IDXChannel - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2025 sebesar Rp91,14 triliun.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, besaran APBD itu terdiri dari pendapatan daerah Rp81,68 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,45 triliun. Serta belanja daerah sebesar Rp82,32 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,81 triliun.

"Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,14 triliun apakah dapat disetujui?” tanya Khoirudin dalam rapat Banggar dikutip Selasa (29/10/2024).

“Setuju” jawab seluruh Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.

Setelah melalui pembahasan panjang, Khoirudin menyebut tahapan selanjutnya yakni penandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang rencananya akan dilaksanakan Jumat (1/11/2024).

"Pelaksanaan penandatangan MOU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024," kata Khoirudin.

(Nur Ichsan Yuniarto)

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman pimpinan definitif periode 2024-2029, Senin (23/9). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani.

Rapat paripurna itu digelar sesuai Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Maka rapat paripurna ini dapat dilangsungkan,” ujar Achmad Yani saat memimpin rapat paripurna, Senin (23/9), dikutip dari keterangan DPRD DKI Jakarta.

Ia juga membacakan, sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwa Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

“Pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud kolektif dan kolegial adalah tindakan dan atau Keputusan Rapat Paripurna oleh satu atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD mempunyai kekuatan hukum sama,” tutur Achmad Yani.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 111 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Pimpinan DPRD terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua.

Masing-masing partai tersebut yakni, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Golkar.

Berdasarkan surat keputusan masing-masing partai, dari DPP PKS Nomor 104/K/AI- PKS/IX/2024 tanggal 10 September 2024 Perihal Revisi Kepengurusan Fraksi, Penempatan AKD dari Partai Keadilan Sejahtera, memutuskan Khoirudin sebagai ketua DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029.

Sedangkan PDI-P memutuskan Ima Mahdiah sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 berdasarkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 6216/IN/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Selanjutnya, Partai Gerindra memutuskan untuk mempercayakan kembali kursi wakil ketua DPRD DKI Jakarta kepada Rany Mauliani sesuai dengan Surat DPP Partai Gerindra Nomor 08-0258/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Alat Kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029.

Kemudian, Partai NasDem berdasarkan Surat DPP Partai NasDem Nomor 11-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 dari Partai NasDem, memutuskan Wibi Andrino sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta.

Terakhir Partai Golkar berdasarkan Surat DPP Partai Golkar Nomor B-234/DPD/GOLKAR/DKI/IX/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Penunjukan Wakil Ketua DPRD dari Partai GOLKAR DKI Jakarta memutuskan Basri Baco sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029.

Sebanyak 106 jajaran anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029 telah melaksanakan sumpah janji jabatan hari ini, Senin (26/8).

Palu dan buku memoar dari pimpinan DKI Jakarta 2019-2024 telah diserahkan kepada pimpinan sementara DPRD DKI 2024-2029. Achmad Yani dan Jhonny Simanjuntak menjadi pimpinan sementara DPRD DKI 2024-2029.

Penetapan pimpinan sementara itu diputuskan berdasarkan perolehan suara parpol terbanyak berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024. Hasil Pemilu Legislatif 2024, Fraksi PKS DPRD DKI memperoleh 18 kursi. Sedangkan Fraksi PDIP DPRD DKI memperoleh 15 kursi.

Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Prasetyo Edi mengucapkan selamat atas dilantiknya 106 Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 tersebut.

“Selamat bertugas sebagai wakil rakyat, semoga amanah dan penuh berkah dalam menjalankan tugas untuk Jakarta yang lebih baik,” ujar Pras dalam rapat paripurna Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, dilansir dari situs DDJP.

Usai pengucapan sumpah dan janji, Pras menyerahkan palu pimpinan dari Pimpinan Dewan masa jabatan tahun 2019-2024 dan penyerahan buku memoar kepada pimpinan sementara masa jabatan tahun 2024-2029.

“Dengan mengucap bismillahirohmanirohim pimpinan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta kami terima,” ucap Yani sambil mengetuk palu.

Ia berjanji akan mengemban amanah masyarakat dengan baik. Salah satu tugas awal yang akan dilaksanakan yakni menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Kami akan melanjutkan serta meningkatkan karya-karya yang telah dicapai sesuai dengan tuntutan masyarakat,” ucap Yani.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjalankan tugas awal dalam rangka mempersiapkan dan menyusun struktur kepemimpinan definitif untuk masa jabatan 2024-2029,” ucapnya.

