REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP warga untuk mendukung calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Ada warga yang mengaku namanya dicatut mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Kalau ada masyarakat yang memberikan tanggapan, silakan bisa memberikan tanggapan kepada Bawaslu DKI Jakarta. Kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait situasi seperti ini," kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, Jumat (15/8/2024).

Menurut dia, KPU DKI Jakarta sudah menjalankan tugasnya dalam proses administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ia mengatakan bahwa pasangan tersebut telah memenuhi ketentuan untuk melakukan proses dukungan pasangan calon perseorangan, mulai dari verifikasi administrasi dukungan, perbaikan, verifikasi kesatu dan verifikasi kedua telah dilakukan.

Untuk itu, kata dia, permasalahan terkait NIK warga yang dicatut oleh pasangan calon juga telah diselesaikan KPU. Ketika melaksanakan verifikasi faktual semua warga ditanya apakah memberikan dukungan atau tidak. Kalau mendukung maka akan lolos dan sebaliknya. Namun untuk permasalahan NIK dicatut, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI karena selama proses verifikasi KPU terus diawasi oleh Bawaslu.

"Bawaslu bisa mengawasi secara melekat, melihat verifikasi yang kami lakukan. Begitu pula ketika verifikasi faktual di lapangan. Kalau ada tanggapan masyarakat dan direspons oleh teman-teman Bawaslu, maka rekomendasinya akan kami tindaklanjuti," tuturnya.

Dody menambahkan, KPU DKI Jakarta juga mempersilakan masyarakat yang keberatan NIK-nya dicatut oleh pasangan calon perseorangan bisa mendatangi KPU terdekat atau ke KPU Provinsi. "Nanti langsung ditindaklanjuti," katanya.

Selain itu, warga juga bisa memberikan tanggapan melalui laman resmi KPU dengan foto KTP dan pencabutan dukungan.

"Kalau tidak bisa lewat online silakan datang ke Kantor KPU untuk memberikan itu. Jadi bisa langsung klarifikasi seketika," katanya.

Pada Jumat (16/8/2024), mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun media sosial resminya menyatakan bahwa KTP kedua anak, adik dan sebagian tim dicatut untuk mendukung pasangan calon independen pada pilkada Jakarta.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies.

Bukan hanya keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saja yang tercatut namanya, namun sejumlah warga juga mengeluhkan hal yang senada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara soal data nomor induk kependudukan (NIK) sejumlah warga yang menjadi pendukung pasangan calon perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, di situs infopemilu.kpu.go.id. KPU mengeklaim situs itu masih menampilkan data dukungan yang memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, data dukungan yang telah memenuhi syarat verifikasi administrasi, tapi tidak memenuhi syarat verifikasi faktual, masih tercantum memenuhi syarat di situs infopemilu.kpu.go.id hingga Jumat (16/8/2024) siang. Padahal, KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap data dukungan yang diserahkan Dharma-Kun.

"Data itu ada yang lolos tahap verfikasi administasi, lolos faktual berarti benar-benar mendukung. Ada yang lolos administrasi, tapi enggak lolos faktual, berarti dia tidak mendukung sebenernya. Nah itu tercampur didalam infopemilu," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat sore.

Dody mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada KPU RI untuk melakukan pembaruan. Dengan begitu, data yang muncul di situs infopemilu.kpu.go.id hanya yang sudah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Kami sih sudah sampaikan ke KPU RI ya soal updating-nya. Kan di luar jangkauan atau kapasitas kami, tapi hal-hal yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat tadi sudah kami sampaikan seperti itu," ujar Dody.

Kendati demikian, sejumlah warga mengaku tak didatangi petugas KPU untuk diverifikasi faktual. Padahal, datanya masuk menjadi pendukung Dharma-Kun.

Dody mengeklaim, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual satu per satu terhadap data yang telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi. Namun, ia meminta warga yang merasa dicatut untuk membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

Ihwal proses pengumpulan data oleh Dharma-Kun, Dody mengaku tak tahu. Pasalnya, KPU hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Momentum Pilkada Jakarta yang sudah di depan mata memunculkan harapan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Syarif (39), warga Palmerah, Jakarta Barat, mengatakan, transportasi adalah salah satu sektor yang mesti mendapatkan perhatian lebih oleh pemimpin Jakarta yang akan datang.

"Transportasinya harus diperbaiki. Karena macetnya parah banget sih," ujar Syarif saat dijumpai di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/8/2024).

Menurut dia, sebenarnya ragam transportasi umum di Jakarta sudah sangat bervariasi. Tetapi, jumlah armada masing-masing mode transportasi masih kurang memadai.

Syarif mencontohkan sang istri yang setiap hari mesti berdesak-desakkan di kereta Commuter Line (KRL), tepatnya di Stasiun Manggarai. Kepadatan yang tidak keruan ini disebut terjadi saat berangkat dan pulang bekerja.

"Fasilitas umum perlu digalakkan lagi. Sudah bagus tapi perlu dibanyakin lagi armadanya," lanjut dia.

Selain itu, Syarif juga berharap pemimpin Jakarta ke depan dapat menindak tegas para pengguna jalan yang tidak taat aturan.

Sebab, salah satu alasan Jakarta macet adalah karena orang-orang tidak mau mengikuti rambu-rambu yang ada.

"Yang bikin macet itu karena orang yang lawan peraturan. Kadang lampu (lalu lintas) merah, dia tetap jalan. Jadi, yang sebelah sini ketahan. (Ada juga) yang lawan arah. Itu sih bikin macet. Masuk jalur busway (Transjakarta) juga,” lanjut Syarif.

Lain halnya dengan Silvi (54), warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berharap gubernur terpilih Jakarta nanti bisa menghapus praktik pungutan liar (pungli) yang menjamur dari RT hingga ke tingkat di atasnya.

"Sekarang kan masih banyak pungli, dari masalah RT/RW semuanya. Dari bawah sampai ke atas. Kalau atas tegas, bawah kan takut," ujar Silvi saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Silvi mengatakan, praktik pungli bisa dihapuskan selama pemimpin tertinggi memiliki keinginan kuat. Ia menilai, hal ini sudah dibuktikan pada masa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduduki kursi DKI 1.

"Zaman dia (Ahok) sebentar. Itu kan enggak sampai lima tahun, tapi lancar jaya administrasi. Kayak, kita enggak ada yang dipersulit. Kan kalau sekarang kayaknya sudah balik tuh kayak dulu," kata Silvi lagi.

Pada saat Ahok memimpin Jakarta, Silvi mengaku tak pernah dipersulit saat harus mengurus surat-surat di kelurahan.

Tidak berbicara soal infrastruktur maupun fasilitas, Fajar (51), warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan hanya berharap pemimpin Jakarta yang selanjutnya bisa memberikan perhatian ke seluruh wilayah, tanpa terkecuali.

Ia mengaku wilayah tempat tinggalnya menjadi salah satu tempat yang sudah diperhatikan oleh gubernur-gubernur terdahulu. Tapi, daerah permukiman lain justru terabaikan.

"Timur sama Utara itu seperti enggak kepegang. Sekarang sudah ada PIK baru mulai bagus namanya (Jakarta Utara). Kalau untuk Tanjung Priok, itu masih kayak dulu-dulu," ujar Fajar saat ditemui di Jalan MH Thamrin.

Senada dengan Fajar, Kevin (42), warga Cengkareng, Jakarta Barat juga berharap agar gubernur DKI Jakarta rajin blusukan ke kampung-kampung. Dia berharap, wilayah yang dibangun bukan hanya pusat kota saja. Tapi, sampai ke daerah pinggiran.

"Lihat jalan-jalan (perkampungan). Jangan pentingkan jalan-jalan tol doang. Mal-mal doang," ujar Kevin.

Anggaran Jakarta naik, Pilkada di depan mata

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dalam sidang paripurna yang digelar, Rabu (7/8/2024).

Dalam sidang itu, APBD DKI Jakarta tahun 2024 disepakati naik sebesar 4,6 persen, dari Rp 81,71 triliun menjadi Rp 85,47 triliun.

Kenaikan itu didasarkan pada peningkatan pendapatan daerah, mulai dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta PAD lain yang sah.

Dikutip dari Kompas.id, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, kenaikan anggaran akan digunakan untuk mendorong implementasi strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Beberapa sektor yang akan diguyur anggaran, yakni pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, layanan dasar perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, dan penanganan sampah.

Anggaran juga digunakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan adaptasi tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman, serta mendorong nilai tambah dalam pengendalian dampak resesi ekonomi ke depan.

Selain itu, anggaran akan dimanfaatkan untuk pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, serta pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial.

Anggaran juga dipakai untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat serta pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Jakarta sendiri akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada November 2024 mendatang.

Per hari ini, sejumlah nama digadang-gadang maju sebagai sosok yang akan menjadi tumpuan harapan warga Jakarta. Antara lain, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Basuki Tjahaja Purnama.

Pendaftaran peserta pilkada akan dibuka selama tiga hari, yakni 27 hingga 29 Agustus 2024.

Besar harapan pemimpin Jakarta ke depan mampu mengelola kota dengan baik demi kenyamanan sekaligus kemakmuran warganya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhaimin (53) telah 30 tahun merantau di Jakarta demi menafkahi tiga orang anaknya di kampung halamannya di Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Sehari-harinya, Muhaimin bekerja sebagai pengantar kayu bekas.

Bagi sebagian orang, penghasilan Rp 50.000 mungkin tidak seberapa. Namun, Muhaimin tidak mau menolak rezeki sekecil apa pun.

Pecahan warna biru itu dia terima dengan senang hati usai menarik gerobak untuk mengantar kayu-kayu bekas dari Cideng, Jakarta Pusat ke alamat pengantaran di Grogol, Jakarta Barat.

Paling jauh, Muhaimin pernah mengantar hingga ke Muara Baru, Jakarta Utara. Upah yang dia terima saat itu bisa dua kali lipatnya, yaitu Rp 100.000 untuk sekali antar.

Beberapa tahun mengadu nasib di Jakarta, Muhaimin memutuskan untuk melepas masa lajangnya dan pulang ke kampung.

Demi sang istri dan jabang bayi mereka, Muhaimin menetap di kampung dan bekerja di sawah meski harus terbakar matahari.

Setelah mencangkul sawah selama setengah hari, Muhaimin dibayar Rp 25.000. Meski terbilang sedikit, dengan hasil kerja kerasnya Muhaimin dapat menghidupi istri dan anak-anaknya.

Tapi, situasi berubah saat istrinya tiba-tiba meninggal dunia. Saat itu, anak ketiga Muhaimin belum genap 22 bulan.

Kembali ke Jakarta

Saat masih dirundung duka, Muhaimin harus mengambil keputusan sulit. Dia memutuskan untuk kembali mengadu nasib di Jakarta. Saat itu anak pertamanya baru duduk di kelas 5 SD, anak kedua masih di kelas 3 SD, dan si perempuan bungsu baru 22 bulan.

“Pikiran saya begini, saya cari duit di luar daerah, biar anak-anak dijaga orang tua (kakek-nenek mereka). Biar (anak-anak) bisa sekolah, maksud saya. Bapaknya capai enggak apa-apa,” ujar Muhaimin saat ditemui di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Alhasil, Muhaimin kembali berangkat ke Jakarta dan setiap hari menarik gerobak bolak-balik Cideng ke Grogol, Tanah Sereal, atau ke mana pun alamat pengantaran yang disebutkan kustomernya.

Setiap harinya, Muhaimin bisa mendapatkan uang sebanyak Rp 100.000-150.000. Uang ini pun disimpan betul-betul. Selain untuk membayar uang kos dan makan serta uang kopi seadanya, selebihnya disimpan untuk biaya sekolah anak.

Tapi, Muhaimin yang sibuk di Jakarta berulang kali ditelepon oleh guru-guru di Moga, Pemalang. Mereka melaporkan kalau anak-anak Muhaimin ada yang bolos bahkan tidak masuk sama sekali sampai satu minggu lamanya.

Bahkan, salah satu anaknya sempat mau dikeluarkan karena tidak pernah masuk sekolah.

“(Waktu itu) saya sudah enam tahun (di Jakarta lagi). Akhirnya, saya kepikiran, sekolahin anak gagal semua, gimana nih,” lanjut dia.

Meski berulang kali dikecewakan, Muhaimin tetap melaksanakan kewajibannya. Uang bulanan rutin dikirim. Kadang-kadang, dia pun mengirim lebih demi memenuhi kebutuhan mendadak di rumah.

Misalnya, ketika tabungannya baru dikuras senilai Rp 2.480.000 untuk membayar uang daftar ulang anak ketiganya yang kini sudah masuk SMK, dia masih harus mengeluarkan biaya tambahan tidak terduga.

“Daftar ulang harus bayar cash Rp 2.480.000. Sudah begitu, pulangnya bawa batik sama pramuka, bahan (kain saja). Dijahit lagi, duit lagi. Satu setel aja Rp 120.000. Sudah Rp 240.000. Minta duit lagi,” imbuh Muhaimin.

Menyokong anak yang sudah kerja

Dari ketiga anak Muhaimin, dua yang paling tua sudah bekerja. Meski tidak berpendidikan tinggi, setidaknya mereka sudah bisa punya penghasilan sendiri.

Tetapi itu bukan berarti mereka sudah bisa meringankan beban Muhaimin. Sebaliknya, Muhaimin masih harus membantu membiayai kehidupan kedua anaknya ini.

Misalnya, saat anak keduanya kehabisan uang untuk berangkat kerja di Semarang. Saat itu, tiket yang sudah dibeli secara online justru hangus karena anaknya ini telat bangun sampai-sampai tertinggal kereta.

Bukannya mengusahakan jalan untuk sampai ke Semarang, anak ini justru pulang ke Moga dan menelepon bapaknya yang sudah lebih dahulu sampai di Jakarta.

Saat itu, hari raya Idul Fitri belum lama berlalu. Muhaimin yang baru tiga hari di Jakarta juga belum mendapatkan permintaan untuk mengantar kayu lagi.

“Bapaknya baru berangkat (sampai Jakarta) tiga hari, sudah minta (kiriman uang). Saya belum dapat duit. Akhirnya, tetap saya usahakan orang anak mau berangkat. Kasih Rp 200.000,” tutur dia.

Memikirkan hari tua

Meski sudah lama tinggal di Jakarta, Muhaimin tetap memegang KTP dengan domisili di Pemalang, Jawa Tengah. Dia memilih untuk menyandang status sebagai pendatang di Jakarta.

“KTP-nya (masih domisili di) kampung. Enggak mau bikin (pindahkan) ke sini. Entar lama-lama juga pulang lagi ke kampung,” imbuh dia.

Walaupun sudah lumayan berumur, Muhaimin mengaku masih perlu menarik gerobak demi anak bungsunya di kampung. Masih butuh waktu tiga tahun sebelum anaknya itu lulus dari SMK jurusan akuntansi.

Selama masih sekolah, tentu ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Mau tidak mau, Muhaimin masih harus bolak-balik Cideng-Grogol untuk mengantarkan kayu-kayu bekas untuk membangun rumah atau gubuk semi permanen.

Muhaimin tidak banyak berharap, dirinya hanya fokus untuk menjalankan kewajibannya sebagai ayah agar nasib anak-anaknya bisa lebih baik darinya. Dia hanya berharap dapat menghabiskan masa tua di kampung usai tuntas menyekolahkan anaknya.

“Masih sekolahkan anak dulu. Namanya rezeki, pasti ada (jalan),” tutur Muhaimin lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mendesak agar Pemprov DKI untuk mencabut bantuan sosial (bansos) bagi pelaku tawuran.

Dia menilai bahwa sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang telah diterapkan Pemprov DKI saat ini belum cukup memberikan efek jera bagi pelajar yang terlibat tawuran.

"Pencabutan KJP saja tidak cukup. Kita perlu tindakan hukum yang lebih tegas untuk menekan angka tawuran," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, pencabutan itu perlu diperluas terhadap keluarga pelaku tawuran yang juga menerima bansos, seperti Kartu Jakarta Lansia (KJL) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Dirinya berargumen hal tersebut akan membuat pelaku tawuran berpikir dua kali sebelum mengulangi aksinya.

“Bahkan kalau perlu keluarga tersebut di-blacklistdari seluruh bentuk pengajuan bantuan,” imbuh Justin.

Lebih lanjut, Justin mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

Beleid tersebut memuat aspek pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap setiap ketentuan yang ada.

"Kami akan mendorong revisi Perda Ketertiban Umum agar bisa mengatur sanksi hukum yang lebih jelas dan tegas bagi pelaku tawuran," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Darwoto mengungkapkan bahwa hampir separuh atau 46 persen penduduk Jakarta kini adalah generasi milenial dan zilenial atau Z. Sebanyak 24 persen penduduk Jakarta berada pada kategori usia 25-39 tahun atau disebut generasi milenial dan sebanyak 23 persen itu adalah generasi Z, yakni berusia 10-24 tahun.

Artinya, kata dia di Jakarta, Selasa (9/7/2024) sore, saat ini di Jakarta, 46 persen didominasi oleh generasi milenial dan Z. Hampir separuh dari jumlah penduduk.

"Sementara 22 persen adalah gen X usia 40 - 54 tahun," kata dia dalam acara daring bertema “Mewujudkan Indonesia Emas Melalui Generasi Milenial dan Zilenial” yang diadakan Dinas PPAPP DKI Jakarta, Selasa.

Darwoto mengatakan khusus mereka yang kini memasuki usia produktif diharapkan dapat membekali diri dengan berbagai keterampilan termasuk teknologi dan informasi guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Salah satu indikator untuk mewujudkan Indonesia Emas adalah keberadaan penduduk yang berpotensi untuk lebih produktif menghasilkan barang dan jasa," kata dia.

Darwoto menuturkan para generasi milenial dan Z sembari membekali diri dengan keterampilan bidang TI juga mengembangkan potensi diri dan menjauhi perundungan.

"Mumpung ini sedang masuk sekolah, tolong jagalah pergaulan yang baik. Jangan melakukan perundungan. Bercandalah dengan cara yang baik," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indra Murty Surbakti mengingatkan Indonesia akan mengalami perubahan struktur usia dengan persentase penduduk usia kerja yang lebih tinggi (15-64 tahun).

Ini, kata dia, akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi yang sudah memuncak pada 2022 tetapi akan tertutup pada 2037.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengeklaim banyak menerima aduan warga yang terdampak kebijakan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK), padahal masih berdomisili di Jakarta.

Dia menyebut bahwa kebijakan itu berakibat adanya warga yang tidak dapat mengakses hak sebagai penerima bantuan sosial (bansos), seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Saya telah menerima banyak pengaduan dari warga yang KTP-nya nonaktif, padahal hanya pindah RT/RW atau kelurahan. Hal ini tentu harus digarisbawahi bahwa warga Jakarta yang hanya pindah alamat jangan sampai terkena dampak,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Dirinya menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, bantuan sosial itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, Dwi juga mengatakan bahwa kebijakan pemblokiran NIK KTP warga tersebut berdampak pada pelayanan publik lainnya, seperti penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kini tengah berjalan.

Itu sebabnya, dia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan itu, terutama terkait penerapannya di lapangan.

“Dikaji ulang terkait kesiapan teknis lapangannya. Karena banyak warga mengeluhkan NIK-nya yang nonaktif tersebut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menonaktifkan nomor induk kependudukan 284.614 warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI, Budi Awaluddin mengatakan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari warga yang menyesuaikan data kependudukannya secara mandiri.

“Bahwa [sekitar] 284.000 tersebut adalah warga yang telah secara mandiri atau sadar memindahkan identitasnya sesuai domisili,” katanya melalui pesan singkat, Rabu (26/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan Nurrahman mengatakan, sebanyak 2.783 dari 8.112 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dinonaktifkan. Pengajuan proses penonaktifan itu dilakukan sejak 22 April 2024.

Dia menjelaskan, dua kategori NIK yang akan dinonaktifkan adalah milik warga yang telah meninggal dunia dan warga yang tercatat dalam RT yang tidak aktif.

"Sedangkan untuk RT tidak aktif atau sudah dihapus, masih dalam proses," ujar Nurrahman, Jumat (5/7/2024).

Nurrahman menambahkan, dari 8.112 NIK yang diajukan ke Kemendagri sejak April lalu, baru 5.329 NIK yang sudah dalam status nonaktif, yaitu NIK warga yang telah meninggal dunia.

Dia tidak mengetahui kapan NIK warga yang telah pindah domisili akan dinonaktifkan oleh Kemendagri.

"Masih on proses, kapannya kita belum tahu," tambah dia.

Ia menyampaikan, tidak ada data tambahan yang diajukan oleh warga terkait penonaktifan NIK. Meskipun begitu, verifikasi terhadap data tersebut masih terus dilakukan.

Jika warga tidak segera melapor atau pindah domisili, warga akan kehilangan sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan NIK.

"Nantinya akan berdampak terhadap pelayanan kependudukan, BPJS, perbankan dan yg lainnya, kecuali hak pilih di Pemilu dan Pemilukada," tungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ribuan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta Selatan telah diusulkan untuk dinonaktifkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sejak Senin (22/4/2024).

Ada dua Ada dua kategori NIK yang bakal dinonaktifkan. Pertama adalah NIK warga yang telah meninggal dunia. Kedua adalah NIK warga yang masih tercatat bertempat tinggal di RT yang telah dihapus.