Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajarannya dalam acara Retreat Kabinet Merah Putih di kawasan Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10).

Prabowo menegaskan bahwa agenda Retreat Kabinet Merah Putih yang berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri di Magelang bukan bermaksud militeristik.

Ia menekankan bahwa ini merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.

"Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu. The military way, ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia," tegas Prabowo, Jumat (25/10).

Dalam pengarahan itu, Prabowo menyampaikan sejumlah hal penting di antaranya fokus dan komitmen masing-masing Kementerian dan Lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, Makan Bergizi Gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan hingga swasembada energi.

"Saya di sini mengangkat sumpah untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara kita semua," ujarnya.

Di akhir acara pengarahan, Prabowo bersama dengan jajaran Menteri dan Wakil Menteri juga kompak menutup dengan foto bersama sembari menyemarakkan yel-yel.

“Merah Putih!”, ujar serempak Presiden Prabowo bersama Menteri dan Wakil Menteri.

Pengarahan dari Presiden Prabowo secara langsung diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri berjalan dengan sangat kompak dan solid di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10).

Para menteri pada kesempatan itu memakai dresscode seragam di mana mereka kompak mengenakan kemeja berwarna putih dan bawahan celana hitam.

Mereka berbincang dikumpulkan di tengah-tengah kawasan Borobudur Golf yang asri dan sejuk menambah suasana pengarahan semakin akrab.

Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hadir dalam kegiatan Peluncuran Buku Perjalanan dan Capaian Kabinet Indonesia Bersatu I di JCC Senayan pada Kamis (10/10).

Dalam kegiatan itu, sejumlah kolega SBY turut hadir, salah satunya adalah Mayjen TNI (Purn) Syamsir Siregar yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ketika SBY masih menjabat sebagai presiden.

SBY mengatakan kepada Syamsir mesti bangga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala BIN. Apalagi, ketika menjabat, Syamsir mesti menangani persoalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Banyak kalau saya lihat satu persatu, memori kerja, tapi ketemu Pak Syamsir, bapak harus bangga karena waktu menjabat sebagai Ketua BIN, urusannya urusan GAM," kata dia.

Menurut SBY, tugas Syamsir menjadi penting karena melakukan kerja intelijen terhadap musuh negara yakni GAM, bukan malah melakukan kerja intelijen terhadap lawan politik.

Dalam kesempatan itu, SBY sempat mengemukakan sejumlah rintangan yang dihadapi saat masih menjabat sebagai presiden. Contohnya, rintangan saat 100 hari kerja menjadi presiden.

Ketika itu, SBY mesti dihadapkan dengan bencana tsunami yang terjadi di Aceh. Bencana itu kemudian disusul dengan bencana lainnya yang terjadi di Yogyakarta hingga Sumatra Barat.

"Dari segi natural disaster tentu mengganggu pemerintahan, menyedot banyak sekali anggaran keuangan yang kita miliki," ucap dia.

Tak hanya bencana, pemerintahan SBY juga diuji dengan meroketnya harga minyak bumi dunia yang membuatnya mesti menaikkan harga BBM. Kebijakan menaikkan harga BBM membuat elektabilitasnya sempat anjlok.

"Elektabilitas juga jatuh tapi kita we do not care dalam arti nomor duakan elektabilitas yang penting ekonomi selamat," ujar dia.

Ketua KPK Nawawi Pomolango menekankan bahwa eksistensi KPK sejatinya berasal dari tuntutan reformasi. Hal itu didasari dengan dibentuknya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nawawi menyebut, salah satu pasal dalam UU tersebut telah menegaskan bahwa KPK harus dibentuk paling lambat dua tahun sejak aturan tersebut berlaku.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut sah dan berlaku sejak 16 Agustus 1999. Artinya, kata dia, KPK mestinya terbentuk pada 16 Agustus 2001.

"Itu perintah pertama undang-undang tadi, di pasal 43 ayat 1 UU 31 Tahun 1999 dalam waktu paling lambat dua tahun sejak berlakunya UU ini dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Nawawi di diskusi dalam Media Gathering KPK di Kabupaten Bogor, Kamis (12/9).

"UU itu disahkan diberlakukan sejak 16 Agustus tahun 1999, dicatat itu 16 Agustus 1999. Kalau UU-nya menyebutkan paling lama 2 tahun, artinya KPK harusnya berdiri 16 Agustus 2001," lanjut dia.

