Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat hingga September 2024 sebanyak 12 proyek hulu migas sudah onstreamdari target 15 proyek hingga akhir tahun 2024, atau sudah tercapai 80%.

Potensi penambahan dan mempertahankan produksi dari 12 proyek tersebut mencapai sekitar 36.237 barel oil per day(BOPD) dan 300 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) serta 192metrik ton/day(MTD) LPG dengan total investasi sebesar US$ 277,4 juta atau sekitar Rp 4,36 triliun.

Untuk proyek hulu migas yang menghasilkan minyak antara lain OPL Main PHE ONWJ dengan kapasitas sebesar 1.893 BOPD, Flowline ASDJ-116X PHE Ogan Kemering dengan kapasitas sebesar 94 BOPD dan Banyu Urip Infill Clastic Exxon Mobile Cepu Ltd dengan kapasitas sebesar 33.000 BOPD.

Adapun untuk proyek gas, yang sudah onstreamadalah Peciko 88, SWG dan Bekapai Artificial Lift Pertamina Hulu Mahakam dengan kapasitas 36 MMSCFD, proyek AFCP dengan kapasitas 117 MMSCFD, Dayung Facility Optimization Medco Grissik kapasitas sebesar 40 MMSCFD, Fasilitas Kompresor South Sembakung kapasitas 22 MMSCFD, Proyek CO2 dan DHU Lapangan Karang Baru Pertamina EP dengankapasitas 5 MMSCFD.

Sementara itu, terdapat 2 proyek yang menghasilkan gas dan minyak yaitu Akatara Gas Plant Jadestone Energy dengan kapasitas gas 25 MMSCFD dan minyak 1.100 BOPD serta produksi LPT sebesar 192 MT/D. Kemudian proyek west belut Medco Natuna dengan kapasitas gas 55 MMSCFD dan minyak 150 BOPD.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan proyek-proyek hulu migas tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan dan saat ini SKK Migas dan KKKS terus melakukan koordinasi yang intensif untuk memastikan tiga proyek yag tersisa yaitu Proyek Forel Bronang Medco Natuna dengan kapasitas produksi minyak sebesar 10.000 BOPD dan gas 43 MMSCFD dan proyek minyak SP Puspa Asri Pertamina EP dengan kapasitas 600 BOPD serta proyek kompresor Merbau Pertamina EP dengan kapasitas 8 MMSCFD bisa sebelum akhir tahun 2024.

“Kami berharap dapat mengoptimalkan sisa waktu yang ada, agar proyek yang tersisa dapat onstreamlebih cepat, karena mayoritas proyek yang belumonstreamproduksinya adalah minyak, seperti proyek Forel Bronang yang berpotensi memberikan tambahan produksi 10.000 BOPD”, terang Hudi dalam keterangan resmi, Senin (29/10).

Hudi menerangkan saat ini, Kepala Divisi Manajemen Proyek dan jajarannya hampir tiap minggu berkantor di lapangan. Ini adalah upaya untuk melakukan pengawasan dan koordinasi serta pengambilan keputusan yang cepat di lapangan.

“Ini juga bentuk change mindsetdi industri hulu migas yang terus meningkatkansense of crisisdansense of urgencydalam menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri ESDM untuk melakukan berbagai cara agar produksi minyak tidak turun serta terus mencari peluang untuk dapat meningkatkan produksi LPG dari sektor hulu migas, untuk mengurangi impor LPG”, ungkap Hudi.

Lebih lanjut, dukungan industri hulu migas kepada Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi ditunjukan dengan rencana investasi hulu migas dalam 5 tahun ke depan dari 2024 hingga 2029 yang mencapai 138 proyek dengan total investasi sekitar US$ 36,23 miliar (termasuk proyek strategis nasional) setara dengan Rp 543 triliun atau hampir 5 kali lipat investasi kereta cepat Jakarta Bandung.

Dari data SKK Migas, selesainya 15 proyek hingga akhir tahun 2024 akan berpotensi memberikan penambahan maupun menjaga produksi minyak.

JAKARTA - Kinerja Pertamina sepanjang Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah on the right track. Terkait itu pula, ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad optimistis, performa BUMN energi tersebut bisa terus ditingkatkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto , termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian energi .

