Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke China.

Ketua Umum Kadin Periode 2024-2029, Anindya Bakrie mengatakan, Kadin turut menggali potensi kerja sama dengan China dalam mendukung program Kepala Negara seperti pengadaan 3 juta rumah dan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8%,” ujar Anindya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya menjelaskan, dirinya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

Dalam kunjungan tersebut, dirinya melakukan studi banding terkait skema pembiayaan, maupun pengadaan alat produksi. Selain itu, Kadin juga buka peluang kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi tiga juta rumah per tahun.

Menurutnya dukungan dari dunia usaha perlu lantaran program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan.

“Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Anindya.

Sementara di sektor perikanan, pihaknya menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan tanah air.

Kerja sama ini juga untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

“Dalam rangka pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," jelasnya.

Selain itu, kerja sama yang dibidik adalah membawa teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan dalam negeri.

Lebih lanjut, Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu.

Anindya mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

Lebih dari itu, Anindya melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh.

"Jadi walaupun di awalawal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Kadin Indonesia versi munaslub, Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid selaku Ketua Kadin 2021-2026 tampak mengikuti makan malam kenegaraan dalam lawatan perdana Presiden RI Prabowo Subianto ke China pada akhir pekan ini.

Kebersamaan Arsjad dan Anindya diketahui melalui unggahan masing-masing di platform Instagram. Keduanya kompak membagikan momen saat sejumlah pebisnis Indonesia ikut dalam perjamuan kenegaraan di Great Hall of the People, Beijing.

Dalam unggahannya, Arsjad tampak berfoto dengan sejumlah konglomerat Tanah Air, seperti Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Franky Oesman Widjaja, Garibaldi 'Boy' Thohir, Anindya Bakrie hingga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

“Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan,” ujar Arsjad dikutip dari akun instagramnya @arsjadrasyid, Minggu (10/11/2024).

Dia menyampaikan bahwa seluruh pihak berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan Indonesia.

Sementara itu, Anindya Bakrie turut membagikan momen kebersamaannya dengan Arsjad dan para konglomerat lainnya. Dalam kesempatan itu, dia mengaku senang menjadi saksi di acara makan malam kenegaraan antara Presiden Indonesia – China.

“Kedua pemimpin menyampaikan komitmen kerja sama saling menguntungkan kedua negara. Berkolaborasi mengelola potensi yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama,” kata Anindya.

Sebagaimana diketahui, Arsjad dan Anindya sempat diterpa kisruh terkait dengan dualisme kursi kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia beberapa waktu lalu.

Perebutan kursi Ketua Umum Kadin terjadi setelah digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 di St Regis, Jakarta, pada 14 September 2024. Dalam agenda itu, Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketua Umum secara aklamasi.

Hal tersebut menimbulkan polemik lantaran Arsjad Rasjid seharusnya masih menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet konglomerat Tanah Air seperti Prajogo Pangestu, Anindya Bakrie hingga bos Adaro Grup, Garibaldi Thohir ikut menyertai lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir pekan ini. Para taipan tersebut diketahui memiliki perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut rincian kinerjananya.

Sebelumnya, lewat unggahan akun instagram Arsjad Rasjid pada Sabtu (9/11/2024) malam, terlihat Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk. (INDY) itu berfoto bersama dengan para taipan lainnya seperti, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Franky Oesman Widjaja, Garibaldi 'Boy' Thohir, Anindya Bakrie hingga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Foto mereka diambil di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Bejing.

"Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok," kata Arsjad, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (10/11/2024).

Sejumlah konglomerat itu mewakili beberapa afiliasi bisnis serta perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Misalkan Prajogo Pangestu, orang terkaya di Indonesia itu mengendalikan secara langsung beberapa emiten kelas kakap di antaranya PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), PT. Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) hingga PT Petrosea Tbk. (PTRO).