Akan tetapi, komisi antirasuah justru belum berdiri pada 16 Agustus 2001. Padahal, telah jelas ada amanat UU untuk membentuk KPK paling lambat dua tahun sejak aturan tersebut berlaku.

"Apakah 16 Agustus 2001 KPK sudah ada? Kagak nongol bayi itu. Padahal itu perintah undang-undang," ujar Nawawi.

"Tidak melaksanakan perintah undang-undang sama dengan melanggar undang-undang, syarat sebuah pemerintahan untuk impeachment. Pemerintah telah melanggar undang-undang, tidak mematuhi undang-undang," jelasnya.

Setelah lebih dari setahun, KPK baru lahir pada 27 Desember 2002 dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2002. "Bayi itu terlambat lahir 1 tahun 4 bulan. Teman-teman bayangkan kalau ada bayi lahir lewat 1 tahun 4 bulan sudah berkulit dia lahir," tutur Nawawi.

"Apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Kenapa bayi KPK yang diperintahkan undang-undang ini harus lahir pada 2 tahun setelah UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak lahir, apa yang bisa kita renungkan? Masih begitu banyaknya penolakan terhadap lembaga ini," sambungnya.

Ia pun mengaku heran dan menduga ada sejumlah pihak yang tak menginginkan kehadiran KPK.

"Barangkali ada dua atau tiga dari para kumpulan di masyarakat republik ini masih belum menghendaki bayi itu lahir. Meskipun itu sudah diperintahkan oleh undang-undang," ucapnya.

"Siapa yang terus berusaha, terus untuk bersemangat, ini sudah diperintahkan undang-undang? Itulah peran dari para rekan-rekan pegiat antikorupsi," beber dia.

Menurut Nawawi, berdirinya KPK merupakan tuntutan reformasi alih-alih didirikan oleh Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Ia pun menegaskan agar tak dibolak-balik terkait pembentukan KPK ini seakan-akan didirikan oleh Megawati. Padahal, lebih tepat KPK disebut lahir di era Megawati.

"Maka, setelah melewati 1 tahun 4 bulan itulah baru kemudian lahir namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Lahirnya di zaman pemerintahan Megawati. Tetapi, bayi ini lahir karena tuntutan reformasi," terangnya.

"Jadi, tolong jangan dibolak-balik, bayi ini adalah bayi reformasi, bayi yang karena tuntutan reformasi dilahirkan di zaman pemerintahan Megawati. Itu yang benar. Jangan dibalik, seakan-akan bayi ini anak kandung pemerintahan Megawati yang lahir di zaman reformasi. Jangan dibalik seperti itu," pungkas Nawawi.

Sebelumnya, Megawati memang sempat menyinggung bahwa KPK didirikan di masa pemerintahannya. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7) silam.

"KPK itu saya yang buat. Mana mungkin saya enggak tahu isi perutnya, orang itu saya yang buat," kata Ketua Umum PDIP itu.

"MK, saya yang buat, bukan sombong. Tanya deh siapa yang buat. Makanya saya tahu lah kurangnya, harusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi," tandasnya.

Beredar video diduga seorang taruna Akademi Kepolisian (Akpol) menyerang perwira pengasuhnya. Diduga taruna itu tidak terima lantaran laptopnya akan diperiksa oleh pengasuhnya.

Dalam video itu, warganet juga menyoroti kondisi fisik taruna tersebut.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membenarkan adanya peristiwa itu. Artanto juga sudah melihat video yang beredar di media sosial ini.

"Sudah (lihat), (peristiwanya) tidak tahu kapan, tapi saya monitor juga," ujar Artanto di Lapangan Simpang Lima, Kamis (5/9).

Namun, dirinya tidak bisa memberikan pernyataan lain terkait kegaduhan ini termasuk kondisi kaki taruna Akpol tersebut.

"Itu ranahnya Akpol, nanti Akpol yang menjelaskan," kata Artanto.

Dua anggota Ditsamapta Polda Sumatera Barat (Sumbar) Briptu MPP (29) dan Bripda MSAD (21) ditangkap bersama satu warga sipil berinisial HS (38) terkait kasus perampokan mobil pengangkut uang senilai Rp 5,1 miliar untuk pengisian mesin ATM.

