Basuki Hadimuljono, eks Menteri PUPR Kabinet Indonesia Maju bakal dilantik jadi Kepala Otorita IKN pagi ini. Dia sudah merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB.

Basuki datang dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, lengkap dengan dasi berwarna biru. Dia mengakui dirinya mendapat undangan pelantikan sebagai kepala OIKN dari Istana.

"Undangannya seperti itu," jawab Basuki ketika ditanya apakah akan dilantik jadi Kepala OIKN.

Nama Basuki memang sudah santer bakal menjadi Kepala OIKN definitif. Beberapa pihak sudah menyebut Presiden Prabowo menunjuk eks Menteri PUPR tersebut melanjutkan proyek IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat, mengatakan DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) lalu.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada 24 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mulai mengadakan retret di Akademi Militer (Akmil)-Magelang untuk membahas strategi dan kebijakan negara. Acara ini dihadiri oleh seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, dan penasihat dalam Kabinet Merah Putih, dengan tujuan memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

Retret berasal dari kata bahasa Inggris retreat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi web, retret artinya mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin.

Tentunya dalam konteks kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian, maka retret ini menjadi agenda yang sangat strategis, karena pada moment ini Presiden Prabowo ingin menunjukan dan menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai komitmen presiden dalam Menyusun kabinet kerja yang kompeten dan memiliki satu visi yang sama dalam membangun Indonesia.

Namun, ada hal menarik dimana latar belakang sebagian besar dari menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, dan penasihat dalam Kabinet Merah Putih yang bukanlah dari militer, tetapi pada retret tersebut mereka diharuskan untuk menggunakan atribut dan fasilitas militer.

Seperti pada unggahan beberapa menteri pada akun Instagramnya saat terbang dengan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara atau saat seluruh peserta retret mengenakan pakaian lapangan Komponen Cadangan (Komcad). Internalisasi “jiwa militer” begitu terlihat dalam kegiatan retret tersebut, bahkan Presiden Prabowo menyatakan dengan sangat jelas bahwa “Sistem pertahanan terbaik adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, di mana setiap warga negara harus siap sedia membela negaranya.”

Tantangan dan Peluang

Bagi Gen Z, peluang dan tantangan dalam mengikuti program wajib militer (wamil) cukup unik karena mereka merupakan generasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya, baik dalam cara berpikir, kemampuan teknologi, hingga pandangan sosial.

Wajib militer memberikan pengalaman berharga untuk meningkatkan kedisiplinan, kedewasaan, dan kemampuan bertanggung jawab yang penting bagi perkembangan diri dan karier.

Gen Z yang terbiasa dengan teknologi bisa mendapatkan keterampilan baru yang lebih fisik dan praktis. Pelatihan militer mencakup kemampuan bertahan hidup, ketahanan fisik, hingga pengetahuan tentang strategi pertahanan. Wajib militer dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan antar-generasi. Gen Z bisa berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, yang membantu mereka melihat keragaman budaya Indonesia dari sudut pandang yang lebih luas.

Perspektif Hukum

Dari sudut pandang hukum, program wajib militer (wamil) memerlukan analisis yang mendalam terkait hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip hak asasi manusia. Beberapa aspek hukum yang relevan mencakup:

UUD 1945: Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dasar konstitusi ini memberi legitimasi bagi negara untuk mewajibkan warganya, termasuk Gen Z, untuk terlibat dalam pertahanan negara.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: Pasal 9 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. UU ini mengamanatkan pelaksanaan bela negara sebagai tanggung jawab seluruh rakyat, yang bisa diinterpretasikan sebagai landasan hukum untuk mengimplementasikan program wajib militer.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara: Pasal 4 dan 6 menyebutkan bahwa wajib militer atau bentuk lain dari bela negara dapat dilakukan melalui pembentukan komponen cadangan yang melibatkan warga negara dalam bela negara. Dalam UU ini juga ditegaskan hak-hak dasar warga yang ikut serta dalam program ini.

