WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.

WASHINGTON - Pemantauan fiskal Dana Moneter Internasional ( IMF ) memperingatkan bahwa utang publik bakal meningkat hingga mencapai USD100 triliun atau setara Rp1,551,978,271,586,160,128.00 (Kurs Rp15.519 per USD) atau Rp1,5 kuintiliun tahun ini, didorong oleh China dan AS (Amerika Serikat). Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menekankan, bagaimana ledakan pinjaman ini bisa membebani dunia.

"Perkiraan kami menunjukkan adanya kombinasi yang tak kenal ampun antara pertumbuhan rendah dan utang tinggi, masa depan yang sulit," katanya.

"Pemerintah harus bekerja untuk mengurangi utang dan membangun kembali penyangga dalam menghadapi guncangan berikutnya ? yang pasti akan datang, dan mungkin lebih cepat dari yang kita harapkan," ungkapnya mengingatkan.

Inggris menjadi salah satu negara yang diperingatkan IMF tentang risiko reaksi pasar jika utang tidak stabil.

"Tingkat utang yang meningkat dan ketidakpastian seputar kebijakan fiskal di negara-negara yang penting secara sistemik, seperti China dan Amerika Serikat, dapat menghasilkan dampak signifikan dalam bentuk biaya pinjaman yang lebih tinggi dan risiko terkait utang di ekonomi lain," kata IMF.

Seiring ancaman peningkatan risiko utang publik, IMF meminta para pembuat kebijakan untuk menerapkan penyesuaian fiskal yang memiliki ketahanan tinggi dan hati-hati.

"Defisit tergolong tinggi dan utang publik global tergolong sangat tinggi, meningkat, dan berisiko. Utang publik global diproyeksikan akan melampaui USD100 triliun tahun ini," kata Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Gaspar pada akhir Oktober lalu.

Dengan laju saat ini, rasio produk domestik bruto (PDB) utang global diproyeksikan bakal mendekati 100% per akhir dekade ini, meningkat hingga melampaui puncak pandemi. Diterangkan olehnya bahwa utang publik meningkat dan diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibanding era prapandemi di sekitar sepertiga negara di dunia.

"Ini tidak hanya mencakup perekonomian terbesar, seperti China dan Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara besar lainnya seperti Brasil, Prancis, Italia, Afrika Selatan, dan Inggris, yang secara keseluruhan mewakili sekitar 70 persen dari PDB global," bebernya.

Berkenaan dengan China, Gaspar menjelaskan bahwa negara itu "memiliki ruang kebijakan yang cukup" untuk mengendalikan utangnya yang terus bertambah. "Mereka memiliki sarana untuk mengendalikan utang publik di China," ujar Gaspar dalam konferensi pers tersebut.

Laporan October 2024 Fiscal Monitor yang baru saja dirilis menyebutkan bahwa risiko utang publik meningkat dan prospeknya lebih buruk daripada yang terlihat.

Laporan ini memperlihatkan tingkat utang di masa depan bisa jadi lebih tinggi dari yang diproyeksikan, dan penyesuaian fiskal yang jauh lebih besar daripada yang diproyeksikan saat ini diperlukan guna menstabilisasi atau mengurangi tingkat utang dengan probabilitas tinggi, tulis Era Dabla-Norris, Wakil Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, dan rekan-rekannya dalam sebuah blog baru-baru ini.

Laporan itu menyajikan kerangka kerja "utang berisiko" baru yang menghubungkan kondisi-kondisi makrofinansial dan politik saat ini dengan seluruh spektrum kemungkinan menghasilkan utang di masa depan, tulis blog tersebut.

Dalam konferensi pers tersebut, Gaspar mengatakan kepada khalayak bahwa rencana fiskal yang telah dibuat oleh pemerintah tidak cukup untuk menghasilkan rasio utang publik yang stabil atau menurun dengan tingkat kepastian yang tinggi.

"Diperlukan adanya upaya tambahan. Menunda penyesuaian akan berakibat fatal dan berisiko. Menunda pekerjaan tidak akan menyelesaikan masalah. Inilah waktunya untuk bertindak," terang Gaspar memperingatkan.

JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2024 dilaporkan tumbuh sebesar 7,3% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juli 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) per Agustus 2024 mencapai USD425,1 miliar atau setara Rp6.597 triliun (Kurs Rp15.520/USD).

"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta. Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah ," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Menurut Ramdan, ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar USD200,4 miliar, atau mencatat tumbuh 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4%).

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan.

Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD197,8 miliar, atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5 yoy.

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadata dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2024 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.

MOSKOW - Utang pemerintah Rusia dan sektor swasta kepada lembaga keuangan asing mengalami penurunan hingga di bawah USD300 miliar untuk pertama kalinya sejak 2006. Laporan terbaru utang Rusia disampaikan oleh bank sentral pada hari Jumat (11/10) kemarin.

Pada 1 Oktober, utang luar negeri Rusia mencapai angka USD293,4 miliar (yang setara Rp4.528 triliun dengan kurs Rp15.432/USD) atau menyusut sebesar USD24,5 miliar yang setara dengan 7,7% sejak awal 2024, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Utang luar negeri adalah bagian dari utang nasional suatu negara yang dipinjam oleh pemerintah dan sektor swasta dari pemberi pinjaman luar negeri seperti bank, IMF, perusahaan asing dan kreditur lainnya.

"Dinamika ini dipengaruhi oleh pengurangan kewajiban sektor lain terutama pada pinjaman yang dinaikkan, termasuk dalam kerangka hubungan investasi langsung," bunyi pernyataan regulator.

Datanya menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga tahun 2024, utang luar negeri turun sebesar USD8,5 miliar atau hampir 3%, terutama karena penurunan kewajiban sektor riil.

Selain itu, sektor publik juga mengurangi kewajiban eksternalnya, sebesar USD1,3 miliar atau sebesar 4,2% per kuartal. Volume utang sektor ini berjumlah di bawah USD31 miliar, untuk berada pada level minimum sejak akhir 2015.

Sementara itu sangat kontras, dimana sebaliknya pada bank sental dan lembaga kredit justru meningkatkan utang mereka di luar negeri hampir USD4 miliar. Angka itu setara 4,1% untuk periode Juli hingga September.

Sebagai informasi utang luar negeri Rusia pernah menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan besaran lebih dari USD700 miliar pada tahun 2014. Sejak saat itu tren utang Rusia terus turun, khususnya karena sanksi Barat yang dijatuhkan atas reunifikasi Krimea dan penarikan modal berikutnya oleh non-residen.

Kampanye sanksi baru yang dilancarkan oleh Barat terhadap Moskow sejak 2022 semakin mempercepat penurunan utang luar negeri. Kementerian luar negeri Rusia mengatakan, pada bulan lalu utang nasional berada pada level "aman secara ekonomi" yakni di bawah 20% dari PDB, menempatkan Rusia di antara negara-negara dengan level terendah.

Sebagai perbandingan, utang nasional Inggris baru-baru ini mencapai 100% dari output ekonomi tahunan negara itu. Sedangkan utang AS melebihi 120% dari PDB, sementara Jepang tembus rekor 260%.

MOSKOW - Utang nasional negara Rusia diperkirakan bakal terus tumbuh dalam tiga tahun ke depan, hingga mencapai 18% dari produk domestik bruto (PDB). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap, alasan kenapa Moskow terus menarik utang untuk menutup kesenjangan anggaran.

Menurut rancangan anggaran negara, pinjaman Rusia pada tahun depan bakal mencapai angka USD51,5 miliar. Tren peningkatan utang Rusia diproyeksi berlanjut di 2026 mencapai USD54,9 miliar dan tembus USD57 miliar atau setara Rp856,2 triliun (Kurs Rp15.021 per USD) pada 2027, mendatang.

Dalam laporan tersebut seperti dilansir RT, utang publik Rusia bakal terus tumbuh hingga menjadi 18% dari PDB, dimana angka tersebut meningkat tipis dari 2023 yakni 15% dari PDB.