Sebagian besar emiten Prajogo Pangestu itu bergerak di pembangkit energi baru terbarukan (EBT) serta tambang batu bara dan mineral logam.

Selanjutnya, Tomy Winata bersama dengan Sugianto Kusuma alias Aguan memiliki PT Jakarta International Hotels & Development (JIHD) yang mengelola Hotel Borobudur.

JIHD melantai di bursa pada 1984, menjadi salah satu dari 24 perusahaan pertama yang terdaftar di BEI. Tomy Winata memegang 13,15% saham di JIHD.

Selain itu, Tomy Winata bersama dengan Aguan turut menjadi penerima manfaat akhir dari Bank Artha Graha Internasional (INPC), keduanya menjabat sebagai wakil komisaris utama di perusahan tersebut.

Sementara itu, Franky Oesman Widjaja adalah bos dari Grup Sinarmas. Saat ini, Sinar Mas miliknya merambah bisnis kertas, real estat, jasa keuangan, agribisnis, dan telekomunikasi.

Beberapa emiten terafiliasi grup Sinar Mas itu di antaranya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Tjiwi Kimia (TKIM), PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM), PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS).

Franky Widjaja menjalankan perusahaan raksasa minyak kelapa sawit Golden Agri-Resources,sementara putranya Oei Hong Leong mengelola investasinya sendiri dari Singapura.

Selain itu, Franky Widjaja turut memegang saham terbesar BUMI urutan ke-11, yang menguasai 1,64 miliar saham atau setara 0,44 persen pada 2022. Franky Widjaja menguasai saham BUMI lewat PT BCA Sekuritas.

Selanjutnya, Boy Thohir, bos Grup Adaro, mengendalikan 8 emiten yang terdaftar di BEI di antaranya PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM), PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF), PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN), PT Adi Sarana Pratama Tbk. (ASSA), PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA), PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA).

Anindya Bakrie terafiliasi dengan emiten Grup Bakrie seperti PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).

Selain itu, Anindya Bakrie turut memiliki afiliasi dengan beberapa emiten lainnya seperti PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA), PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR), PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA), PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL), PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP)

Sementara itu, Hashim S. Djojohadikusumo adalah pemilik Arsari Group yang belakangan menjalin kerja sama dengan PT Jaringan Infra Andalan, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge.

Terakhir, Arsjad Rasjid memiliki afiliasi dengan emiten batu bara, PT Indika Energy Tbk. (INDY). Selain INDY, Arsjad Rasjid juga menduduki posisi komisaris di emiten perminyakan, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) milik Happy Hapsoro.

Tak hanya itu, Arsjad tercatat menjadi pemegang saham emiten perhotelan PT Red Planet Indonesia Tbk. (PSKT) sebesar 23% atau 2,32 miliar lembar.

Meski begitu, saham PSKT masuk papan pemantauan khusus karena memiliki kriteria harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir kurang dari Rp51.

Kinerja Emiten Taipan yang Ikut Lawatan Prabowo ke China per 10 November 2024:

Kode Saham	Harga Saham (dalam rupiah per lembar)	Perubahan Sepekan Terakhir	Perubahan Year to Date
BREN	6.875	1,48%	-9,54%
TPIA	7.275	-18,72%	27,63%
BRPT	940	-4,57%	-32,03%
CUAN	7.000	-6,67%	-47,86%
PTRO	18.250	1,11%	221,59%
JIHD	1.185	suspen	202,30%
INPC	167	-0,60%	122,67%
DSSA	41.450	-7,68%	438,31%
SMMA	14.600	2,64%	0,69%
SMAR	4.310	5,64%	11,95%
BSIM	790	-5,39%	-11,24%
FREN	26	-7,14%	-48%
TKIM	6.500	-4,41%	-9,72%
GEMS	10.825	-3,56%	85,84%
ADRO	3.830	-0,26%	53,82%
TRIM	304	2,01%	7,8%
WOMF	356	-0,56%	-3,26%
BFIN	960	-4%	-17,6%
ASSA	725	-2,68%	-12,65%
ESSA	840	-12,04%	50%
MBMA	515	-5,50%	-9,65%
MDKA	2.240	-4,68%	-16,73%
BUMI	127	-6,62%	33,68%
BRMS	450	17,8%	157,14%
VIVA	6	suspen	-88%
BNBR	45	0.00	-10%
MDIA	10	suspen	-80%
BTEL	50	suspen	suspen
VKTR	128	-9,22%	6,67%
UNSP	126	13,51%	10,53%
WIFI	406	6,84%	161,94%
INDY	1.470	-2,33%	-3,61%
RAJA	1.835	3,67%	20,33%
PSKT	24	20%	-52%