Ketahanan Nasional

Prinsip Keseimbangan antara Hak Individu dan Kepentingan Negara: Dalam doktrin hukum nasional, terdapat prinsip bahwa hak individu dapat dibatasi demi kepentingan umum. Program wajib militer bisa dibenarkan dari segi hukum jika terbukti bertujuan memperkuat ketahanan negara serta memenuhi kebutuhan nasional akan komponen pertahanan.

Rekomendasi

Untuk menjalankan program wajib militer (wamil) yang sesuai dengan karakteristik Gen Z dan menghormati hak asasi serta kebutuhan pertahanan nasional, pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi berikut:

Penerapan Wamil dengan Model Pilihan atau Bertahap, Model Sukarela dan Bertahap: Mulailah dengan sistem sukarela untuk melihat ketertarikan dan partisipasi warga, khususnya di kalangan Gen Z. Sistem ini bisa diperkuat dengan insentif seperti pengakuan sertifikasi, beasiswa, atau prioritas dalam rekrutmen pekerjaan di sektor pemerintah.

Program Bertahap untuk Gen Z: Rancang program bertahap dengan durasi singkat dan intensitas yang menyesuaikan dengan kesiapan fisik dan mental. Tahapan ini bisa mencakup pelatihan dasar yang berlanjut ke pelatihan intensif hanya bagi yang menunjukkan minat dan kemampuan.

Wajib Militer terhadap Gen Z dapat diterapkan dengan optimal dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, teknologi, dan alternatif program yang tersedia dengan merujuk pada UU 23/2019. UU ini mengatur tentang pembentukan komponen cadangan dan berbagai aspek terkait program bela negara, yang mencakup perekrutan, pelatihan, hak-hak, serta tanggung jawab komponen cadangan yang akan bertugas membantu komponen utama (TNI) dalam pertahanan negara.

Sebagian besar rekomendasi untuk menyesuaikan program wajib militer dengan karakteristik Gen Z dapat diterapkan berdasarkan UU 23/2019. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi model bertahap, pemberian alternatif non-militer, penyediaan fasilitas kesehatan, serta penyesuaian teknologi dalam pelatihan.

Namun, implementasinya akan sangat bergantung pada peraturan turunan yang lebih spesifik untuk memastikan semua mekanisme berjalan efektif dan transparan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal arah kebijakan subsidi Presiden Prabowo Subianto. Kemarin, Prabowo baru saja mengumpulkan jajaran menterinya untuk pertama kali membahas soal kebijakan subsidi.

Bahlil bilang dalam rapat itu, dirinya ditunjuk Prabowo untuk menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi. Dalam waktu dekat, dia diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Ditanya soal apakah ada opsi melakukan subsidi langsung tanpa lewat korporasi, Bahlil bilang itu menjadi salah satu alternatif kebijakan. Keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran dalam rapat terbatas pertama soal subsidi. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

Lihat Video: Ikut Retret di Akmil Magelang, Bahlil Ngaku Kerepotan Bangun Pagi

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibukota Nusantara (Otorita IKN). Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN. Sebelumnya, Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak Juni 2024.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita IKN, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Hari itu, kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menggunakan mobil dinas Maung, produksi PT Pindad. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya bersedia untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut.

Dia pun mengaku telah bertanya kepada pihak Pindad untuk ketersediaan kendaraan dinas tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Iya saya mau pakai Maung. Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan tak masalah beralih menggunakan produksi lokal. Karena menurutnya hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri.

"Pokoknya supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono juga akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Lihat Video: Gerindra Respons soal Rencana Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Menteri

[Gambas:Video 20detik]

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, Prabowo ingin meminimalisir pemborosan anggaran hingga tindak korupsi.

Hal ini diungkapkan Erick usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat.

Mulanya Erick mengatakan pihaknya dan instansi Dudy sudah sepakat untuk menekan berbagai hal yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi di sektor transportasi dan logistik.

"Dan yang terakhir Pak Menhub dan kami dari Kementerian BUMN kita punya kesepakatan bagaimana mendorong menekan juga perubahan-perubahan ekonomi biaya tinggi," ungkap Erick dalam pertemuan yang dilakukan, Selasa (29/10/2024).