Sementara defisit fiskal secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai 1% dari PDB per tahun (-0,5% dari PDB pada tahun 2025, -0,9% dari PDB pada tahun 2026, dan -1,1% dari PDB pada tahun 2027), menurut perkiraan awal.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperlihatkan, meski ada sedikit peningkatan, utang nasional Rusia dipastikan tetap pada tingkatan yang "aman secara ekonomi" di bawah 20% dari PDB. Hal ini menempatkan Rusia di antara negara-negara dengan tingkat tunggakan negara terendah.

Sebagai perbandingan, utang nasional Inggris baru-baru ini mencapai 100% dari output ekonomi tahunan negara itu. Sedangkan utang negara di AS (Amerika Serikat) melebihi 120% dari PDB, sedangkan di Jepang mencapai rekor 260%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Rusia, Anton Siluanov menekankan, bahwa anggaran selanjutnya, bakal fokus pada dukungan sosial, pertahanan, serta dalam teknologi. Dia juga mencatat bahwa lebih dari USD32,3 miliar setiap tahun akan dialokasikan untuk memberikan dukungan bagi wilayah Rusia.

Menurut para ekonom, pertumbuhan utang publik Rusia tetap moderat karena defisit anggaran yang rendah. Alasannya karena negara itu terus berinvestasi dalam proyek-proyek dan industri besar meskipun ada tekanan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Barat.

BEIJING - China menjadi harapan buat Maladewa untuk mencegah krisis utang , setelah Negeri Tirai Bambu -julukan China- sepakat untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Persetujuan ini menjadi dukungan dan pengaruh China terbaru di negara Samudra Hindia itu.

Dalam beberapa bulan terakhir, muncul kekhawatiran bahwa Maladewa yang yang kekurangan uang tunai, dapat menjadi negara Islam pertama yang gagal membayar utang. Akan tetapi sentimen positif minggu ini, menjadi harapan bagi Maladewa untuk menjauh dari krisis.

Satu-satunya rebounds paling besar terjadi pada obligasi pasar internasional, saat bank sentral China, Bank Rakyat China (PBOC) dan Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Maladewa mengumumkan "nota kesepahaman".

Meskipun rincian terkait kesepakatan tersebut masih terbatas, kedua belah pihak mengatakan ini adalah "kerangka kerja untuk kerja sama" yang bertujuan "mempromosikan penyelesaian transaksi berjalan dan investasi langsung dalam mata uang lokal," serta memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar.

Penandatanganan MoU menjadi contoh terbaru dari reorientasi Maladewa ke China dan menjauh dari India, yang secara tradisional merupakan mitra ekonomi dan keamanan regional terdekat negara kepulauan itu.

Pada bulan April, pemilih Maladewa memberikan kemenangan telak kepada partai Presiden Mohamed Muizzu dalam pemilihan parlemen. Muizzu, yang mengambil alih sebagai presiden pada November, kemudian melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Januari tahun ini.

Kementerian Luar Negeri China sebelumnya mengatakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan pemberi pinjaman bilateral terbesar telah berhubungan dengan Maladewa. Bahasannya mencakup tentang utangnya kepada Beijing dan meningkatkan kerja sama keuangan antara kedua negara.

"China seperti biasa, memberikan dukungan dan bantuan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial Maladewa, sesuai kemampuannya," kata Mao Ning, juru bicara kementerian luar negeri China, dalam konferensi pers reguler di Beijing sebelum pengumuman itu.

Kabar tersebut membuat obligasi sukuk Maladewa memperpanjang reboundnya. Terpantu bertambah 4,2 seapada hari itu untuk mencapai hampir 79 sen pada dolar, setelah memulai bulan ini pada rekor terendah 68 sen.

Warning

Para analis memperingatkan, bahwa Maladewa belum sepenuhnya keluar dari masalah. Moody's minggu ini menjadi lembaga pemeringkat terbaru yang memperingatkan gagal bayar semakin mungkin terjadi.

Ia menyoroti bahwa cadangan negara "secara signifikan berada di bawah", pembayaran utang Maladewa senilai USD600 juta hingga USD700 juta yang akan jatuh tempo tahun depan dan lebih dari satu miliar dolar yang harus dibayar pada tahun 2026.

