan bersiap untuk memberikan masukan kepada pemerintah baru.

“Beliau akan memberikan arah-arahan, visi dan misi, termasuk juga program jangka pendek dan program menengah dan panjang,” ujarnya.

Pada Senin (8/10/2024), Kadin Indonesia versi Munaslub mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Dalam formasi tersebut, Arsjad Rasjid yang sebelumnya merupakan Ketum Kadin Indonesia menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan Penasehat & Dewan Pertimbangan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Luar

Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya

Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Bernardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

3. WKU Bidang Industri Olahraga: Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan

2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath

3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub akan mengumumkan formasi lengkap pengurus Kadin periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar menyampaikan, kepengurusan yang diumumkan pada Senin (8/10/2024) belum final lantaran masih ada beberapa pos di struktur organisasi yang perlu diisi.

“Pengumuman sekarang ini kira-kira setengah dari kepengurusan, jadi yang setengahnya lagi perkiraan akan diumumkan setelah pelantikan presiden, kira-kira 24 Oktober atau 25 Oktober,” kata Bobby kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bobby mengatakan, ada kemungkinan bahwa formasi kepengurusan Kadin juga akan menyesuaikan nomenklatur dan pemerintah ke depan. Mengingat pada kepengurusan sebelumnya, pihaknya menyesuaikan dengan pemerintahan yang ada.

Misalnya pada pemerintahan baru, kata Bobby, akan ada Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, Kadin dalam waktu dekat akan melakukan diskusi lebih lanjut apakah akan ada Wakil Ketua Umum yang mengurus soal gizi nasional atau mungkin digabung ke bidang lain yang sudah ada di organisasi tersebut.

Adapun para pengurus yang namanya telah diumumkan kemarin, akan mulai menjalankan tugasnya per hari ini, Selasa (8/10/2024). Bobby mengatakan, para pengurus akan menggelar rapat koordinasi perdana bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang akan dihadiri oleh seluruh pengurus terpilih.

Selain itu, Direktur Utama PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) menuturkan, pihaknya akan mereview semua program pemerintah yang telah berjalan dan bersiap untuk memberikan masukan kepada pemerintah baru.

“Beliau akan memberikan arah-arahan, visi dan misi, termasuk juga program jangka pendek dan program menengah dan panjang,” ujarnya.

Pada Senin (8/10/2024), Kadin Indonesia versi Munaslub mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Dalam formasi tersebut, Arsjad Rasjid yang sebelumnya merupakan Ketum Kadin Indonesia menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

Dewan Penasehat & Dewan Pertimbangan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Luar

Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Wilayah

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Bapak Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

(SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya

Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Bernardino M. Vega

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

3. WKU Bidang Industri Olahraga: Peter Tanuri

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan

2. WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath

3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 menyatakan pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara Harjono mengatakan Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan pada Jumat, 27 September 2024.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada 27 September 2024," kata Dhaniswara dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyelesaikan masalah internal Kadin. Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis serta ditandatangani di atas materai tersebut, dibuat untuk menjaga marwah organisasi Kadin Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

"Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan Munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia," tutur Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyebut setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah," tutur Eka Sastra.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membantah Arsjad Rasjid menerima pinangan pengurus Kadin hasil Munaslub 2024 untuk menjadi ketua umum dewan pertimbangan.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan bahwa pengumuman yang disampaikan pengurus Kadin kubu Anindya Bakrie itu merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.

Eka menuturkan, pihaknya tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan Kadin

“Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024,” kata Eka saat dihubungi Bisnis, Senin (7/10/2024).

Eka menuturkan, berdasarkan kesepakatan yang tertuang pada tanggal 27 September tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi. Salah satunya, dengan melaksanakan musyawarah nasional (Munas) yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih.

Kadin, kata Eka, sedang mematangkan persiapan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) menuju Munas IX Kadin Indonesia.

“Setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [AD/ART] Kadin Indonesia,” ucapnya.

Oleh karena itu, Eka mengatakan bahwa pihaknya menghimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia.

“Demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah,” ujar Eka

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya mengumumkan bahwa dalam kepengurusan Kadin 2024-2029, posisi ketua umum dijabat oleh Anindya Bakrie, sementara Arsjad Rasjid didapuk menjadi ketua umum dewan pertimbangan.

"Ketua Dewan Pertimbangan, untuk didengar ya, Bapak Arsjad Rasjid, ini luar biasa Pa Ketum, Pa Anin luar biasa masih memberikan penghargaan kepada Arsjad, karena Kadin tidak dua, hanya satu yang dipimpin Anindya Bakrie," kata Mulyadi yang juga Anggota Formatur Kadin di Acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (7/10/2024).

Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya yang dilakukan di Menara Kadin Indonesia.

Dia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai ketua umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.

Selain itu, pengusaha-pengusaha besar hadir dalam acara tersebut, termasuk CEO Arsari Group sekaligus adik presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Hashim S. Djojohadikusumo.

Kemudian, ada mantan Ketua MPR yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR/MPR RI periode 2024-2029 yakni Bambang Soesatyo, yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidan Hukum dan HAM Kadin.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya mengumumkan bahwa dalam kepengurusan Kadin 2024-2029, posisi ketua umum dijabat oleh Anindya Bakrie, sementara Arsjad Rasjid didapuk menjadi ketua umum dewan pertimbangan.

"Ketua Dewan Pertimbangan, untuk didengar ya, Bapak Arsjad Rasjid, ini luar biasa Pa Ketum, Pa Anin luar biasa masih memberikan penghargaan kepada Arsjad, karena Kadin tidak dua, hanya satu yang dipimpin Anindya Bakrie," kata Mulyadi yang juga Anggota Formatur Kadin di Acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (7/10/2024).

Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya yang dilakukan di Menara Kadin Indonesia

Dia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai ketua umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.

Selain itu, pengusaha-pengusaha besar hadir dalam acara tersebut, termasuk CEO Arsari Group sekaligus adik presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Hashim S. Djojohadikusumo.

Kemudian, ada mantan Ketua MPR yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR/MPR RI periode 2024-2029 yakni Bambang Soesatyo, yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidan Hukum dan HAM Kadin.

Selanjutnya, ada aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian, anak Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, yakni Clarissa Tanoesoedibjo, yang menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komunikasi dan Informatika.

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan bahwa kepengurusan tersebut baru mencapai 50%. Namun, akan segera dirampungkan.

"Pak Jayabaya akan mengumumkan pengurus inti, dan pengurus ini baru 50%, tapi kami tahu dengan berjalannya waktu selama 2, 3 minggu ini kami bisa sempurnakan, dan kita tambahkan," kata Anindya dalam sambutannya pada kegiatan tersebut,

"Tapi paling tidak kita punya pengurus yang solid dan banyak sekali animo yang ingin bergabung, bukan saja di eksekutif, tapi juga di dewan-dewan," tambah Anindya.

Arsjad Rasjid sebelumnya mengatakan bahwa dia dan Anindya Bakrie menyepakati untuk melakukan musyawarah nasional (munas) Kadin setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Arsjad mengatakan, hal itu sesuai pembahasan dalam pertemuan dengan Anindya, Jumat (27/9/2024), yang ditengahi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

"Kami duduk bersama, saling mendengarkan, dan berdiskusi. Dan kami telah mencapai sebuah kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai oleh semua pihak. Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan Presiden Terpilih," kata Arsjad di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat momen menarik ketika Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin membuka Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 2024.

Dalam agenda yang diselenggarakan di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden pada Jumat (4/10/2024) itu, Wapres Ma'ruf amin melontarkan guyonan saat memberikan sambutan.

Wapres Ke-13 RI itu mempertanyakan apakah Arsjad Rasjid yang hadir dalam acara tersebut masih menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Awalnya, Ma’ruf Amin menyapa sejumlah tamu mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan tamu lainnya termasuk Arsjad.

“Lalu, Pak Arsjad, masih Ketua Kadin, kah? Pak Arsjad?,” kata Ma'ruf dalam forum tersebut disambut tawa hadirin.

Menkeu Sri Mulyani turut melontarkan guyonan senada, pada kesempatan itu, dia juga menyapa Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.

“Tadi Pak Arsjad disebut [pembawa acara sebagai] Ketua Kadin, saya ikut bilang Ketua Kadin,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan bahwa Wapres Ma’ruf Amin sempat menanyakan siapa Ketua Kadin yang hadir dalam acara Rapat Pleno KNEKS. Sehingga, dia pun menyapa Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.

“Karena Pak Wapres menanyakan siapa ketua Kadinnya, saya bilang itu Ketua Kadin,” tuturnya.

Saat ditemui Bisnis pun, Arsjad mengaku tergelitik dengan guyon dari Wapres Ma’ruf dan Sri Mulyani tersebut. Dia pun mengaku bahwa saat ini masih menjabat sebagai ketua Kadin.

“Perasaan saya sih masih [Ketua Kadin],” ujarnya kepada Bisnis sambil tertawa.

Untuk diketahui, Kadin tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan. Hal ini terjadi setelah digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin terpilh periode 2024-2029 menggantikan Arsjad Rasjid.