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah konglomerat Indonesia seperti Prajogo Pangestu, Tomy Winata hingga Franky Widjaja terpantau ikut menyertai lawatan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke negara China akhir pekan ini.

Dalam unggahan akun instagram Arsjad Rasjid @arsjadrasijid pada Sabtu, (9/11/2024) malam, nampak Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk. (INDY) itu berfoto di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Beijing, ditemani para taipan lainnya seperti, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Franky Oesman Widjaja, Garibaldi 'Boy' Thohir, Anindya Bakrie hingga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

"Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok," kata Arsjad, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (10/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Arsjad berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dengan perusahan-perusahan China di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan Indonesia.⁣
⁣
"Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi perusahaan Tiongkok dan Indonesia sangat penting, dan harus saling menguntungkan serta memajukan kedua belah pihak," pungkasnya.

Perbesar

Sementara itu, Anindya Bakrie dalam unggahannya di akun instagram miliknya mengaku senang turut hadir dan menjadi saksi dalam acara makan malam kenegaraan dua pemimpin bangsa besar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping.

"Dalam alunan lagu-lagu kedua negara, salah satunya lagu Rasa Sayange dari Indonesia, kedua pemimpin menyampaikan komitmen kerjasama saling menguntungkan kedua negara. Berkolaborasi mengelola potensi yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama," kata Anindya.

Anindya menyebut, selain dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo juga bertemu dengan dengan pimpinan Kongres Rakyat China Zhou Leji dan Perdana Menteri RRT Mulia Li Qiang.

"Kami dari dunia usaha juga telah bertemu dan menjajaki kerjasama dengan lembaga dan perusahaan China dari bidang perumahan, perikanan, sampai pertanian. Sebagai dukungan untuk realisasi program Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dengan program-program pro rakyat," tambahnya.

Anindya berharap pertemuan dengan para pemimpin China ini dapat mempererat hubungan kedua negara, serta membawa dampak kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membeberkan sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan China dan Indonesia bakal diteken dengan nilai investasi lebih dari US$10 miliar atau Rp155,7 triliun.

Rencanannya, kontrak bisnis itu bakal diteken Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kedua negara pada Minggu malam (10/11/2024).

Sejumlah kontrak bisnis itu disampaikan Prabowo saat membuka pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Qiang pada Sabtu (9/11/2024) di Great Hall of the People Beijing.

Pertemuan bilateral itu sekaligus menjadi kunjungan kenegaraan perdana Prabowo ke China sebagai presiden terpilih usai dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

“Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia,” kata Prabowo dikutip dari kanal youtube Sekretariat Presiden.

Investasi ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan antara masyarakat Indonesia dan China.

Dalam pengantarnya, Prabowo mengapresiasi sambutan dari pemerintah China. Dia menekankan kunjungan ini bukan hanya mencerminkan hubungan diplomatik, namun juga persahabatan antara kedua negara.

"Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Indonesia menganggap Tiongkok sebagai teman yang sangat penting dan mitra berharga, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan," tuturnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman China dalam memberantas kemiskinan.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," kata dia.

Sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di China.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana mengungkap punya banyak jurus untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga 1.000 persen apabila nanti berhasil memenangi Pilgub Jakarta 2024.