Bank sentral negara itu menanggapinya dengan berjanji tidak akan terjadi gagal bayar. Ia juga menekankan, bahwa Maladewa akan melakukan pembayaran USD25 juta atas utang negara bulan depan secara tepat waktu dan penuh.

Sebagian besar utang Maladewa bersal dari China dan India, yang masing-masing telah memberikan pinjaman USD1,37 miliar dan USD124 juta, menurut data Bank Dunia menunjukkan.

Kepala tim Emerging Country Debt GMO, Tina Vandersteel mengatakan, utang Maladewa tetap "suram", sementara mata uang rufiyaa yang dipatok dolar AS juga berpotensi menambah tekanan.

"Jika patokan berjalan dan kemudian Anda memiliki depresiasi 30%, utang terhadap PDB - yang sudah 120% - akan naik lebih tinggi," katanya.

LONDON - Utang nasional Inggris diproyeksikan bakal meningkat tiga kali lipat selama setengah abad ke depan atau 50 tahun lagi. Menurut prediksi resmi pemerintah, utang Inggris berada dalam jalur peningkatan seiring banyaknya tekanan.

Beban yang harus ditanggung di antaranya termasuk populasi yang menua, perubahan iklim, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Hal itu diungkapkan dalam sebuah laporan yang dirilis oleh Office for Budget Responsibility (OBR).

Disebut utang nasional Inggris bakal meledak, apabila kondisi saat ini terus berjalan tanpa adanya peningkatan pendapatan pajak, atau belum kembalinya produktivitas. Ditambah keuangan publik tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kepala Sekretaris Keuangan, Darren Jones mengatakan: "OBR telah mengungkapkan keadaan mengejutkan bahwa keuangan publik kita ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya."

Jones menambahkan, bahwa Inggris menghadapi "utang tertinggi sejak 1960-an, pajak tertinggi sejak 1940-an, dan utang di jalur yang tepat untuk menjadi hampir tiga kali lipat terhadap PDB,".

OBR mengatakan, skenario dasarnya adalah utang nasional bakal menjadi sebesar 274% dari PDB pada tahun 2071, seiring adanya risiko dari perang, penyakit, konflik dunia maya, dan ketegangan perdagangan bakal mendorongnya lebih tinggi.

Pada tahun 2071, OBR memproyeksikan ada peningkatan setara dengan lebih dari 200 miliar pounds per tahun yang dikeluarkan untuk kepentingan publik seperti kesehatan, perawatan sosial, pensiun, dan tunjangan terkait.

Laporan Risiko Fiskal dan Keberlanjutannya mengklaim aspirasi pemerintah Inggris sebelumnya dan saat ini untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 2,5% dari PDB dapat menambah tekanan pada keuangan publik.

"Selain itu, biaya transisi energi bersih, memerangi cuaca ekstrem yang terkait dengan perubahan iklim, dan penurunan tingkat kelahiran juga dapat menyebabkan lebih banyak pengeluaran dan lebih sedikit pendapatan," katanya.

RUU untuk pensiun negara dan perawatan sosial akan meningkat secara substansial. Beberapa di antaranya akan dikurangi dengan anggaran pendidikan yang lebih rendah dan pengeluaran tunjangan usia kerja.

Keuangan publik sudah berada di bawah tekanan karena "serangkaian guncangan luar biasa" selama dua dekade terakhir, catat laporan tersebut. Semua itu termasuk di dalamnya krisis keuangan global, pandemi, dan krisis energi.

Berdasarkan rencana kebijakan dari Maret 2024, analisis tersebut memperingatkan bahwa keuangan publik akan berada pada "jalur yang tidak berkelanjutan".

JAKARTA - CEO Tesla, Elon Musk mengklaim bahwa beban utang federal Amerika Serikat (AS) saat ini sudah melebihi anggaran pertahanan. Hal ini disampaikan Musk dalam sebuah wawancara dengan podcast All-In.

Departemen Keuangan AS mengumumkan pada akhir Juli 2024, bahwa utang nasional telah melampaui USD35 triliun, setelah melonjak satu triliun dalam periode enam bulan.

Pada bulan Juni, Dewan AS meloloskan versi RUU kebijakan pertahanan tahunan yang mengesahkan rekor pengeluaran mencapai USD895 miliar, menandai peningkatan 1% dibandingkan tahun fiskal sebelumnya.