Dari situ, Erick mengungkapkan penekanan biaya tinggi itu bisa meminimalisasi pemborosan dan korupsi. Nah menurutnya Prabowo tak mau lagi ada pemborosan anggaran dan korupsi terjadi.

Arahannya tegas, bila terbukti ada pemborosan dan korupsi, pihak yang terlibat akan langsung ditindak oleh Prabowo.

"Ya pemborosan-pemborosan dan juga tentu kalau nanti ada korupsi juga ya pasti kita akan tindak langsung seperti yang memang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden kemarin di Magelang," tegas Erick.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengaku dia telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto enam bulan sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk. Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengungkapkan Prabowo sebelumnya pernah mengajak sebuah tim inti yang terdiri dari lulusan universitas top Indonesia untuk mengikuti retret.

Anggito Abimanyu membahas pengalamannya mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 25 – 27 Oktober 2024. Lalu, saat menyampaikan orasi ilmiah Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin lalu, Anggito Abimanyu berkata model retret seperti itu sudah pernah dilakukan oleh Prabowo.

“Sebetulnya model retret ini sudah dilakukan oleh Presiden terpilih waktu itu. Jadi saya enam bulan itu sudah di-grooming sama beliau,” ujarnya di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Wamenkeu kemudian menampilkan sebuah foto yang dilabeli “Hambalang Retreat September 2024”. Di foto itu, tampak ada Prabowo dengan sejumlah orang di sekelilingnya. Beberapa nama di antaranya adalah Sugiono, Meutya Hafid, Teddy Indra Wijaya, Sjafrie Sjamsoeddin, Hasan Nasbi, Raja Juli Antoni, Nusron Wahid, Rizky Irmansyah, dan Budisatrio Djiwandono.

“Itulah tim inti sebetulnya, yang isinya luar biasa,” kata Anggito Abimanyu. Ia menyebutkan, tim tersebut terdiri dari jebolan berbagai universitas top seperti UGM, Institut Teknologi Bandung (ITB), hingga Institut Pertanian Bogor (sekarang IPB University). Selain itu, ada pula lulusan Akmil. “Jadi semua all top universities dikumpulkan oleh beliau.”

Menurut cerita Anggito Abimanyu, tim inti tersebut dikumpulkan di Hambalang – kediaman Prabowo di Jakarta Selatan – selama dua sampai tiga hari untuk membangun military way. Prabowo juga disebut menghadirkan para pembicara top dunia dalam retret tersebut.

“Ini kelompol kecil, umumnya masih di luar kabinet semua. Makanya enam bulan itu betul-betul saya tidak bisa bergerak karena sudah di-booking sama beliau, tiket saya sudah sepuluh kali ganti karena begitu pulang suruh balik lagi,” tutur Anggito Abimanyu.

Eks Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan itu berkata retret kabinet di Magelang baru-baru ini merupakan game changer atau sesuatu yang menyebabkan perubahan signifikan. Menurut dia, retret tersebut bukan bentuk militerisme, melainkan cara militer untuk mendisiplinkan dan menciptakan ikatan antara anggota kabinet.

“Selama 34 tahun berkarier, saya belum pernah merasakan bonding di antara anggota kabinet. Jadi inilah yang membuat hati kita cair,” kata Anggito Anggito Abimanyu.

Presiden Prabowo Subianto menggelar Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung sejak Kamis hingga Minggu (24-27 Oktober 2024).

Usai acara tersebut, sempat hangat jadi pembicaraan publik soal dari mana sumber dana untuk membiayai kegiatan yang diikuti Menteri, Wakil Menteri hingga Penasihat dan Utusan Khusus Presiden itu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun buka suara. Hasan menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih tidak menggunakan anggaran negara.

Prabowo, kata Hasan, menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.

Saat itu Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.

"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Secara teknis, Hasan menjelaskan, kegiatan retreat menteri bukan merupakan kegiatan Kementerian Pertahanan, maka dari itu Prabowo yang saat itu masih jadi Menteri Pertahanan tak mau menggunakan anggaran kementerian.