?Betul, on the right track, dari segi corporate dan tanggung jawab tak perlu diragukan. Dari hulu ke hilir, Pertamina nggak masalah. Untuk itu, Saya yakin, mampu meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, harus ada dorongan berupa regulasi dan insentif dari Pemerintahan baru,? kata Tauhid kepada media belum lama ini.

Tauhid menambahkan, upaya Pertamina dalam menjalankan tugas sebagai BUMN energi memang baik. Antara lain, berkontribusi 69% dari produksi minyak dan 34% dari produksi gas nasional. Begitu pula dari sisi kinerja keuangan, ketika pada 2023 mampu meraup laba 17% lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Begitu pula ke depan, Tauhid meyakini, melalui dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, akan membuat performa BUMN termasuk Pertamina semakin meningkat. ?Karena Pertamina kan dalam kapasitas menjalankan tugas,? jelasnya.

Menurut Tauhid, dukungan tersebut bisa berupa regulasi maupun berbagai insentif, termasuk tarif. Misal, mengurangi dividen sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk sektor hulu. Melalui realokasi tersebut, diharapkan Pertamina bisa semakin meningkatkan kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi.

Dengan demikian imbuhnya, diharapkan ke depan akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor. Termasuk untuk mempersiapkan program substisusi untuk mengurangi impor BBM non diesel, seperti Pertalite dan Pertamax. Jika hal itu terwujud, Tauhid yakin bahwa impor juga akan terus menurun dan mendukung berbagai upaya yang sudah terlebih dahulu dilakukan Pertamina.

?Apalagi untuk menekan impor, Pertamina sebelumnya sudah melakukan melalui program Biodiesel B50,? imbuh Tauhid.

Selain mengurangi ketergantungan impor, program transisi energi seperti Biodiesel, juga berperan dalam mengurangi emisi, termasuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2060. Untuk itu, Tauhid juga berharap, Pemerintah terus mendorong Pertamina dan BUMN lain untuk semakin mengembangkan energi bersih. Apalagi, lanjutnya, saat ini penggunaan energi bersih baru mencapai 12-13%.

JAKARTA - Praktisi minyak gas dan bumi menilai bahwa prospek investasi industri minyak dan gas bumi Indonesia masih dalam kondisi cerah sesuai dengan proyeksi permintaan migas dunia yang puncaknya akan terjadi pada 2029. Hal ini akan turut mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dibidik pemerintahan baru.

Praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo mengatakan, cadangan migas di Indonesia masih sangat besar yakni sekitar 128 Basin Migas atau cekungan migas, dan baru 20 cekungan yang sudah berproduksi.

Ia melanjutkan, dari 20 cekungan tersebut sudah di bor dan ada temuan, tapi belum diproduksi sebanyak 8 cekungan. Kemudian cekungan yang mengindikasikan ada hidrokarbon sebanyak 19 cekungan dan belum dilakukan pemboran sama sekali sebanyak 68 cekungan.

Hadi mengatakan, ini memberikan peluang besar untuk menemukan cadangan migas baru yang dapat meningkatkan produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Hanya saja, Hadi mengatakan perlu keberanian dalam mengambil langkah eksplorasi yang masif untuk mencari sumber daya yang baru untuk menggantikan sumber daya yang saat ini diproduksi setiap hari.

?Menilik sejarah migas kita, pihak yang berani melakukan eskplorasi masif adalah, perusahaan migas asing,? katanya.

Selain itu, Hadi mengutarakan, perlu adanya peningkatan kualitas data base untuk eksplorasi, pemasaran untuk setiap putaran lelang juga harus dikuatkan melalui public exspose kepada investor-investor asing dan tidak sering mengubah berbagai aturan dan regulasi.

Dengan begitu, kegiatan eksplorasi cadangan basin migas terlaksana yang nantinya akan berdampak terhadap produksi yang tinggi. Sangat memprihatinkan, karena perusahaan migas tanpa eksplorasi yang masif, kita tidak akan bisa mendapatkan produksi dengan jumlah volume berkelanjutan," katanya.

Langkah Pemerintah Gaet Investor Hulu Migas di RI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia. Regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, Permen ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Ariana Soemanto mengatakan, pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah. Di antaranya satu kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75-95% dan membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

?Nantinya parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter,? imbuhnya.