Perampokan ini terjadi di Flyover Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Selasa (27/8) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago, mengungkap motif perampokan ini. Menurut Erdi aksi perampokan ini dilatarbelakangi utang.

"Motif dari ketiga tersangka melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan karena ketiganya terlilit utang," kata Erdi dalam keterangannya, Rabu (28/8).

Saat itu, kedua polisi tersebut sedang melakukan pengawalan terhadap mobil yang berisi uang. “Jadi tersangka ini telah mengetahui situasi dan kondisi dari pada mobil pengisian ATM," ujarnya.

Aksi perampokan ini akhirnya terbongkar. Kedua anggota polisi itu ditangkap pada Selasa (27/8) malam.

"Pelaku HS ditangkap di kediaman orang tuanya pukul 20.00 WIB Bersama barang bukti. Sementara dua oknum anggota polisi yang terlibat menyerahkan diri ke Polda Sumbar pukul 22.00 WIB," kata Erdi.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menjelaskan awalnya mobil tersebut membawa uang sebanyak Rp 6,2 miliar. Kemudian sebanyak Rp 1,1 miliar telah dipindahkan ke mesin ATM.

"Sehingga di dalam mobil tersisa Rp 5,1 miliar," kata Suharyono dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, Rabu (28/8).

Suharyono melanjutkan, di perjalanan anggota polisi yang melakukan pengawalan di dalam mobil dihubungi oleh pelaku H.

"Saat mobil berhenti, dua oknum polisi ini melakukan eksekusi. Dari keterangan saksi, pengawal, sopir, mendapat ancaman senjata api. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman," ungkapnya.

Pelaku memindahkan uang sebanyak Rp 2,5 miliar ke mobil lain. Uang tersebut masih berada di dalam kotak penyimpanan.

Sekretariat Presiden menggelar kirab duplikat bendera pusaka Merah Putih dan naskah teks Proklamasi dari lapangan Monas, Jakarta Pusat menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (10/8) kemarin.

Adapun kirab bendera duplikat dan teks Proklamasi dari Monas ke Halim Perdanakusuma yang memakan waktu sekitar 1 jam 15 menit dengan jarak tempuh kira-kira 14 kilometer ini dibawa dengan kendaraan taktis Maung besutan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto yang diproduksi di dalam negeri oleh PT Pindad.

Peran Prabowo terhadap lahirnya kendaraan taktis Maung tersebut berawal saat dirinya mulai bertugas sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, sejak 2019 lalu. Prabowo aktif berkomunikasi dengan Pindad soal ide pembuatan tactical vehicle 4x4 dan diberi nama 'Maung'.

"Maung konsep awal memang diinisiasi oleh Bapak Prabowo," ungkap Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit P. Santosa di Jakarta, Minggu (11/8).

Sukses dengan kehadiran generasi pertama Maung, Prabowo terus meminta beragam inovasi dan perbaikan hingga akhirnya Pindad meluncurkan generasi ketiga kendaraan taktis tersebut yang memiliki kelebihan utama dari segi bodi tangguh dalam bermanuver di berbagai medan ekstrem.

"Tim teknis Pindad menjabarkan ide inovatif yang diusung Bapak Prabowo dalam bentuk desain, pengembangan kemampuan taktis sampai produksi massal," kata Sigit.

Kemudian, pada tahun lalu di sela-sela rapat pimpinan (rapim), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan nama kendaraan tersebut dengan tetap mengusung nama 'Maung' yang dicetuskan oleh Prabowo. Adapun pemberian nama Maung dikarenakan mempunyai arti yang kuat, meskipun singkat dan sederhana.

Terkait rute kirab, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana, menjelaskan perjalanan kirab duplikat bendera dan teks Proklamasi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono itu dimulai dari Monas, melewati patung kuda, Jalan Thamrin, Bundaran HI, Semanggi, lalu perjalanan dilanjutkan sampai Halim Perdanakusuma.

Nantinya setelah tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, duplikat bendera dan naskah Proklamasi akan diterbangkan ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU.

"Biasanya (kirab) dari Monas ke Istana Merdeka. Kali ini kita akan menciptakan sejarah karena kirab dari Monas menuju IKN," kata Yusuf.