Pertama, meningkatkan upskilling tenaga kerja di dalam negeri. Menurutnya, kemampuan pekerja Indonesia menjadi permasalahan hingga kalah saing dengan pekerja asing yang masuk ke dalam negeri.

"Permasalahan upskilling atau reskilling dari tenaga kerja melalui pelatihan banyak tidak dilakukan, padahal perubahan sangat cepat, makanya kalau tidak ada kesesuaian maka ada disrupsi pekerjaan hilang bagi pekerja yang tidak dilatih sesuai dengan perusahaan, makanya ada PHK cukup besar," ujarnya dalam acara Kadin DKI Mencari Pemimpin Baru Jakarta di Menara Bank Mega, Rabu (6/11).

Namun, untuk meningkatkan skill pekerja, ia menilai pemerintah tak bisa sendiri. Perlu ada kolaborasi dengan para pengusaha, termasuk dengan Kadin Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh negara lain termasuk memetakan pekerja mereka yang memang harus ditingkatkan kemampuannya.

"Sehingga begitu sudah teknologi itu masuk ini diharapkan tidak lagi ada PHK. Jadi kuncinya upskilling dan reskilling," imbuhnya.

Kedua, menjaga keseimbangan antara dunia usaha dan kesejahteraan karyawan. Ia ingin kepemimpinannya nanti tidak memihak ke salah satu pihak, tapi berjalan dengan adil, termasuk bersama-sama mencari solusi apabila PHK memang harus dilakukan.

Misalnya, mengutamakan dialog antara pemberi kerja dan buruh. Sebab, PHK secara sepihak akan memberikan beban bagi pekerja apalagi yang memiliki cicilan.

Ketiga, membangun ekosistem vokasi yang memberikan layanan jaminan kehilangan pekerjaan bagi para buruh. Tujuannya, karyawan yang di PHK nanti bisa ditampung di dalam ekosistem vokasi ini untuk mendapatkan pekerjaan baru, misalnya sebagai pelatih di vokasi maupun di lembaga diklat profesional.

Keempat, akan memberikan insentif bagi pengusaha yang merekrut tenaga kerja lokal dan menyediakan layanan pelatihan kerja untuk pegawainya. Sebab, layanan ini dinilai tak semua perusahan menyediakan.

"Mudah-mudahan strategi ini bisa mengurangi PHK 1.000 persen, kita punya berbagai cara, kita ingin semua warga Jakarta bisa kerja, makanya kita melakukan pemikiran ini, kita ingin mereka kenyang, dompetnya isi," pungkasnya.

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)

Jakarta: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Akhir pekan ini, Prabowo akan mengunjungi sejumlah negara yang dijadwalkan berlangsung selama lebih dari dua pekan.

"Karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia), kerja juga baik. Kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan," kata Anindya dilansir dari Antara, Selasa, 5 November 2024.

Prabowo dijadwalkan mengunjungi China, Amerika Serikat, menghadiri KTT APEC di Peru, kemudian ke KTT G20 di Brasil, dan terakhir ke Inggris. Lawatan Prabowo itu mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

Pendekatan proaktif Indonesia

Anindya menyatakan lawatan Prabowo ke sejumlah negara itu bukan sekadar isyarat simbolis. Kedatangan Prabowo merupakan indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.
"Selain dapat membawa investasi ke Indonesia, lawatan ini juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat transformasi," kata dia saat membuka acara Kadin Indonesia: Diplomatic - Economic Reception Dinner, akhir pekan lalu.

Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya juga akan mendorong dan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.

"Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama dua pekan lebih. Prabowo akan melakukan lawatan ke luar negeri akhir pekan ini.