Perbaikan Infrastruktur Gas Bumi

Dari sisi infrastruktur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan pembangunan proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan produksi gas bumi di Indonesia. Proyek tersebut yakni pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur) sepanjang 245 KM yang resmi dimulai, usai dilakukan pengelasan perdana yang disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Proyek tersebut tidak hanya sekedar proyek infrastruktur, namun akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Bahlil mengungkapkan, bahwa proyek tersebut tidak hanya sekedar proyek infrastruktur, namun akan menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek Cisem Tahap II mencapai 100%.

Selain memberikan dampak ekonomi langsung, proyek Cisem Tahap II juga berimplikasi jangka panjang bagi ketahanan energi nasional. Ia juga mengatakan, proyek Cisem akan menjadi infrastruktur penting bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, serta industri yang besar yang berada di sepanjang jalur pipa gas Cisem.

Tidak hanya itu, Kementerian ESDM saat ini juga sedang mempersiapkan pembangunan pipa gas ruas Dumai-Sei Mangke di Sumatera bagian utara. Jika proyek tersebut rampung, maka akan meningkatkan pemanfaatan gas domestik, karena sudah terhubung dari Jawa Timur hingga Sumatra.

Diperkirakan akan ada penambahan penerima jaringan gas kota (jargas) di Cisem sebanyak 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) dan Dumai-Sei Mangke sebanyak 600 ribu SR.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menandatangani dua Wilayah Kerja (WK) Migas, yaitu WK Amanah dan WK Melati.Penandatangan dilakukan dalam acara "Indonesia Exploration Forum 2024" di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/10/2024).

"Penandatanganan ini menambah capaian Pemerintah dalam mendapatkan investor pada kegiatan usaha hulu migas guna mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dadan Kusdiana.

Disebutkan Dadan, nilai investasi dari Komitmen Pasti pada WK Amanah adalah sebesar USD3,15 juta dan WK Melati senilai USD12,7 juta. Sehingga dari dua WK tersebut mendapatkan total Komitmen Pasti mencapai USD15,8 juta dengan bonus tanda tangan masing-masing sebesar USD300 ribu dan USD200 ribu.

WK Amanah dan Melati merupakan hasil Lelang WK Migas Tahap I Tahun 2024 yang ditawarkan melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung. Dengan pemenang WK Amanah adalah PT Medco Energi Amanah (Operator), PT Sele Raya Sejati dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Sedangkan pemenangn WK Melati yaitu PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati (Operator), SIEI Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Adapun dari penandatanganan kontrak kerja sama ini, pada WK Amanah berupa satu G&G serta akuisisi dan processing data seismik 3D 50 km2.

Sementara untuk WK Melati komitmen pasti berupa dua Studi G&G, Akuisisi dan processing Data Seismik 3D 200 km2, serta Akuisisi dan processing Data Seismik 2D 250 km2.

"Ini menunjukkan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar, dan tetap menarik untuk investasi. Perbaikan regulasi yang dilakukan Pemerintah juga mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi investor, termasuk fasilitas pajak, insentif atau syarat dan ketentuan dalam penawaran," ujar Dadan.

Dadan berharap bahwa penandatanganan 2 Kontrak Kerja Sama Migas dengan skema cost recovery ini akan memberikan dampak positif terhadap iklim eksplorasi migas di Indonesia.

"Serta menambah Kontrak Kerja Sama sejak tahun 2020 hingga 2024 menjadi total 23 Kontrak Kerja Sama Baru," kata Dadan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Indonesia Exploration Forum (IEF).

Gelaran bertajuk "Framing the Future of Indonesia’s Oil and Gas: Massive Exploration for Indonesia Energy Security" ini digelar di The Westin Hotel, Surabaya pada 14 hingga 15 Oktober 2024.

Diikuti 550 peserta, forum ini menjadi respons terhadap tantangan yang dihadapi industri hulu migas dengan mendorong eksplorasi besar-besaran dan mempercepat transisi untuk mendukung ketahanan energi.

"Forum eksplorasi ini bisa menjadi sarana untuk melakukan kolaborasi dan upaya peningkatan penemuan migas. Forum ini agar dilakukan secara reguler, sehingga perkembangan eksplorasi dan upaya-upaya breakthrough dalam upaya penemuan-penemuan berkelanjutan di eksplorasi bisa terus ditingkatkan," ujar Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangan resminya, Senin (14/10/2024).