Sementara itu, bila mau menggunakan anggaran Sekretariat Negara juga tidak bisa. Sebab saat masa persiapan agenda retreat, Prabowo belum jadi Presiden. Maka dari itu, semua acara disiapkan Prabowo dengan merogoh kocek pribadi.

"Waktu persiapan itu beliau tidak menggunakan biaya Kemenhan karena bukan untuk kegiatan Kemenhan. Beliau juga belum dilantik sebagai presiden sehingga tidak mungkin menggunakan biaya dari Setneg, sehingga semua biaya persiapan beliau handle sendiri," beber Hasan.

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.

Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.

Saksikan Live DetikPagi:

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 28 Oktober 2024 dimulai dari Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Wamenkeu Sri Mulyani itu mengatakan presiden Prabowo meminta kendaraan dinas menggunakan mobil produksi perusahaan asal Indonesia, PT Pindad (Persero).

Disusul, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, PT Kawan Berkarya Mandiri kembali menggugat PT J.CO Donuts and Coffee dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2024.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung....

<!--more-->

1. Ramai Prabowo Ingin Fasilitasi Mobil Dinas Menteri dengan Maung, Begini Penjelasan Kementerian Keuangan

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri. Wamenkeu Sri Mulyani itu mengatakan presiden Prabowo meminta kendaraan dinas menggunakan mobil produksi perusahaan asal Indonesia, PT Pindad (Persero).

Anggito Abimanyu mengatakan peralihan akan dimulai pada pekan depan. “Minggu depan saya pakai mobilnya maung pindad, karena Pak Prabowo sudah bilang tidak ada impor untuk mobil eselon 1 dan menteri,” ujarnya dalam pidatonya di Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi UGM yang disiarkan daring, Senin 28 Oktober 2024.

Terkait hal yang disampaikan Wamenkeu Anggito Abimanyu tersebut, Kementerian Keuangan menekankan pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal. Hal itu merupakan pemaparan Anggito Abimanyu dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. BKN Sebut 229.901 ASN dan PPPK akan Dialihkan, Imbas Perubahan Nomenklatur Kabinet Merah Putih

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

BKN melalui platfrom digital Sistem Informasi ASN sedang menyiapkan peralihan ASN dan PPPK dari kementerian atau lembaga lama ke baru.
“Sedang menyusun langkah yang dilakukan terhadap kementerian lembaga terdampak,” kata Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam proses peralihan ini, Haryomo memastikan layanan manajemen ASN tidak akan terganggu karena akan koordinasi dengan unit terkait. Selain itu, BKN juga akan memfasilitasi proses yang berhubungan dengan pelayanan manajemen ASN.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. PT J.CO Donuts and Coffee Kembali Digugat PKPU....

<!--more-->

3. PT J.CO Donuts and Coffee Kembali Digugat PKPU

PT Kawan Berkarya Mandiri kembali menggugat PT J.CO Donuts and Coffee dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Oktober 2024. Majelis hakim akan menyidang gugatan dengan nomor perkara 316/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst itu pada Senin, 4 November 2024 di ruangan Oemar Seno Adji.

Gugatan PKPU ke PT J.CO Donuts and Coffee ini bukanlah yang pertama kali. Pada Maret 2024, PT Kawan Berkarya Mandiri bersama PT Hero Supermarket Tbk juga pernah menggungat PKPU J.CO. Namun, gugatan ini akhirnya dicabut pada 2 Mei 2024.

“Mengabulkan pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II,” kata majelis dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Prabowo Rencanakan Menteri hingga Wali Kota Gunakan Maung Pindad Jadi Kendaraan Dinas

Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap eks Menteri Pertahanan ini lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. “Ya saya suka aja, saya suka aja warnanya cerah, begitu,” kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini saat ditanya alasan menyukai kendaraan warna putih.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik....

