Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Uni Eropa meminta negosiasi ulang sejumlah kesepakatan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

Airlangga mengklaim, notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new kabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah masih terus berupaya melakukan finalisasi kesepakatan IEU-CEPA meski perundingan berjalan alot. Menurutnya, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang soal tiga isu.

"Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital," ungkap Airlangga.

Dia menjelaskan, isu-isu tersebut yang buat kesepakatan IEU-CEPA masih menggantung hingga sekarang.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan perundingan kesepakatan IEU-CEPA rampung pada September 2024. Dengan begitu, Indonesia bisa meningkatkan nilai ekspor bagi pelaku ekonomi nasional.

“Misalnya, Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya, dari Indonesia kena 5–6%, kalah kita. Apalagi? Banyak hal yang kita dipersulit. Jadi mudah-mudahan September bisa diselesaikan,” kata Zulhas dalam acara Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Terlebih, Zulhas menyebut, Indonesia harus berperan aktif di perdagangan internasional, baik multilateral, regional dan bilateral, untuk meningkatkan nilai ekspor dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi nasional.