Namun, Arsjad Rasjid yang seharusnya masih menjabat sebagai Ketum Kadin hingga 2026 menyatakan bahwa Munaslub 2024 yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah berdasarkan aturan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil munaslub, Anindya Bakrie, mengungkapkan adanya peluang kerja sama investasi dari kedua pihak.

Erick menyampaikan bahwa harus ada improvisasi yang dilakukan Kementerian BUMN ke depan, salah satunya menyatukan basis data antara kementerian dengan Kadin Indonesia.

“Supaya ketika ada tender-tender kami buka selebar-lebarnya, sehingga peran swasta dan UMKM bisa menjadi bagian. Tentu dengan satu kesepakatan yakni good corporate governance dan juga transparansi,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Sementara itu, Anindya melihat banyaknya peluang kerja sama antara Kadin dengan Kementerian BUMN. Hal tersebut mengingat banyaknya proyek perusahaan pelat merah, yang dianggap potensial untuk digarap bersama dengan anggota Kadin.

“Tadi kami bicara bagaimana menyatukan database, misalnya. Apabila nanti ada program-program investasi yang skalanya pas, anggota kami juga pasti ingin berpartisipasi. Tapi intinya, bagaimana bisa membangun perekonomian agar bisa lebih maju lagi,” ucapnya.

Sampai dengan tahun lalu, Kementerian BUMN melaporkan sebanyak 65 perusahaan pelat merah, yang disebut secara kolektif portofolio BUMN, membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp2.932,64 triliun. Jumlah ini naik 0,47% secara tahunan.

Kinerja pendapatan itu ditopang oleh segmen penjualan yang meraih Rp1.983,11 triliun dan pendapatan dari BUMN industri keuangan sebesar Rp452,9 triliun.

Sementara itu, beban pokok pendapatan portofolio BUMN mencapai Rp1.951,57 triliun atau turun 1,61% year on year (YoY). Dengan demikian, total laba kotor yang diraih perusahaan pelat merah mencapai Rp981,07 triliun, tumbuh 4,87% YoY pada 2023.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain-lain, sebanyak 65 BUMN mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp327,12 triliun. Perolehan tersebut meningkat 5,87% YoY dari capaian laba tahun sebelumnya yakni Rp308,99 triliun.

Dari sisi neraca keuangan, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Liabilitas juga meningkat 4,03% YoY menjadi Rp6.957,43 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp3.444,07 triliun atau naik 11,07%.

Adapun, arus kas setara kas portofolio BUMN pada akhir 2023 mencapai Rp714,96 triliun atau turun 8,23% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp779,04 triliun.

Dalam laporan ini, Kementerian BUMN menjelaskan bahwa laporan keuangan gabungan merefleksikan posisi dan kinerja keuangan portofolio BUMN sepanjang tahun lalu. Untuk itu, laporan telah memperhitungkan eliminasi saldo atas transaksi antara BUMN.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berhasil mempertemukan Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjiddengan Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakriedi Jakarta, Jumat malam, 27 September 2024.

Arsjad mengklaim pertemuan itu menyepakati solusi strategis sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022," kata Arsjad dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 28 September 2024.

Kesepakatan itu, disebut Arsjad, merupakan hasil musyawarah dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan dinamika internal serta memperjuangkan kemajuan ekonomi nasional.

Kadin, kata dia, baik di pusat maupun daerah, akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebelumnya, beredar video pada Jumat malam mengenai pertemuan Arsjad dan Anindya yang ditengahi oleh Bahlil Lahadalia. Waketum Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Yukki Nugrahawa saat dihubungi ANTARA membenarkan terjadinya pertemuan itu.

Dalam video itu, Bahlil merangkul Arsjad dan Anindya, serta mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan.

"Ini sahabat saya Pak Arsjad dan Pak Anin dan dua-duanya sudah inshaff untuk menjalankan organisasi yang baik dan mereka berdua sudah paten, sudah kami ketemu dan kami sudah saling memaafkan dan kami pikir Kadin ke depan harus jadi lebih baik dan kami semua akan menjalankannya," kata Bahlil.

Anindya dalam video itu mengatakan bahwa dengan bersama-sama, Kadin akan lebih baik ke depannya.

"Mudah-mudahan Kadin semakin maju, apa yang kita buat ini sudah baik, dan sama-sama kita buat lebih baik lagi," ujarnya.

Perkubuan ini sempat menarik perhatian. Kedua pihak sama-sama merasa berhak atas kepemimpinan Kadin. Berikut kronologi terjadinya perpecahan di kubu Kadin:

14 September 2024

Sebanyak 21 pimpinan Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia menggelar Munas Luar Biasa yang memutuskan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin 2024-2029 .