Heru Budi Ucapkan Selamat

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mewakili pidato Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian berharap, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan sebaik baiknya.

“Saya ucapkan selamat bekerja kepada paraanggota DPRD Provinsi masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai,” ujar Heru.

Pelantikan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negri (Mendagri) Nomor 100.2.1.4-3395 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Dengan demikian, ada sebanyak 60 orang anggota petahana yang kembali melaksanakan pengambilan sumpah janji dan sebanyak 46 anggota lainnya merupakan jajaran wakil rakyat dengan wajah baru.

Bisnis.com, JAKARTA -- KPU DKI Jakarta telah selesai menggelar rapat pleno penetapan kursi partai politik alias parpol dan calon terpilih anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 pada hari ini, Jumat (23/8/2024).

Bedasarkan bahan paparan yang disampaikan oleh KPU Jakarta, total kursi yang diperebutkan oleh para politik di DKI Jakarta sebanyak 106. PKS merupakan partai pemenang pemilihan legislatif Jakarta 2024. Partai ini berhasil memperoleh 18 kursi dan menggeser posisi PDI Perjuangan dari status pemenang pemilu di Jakarta.

Adapun PKS memperoleh kenaikan 2 kursi dibandingkan tahun Pileg 2019 lalu. Sementara itu nasib berbeda dialami oleh PDI Perjuangan (PDIP) yang tercatat mengalami penurunan kursi dari 25 menjadi 15 kursi atau turun 10 kursi pada Pileg 2024.

Gerindra juga mengalami penurunan sebanyak 5 kursi. Pada Pileg 2019 lalu Gerindra memperoleh 19 kursi. Kini pada pemilu 2024 tersisa menjadi hanya 14 kursi. Demokrat kehilangan 1 kursi di Jakarta menjadi hanya 9 kursi. Partai Solidaritas Indonesia tidak mengalami perubahan. Mereka memperoleh 8 kursi.

Nasdem, PKB, Golkar dan PAN adalah empat partai yang mengalami lonjakan kursi di DPRD DKI pada Pileg 2024 lalu. Nasdem dan PKB adalah partai pengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Perolehan suara mereka menjadi 10 kursi atau naik 5 kursi untuk PKB dan 3 untuk Nasdem.

Sementara itu Golkar memperoleh lonjakan 4 kursi. Sedangkan PAN hanya memperoleh kenaikan 1 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Adapun partai yang paling sedikit memperoleh kursi adalah PPP dan Perindo. Kedua partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya memeroleh 1 kursi pada Pileg 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons catatan DPRD DKI perihal pengelolaan aset daerah.

Dirinya berpendapat, pengelolaan aset di DKI Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan daerah lainnya karena besaran posisi aset yang mencapai Rp715,49 triliun.

“Aset DKI Jakarta sebesar sekitar Rp700 triliun. Yang dikelola hanya sekian ratus miliar,” katanya kepada wartawan di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Menurut Heru Budi, aset tersebut terdiri dari jalan raya, saluran air, hingga taman yang harus dikelola oleh Pemprov DKI.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa hanya sebagian aset yang dimiliki pihaknya yang mampu menghasilkan nilai ekonomi.

“Yang memang bernilai ekonomis kan tidak semuanya. Kira-kira begitu,” sambungnya.

Sementara itu, terkait relaksasi pajak yang sempat disebut berdampak terhadap pendapatan denda pajak, Heru memberi sinyal bakal meneruskan kebijakan itu sesuai sasaran.

“Ya semaksimal mungkin pasti berjalan dengan tepat waktunya dan tepat sasarannya,” tandas pria yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI tersebut.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan aset daerah yang berdampak pada rendahnya pendapatan daerah.

Anggota Fraksi PSI, Cornelis Hotman menyebut bahwa hal tersebut tercermin dari rendahnya pendapatan DKI Jakarta dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

“Terjadi penurunan yang signifikan dari pendapatan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, yang pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp253 miliar, tetapi pada TA 2023 hanya mencapai Rp94,8 miliar alias 28,64%,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menanggapi hal tersebut, Heru memberikan penjelasan mengenai penyebab rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, terutama pendapatan denda pajak.