"Kadin mendampingi presiden dan juga para menteri untuk memastikan bahwa dunia usaha hadir bersama upaya G2G (kerja sama antar-pemerintah) dari pemerintah. (Presiden dan Para Menteri) akan ke China, Amerika Serikat, KTT APEC di Peru dimana saya juga hadir sebagai Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, KTT G20 Brasil, dan terakhir ke Inggris," jelas Anindya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Anindya menambahkan, lawatan Prabowo dan para menteri ke luar negeri tentu akan mengutamakan kerja sama antar-pemerintah.

"Tentu karena iklimnya enak (kedamaian, stabilitas, dan keberlanjutan di Indonesia) (maka) kerja juga baik, dan kami (Kadin) sebagai dunia usaha akan selalu berada di sebelah pemerintah ketika dibutuhkan," tegas Anindya.

Dalam pidato pembukaan di acara Kadin Indonesia Diplomatic Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (1/11) malam, Anindya menyatakan lawatan ke China, Amerika Serikat, Peru, Brasil dan Inggris bukan hanya sekadar isyarat simbolis tetapi juga indikasi jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat.

Menurut Anindya, lawatan Prabowo menjadi sangat penting. Selain karena tentunya dapat membawa investasi asing ke Indonesia dan membantu untuk membuka pasar perdagangan dan industrialisasi berbasis ekspor, juga berpotensi menjalin kerja sama perindustrian yang sarat dengan transformasi.

"Dan itu (lawatan Presiden ke luar negeri) dimulai dengan acara-acara seperti dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara sahabat seperti ini. Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua dan tanpa musuh. Baru saja dua pekan menjabat (sebagai Presiden), Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik ke luar negeri yang mencerminkan komitmen beliau untuk memperkuat kemitraan global Indonesia," ujar Anindya, Jumat (1/11).

Anindya juga akan mendorong dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi ke mancanegara guna meningkatkan nilai ekspor.

"Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM. Mereka menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dan mempekerjakan sekitar 97% dari angkatan kerja. Kadin sepenuhnya mendukung dan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi ke mancanegara. Karena ekspor adalah pendorong utama perkembangan ekonomi kita," tandas Anindya.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto memang disebut akan menghadiri undang KTT APEC dan G-20 di Peru dan Brasil pekan depan. Selama Prabowo ke luar negeri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas kepresidenan di dalam negeri.

"Nggak ada Plt, wakil presiden, ketika presiden ke luar negeri, wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

(ada/ara)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE). Salah satunya, batas waktu penempatan DHE akan diperpanjang.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai memperpanjang batas waktu penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan mengurangi likuditas perusahaan.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi mengatakan, memperpanjang batas waktu penempatan DHE SDA akan berpengaruh pada perputaran cash flow yang ujungnya perusahaan harus menyediakan dana tambahan (bridging fund) untuk menutupi kekurangan.

"Jadi kami berharap ada penyesuaian skema juga atas perpanjangan batas waktu tersebut," ungkap Chandra kepada Kontan, Selasa (5/11).

Chandra memahami kebijakan perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA untuk memperkuat cadangan devisa. Salah satu tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Namun yang perlu dipahami dari sisi pelaku usaha juga bahwa tidak semua usaha mendapatkan profit 30% seperti ketentuan minimal penempatan DHE. Dana hasil ekspor tersebut harus diputar lagi dipakai untuk belanja modal, membayar bunga pinjaman dan biaya lainnya untuk mendukung kegiatan usaha.

Di sisi lain Chandra menamahkan saat ini insentif yang diberikan antara lain suku bunga premium bagi penempatan DHE SDA. Tentunya akan membantu pelaku usaha jika diberikan juga kemudahan akses pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif.

"Jadi itu insentif yang mungkin bisa diberikan selain insentif fiskal seperti pengurangan pajak yang lebih besar," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan kembali merevisi aturan DHE SDA.Revisi aturan ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA. Airlangga menyebut bahwa perpanjangan jangka waktu tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, investor.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yakin target pemerintah untuk investasi mencapai US$ 120 miliar atau setara Rp 1.900 triliun tahun depan dapat dicapai. Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan optimismenya terkait target ralisasi investasi pada 2025.

