BEIJING - China menjadi harapan buat Maladewa untuk mencegah krisis utang , setelah Negeri Tirai Bambu -julukan China- sepakat untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Persetujuan ini menjadi dukungan dan pengaruh China terbaru di negara Samudra Hindia itu.

Dalam beberapa bulan terakhir, muncul kekhawatiran bahwa Maladewa yang yang kekurangan uang tunai, dapat menjadi negara Islam pertama yang gagal membayar utang. Akan tetapi sentimen positif minggu ini, menjadi harapan bagi Maladewa untuk menjauh dari krisis.

Satu-satunya rebounds paling besar terjadi pada obligasi pasar internasional, saat bank sentral China, Bank Rakyat China (PBOC) dan Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Maladewa mengumumkan "nota kesepahaman".

Meskipun rincian terkait kesepakatan tersebut masih terbatas, kedua belah pihak mengatakan ini adalah "kerangka kerja untuk kerja sama" yang bertujuan "mempromosikan penyelesaian transaksi berjalan dan investasi langsung dalam mata uang lokal," serta memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar.

Penandatanganan MoU menjadi contoh terbaru dari reorientasi Maladewa ke China dan menjauh dari India, yang secara tradisional merupakan mitra ekonomi dan keamanan regional terdekat negara kepulauan itu.

Pada bulan April, pemilih Maladewa memberikan kemenangan telak kepada partai Presiden Mohamed Muizzu dalam pemilihan parlemen. Muizzu, yang mengambil alih sebagai presiden pada November, kemudian melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Januari tahun ini.

Kementerian Luar Negeri China sebelumnya mengatakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan pemberi pinjaman bilateral terbesar telah berhubungan dengan Maladewa. Bahasannya mencakup tentang utangnya kepada Beijing dan meningkatkan kerja sama keuangan antara kedua negara.

"China seperti biasa, memberikan dukungan dan bantuan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial Maladewa, sesuai kemampuannya," kata Mao Ning, juru bicara kementerian luar negeri China, dalam konferensi pers reguler di Beijing sebelum pengumuman itu.

Kabar tersebut membuat obligasi sukuk Maladewa memperpanjang reboundnya. Terpantu bertambah 4,2 seapada hari itu untuk mencapai hampir 79 sen pada dolar, setelah memulai bulan ini pada rekor terendah 68 sen.

Warning

Para analis memperingatkan, bahwa Maladewa belum sepenuhnya keluar dari masalah. Moody's minggu ini menjadi lembaga pemeringkat terbaru yang memperingatkan gagal bayar semakin mungkin terjadi.

Ia menyoroti bahwa cadangan negara "secara signifikan berada di bawah", pembayaran utang Maladewa senilai USD600 juta hingga USD700 juta yang akan jatuh tempo tahun depan dan lebih dari satu miliar dolar yang harus dibayar pada tahun 2026.

Bank sentral negara itu menanggapinya dengan berjanji tidak akan terjadi gagal bayar. Ia juga menekankan, bahwa Maladewa akan melakukan pembayaran USD25 juta atas utang negara bulan depan secara tepat waktu dan penuh.

Sebagian besar utang Maladewa bersal dari China dan India, yang masing-masing telah memberikan pinjaman USD1,37 miliar dan USD124 juta, menurut data Bank Dunia menunjukkan.

Kepala tim Emerging Country Debt GMO, Tina Vandersteel mengatakan, utang Maladewa tetap "suram", sementara mata uang rufiyaa yang dipatok dolar AS juga berpotensi menambah tekanan.

"Jika patokan berjalan dan kemudian Anda memiliki depresiasi 30%, utang terhadap PDB - yang sudah 120% - akan naik lebih tinggi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar politik Turki memberikan komentarnya mengenai seruan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membentuk alisansi negara-negara muslim melawan Israel.

Menurutnya, seruan Erdogan untuk membentuk aliansi melawan Israel kemungkinan besar tak akan terjadi.

Pakar politik Turki Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak menampik kemungkinan pembentukan aliansi untuk melawan Israel.

Yanarocak, lahir dan besar di Turki, adalah pakar politik Turki, hubungan Turki-Israel, dan peneliti di Pusat Studi Timur Tengah dan Afrika Dayan di Universitas Tel Aviv.

“Selama beberapa tahun, Erdogan telah menekankan pentingnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Bukan rahasia lagi jika mereka ingin membuat organisasi ini lebih berpengaruh. Visi mereka terutama berfokus pada pengambilan keputusan bersama oleh seluruh dunia Muslim, yang bertujuan untuk melaksanakan agenda bersama. Tentu saja, Erdogan secara konsisten menjadikan Gaza sebagai isu yang harus diatasi. Ini sama sekali tidak mengejutkan saya," kata Yanarocak, dikutip dari The Jerussalem Post, Senin (9/9/2024).

Dr Yanarocak melanjutkan bahwa negara-negara muslim belum bisa bersatu karena memiliki kepentingan yang berbeda.

“Dengan segala hormat, dan tentu ada rasa hormat, ada perpecahan yang sangat mendalam di dunia Muslim. Kita tahu betul bahwa OKI biasanya mengambil keputusan simbolis, dan setiap negara Muslim mempunyai kepentingan berbeda. Misalnya, Arab Saudi dan UEA memiliki kepentingan yang berbeda dengan Iran atau Pakistan. Turki juga memiliki kebijakan luar negerinya sendiri dan ingin menggunakan OKI untuk meningkatkan tekanan politik yang diinginkannya. Saya rasa hal ini tidak mungkin dilakukan karena negara-negara Muslim tidak memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang sama,” lanjutnya.

Kemudian untuk kasus aktivis HAM Amerika-Turki yang dibunuh di Nablus, Yanarocak mengatakan insiden tersebut dimanfaatkan Turki untuk menambah bahan bakar melawan Israel.

“Penembakan terhadap warga sipil Turki di Nablus adalah hal yang penting karena dia mempunyai kewarganegaraan Amerika, dan dia lahir di Turki, jadi dia juga bahasa Turki. Erdogan menggunakan insiden ini dalam pidatonya untuk menentang IDF. Itu hanya menambah bahan bakar untuk api,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Turki mengajak negara-negara Islam untuk Bersatu membentuk alisansi melawan kekejaman Israel.

“Satu-satunya langkah yang akan menghentikan arogansi Israel, bandit Israel, dan terorisme negara Israel adalah aliansi negara-negara Islam,” kata Erdogan pada acara asosiasi sekolah Islam di dekat Istanbul, dikutip dari Reuters.

Menurutnya, langkah baru yang diambil Turki untuk meningkatkan hubungan dengan Mesir dan Suriah bertujuan untuk “membentuk garis solidaritas melawan meningkatnya ancaman ekspansionisme,” yang menurutnya kini mengancam Lebanon dan Suriah.