REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP warga untuk mendukung calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Ada warga yang mengaku namanya dicatut mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Kalau ada masyarakat yang memberikan tanggapan, silakan bisa memberikan tanggapan kepada Bawaslu DKI Jakarta. Kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait situasi seperti ini," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat (15/8/2024).

Menurut dia, KPU DKI Jakarta sudah menjalankan tugasnya dalam proses administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ia mengatakan bahwa pasangan tersebut telah memenuhi ketentuan untuk melakukan proses dukungan pasangan calon perseorangan, mulai dari verifikasi administrasi dukungan, perbaikan, verifikasi kesatu dan verifikasi kedua telah dilakukan.

Untuk itu, kata dia, permasalahan terkait NIK warga yang dicatut oleh pasangan calon juga telah diselesaikan KPU. Ketika melaksanakan verifikasi faktual semua warga ditanya apakah memberikan dukungan atau tidak. Kalau mendukung maka akan lolos dan sebaliknya. Namun untuk permasalahan NIK dicatut, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI karena selama proses verifikasi KPU terus diawasi oleh Bawaslu.

"Bawaslu bisa mengawasi secara melekat, melihat verifikasi yang kami lakukan. Begitu pula ketika verifikasi faktual di lapangan. Kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, maka rekomendasinya akan kami tindaklanjuti," tuturnya.

Dody menambahkan, KPU DKI Jakarta juga mempersilakan masyarakat yang keberatan NIK-nya dicatut oleh pasangan calon perseorangan bisa mendatangi KPU terdekat atau ke KPU Provinsi. "Nanti langsung ditindaklanjuti," katanya.

Selain itu, warga juga bisa memberikan tanggapan melalui laman resmi KPU dengan foto KTP dan pencabutan dukungan.

"Kalau tidak bisa lewat online silakan datang ke Kantor KPU untuk memberikan itu. Jadi bisa langsung klarifikasi seketika," katanya.

Pada Jumat (16/8/2024), mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun media sosial resminya menyatakan bahwa KTP kedua anak, adik dan sebagian tim dicatut untuk mendukung pasangan calon independen pada pilkada Jakarta.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.

Bukan hanya keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja yang tercatut namanya, namun sejumlah warga juga mengeluhkan hal yang senada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara soal data nomor induk kependudukan (NIK) sejumlah warga yang menjadi pendukung pasangan calon perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, di situs infopemilu.kpu.go.id. KPU mengeklaim situs itu masih menampilkan data dukungan yang memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, data dukungan yang telah memenuhi syarat verifikasi administrasi, tapi tidak memenuhi syarat verifikasi faktual, masih tercantum memenuhi syarat di situs infopemilu.kpu.go.id hingga Jumat (16/8/2024) siang. Padahal, KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap data dukungan yang diserahkan Dharma-Kun.

"Data itu ada yang lolos tahap verfikasi administasi, lolos faktual berarti benar-benar mendukung. Ada yang lolos administrasi, tapi enggak lolos faktual, berarti dia tidak mendukung sebenernya. Nah itu tercampur didalam infopemilu," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat sore.

Dody mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada KPU RI untuk melakukan pembaruan. Dengan begitu, data yang muncul di situs infopemilu.kpu.go.id hanya yang sudah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Kami sih sudah sampaikan ke KPU RI ya soal updating-nya. Kan di luar jangkauan atau kapasitas kami, tapi hal-hal yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat tadi sudah kami sampaikan seperti itu," ujar Dody.

Kendati demikian, sejumlah warga mengaku tak didatangi petugas KPU untuk diverifikasi faktual. Padahal, datanya masuk menjadi pendukung Dharma-Kun.

Dody mengeklaim, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual satu per satu terhadap data yang telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi. Namun, ia meminta warga yang merasa dicatut untuk membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

Ihwal proses pengumpulan data oleh Dharma-Kun, Dody mengaku tak tahu. Pasalnya, KPU hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengeklaim banyak menerima aduan warga yang terdampak kebijakan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK), padahal masih berdomisili di Jakarta.

Dia menyebut bahwa kebijakan itu berakibat adanya warga yang tidak dapat mengakses hak sebagai penerima bantuan sosial (bansos), seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Saya telah menerima banyak pengaduan dari warga yang KTP-nya nonaktif, padahal hanya pindah RT/RW atau kelurahan. Hal ini tentu harus digarisbawahi bahwa warga Jakarta yang hanya pindah alamat jangan sampai terkena dampak,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Dirinya menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, bantuan sosial itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, Dwi juga mengatakan bahwa kebijakan pemblokiran NIK KTP warga tersebut berdampak pada pelayanan publik lainnya, seperti penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kini tengah berjalan.

Itu sebabnya, dia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan itu, terutama terkait penerapannya di lapangan.

“Dikaji ulang terkait kesiapan teknis lapangannya. Karena banyak warga mengeluhkan NIK-nya yang nonaktif tersebut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menonaktifkan nomor induk kependudukan 284.614 warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI, Budi Awaluddin mengatakan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari warga yang menyesuaikan data kependudukannya secara mandiri.

“Bahwa [sekitar] 284.000 tersebut adalah warga yang telah secara mandiri atau sadar memindahkan identitasnya sesuai domisili,” katanya melalui pesan singkat, Rabu (26/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan Nurrahman mengatakan, sebanyak 2.783 dari 8.112 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dinonaktifkan. Pengajuan proses penonaktifan itu dilakukan sejak 22 April 2024.

Dia menjelaskan, dua kategori NIK yang akan dinonaktifkan adalah milik warga yang telah meninggal dunia dan warga yang tercatat dalam RT yang tidak aktif.

"Sedangkan untuk RT tidak aktif atau sudah dihapus, masih dalam proses," ujar Nurrahman, Jumat (5/7/2024).

Nurrahman menambahkan, dari 8.112 NIK yang diajukan ke Kemendagri sejak April lalu, baru 5.329 NIK yang sudah dalam status nonaktif, yaitu NIK warga yang telah meninggal dunia.

Dia tidak mengetahui kapan NIK warga yang telah pindah domisili akan dinonaktifkan oleh Kemendagri.

"Masih on proses, kapannya kita belum tahu," tambah dia.

Ia menyampaikan, tidak ada data tambahan yang diajukan oleh warga terkait penonaktifan NIK. Meskipun begitu, verifikasi terhadap data tersebut masih terus dilakukan.

Jika warga tidak segera melapor atau pindah domisili, warga akan kehilangan sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan NIK.

"Nantinya akan berdampak terhadap pelayanan kependudukan, BPJS, perbankan dan yg lainnya, kecuali hak pilih di Pemilu dan Pemilukada," tungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ribuan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta Selatan telah diusulkan untuk dinonaktifkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sejak Senin (22/4/2024).

Ada dua Ada dua kategori NIK yang bakal dinonaktifkan. Pertama adalah NIK warga yang telah meninggal dunia. Kedua adalah NIK warga yang masih tercatat bertempat tinggal di RT yang telah dihapus.