"Saya rasa investasi tersebut sangatlah mungkin (tercapai)," ucap Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Target realisasi investasi tersebut bisa tercapai, kata Anindya, mengingat tren Kementerian Investasi yang dari waktu ke waktu selalu melampaui target. Dia pun tak ragu jika target itu bisa menjadi rekor realisasi investasi baru bagi Indonesia.

Selain itu, investor kini juga tak lagi wait and see sebab pemerintahan baru Indonesia telah terbentuk dan kini mendulang respons positif.

"Selama ini banyak sekali investasi yang mau datang, tetapi menunggu kepastian hasil daripada kepemimpinan ke depan. Dan setelah kita lihat dengan adanya kedamaian, kontinuitas, kestabilan ini harusnya bisa membawa banyak manfaat untuk investasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, dirinya mengapresiasi langkah pemerintah yang cepat untuk menarik investor khususnya asing untuk berinvestasi.

Anindya menjelaskan, salah satunya dengan cara lawatan Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan kunjungan kerja luar negeri untuk menghadiri berbagai forum seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC dan KTT G-20.

"Inilah gunanya juga kita melakukan lawatan ke mana-mana. Supaya bisa menggambarkan bahwa kita ini benar-benar terbuka untuk bisnis dan justru ingin mencari kolaborasi untuk perdagangan," pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto perlu dibarengi dengan masuknya guyuran investasi asing ke Tanah Air.

Ketua Umum Kadin Indonesia 2024–2029 Anindya Novyan Bakrie memandang bahwa ambisi Presiden Prabowo mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun secara bertahap perlu adanya keseriusan dalam hal penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

“Untuk mencapai target ini, kita perlu mendapatkan investasi asing langsung [FDI] yang serius dan berpikiran maju, terutama di sektor-sektor yang dapat mengatasi tantangan terbesar di dunia saat ini dan di masa depan,” kata Anindya di acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Di sisi lain, Anin menyatakan Kadin akan memfokuskan pada dua hal penting, yaitu transisi energi dan ketahanan pangan.

Adapun untuk mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun, Anin menyebut keberadaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Sebab, sektor ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan UMKM juga mempekerjakan 97% tenaga kerja.

“Kadin mendukung usaha-usaha ini dengan membantu mereka tumbuh melalui ekspansi internasional dan oleh karena itu ekspor adalah pendorong utama pembangunan ekonomi kita,” ujarnya.

Di samping itu, Anin juga menekankan pentingnya hubungan diplomasi Indonesia dengan negara sahabat. Menurutnya, hubungan diplomasi ini penting untuk Indonesia, salah satunya diharapkan bisa mendatangkan guyuran investasi asing ke Indonesia.

Selain itu, agenda ini dinilai bisa membantu membuka pasar perdagangan untuk mencari mitra. Serta, pentingnya mengedepankan industrialisasi yang berbasis ekspor di tengah industri yang mengalami transformasi.

“Jadi, semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut dan ini dimulai dengan acara-acara seperti ini,” tuturnya.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menanggapi keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota forum kerja sama BRICS.

Anindya mengatakan, secara konstitusi, kebijakan luar negeri Indonesia berbasis bebas aktif. Menurutnya, Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara.

Meski ada rencana gabung ke BRICS, lanjutnya, Indonesia tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, Indo-Pacific Economic Framework (IPAF), dan OECD.

"Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana. Tadi kita bicara bagiannya dari APEC, bagiannya dari G20, IPAF, dan ada BRICS salah satunya lagi. Belum lagi di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana," kata Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Anindya menuturkan, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral sebagai upaya untuk memeroleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas.

"Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas untuk perdagangan," katanya.

"Nah, dua hal ini sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangun aliansi dengan negara lain, tapi secara multilateral," ujar Anindya.

(Fiki Ariyanti)