Ketua Kadin hasil Munas 2022, Arsjad Rasjid, menyatakan bahwa Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar AD/ART Kadin dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

15 September 2024

Kubu Arsjad Rasjid gagal menggelar konferensi pers di Menara Kadin, yang dikuasai oleh kubu Anindya Bakrie. Sempat terjadi ribut-ribut, yang berbuntut saling lapor antara kedua kubu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menghadiri konferensi pers yang digelar kubu Munaslub. Ia mengatakan pemerintah tidak ikut campur urusan internal Kadin."Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman, yang menambahkan, Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Ketua Umum Kadin versi Munas Arsjad Rasjid dan Munaslub Anindya Bakrie sama-sama minta bantuan Presiden Jokowi untuk mendukung mereka dengan mengirimkan surat.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie menerima usulan agar menjadikan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Untuk diketahui, Arsjad saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Kadin yang terpilih melalui Munas 2021. Internal Kadin pun terbelah setelah Anindya dipilih menjadi Ketua Umum sekaligus Ketua Formatur melalui Munaslub September 2024 ini.

Anin, sapaannya, lalu mengungkap pertemuannya dengan Arsjad yang diunggah ke media sosisal Instagram merupakan kebetulan. Hal itu karena awalnya berencana untuk bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk. itu sudah bertemu dengan menteri-menteri lain seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

"Apalagi kebetulan di situ juga ada sahabat saya, pak Arsjad. Jadi itu nomor 1. Nomor 2, kita bersepakat dan selalu lah Kadin musti kompak, musti solid, musti adem untuk menjawab apa ke depannya tantangan bangsa," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Anin lalu mengungkap bahwa pada pertemuan itu ketiganya menganggap dinamika internal Kadin adalah hal biasa. Sebagai ketua umum terpilih via Munaslub, terangnya, dia perlu mengakomodasi berbagai macam masukan.

Salah satu masukan itu adalah menetapkan format kepemimpinan adanya ketua umum dan ketua dewan pertimbangan. Format itu, kata Anin, mirip dengan penyelenggaraan Munas 2021.

"Yang paling menarik ini kan sejarahnya mirip-mirip di tahun 2021 di mana selalu lah ada duo, yang kelihatannya baik-baik saja, waktu itu memang formatnya satunya ketua umum, satunya ketua dewan pertimbangan. Tapi sekarang ya karena sudah diberikan amanat 14 September untuk menjadi ketua umum, ya saya sangat terbuka apabila pak Arsjad mendampingi saya tentunya di dewan pertimbangan," ungkapnya.

Adapun mengenai usulan agar Arsjad menjadi ketua dewan pertimbangan disebut masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Anin mengatakan bahwa dia masih memiliki waktu sekitar dua pekan untuk menyusun struktur kepengurusan Kadin 2024-2029 sebagai ketua formatur.

Akan tetapi, dia memastikan bahwa usulan agar Arsjad mendampinginya sebagai ketua dewan pertimbangan sudah jelas. Dia menyebut format serupa sudah pernah diusulkan pada Munas 2021, di mana Anin dan Arsjad berkontestasi untuk kursi ketua umum Kadin.

"Walaupun saya Ketua Umum hasil Munaslub, walaupun saya Ketua Formatur, ini semua musti didiskusikan lagi. Tapi, usulannya sudah jelas. Mirip kayak tiga tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya ada ketua umumnya, mungkin ada ketua pertimbangannya. Dan saya sih sangat welcome," ujarnya.

Putra dari politisi senior Golkar Aburizal Bakrie itu juga menuturkan, Munas atau Munaslub sesuai dengan AD/ART Kadin merupakan forum lembaga tertinggi dari organisasi itu. Dia memastikan pemilihannya sebagai ketua umum via Munaslub bukan kemauan pihak tertentu, namun suara dari pemegang kepentingan.

"Dan seperti diketahui, munaslub itu dihadiri oleh wakil pemerintah, wakil rakyat, ada pendapat resmi. Jadi bukan mengenai kami A atau B, tapi intinya apa amanahnya," tuturnya.

Bisnis sudah meminta konfirmasi dan tanggapan dari Arsjad Rasjid dan Waketum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai berita ini dibuat.

Meski demikian, Arsjad sebelumnya telah memberikan keterangan resmi usai pertemuannya dengan Anin dan Bahlil mencuat ke publik.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dipertemukan oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Mereka menyepakati solusi strategis sesuai AD/ART organisasi.

Kesepakatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan integritas organisasi dan memastikan keberlanjutan Kadin Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung, Jumat (27/9/2024).

Arsjad mengatakan bahwa solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022.

"Kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan dinamika internal serta memperjuangkan kemajuan ekonomi nasional," ujarnya dilansir dari siaran pers Kadin Indonesia, Sabtu (28/9/2024),