“Eksekutif menyampaikan bahwa rendahnya pendapatan denda pajak karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan stimulus kepada masyarakat,” katanya pada forum yang sama.

Heru Budi membeberkan, stimulus itu berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurutnya, selain pendapatan denda pajak, hal tersebut juga berdampak terhadap pendapatan hasil pemanfaatan BMD dan penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Di samping itu, terkait penerimaan hasil pemanfaatan BMD yang belum optimal, pihaknya berkilah mengenai kurangnya minat calon pemanfaat BMD dan pengaruh daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyebut bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dibandingkan dengan potensi yang dapat dihasilkan.

Anggota Fraksi PKS, Ahmad Mardono mengapresiasi Pemprov DKI yang melampaui target PAD dalam APBD 2023, tetapi berpendapat bahwa capaian itu mestinya dapat ditingkatkan lagi.

Pada tahun anggaran 2023, DKI Jakarta mencatatkan realisasi PAD sebesar Rp49,14 triliun atau 101,44% dari target Rp48,44 triliun.

“Bahkan Pemprov DKI Jakarta cenderung mencari aman dengan menetapkan target optimis PAD yang rendah,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut Fraksi PKS, peluang peningkatan pajak daerah masih cukup besar dengan kebijakan Fiscal Cadaster dan penerapan penuh beberapa jenis pajak secara daring dan real time.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan keprihatinan terkait capaian retribusi daerah Pemprov DKI yang belum memenuhi target, padahal menurutnya target yang ditetapkan dalam APBD tak begitu besar.

Pada tahun anggaran 2023, retribusi daerah DKI Jakarta mencapai Rp494,70 miliar, atau 98,40% dari target Rp462,11 miliar. Mardono mengatakan, masih banyak jenis retribusi yang perlu dioptimalkan seperti retribusi parkir, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

“Bahkan target pendapatan dari retribusi daerah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target retribusi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp700 miliar,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp71,07 triliun pada tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam pidato rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau 100,57%, melebihi rencana yang rencana yang ditargetkan sebesar Rp70,66 triliun,” katanya, Kamis (26/7/2024).

Lebih lanjut, jumlah tersebut terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pendapatan transfer, serta realisasi lain-lain pendapatan yang sah.

Mengenai realisasi PAD, Heru menyebut bahwa DKI Jakarta mencatatkan angka Rp49,14 triliun atau 101,44% dari target Rp48,44 triliun.

Pajak daerah menyumbang angka terbesar bagi PAD dengan jumlah Rp43,52 triliun, atau 101,2% dari target Rp43 triliun. Sementara itu, retribusi daerah mencapai Rp494,70 miliar, atau 98,40% dari target Rp462,11 miliar.

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp545,87 miliar atau 100% dari target,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga mencatat perolehan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp4,62 triliun atau 104,25% dari target Rp4,43 triliun.

Sementara itu, pendapatan daerah dari realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp20,16 triliun atau 99,68% dari target Rp20,22 triliun.

“Dan ketiga, realisasi lain-lain pendapatan yang sah, sebesar Rp1,77 triliun atau 88,46% dari target Rp1,99 triliun,” pungkas Heru Budi.

Anggota DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menerima laporan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang banyak disalahgunakan orang tua siswa.

Malah ada yang menggunakannya sebagai alat pembayaran untuk membeli motor secara kredit dengan cara KJP "digadaikan" ke pemberi utang.

"Jadi banyak KJP yang dipakai orang tua bukan untuk anak di bidang pendidikan, tapi untuk kredit motor, kredit tv, kredit baju, dan itu uangnya berbunga," ujar Johnny saat dihubungi wartawan, Senin (29/7).

"Aku berani mengatakan itu karena aku lagi bicara dengan ibu-ibu semua ini. 'Banyak, Pak Johnny, mayoritas ini. Walaupun enggak semua'," sambungnya.

Johnny menyebutkan, para oknum ini memanfaatkan uang bulanan Rp 350 ribu dari KJP untuk membeli keperluan lain yang tak berkaitan dengan keperluan pendidikan anaknya.

"Mereka pinjam sama seseorang, pembayarannya pakai itu (KJP), setiap bulan itu diambil. Nah, makanya dengan cara seperti itu, itu pun bunga, mereka bayar bunga lagi," jelas Johnny.

Kader PDIP itu heran, di saat pemerintah memberikan kemudahan bagi siswa untuk pendidikan, justru disalahgunakan orang tua mereka.

"Bisa bayangin, masa udah dapat KJP, ijazah masih ditahan. Berarti enggak dia gunakan. Makanya menurut aku lebih bagus digratiskan aja sekolah-sekolah ini. Tarik lagi itu yang namanya KJP itu. Gak guna" tutur Johnny.

Sekolah gratis ini sebagai agar tak ada lagi penyalahgunaan KJP.

"Iya, gratiskan sekolah, karena kan besar nih kalau menggratiskan. Karena fakta di lapangan (KJP) banyak disalahgunakan. Bukan untuk peruntukan anak-anak," lanjutnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB Sutikno mengatakan, pihaknya menemukan adanya indikasi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah.

Hal ini disampaikan Sutikno dalam rapat dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta di kantor DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).

"Termasuk dana BOS yang tidak diperbolehkan, digunakan untuk semacam gedung. Tapi apa yang terjadi, pas kami sidak PPDB ada teman yang sudah kami sampaikan ke Kepala Dinas termasuk Sudin sampai sekarang tapi belum diambil tindakan," ujar Sutikno dalam rapat.

Dalam rapat yang dihadiri oleh plt Kadisdik DKI Jakarta Budi Awaluddin, Sutikno meminta Disdik tidak mendiamkan kesalahan dan dugaan penyelewengan dana seperti ini.

"Yang aturan dana BOS tidak diperbolehkan untuk membangun gedung, tetapi malah buat bangun gedung. Yang seharusnya dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan anak anak, malah dibuat bangun semacam tanaman hidroponik yang harganya 70-80 juta. Buat apa?" tanya Sutikno.

"Sedangkan bangku sekolahnya semua amburadul semua. Berarti disini lah ada indikasi regulasinya main mata antara sekolah dan sudin," sambungnya.

Politisi PKB itu juga meminta Disdik DKI untuk sering-sering melakukan sidak langsung ke lapangan, agar indikasi-indikasi penyelewengan dapat segera dideteksi.

"Kalau ada penggeseran-penggeseran anggaran, turun langsung ke lapangan dong sudinnya. Bener nggak ini prioritas? Jangan sampai nanti yang punya proyek orang Sudin, kongkalikong sama kepala sekolah. Ujung-ujungnya yang mengerjakan orang-orangnya dia atau mau mendapatkan sesuatu," ujar Sutikno.

"Makanya inspektorat Provinsi DKI Jakarta ada temuan apa di sana. Ini harus dilakukan semuanya. Kepala dinas, Kasudin turun, kasih sanksi kalau ada yang enggak bener," tutupnya.

KOMPAS.com - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Sutikno mendukung langkah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang mengeluarkan kebijakan pemberhentian guru honorer.

Dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan agar pengangkatan guru honorer di DKI Jakarta sesuai rekomendasi Disdik DKI Jakarta.

“Di satu pihak, kami mengapresiasi kebijakan Disdik DKI Jakarta yang ingin menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2022,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Temuan itu menebutkan, peta kebutuhan guru honorer tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 63 Tahun 2022.

Selain itu, pengangkatan guru honorer tersebut tidak sesuai ketentuan penerima honor karena mereka dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Terkait hal itu, Sutikno mengatakan, kebijakan tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi jika pihak terkait, yakni kepala sekolah patuh terhadap instruksi Disdik DKI Jakarta.

Meski demikian, dia menyarankan Disdik lebih waspada untuk mengeluarkan kebijakan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti guru honorer.

Pengawas pemerintah daerah itu menilai, kebijakan tersebut idealnya diambil beberapa bulan kemudian setelah guru honorer mendapatkan sosialisasi terkait rencana tersebut.

“Setidaknya dikasih waktu antara 2-3 bulan terlebih dulu supaya para guru bisa mencari solusi,” ungkapnya dalam siaran pers.

Terlebih, kata dia, ada guru yang sedang mengikuti proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Selain itu, Sutikno juga menyesalkan adanya pihak sekolah yang mengangkat guru honorer tanpa berkonsultasi dan sesuai dengan arahan Disdik DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kepala sekolah sebagai aparatur sipil negara (ASN) seharusnya mengikuti arahan dan instruksi dari dinas terkait.

“Sering terjadi pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah di lingkungan sekolahan di Jakarta tidak transparan dan bahkan tanpa berkonsultasi dengan Disdik Jakarta. Kalau sudah demikian, pihak sekolah juga harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sutikno mengusulkan kebijakan kebijakan cleansing ditunda agar tidak kontraproduktif atau setidaknya sampai kepala daerah yang baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 terpilih dan dilantik.

“Kami akan minta Disdik DKI menunda kebijakan tersebut sampai terpilih dan dilantik gubernur baru di DKI,” ujarnya.

Purnawirawan Tentara Nasional indonesia (TNI) itu mengaku tidak ingin para guru honorer yang tengah mengikuti seleksi proses P3K kehilangan kesempatan.

“Selasa pekan depan, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan meminta penjelasan Disdik DKI terkait kebijakan tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan tuntas,” kata Sutikno.

Untuk diketahui, Disdik DKI Jakarta memberikan alasan mengenai pemecatan guru honorer tersebut, yakni instruksi pada 2017 ihwal pengangkatan guru harus mendapatkan rekomendasi dari dinas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sejak 2017 sampai 2022, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi bahwa pengangkatan guru harus mendapatkan rekomendasi dari disdik.

“Saat ini, banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari Disdik,” katanya

Sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta.

Hal itu mengacu Pasal 40 (4) Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Jakarta: Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis, khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan sekolah gratis tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.

"Ini tinggal bagaimana kita menerapkannya. Apakah di tahun 2025 atau 2026. Ya, 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, Rabu, 17 Juli 2024.

Menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Saat ini, Pemprov DKI juga tengah mengkaji mekanisme itu sehingga semestinya sekolah gratis bisa dilaksanakan.
"Pj Gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," ujarnya.

Baca juga: Semua Fraksi DPRD DKI Setuju KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis

Jhonny mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu, mulai dari kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.

"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," jelasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Jhonny melihat penyaluran bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum bisa menyelesaikan persoalan pendidikan di Jakarta. Apalagi, Pemprov DKI masih mampu mengalokasikan tambahan anggaran dari APBD jika dana KJP dialihkan menjadi sekolah gratis.

"Saya kira dengan APBD DKI Jakarta yang Rp 82 triliun lebih itu, ya DKI Jakarta saya pikir bisa lah jadi teladan bagi provinsi lain, karena ini suatu kebutuhan. Dengan adanya KJP ini enggak menyelesaikan persoalan," tuturnya.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengeklaim banyak menerima aduan warga yang terdampak kebijakan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK), padahal masih berdomisili di Jakarta.

Dia menyebut bahwa kebijakan itu berakibat adanya warga yang tidak dapat mengakses hak sebagai penerima bantuan sosial (bansos), seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Saya telah menerima banyak pengaduan dari warga yang KTP-nya nonaktif, padahal hanya pindah RT/RW atau kelurahan. Hal ini tentu harus digarisbawahi bahwa warga Jakarta yang hanya pindah alamat jangan sampai terkena dampak,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Dirinya menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, bantuan sosial itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, Dwi juga mengatakan bahwa kebijakan pemblokiran NIK KTP warga tersebut berdampak pada pelayanan publik lainnya, seperti penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kini tengah berjalan.

Itu sebabnya, dia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan itu, terutama terkait penerapannya di lapangan.

“Dikaji ulang terkait kesiapan teknis lapangannya. Karena banyak warga mengeluhkan NIK-nya yang nonaktif tersebut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menonaktifkan nomor induk kependudukan 284.614 warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI, Budi Awaluddin mengatakan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari warga yang menyesuaikan data kependudukannya secara mandiri.

“Bahwa [sekitar] 284.000 tersebut adalah warga yang telah secara mandiri atau sadar memindahkan identitasnya sesuai domisili,” katanya melalui pesan singkat, Rabu (26/6/2024).