"Pembayaran bunga utang nasional saat ini lebih tinggi dari seluruh anggaran Departemen Pertahanan dan terus meningkat," kata Musk.

CEO SpaceX itu memperingatkan bahwa AS "akan bangkrut dengan sangat cepat."

Orang terkaya di dunia itu juga menekankan bahwa setiap triliun dolar utang yang ditambahkan adalah uang yang "anak-anak dan cucu-cucu kita harus membayar entah bagaimana."

Menurut Musk, AS sudah menghabiskan lebih dari satu triliun dolar per tahun untuk membayar utang nasionalnya.

Awal pekan ini, miliarder teknologi itu membagikan postingan di platform X (sebelumnya Twitter) oleh akun yang fokus pada keuangan dan ekonomi, yang menyatakan bahwa AS harus membayar bunga utang lebih dari USD1,2 triliun atau setara Rp18.468 triliun (Kurs Rp15.390 per USD) dalam 12 bulan mendatang, yang dilaporkan setara dengan sekitar 25% dari pendapatan pemerintah.

Sebelumnya mengawali bulan ini, Musk juga memperingatkan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah saat ini menempatkan AS di jalur tercepat menuju kebangkrutan. Ia juga menekankan, bahwa pengeluaran pemerintah yang berlebihan bakal memicu inflasi.

Pada bulan Agustus, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa inflasi tahunan mengalami penurunan di bawah 3% pada bulan sebelumnya untuk pertama kalinya sejak 2021. Harga barang dan jasa naik 2,9%, sementara inflasi inti, yang tidak termasuk industri makanan dan energi, naik 3,2% selama 12 bulan sebelumnya.

JAKARTA - Analis ekonomi politik FINE Institute, Kusfiardi menunjukkan, bahwa utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp8.502 triliun atau sekitar 38,68% dari PDB memerlukan perhatian serius. Meskipun rasio ini masih dianggap aman, ada sejumlah risiko yang perlu diwaspadai baik dari perspektif teknokrasi maupun politik ekonomi.

Hal ini menyikapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait utang negara .

"Pernyataan Menteri Keuangan yang meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap utang negara memang bertujuan untuk menenangkan publik, namun kenyataannya, ketergantungan pada instrumen utang seperti Surat Berharga Negara (SBN) membawa risiko yang perlu diwaspadai, terutama dalam kondisi pasar obligasi yang fluktuatif," ujar Kusfiardi.

Ia juga menyoroti pengelolaan utang yang sebagian besar berbentuk SBN menghadirkan risiko likuiditas yang signifikan. Ketergantungan pada penerbitan SBN, terutama dalam kondisi pasar obligasi yang fluktuatif, dapat meningkatkan biaya pinjaman jika suku bunga global naik.

"Meskipun Sri Mulyani menyebut rasio utang terhadap PDB masih aman, kita harus memahami bahwa risiko likuiditas dan suku bunga bisa menambah beban fiskal secara signifikan jika tidak dikelola dengan hati-hati," jelas Kusfiardi lebih lanjut.

Hal ini dikhawatirkan akan menyedot anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, utang luar negeri yang cukup besar juga membawa risiko terkait fluktuasi nilai tukar. Dalam situasi depresiasi rupiah, beban pembayaran utang luar negeri bisa meningkat drastis, yang berpotensi memicu inflasi dan memperburuk defisit anggaran.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2024 tercatat sebesar USD408,6 miliar atau tumbuh sebesar 2,7% (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2% (yoy) pada triwulan I 2024. Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta.

"Sri Mulyani mungkin benar bahwa utang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan fiskal, namun kita tidak bisa mengabaikan potensi bahaya dari depresiasi mata uang dan meningkatnya beban utang luar negeri yang dapat memperburuk defisit anggaran," kata Kusfiardi.

Mengingat pengalaman krisis moneter 1997-1998, risiko ini tidak bisa dianggap remeh dan perlu diantisipasi dengan kebijakan yang bijak. Efektivitas penggunaan utang juga menjadi perhatian utama.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar utang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan program sosial. Namun, efektivitas dari proyek-proyek ini masih dipertanyakan.