Dadan mengingatkan bahwa konsumsi minyak terus meningkat, sedangkan tren produksi minyak belum bisa naik. Hal ini menjadi tantangan industri hulu migas.

"Saya mengingatkan kembali pesan Presiden bahwa tidak menerima alasan produksi minyak turun, dan produksi minyak harus naik. Perintah dari pimpinan tertinggi sudah jelas, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada dan menjadi hasil," kata Dadan.

Dia menambahkan, pemerintah saat ini fokus di wilayah timur yang mencakup Buton, Timor, Seram, Aru dan Papua. di mana telah dilanjutkan joint studi dan blok migas. Saat ini ada 34 joint study eksplorasi yang menunjukkan potensi migas di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri.

"Kita telah sama-sama menyaksikan 2 tanda tangan kontrak tahun 2024 tahap 1, Pemerintah terus menyiapkan blok migas yang baru. Lebih dari 60 blok migas disiapkan untuk 5 tahun ke depan, tahun 2024 akan segera dilakukan penawaran tahap kedua," kata Dadan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan produksi migas nasional, SKK Migas telah merumuskan strategi utama, yaitu dengan fokus yang kuat pada eksplorasi sebagai strategi jangka panjang.

Dwi mengapresiasi explorationists SKK Migas maupun di Kontraktor KKS, di mana dalam lima tahun ini sudah melakukan cukup banyak pekerjaan dengan melakukan pengeboran 130 sumur eksplorasi, 11 study regional, dan lebih dari 600 study G&G.

"SKK Migas dan KKKS sudah melaukan survei seismik 2D sepanjang sekitar 48.500 km, survei 3D seluas sekitar 10.000 km2, serta aktivitas 4 full tensor gradiometry seluas sekitar 250.000 km2. Ini adalah bukti kegiatan eksplorasi migas yang masif untuk menemukan cadangan baru," ujar Dwi.

Sementara itu, Deputi Eksplorasi Pengembangan Dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara, menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah bagi pemimpin industri untuk berkolaborasi dan berinovasi.

Benny menegaskan forum ini sebagai upaya yang strategis dan menyeluruh dan menjawab tantangan yang semakin kompleks untuk migas di Indonesia. Forum ini bertujuan meningkatkan transformasi dan membentuk masa depan energi migas di Indonesia.

"Mari bersama-sama kita perkuat wawasan, jalin ide dan kolaborasi yang baru, menjawab masa depan yang lebih optimis," kata Benny.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong merevitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif atau idle. Mendesak jalankan program reaktivasi sumur minyak ini, Menteri Bahlil menegaskan, bakal mencabut izin usaha pengelolaan sumur minyak yang tidak digarap maksimal, tidak terkecuali BUMN.

Dalam paparannya Bahlil menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki sekitar 44.985. Namun yang produktif hanya sekitar 16.433 sementara sisanya 16.990 sudah tidak produktif atau idle. nasional.

"Jangan digenggam dong jangan, kita negara butuh gimana? Kita prioritas ke BUMN, tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN izinnya, izinnya pun dibawa tidur. Negara tidak butuh izin tidur, negara butuh produksi," pungkas Bahlil.

JAKARTA - Industri hulu minyak dan gas bumi dinilai perlu tetap menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, ketahanan energi menjadi landasan penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, industri hulu migas masih memainkan peran sentral dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Sampai akhir 2023, porsi minyak dan gas bumi dalam bauran energi Indonesia masih sebesar 47%, sementara secara global porsi migas dalam konsumsi energi masih sebesar 55,10%.

"Artinya, hingga 2050 minyak dan gas bumi diperkirakan tetap mendominasi bauran energi global karena energi baru terbarukan (EBT) masih menghadapi tantangan teknis dan ekonomi,? ujarnya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Menurut Komaidi, ketahanan energi tidak hanya mendukung sektor energi, tetapi juga sangat terkait dengan ketahanan ekonomi. Mengacu pada target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6-8% mulai tahun 2025 guna mencapai Indonesia Emas 2045, ujardia, konsumsi energi pun dipastikan harus meningkat. ?Dalam upaya tersebut, konsumsi energi diperkirakan meningkat sekitar 1-1,5 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi. Itu menjadikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau sebagai kebutuhan mendesak,"tegasnya.