<!--more-->

5. Prabowo Sebut IKN Ibu Kota Politik: Akan Dirampungkan dalam Waktu 4 Tahun

Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan kembali pengarahan Prabowo melalui media sosial X, kemarin. Dia mengatakan Prabowo menegaskan soal IKN sudah jelas.

Adapun, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu mengatakan, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Berita selengkapnya baca di sini.

Seluruh anggota kabinet Merah Putih selesai menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Tak kurang dari 4 hari, mereka berada di Akmil untuk menjalani pembekalan dan berbagai kegiatan kebersamaan lainnya.

Sejumlah anggota kabinet, tempat ini tak asing bagi mereka. Sebut saja Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Dia lulus Akmil pada tahun 2000 dan menjadi lulusan terbaik sehingga mendapat penghargaan Adhi Makayasa.

Namun, pendidikan akademi militer di Magelang tentunya bukan satu-satunya. Para anggota kabinet juga ada yang lulusan kampus militer dari luar negeri.

Sedikitnya ada 4 anggota kabinet yang merupakan lulusan Norwich University.-The Millitary College of Vermont. Ini merupakan kampus/universitas militer tertua di Amerika Serikat.

Meski merupakan kampus militer, namun Norwich University berbeda dengan Akmil AS di West Point yang memang khusus mendidik calon perwira militer.

Norwich University dikenal sebagai senior military college. Universitas militer ini menerima mahasiswa sipil maupun militer. Jadi, meskipun Norwich memiliki tradisi militer kuat, lulusannya tak diwajibkan bergabung dengan militer.

Selain program militer, Norwich University juga memiliki program-program sipil.

Berikut 4 anggota kabinet Prabowo lulusan Norwich University:

Sugiono menjalani pendidikan sebagai kadet di Norwich University, Amerika Serikat, setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Dia masuk Norwich setelah Prabowo, Danjen Kopassus saat itu, membuka proyek percontohan pengiriman lulusan Tarnus untuk masuk perguruan tinggi militer di AS lewat program beasiswa.

Setelah lulus dari Norwich, Sugiono sempat bekerja di Amerika Serikat.

Sugiono lalu kembali ke Indonesia dan mengikuti pendidikan calon perwira TNI (Semapa PK) di Akademi Militer Magelang.

Pada tahun 2002, Sugiono lulus dan dilantik sebagai perwira TNI AD berpangkat letnan dua korps Infanteri. Setelah berpangkat letnan satu, Sugiono mundur dari kemiliteran. Dia kemudian terjun ke politik dengan bergabung dengan Gerindra yang didirikan Prabowo pada 2008.

Riefky kuliah S1 mengambil jurusan Mass Communication Millitary College of Vermont (US ARMY ROTC). Sedang gelar S2 diambil dari UI, S3 dari IPB. Riefky saat ini menjabat Sekjen Partai Demokrat.

Ossy sempat mengeyam pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran bidang studi Akuntansi. Setahun kemudian, Ossy memutuskan untuk ikut seleksi militer.

Dia mengikuti program beasiswa S1 dari Norwich University, MIlitary School of Vermont di Amerika Serikat. Program beasiswa ini diinisiasi oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Ossy meraih gelar sarjana (Bachelor of Science) dual degree (Business Administration dan Computer Information System) dari Norwich University, Amerika Serikat, yang merupakan Akademi Militer swasta tertua di Amerika (1819).

Ossy meraih prestasi menjadi lulusan terbaik (valedactorian) pada tahun 2000 dan merupakan orang asing lulusan terbaik pertama sejak universitas ini berdiri di tahun 1819.

Saat ini Ossy merupakan Wasekjen Partai Demokrat.

Diaz Hendropriyono — putra mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono — juga lulusan Norwich University, Amerika Serikat. Gelar Bachelor of Science (B.Sc.) in Management diraih pada 1999 dengan predikat cumlaude. Dia menyelesaikan studi dalam waktu 2 tahun.

Keempat lulusan Norwich ini berfoto bersama selama retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang.

"Empat alumni Norwich Military University di Vermont, US. Ketemu lagi setelah 25 tahunan," tulis Diaz di akun Instagramnya.