Nantinya, lanjut Yusuf, bendera tersebut akan diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada tim Paskibraka 2024 untuk dikibarkan di Istana Negara IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Gempa bumi berkekuatan 4,6 magnitudo mengguncang wilayah Maluku Tenggara. Menurut informasi yang dibagikan BMKG, gempa terjadi pada Selasa (6/8) pukul 02.36 WIB

"Gempa Magnitudo 4.6," demikian tulis BMKG di X.

Gempa tersebut berpusat di 67 Km tenggara Maluku Tenggara dengan kedalaman 35 Km. Pusat gempa berada di laut.

KPU berencana menghapuskan aturan diskualifikasi bagi pasangan calon yang tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Hal tersebut diungkapkan Anggota KPU Divisi Teknis Idham Holik saat uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) soal kampanye dan dana kampanye Pilkada.

Ia mengungkapkan alasan dihapusnya instrumen tersebut karena tidak ada dasar hukumnya pada UU Pilkada. Sedangkan, pada Pemilu lalu aturan tersebut diatur lantaran diatur dalam UU Pemilu.

"Ketentuan mengenai sanksi yang tidak menyampaikan LADK dan LPPDK tidak diatur," kata Idham di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (2/8).

Idham menjelaskan, aturan atau sanksi diskualifikasi itu hanya mengatur apabila paslon menerima sumbangan terlarang. Oleh karena itu, kata dia, sanksi diskualifikasi karena tidak melapor LADK atau LPPDK tidak akan dituangkan dalam peraturan KPU.

"Ya kalau kami melanggar peraturan tersebut tentunya kami menjadi lembaga yang superbody. Tentunya itu tidak mungkin," ungkapnya.

Meski begitu, Idham menegaskan, apabila ada pasangan calon yang belum melaporkan LADK dan LPPDK kepada publik, KPU akan memberikan surat peringatan dan dapat dinyatakan terpilih hingga melaporkan laporan tersebut.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan partainya akan terus mengabdi kepada Nahdlatul Ulama (NU) dengan cara yang lebih modern.

"PKB akan terus mengabdi kepada NU dengan cara-cara yang efektif dan terukur. PKB akan terus mengabdi kepada Nahdliyin dengan cara yang modern," kata Cak Imin di Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah II Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Minggu (14/7).

Dengan cara modern ini Cak Imin mengeklaim PKB semakin berkembang jangkauan konstituennya.

Ia pun membandingkan saat Pemilu 2019 lalu PKB dipilih oleh masyarakat lapis bawah atau grassroot, tapi pada Pemilu 2024 kalangan elit pun turut memilih PKB.

"PKB 2024 dipilih bukan saja oleh grassroot, tapi juga kalangan elit. Berbeda dengan tahun 2019 grassroot semua yang milih. Ruang pemilih PKB sudah bergeser dalam strata kualitas hidup masyarakat. Itu artinya sebuah kemajuan yang harus disyukuri oleh PKB," katanya.

Sekolah Pemimpin Perubahan Wilayah II Jawa Tengah dan DI Yogyakarta diikuti oleh 330 anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PKB yang terpilih pada Pemilu 2024.

Dalam pertemuan itu hadir Waketum DPP PKB Hanif Dhakiri, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua DPW PKB Jateng KH. Yusuf Chudlory, Ketua DPW PKB Yogyakarta Agus Sulistyono, serta Ketua DPC PKB se Jateng dan DIY.

Sekjen PPP Arwani Thomafi mengungkapkan partainya akan memberikan dukungan kepada pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten 2024. Arwani mengatakan keputusan resmi akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Untuk Pilgub Banten yang sudah kita sampaikan dukungan ke Andra Soni Partai Gerindra," kata Arwani di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

"Sudah, sudah (resmi). Ya nanti (akan disampaikan secara resmi," tandas dia.

Pasangan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah sudah mengantongi rekomendasi dari Gerindra, PKS dan NasDem untuk maju di Pilgub Banten 2024. Koalisi ini juga disebut sedang dilirik oleh PKB, PSI, PPP dan PAN.

Sementara itu, Golkar masih berupaya mengusung kadernya yakni Airin Rachmi Diany untuk maju sebagai cagub. Namun, rupanya nama Airin tidak didukung koalisi Indonesia maju yakni Gerindra, PAN dan Demokrat yang bersama Golkar di pilpres 2024.

Nama Airin, justru akan mendapatkan dukungan dari PDIP. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya sudah bulat mendukung Airin.