Dalam kajian ReforMiner Institute, lanjut Komaidi, industri hulu migas juga memiliki keterkaitan yang erat dengan struktur perekonomian Indonesia, berhubungan dengan sekitar 120 sektor ekonomi dari 185 sektor yang ada. Industri ini menyumbang sekitar 85% dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan berkontribusi 81% dalam penyerapan tenaga kerja di seluruh Indonesia. ?Hal ini menunjukkan pentingnya sektor ini dalam mendukung ketahanan energi dan ekonomi nasional,? tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Komaidi, jika industri hulu migas tidak beroperasi, dampak ekonomi yang dirasakan akan sangat besar. ReforMiner memperkirakan potensi kerugian yang bisa terjadi mencakup hilangnya PDB senilai Rp420 triliun, penerimaan negara Rp200 triliun, dan investasi sekitar Rp210 triliun. Selain itu, kebutuhan devisa impor migas diproyeksikan meningkat tajam pada 2050, dengan perkiraan mencapai Rp2.500 triliun hingga Rp3.500 triliun.

Di bagian lain, Komaidi menekankan, kinerja industri hulu migas Indonesia telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata produksi minyak bumi dan gas bumi Indonesia turun sekitar 3,06% dan 1,87% per tahun sejak 2013 hingga 2023. Penurunan ini juga tercermin dalam cadangan minyak dan gas bumi yang menyusut masing-masing sebesar 5,34% dan 7,49% per tahun pada periode yang sama.

Untuk mengatasi penurunan tersebut, lanjut Komaidi, sejumlah langkah telah diambil oleh para pemangku kepentingan, termasuk penemuan cadangan migas baru di Geng North (Kutai) dan South Andaman. Selain itu, beberapa proyek pengembangan di Natuna dan optimalisasi sumur yang sudah beroperasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan kembali produksi migas nasional.

Pemerintah juga telah mendukung industri hulu migas melalui kebijakan yang memperkuat posisinya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejumlah regulasi seperti Perpres No.58/2017, Perpres No.56/2018, dan Perpres No.109/2020 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek hulu migas strategis.

Namun, imbuh Komaidi, permasalahan perizinan masih menjadi kendala utama yang perlu segera diselesaikan. Kompleksitas perizinan, kata dia, yang melibatkan hingga 19 kementerian atau lembaga masih menjadi tantangan signifikan bagi pelaku usaha migas. Karena itu, Komaidi berharap pemerintah baru lebih proaktif dalam menyederhanakan proses perizinan ini agar produksi migas dapat meningkat, sesuai dengan filosofi Production Sharing Contract (PSC) yang menekankan peran negara sebagai pemilik sumber daya.

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerjan ESDM tengah melakukan penyesuaian aturan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) agar lebih fleksibel tengah.

Inisiatif ini pun diharapkan mampu memberikan kemudahan manfaat bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan bisnis migas di Indonesia. Salah satunya dengan diberikan penawaran skema gross split baru yang lebih sederhana dan feasible.

Beleid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024. Inti perbaikan skema bagi hasil gross split adalah memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75-95 persen bagi kontraktor, membuat Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional (MNK) lebih menarik, menyederhanakan parameter, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel (agile) kepada kontraktor.

"Simplifikasi ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split baru saja, tetapi juga pemerintah memberikan fleksibilitas bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor. Silakan kontraktor yang mau pindah ke Cost Recovery dari sebelumnya Gross Split maupun sebaliknya," jelas Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dalam keterangan resminya, Sabtu (5/10/2024).

Implementasi kebijakan tersebut, sambung Ariana, berlaku bagi yang kontrak yang ditandatangani pasca Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2024 tengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Sedangkan untuk kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum Peraturan Menteri tersebut terbit dapat beralih ke kontrak gross split baru dengan beberapa catatan.

Pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana batubara dan shale oil/gas dapat beralih ke skema gross split baru. "Ini seperti proyek MNK Gas Metana Batubara di Tanjung Enim. Itu akan segera beralih ke gross split baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik," jelas Ariana.

Kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan plan of development pertama (POD-I) dari Pemerintah. "Adapun untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke skema gross split baru, namun dapat berubah ke kontrak skema cost recovery," ungkap Ariana.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat lima kontraktor/blok yang menyatakan minat untuk menggunakan skema gross split baru, sesuai Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM tersebut. "Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formilnya nanti ya. Tentu, senyaman kontraktornya saja untuk memilih skema kontrak mana sesuai risk profile kontraktor masing-masing. Yang penting kita perbaiki iklim investasi agar lebih menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya," tegas Ariana.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang ditandatangai sejak 12 Agustus 2026. Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah beberapa kali disesuaikan.