"Saat Menteri Keuangan menyatakan bahwa utang pemerintah digunakan untuk proyek infrastruktur dan program sosial, kita perlu bertanya apakah proyek-proyek tersebut benar-benar produktif dan mampu memberikan pengembalian investasi yang memadai," tandas Kusfiardi dalam siaran persnya.

Jika utang tidak digunakan secara produktif, ada risiko utang akan menjadi beban jangka panjang yang semakin memberatkan.

Dari sisi politik, utang sering kali menjadi isu yang dipolitisasi. Pemerintah yang sedang berkuasa mungkin tergoda untuk meningkatkan pengeluaran fiskal yang didanai oleh utang guna meraih dukungan politik jangka pendek.

"Pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam godaan meningkatkan pengeluaran fiskal yang didanai utang demi kepentingan politik jangka pendek, karena hal ini bisa merusak keseimbangan fiskal dan menurunkan kredibilitas di mata investor," tegas Kusfiardi.

Kebijakan populis yang tidak disertai pengelolaan utang yang hati-hati dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal yang serius, mengancam stabilitas ekonomi dan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata investor.

Ketergantungan pada utang luar negeri juga menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap tekanan eksternal. Negara-negara kreditur atau lembaga keuangan internasional dapat memaksakan syarat-syarat pembiayaan yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan domestik Indonesia.

"Ketergantungan pada utang luar negeri juga menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap tekanan eksternal, sesuatu yang tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan utang jangka panjang," ungkap Kusfiardi.

Hal ini mengurangi kemandirian ekonomi dan berpotensi memaksa pemerintah mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko ini, diperlukan kebijakan pengelolaan utang yang lebih hati-hati, transparan, dan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi yang kuat. Hanya dengan demikian, stabilitas fiskal jangka panjang dan kemandirian ekonomi Indonesia dapat terjaga.

JAKARTA - Kondisi utang pemerintah saat ini kian menggunung. Per akhir Juni 2024 atau semester I-2024 naik menjadi Rp8.444,87 triliun.

Mengutip buku APBN Kita edisi Juli 2024, posisi utang pemerintah itu pada Juni 2024, mengalami peningkatan Rp91,85 triliun dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemenkeu menyatakan, rasio utang ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiri menilai kondisi utang pemerintah sudah lampu kuning atau membahayakan. Pasalnya, penerimaan negara cenderung stagnan sementara trend defisit terus melebar.

"Kalau kita melihat trend penerimaan negara yang stagnan dan justru dibawah target, trend defisit terus meningkat dan nilai utang serta tingkat suku bunga terus naik; maka situasi kita sedang tidak menggembirakan," Kata Wijayanto kepada Sindonews, Sabtu (3/8/2024)

Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah harus membayar bunga utang dan pokok sekitar Rp1.200-1.300 triliun, dengan asumsi penerimaan negara sekitar Rp3.000 triliun. Maka debt service ratio (DSR) menjadi 43,4%, artinya penerimaan negara untuk membayar pajak dan bunga utang.

"DSR diatas 30% sudah lampu kuning sesungguhnya," ujarnya

"Kondisi 2026 hampir dipastikan akan sama atau bahkan cenderung lebih buruk. Jika tidak hati-hati, DSR akan dengan mudah melompat ke 50% lebih, bunga utang akan makin mahal." tambahnya

Ia memprediksi trend bunga utang Pemerintah yang akan terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari gap antara suku bunga SBN pasar primer yang sekitar 6,4%, tetapi di pasar sekunder untuk SBN dengan tenor yang setara sudah mencapai 7,2% bahkan lebih.

"Untuk membayar pokok dan bunga utang, serta menutup kekurangan anggaran, kita terpaksa berhutang lebih banyak lagi; bisa dikatakan kita sudah terjebak dalam utang, dan jebakan makin dalam," terangnya

Wijayanto menambahkan, utang pemerintah saat ini digunakan untuk hal-hal konsumtif seperti bansos, subsidi dan infrastruktur yang tidak berdampak pada efisiensi logistik seperti IKN, kereta cepat, dan bandara mangkrak.

"Jika utang BUMN, jaminan pemerintah, dan kewajiban pensiun diperhitungkan, situasi akan lebih mengkhawatirkan lagi," tegasnya

Senada dengan Wijayanto, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai semakin timpangnya penambahan utang dibandingkan dengan kenaikan rasio pajak, maka akan berimbas pada pelebaran defisit anggaran.

"Gali lubangnya semakin dalam. Situasi ini kemudian bisa menyebabkan chain reaction berupa kebutuhan utang baru yang lebih besar lagi," terang Bhima

Bhima memprediksi bahwa pemerintahan baru Prabowo-Gibran tidak bisa menjalankan program anyarnya seperti makan siang gratis. Sebab, warisan utang yang tinggi dan program multiyears seperti IKN akan membutuhkan anggaran yang besar.

"Bisa jadi di tahun pertama lebih ke konsolidasi fiskal dulu, belum bisa jalankan program yang dikampanyekan. Baru ketika manajemen utang nya bisa dikendalikan, pajak naik maka ada fiscal space untuk jalankan program," jelasnya

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kondisi utang pemerintah naik menjadi Rp8.444,87 triliun per akhir Juni 2024 atau semester I-2024. Mengutip buku APBN Kita edisi Juli 2024, posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan Rp91,85 triliun dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemenkeu menyatakan, rasio utang ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 tercatat Rp8.444,87 triliun. Rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, Rabu (31/7/2024).

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, Kemenkeu melaporkan mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%.

Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Juni 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,85% dan sisanya pinjaman 12,15%.

Jika dirinci, nilai SBN domestik sebesar Rp5.967,70 triliun yang terdiri dari surat utang negara atau SUN sebesar Rp4.732,71 triliun dan surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar Rp1.234,99 triliun.

Selain itu SBN dengan denominasi valuta asing atau valas sebesar Rp1.451,07 triliun dengan komposisi SUN sebesar Rp1.091,63 triliun dan SBSN sebesar Rp359,44 triliun.

Sementara nilai utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp1.026,11 triliun. Angka tersebut setara 12,15% dari total utang pemerintah yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp38,10 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp988,01 triliun.

"Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal," tulis laporan Kemenkeu.

Selain itu, Kemenkeu menegaskan bahwa pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Juni 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah dilaporkan terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo pada 7,98 tahun.

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti utang pemerintah yang kini mencapai Rp8.353,02 triliun. Ditambah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di posisi Rp16.286/USD juga menjadi perhatian Presiden ke-5 RI tersebut.

Menurut Megawati, kondisi perekonomian tanah air saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo , di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Megawati merasa jumlah tersebut sudah terlalu besar, dimana Ia membandingkan ketika saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia.

"Saya waktu sebagai Presiden, disuruh menangani BLBI, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), 3000-an kredit macet loh, tapi saya jalankan selesai. Saya sampai diberi award karena kok bisa Indonesia bayar utang IMF," tutur Megawati.

"Tapi ini sekarang keadaan begini, saya sendiri mikir, siapa yang ngurusin ya?," imbuhnya.

Selain itu, Megawati juga mengkhawatirkan bila melihat nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar. "Kita tahu toh yang namanya dolar aja sekarang ditekan terus, padahal itu sudah mau 16 ribu sekian. Itu sudah mengkhawatirkan menurut saya," ucap Megawati.

Menurutnya, melambungnya nilai rupiah perlu dipantau dan dibahas, terlebih bunga utang Indonesia telah melambung tinggi. Megawati tidak ingin pemerintah punya utang yang bertumpuk.

"Nah inikan harus ada pemantauan itu, harus ada diskusi. Utang kita ini sekarang, saya dengar kalau untuk bayar yang sekarang saja bunganya sudah sekitar Rp164 triliun, kalau salah tolong dibetulkan," ucap Megawati.

"Lah, bayangin itu bunga loh, terus mau gimana nih, gitu loh. Dengan demikian, kita juga mestinya melihat apa sih yang menjadi masalah?" tandasnya.

Sebagai informasi berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp14,59 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun.