JAKARTA, investor.id – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Huku Minyak Bumi dan Gas (SKK Migas) menegaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam industri hulu migas. Komitmen pengembangan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan ini akan berujung pada ketahanan dan kedaulatan energi nasional, di suasana peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum SKK Migas untuk merefleksikan perannya dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila.

“SKK Migas menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” demikian bunyi pernyataan resmi SKK Migas yang diterima di Jakarta, Kamis (3/10/2024). Pernyataan tersebut sejalan dengan tema tahun ini, yaitu “Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas”.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengungkapkan, industri hulu migas menjadi salah satu pilar utama ketahanan energi nasional. Perannya penting dalam mendukung kemandirian energi, serta menciptakan manfaat berganda bagi negara.

“Peran strategis industri hulu migas sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab sosial, SKK Migas bersama seluruh pelaku industri hulu migas terus berupaya untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia,” kata Hudi, Kamis.

Kontribusi Signifikan

Adapun industri hulu migas menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Kontribusinya signifikan terhadap penerimaan negara dan pembukaan lapangan kerja.

Pada semester I-2024, industri ini telah menyumbangkan sekitar Rp 114 triliun kepada negara, atau sekitar 30% dari total penerimaan negara. Selain kontribusi langsung terhadap penerimaan negara, industri hulu migas juga menciptakan manfaat berganda bagi sektor-sektor lain, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri pendukung, dan transportasi.

“Diharapkan, manfaat berganda ini dapat mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja, yang menjadi kunci dalam mempersiapkan Indonesia untuk bersaing di tingkat global,” tambahnya.

Menurut data yang disampaikannya, dalam kurun waktu enam tahun terakhir hingga 2023, kontribusi sektor ini terhadap UMKM secara langsung maupun tidak langsung mencapai sekitar Rp 33,2 triliun. Manfaatnya terhadap tenaga kerja juga mencapai sekitar Rp22,9 triliun.

Selain itu, ada lebih dari 150.000 tenaga kerja langsung terlibat dalam industri ini. Sebanyak 99% di antaranya merupakan tenaga kerja lokal.

“Ini menunjukkan komitmen industri hulu migas dalam memberdayakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing,” imbuhnya.

Peningkatan manfaat berganda atau multiplier effect pun terlihat dari penandatanganan 10 Gas Sale Agreement (GSA) di tahun ini dengan total nilai US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun. Di luar itu, ada penandatanganan delapan Procurement Contract dengan nilai US$ 428 juta atau sekitar Rp 6,4 triliun.

Komitmen Hulu Migas

Komitmen industri hulu migas dalam meningkatkan kapasitas nasional terlihat dari pencapaian angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah melampaui target. Hingga Agustus 2024, SKK Migas juga mencatat TKDN hulu migas telah mencapai 59,46%, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 57%.

“Dengan memaksimalkan produksi dalam negeri, industri ini mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor, menyelamatkan devisa, melindungi negara dari fluktuasi harga serta mendukung perusahaan dalam negeri untuk dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” sambung Hudi.

Hal ini, menurutnya, memberikan dampak positif dan memastikan stabilitas pasokan energi untuk mendukung pembangunan nasional.

Hudi menegaskan, SKK Migas berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dan menciptakan manfaat berganda bagi masyarakat Indonesia.

“Digerakkan oleh semangat Pancasila yang berkeadilan sosial, industri hulu migas akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Rektor Universitas Bung Karno (UBK), Dr Didik Suhariyanto mendorong penerapan paradigma (berpikir) Kebangsaan yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila untuk menghindari kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hal itu dia sampaikan dalam seminar bertajuk 'Penerapan Nilai-Nilai Pancasila untuk Menghindari Pilkada Curang' bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

"Dalam pelaksanaan demokrasi Pilkada dengan paradigma kebangsaan akan terhindar dari adanya pelanggaran seperti pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu seperti money politik, maupun pelanggaran netralitas Aparatur sipil negara (ASN)," ujar Didik, Selasa (30/7/2024) dalam keterangannya.

Didik menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan Pilkada. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan kebijaksanaan harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses pemilihan.

“Dengan demikian, kita dapat mencegah berbagai bentuk kecurangan yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” kata dia.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menjaga kemurnian demokrasi di Indonesia.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada dan melaporkan setiap indikasi kecurangan. Hanya dengan komitmen bersama kita dapat mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas," kata Munandar.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi dan menjaga proses demokrasi di Indonesia, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta peserta pemilu mengenai pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan Pilkada.

Seminar yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan partai politik ini juga menyoroti berbagai kasus kecurangan yang pernah terjadi dalam Pilkada sebelumnya.

Melalui diskusi dan sesi tanya jawab, para peserta berbagi pandangan dan strategi untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan bebas dari kecurangan.