Selain itu, telah ditetapkan juga Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

"Pemerintah akan selalu berusaha memenuhi masukan stakeholders dengan tetap menjaga kepentingan negara," tutup Ariana.

(Dian Kusumo Hapsari)

JAKARTA, investor.id – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Huku Minyak Bumi dan Gas (SKK Migas) menegaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam industri hulu migas. Komitmen pengembangan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan ini akan berujung pada ketahanan dan kedaulatan energi nasional, di suasana peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum SKK Migas untuk merefleksikan perannya dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila.

“SKK Migas menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” demikian bunyi pernyataan resmi SKK Migas yang diterima di Jakarta, Kamis (3/10/2024). Pernyataan tersebut sejalan dengan tema tahun ini, yaitu “Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas”.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengungkapkan, industri hulu migas menjadi salah satu pilar utama ketahanan energi nasional. Perannya penting dalam mendukung kemandirian energi, serta menciptakan manfaat berganda bagi negara.

“Peran strategis industri hulu migas sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab sosial, SKK Migas bersama seluruh pelaku industri hulu migas terus berupaya untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia,” kata Hudi, Kamis.

Kontribusi Signifikan

Adapun industri hulu migas menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Kontribusinya signifikan terhadap penerimaan negara dan pembukaan lapangan kerja.

Pada semester I-2024, industri ini telah menyumbangkan sekitar Rp 114 triliun kepada negara, atau sekitar 30% dari total penerimaan negara. Selain kontribusi langsung terhadap penerimaan negara, industri hulu migas juga menciptakan manfaat berganda bagi sektor-sektor lain, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri pendukung, dan transportasi.

“Diharapkan, manfaat berganda ini dapat mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja, yang menjadi kunci dalam mempersiapkan Indonesia untuk bersaing di tingkat global,” tambahnya.

Menurut data yang disampaikannya, dalam kurun waktu enam tahun terakhir hingga 2023, kontribusi sektor ini terhadap UMKM secara langsung maupun tidak langsung mencapai sekitar Rp 33,2 triliun. Manfaatnya terhadap tenaga kerja juga mencapai sekitar Rp22,9 triliun.

Selain itu, ada lebih dari 150.000 tenaga kerja langsung terlibat dalam industri ini. Sebanyak 99% di antaranya merupakan tenaga kerja lokal.

“Ini menunjukkan komitmen industri hulu migas dalam memberdayakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing,” imbuhnya.

Peningkatan manfaat berganda atau multiplier effect pun terlihat dari penandatanganan 10 Gas Sale Agreement (GSA) di tahun ini dengan total nilai US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun. Di luar itu, ada penandatanganan delapan Procurement Contract dengan nilai US$ 428 juta atau sekitar Rp 6,4 triliun.

Komitmen Hulu Migas

Komitmen industri hulu migas dalam meningkatkan kapasitas nasional terlihat dari pencapaian angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah melampaui target. Hingga Agustus 2024, SKK Migas juga mencatat TKDN hulu migas telah mencapai 59,46%, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 57%.

“Dengan memaksimalkan produksi dalam negeri, industri ini mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor, menyelamatkan devisa, melindungi negara dari fluktuasi harga serta mendukung perusahaan dalam negeri untuk dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” sambung Hudi.

Hal ini, menurutnya, memberikan dampak positif dan memastikan stabilitas pasokan energi untuk mendukung pembangunan nasional.

Hudi menegaskan, SKK Migas berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dan menciptakan manfaat berganda bagi masyarakat Indonesia.

“Digerakkan oleh semangat Pancasila yang berkeadilan sosial, industri hulu migas akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri hulu minyak dan gas (migas) mendapatkan guyuran insentif. Insentif ini diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi hulu migas di Tanah Air dan ke depannya dapat meningkatkan produksi migas nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia.

Regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Permen ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan, pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah.

Salah satu Poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

"Kepastian 75%-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ariana.

Ariana menyampaikan aturan gross split baru ini juga membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (MKN) lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93%-95% di awal. Hal ini dapat segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyambut baik penerbitan Permen baru terkait Gross Split ini sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian nilai bagi hasil dan untuk menarik minat investor.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro mengatakan, ketentuan yang memberikan fleksibilitas dan simplifikasi dalam kepastian bagi hasil serta potensi perubahan bentuk kontrak, akan memberikan ruang yang lebih besar bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menyesuaikan strategi bisnis atau profil risikonya berdasarkan karakteristik wilayah kerja, lapangan dan keekonomian proyek.

"SKK Migas akan mendukung implementasi kebijakan ini untuk memastikan tercapainya target nasional dalam hal produksi migas," kata Hudi saat dihubungi Kontan, Rabu (2/10).

Hudi menerangkan, insentif yang diberikan Pemerintah, termasuk bagi hasil Kontraktor hingga 95%, diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu migas, terutama dalam pengembangan lapangan-lapangan migas yang belum tersentuh dan yang memiliki kondisi teknis menantang.

Jika insentif ini dimanfaatkan dengan baik oleh KKKS, kata Hudi, maka akan ada potensi peningkatan produksi migas dalam jangka menengah hingga panjang, namun perlu diingat bahwa produksi migas juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi program eksplorasi dan pengembangan serta kondisi lapangan yang ada.

Hingga September 2024, Hudi menyampaikan realisasi produksi migas nasional masih terus dipantau untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN.

Sementara itu, investasi di sektor hulu migas juga menunjukkan tren positif dengan adanya peningkatan aktivitas eksplorasi dan pengembangan, namun tantangan seperti keekonomian lapangan, masih mempengaruhi secara cukup signifikan.

"SKK Migas terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan realisasi investasi dan meningkatkan produksi," kata Hudi.

SKK Migas mencatat produksi gas nasional berhasil mencapai rekor produksi baru sebesar 7.399 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) yang dicapai pada tanggal 4 September 2024. Untuk produksi minyak nasional, SKK Migas mencatat produksi minyak pada semester I-2024 mencapai 578.272 bopd atau 91% dari target APBN tahun 2024.

Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik adanya Permen untuk gross split contract yang lebih baik sehingga industri migas dapat membuat keekonomian untuk pengembangan lapangan-lapangan baru akan menjadi lebih baik.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong menyatakan pihaknya berharap berharap agar usaha lain dari pemerintah yang sedang dikerjakan saat ini yaitu untuk merevisi aturan perpajakan untuk jenis contract PSC Cost Recovery dan PSC Gross Split menjadi lebih baik bagi investor, dapat diselesaikan secepatnya.

Untuk diketahui, dalam Permen terbaru ini, parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Poin ke empat adalah, ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," ujar Ariana.

Adapun poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrastruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Poin yang kedua adalah parameter sesuai data lapangan. Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, Harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, kata Ariana, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75% s.d 95%, Berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.

Lalu terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Terakhir, mengenai tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas. Aturan ini memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya. Dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

JAKARTA - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) secara resmi memulai proyek pengembangan Lapangan OO-OX di lepas pantai utara Jawa Barat (Jabar). Kegiatan itu ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) dan sosialisasi yang berlangsung di Kabupaten Indramayu, Jabar, Kamis (19/9).

"PHE ONWJ berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi ketahanan energi negeri dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami berharap proyek pengembangan OO-OX ini dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi kami," ujar General Manager PHE ONWJ Muzwir Wiratama dalam keterangannya, Sabtu (21/9/2024).

Baca Juga: PHE ONWJ Siap Kembangkan Lapangan OO-OX, Target Produksi di 2026

Pengembangan Lapangan OO-OX merupakan proyek optimalisasi lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang berlokasi di lepas pantai utara Jabar. Sejumlah aktivitas operasi akan dimulai di 2024 ini, mencakup pemasangan satu anjungan tak berpenghuni baru, yakni OOA Platform dan dilanjutkan dengan instalasi pipa dari OOA Platform ke fasilitas pemrosesan darat di Balongan, Indramayu.

Proyek tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan produksi sebesar 2.996 barel minyak per hari (BOPD) dan gas sebesar 21,26 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Lebih lanjut, Wira juga menyampaikan pentingnya kolaborasi baik yang terjalin antara perusahaan dengan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar guna memastikan kelancaran dan keberlanjutan proyek pengembangan tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sehingga PHE ONWJ dapat merealisasikan aktivitas pengembangan Lapangan OO-OX ini," ucapnya.

Pihaknya percaya bahwa proyek tersebut akan memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya bagi perusahaan yang berdampak pada kontribusi migas, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi lokal. "Kami berkomitmen untuk menjalankan operasi ini dengan standar keselamatan dan lingkungan yang tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan," ujar Wira.

Baca Juga: Gelar Upacara HUT RI di Laut Jawa, PHE ONWJ Lepas FSO Tertua di Dunia

Seperti diketahui, PHE ONWJ pada 2023 menduduki posisi keempat produsen minyak bumi terbesar nasional. Tercatat kinerja perusahaan per semester I-2024, yakni 37,42 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD).

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berperan sebagai subholding upstream di lingkungan Pertamina. Peran subholding upstream yang dijalankan oleh PHE ialah sebagai pengelola lapangan hulu migas yang dioperasikan Pertamina baik di dalam maupun luar negeri.

Regional Jawa diberikan kewenangan oleh PHE untuk mengoordinasikan lapangan hulu minyak dan gas bumi di wilayah Jawa bagian barat yang meliputi PHE ONWJ, PHE OSES, dan Pertamina EP wilayah Jawa Barat. Area kerja regional Jawa mencakup Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung, dan Jawa Barat.

JAKARTA - Pertamina International Shipping (PIS) tercatat telah menambah enam armada tanker baru sepanjang semester I-2024. Termasuk dengan tanker-tanker pengangkut gas raksasa, sebagai wujud perusahaan dalam mempercepat transisi energi. Tak hanya dari aspek armada, PIS terus aktif mempersiapkan infrastruktur pendukung bisnis dan operasional yang berkelanjutan mulai dari green terminal hingga pengembangan bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS/CCUS).

Sementara itu, PTK anak usaha PIS yang bergerak di bidang marine services di sektor energi memainkan peran vital dalam mendukung ekosistem hulu migas di Indonesia. Layanan yang diberikan seperti shipping, marine services, dan logistics untuk memperkuat rantai pasokan energi Indonesia. PTK berfokus pada penyediaan solusi logistik yang efisien dan inovatif, berperan penting dalam mendukung operasi hulu minyak dan gas bumi.

Baca Juga: PIS Jadi Ujung Tombak Kemajuan Maritim Indonesia

Atas komitmennya tersebut, PIS sebagai Suholding Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina (Persero) meraih empat penghargaan. Deretan penghargaan tersebut diberikan kepada PIS dan anak usahanya, Pertamina Trans Kontinental (PTK) terkait kualitas branding, pelayanan, dan operasional yang berkelanjutan.

Corporate Secretary PIS Muh. Aryomekka Firdaus menyatakan apresiasi tersebut sebagai bukti dari upaya bersama PIS dan PTK sebagai bagian dari SH IML yang terus bertransformasi sebagai industri marine dan logistic ternama di dunia.

"Penghargaan untuk PIS dan PTK ini merupakan cerminan transformasi di tubuh SH IML dalam aspek bisnis dan operasional yang semakin modern dan berkelanjutan. Kami akan menjadikan apresiasi ini sebagai motivasi tambahan untuk terus menjelma sebagai perusahaan yang modern dan berkelanjutan," kata Aryomekka dalam keterangan resmi, Sabtu (21/9/2024).

Baca Juga: PIS Targetkan Kontribusi Bisnis Hijau Jadi 34% di 2034

Penghargaan yang diterima oleh PIS, yaitu B2B Branding Campaign of The Year atas kampanye branding perusahaan, yang berhasil membangun afeksi, relevansi, dan kepercayaan publik. Sedangkan, penghargaan yang diterima oleh PTK. Pertama, Innovative Bunker Service of the Year atas program One Stop Solution Bunker Service Provider, yang menawarkan layanan bunkering terpadu, menghadirkan efisiensi dan kualitas tinggi bagi pelanggan.

Kedua, Marine Logistic Services of the Year atas Program Next Level SBNP Service Provider, yang menghadirkan layanan marine logistics unggul dengan fokus pada kecepatan, keamanan, dan efektivitas biaya. Ketiga, Green Corporate Initiative of the Year melalui program Go Green Vessel, yang mencerminkan komitmen PTK terhadap keberlanjutan, dengan mengoperasikan armada kapal ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon.