Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap kabar terbaru soal 300 lebih pengusaha sawit yang mengemplang pajak. Hashim menyebut tindakan mereka membuat pendapatan negara bocor hingga Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Pihak Kejaksaan Agung siap melakukan tindakan terhadap pengusaha nakal tersebut. Pada tahap pertama, jumlah yang bisa ditarik mencapai Rp 189 triliun.

"Nah ini sudah dikasih laporan ke Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa nambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun negara itu masuk ke kas negara," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menambahkan, pengusaha tersebut terpantau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki rekening di Indonesia.

"Jaksa agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin ya, ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP. 25 tidak punya NPWP. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Oktober 2024 sudah 99% atau 75 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya sisa 1% lagi yang belum padan.

DJP mengimbau kepada wajib pajak yang belum agar segera melakukan pemadanan NIK-NPWP. Pasalnya waktu tersisa dua bulan lagi sampai akhir 2024.

"Sudahkah #KawanPajak melakukan pemadanan data? Jika belum, lakukan melaluipajak.go.iddan pastikan data NIK-NPWP sudah sesuai!" tulis unggahan DJP di Instagram resminya, dikutip Senin (14/11/2024).

DJP menekankan bahwa pemadanan NIK sebagai NPWP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan satu data Indonesia. Melalui pemadanan NIK sebagai NPWP, administrasi perpajakan menjadi lebih mudah bagi seluruh wajib pajak.

Wajib pajak dapat mengecek pemadanan NIK sebagai NPWP di DJP Online. Apabila belum padan, wajib pajak dapat melakukan pemadanan melalui DJP Online dengan melengkapi data profil yakni data NIK/NPWP 16 digit, alamat email dan nomor ponsel, klasifikasi lapangan usaha (KLU), serta data anggota keluarga sesuai kondisi saat ini.

Setelahnya, wajib pajak dapat mengklik pada tombol 'Ubah Profil' untuk mengubah data profil. Jika mengalami masalah, silakan hubungi Kring Pajak atau KPP terdekat melalui email atau saluran lain.

Daftar Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)
22. Service API E-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi/API);
23. PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id);
24. E-Faktur Web dan Dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id);
25. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id);
26. Portal Registrasi dan Monitoring E-Faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-
portal/login);
27. Service PJAP Faktur (API); dan
28. e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id)
29. VAT Refund Modal Khusus
30. e-Form OP dan e-Form Badan
31. SPT Masa PPS Final
32. Pelaporan Investasi Dealer Utama
33. Service PJAP Laporan PMSE (API)
34. e-Filing PJAP (API)
35. Web Billing Internet
36. Penyusutan dan Amortisasi
37. Pelaporan SPT Bea Meterai

[Gambas:Instagram]

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Hal itu berdampak pada penurunan kepercayaan wajib pajak sehingga berpotensi menurunkan penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, mengatakan ketika data Wajib Pajak bocor ke publik karena pembobolan hacker, kepercayaan Wajib Pajak pasti akan terdampak signifikan.

Hal itu karena ada dugaan kelalaian pejabat pemerintah yang tidak mampu menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dimana kerahasiaan data Wajib Pajak itu dilindungi UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Terlebih lagi, sanksi pidana dapat dijatuhkan untuk pejabat yang lalai menjaga kerahasiaan data wajib Pajak," jelas Prianto kepada Kontan, Jumat (20/9).

Secara khusus, Pasal 41 UU KUP telah menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain. Tujuannya adalah agar Wajib Pajak tidak ragu-ragu di dalam memberikan data dan keterangan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan.

Dari ketentuan tersebut memungkinkan sanksi pidana diberikan bagi pejabat yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Penyebabnya bisa berupa kealpaan yang berarti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga data wajib pajak bocor dan tidak rahasia lagi.

Prianto menjelaskan salah satu tantangan bagi Indonesia pada saat ini adalah kepercayaan publik. Menurutnya tata kelola pemerintah yang baik itu bermuara pada public trust dari masyarakat kepada pemerintah. Untuk konteks perpajakan, public trust dari Wajib Pajak menjadi esensial agar tercipta voluntary compliance (kepatuhan sukarela), atau bahkan cooperative compliance (kepatuhan koperatif).

Prianto melihat adanya kebocoran data wajib pajak ini dapat membuat pemungutan pajak ke depannya akan menurun atau semakin menantang. Alasannya adalah karena distrust atau ketidakpercayaan ajib pajak pada otoritas pajak. Wajib pajak dapat beranggapan bahwa pejabat pajak patut diduga lalai sehingga hacker dapat membocorkan data wajib pajak yang seharusnya rahasia dan dilindungi oleh UU KUP.

"Kasus serupa tidak pernah terjadi sebelumnya, untuk saat ini kerugian negara berkaitan dengan kepercayaan yang menurun dan sebagai konsekuensinya, potensi penurunan penerimaan dapat terjadi, memang saat ini belum bisa dihitung potensi kerugian karena DJP masih mendeteksi kasus tersebut," ujarnya.

Menurut Prianto, pemerintah harus segera menuntaskan investigasi kebocoran data wajib pajak tersebut secepat mungkin, sebelum peluncuran CTAS (Core tax administration system). Tujuannya adalah agar ada perbaikan segera untuk cyber security yang ada di CTAS yang akan segera diberlakukan di akhir Desember 2024.

Sebagai informasi, ada dugaan sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bocor dan diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Terdapat sejumlah data yang bocor dari sejumlah tokoh penting.

Mulai dari Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Laporan kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun X, Teguh Aprianto dengan akun @secgron. Teguh sendiri bukan merupakan orang sembarangan. Pasalnya, dirinya merupakan konsultan keamanan siber yang berbasis di Jakarta.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no Hp, email, dll," tulis Teguh dalam akun X pribadinya, dikutip Rabu (18/9).

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menambah sembilan layanan perpajakan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).

Terhitung sejak Sabtu, 3 Agustus 2024 terdapat tambahan sembilan layanan sebagai berikut:

1. VAT Refund Modal Khusus

2. e-Form OP dan e-Form Badan

3. SPT Masa PPS Final

4. Pelaporan Investasi Dealer Utama

5. Service PJAP Laporan PMSE (API)

6. e-Filing PJAP (API)

7. Web Billing Internet

8. Penyusutan dan Amortisasi

9. Pelaporan SPT Bea Meterai

"Daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, atau NPWP 15 Digit akan terus bertambah melalui penerbitan pengumuman secara berkala," tulis pengumuman Ditjen Pajak di halaman resminya, dikutip Minggu (4/8).

Kini total, terdapat 37 layanan perpajakan yang dapat diakses berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).

Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menerangkan, pihaknya kini tengah mengusahakan untuk seluruh layanan pajak bisa diakses menggunakan NPWP baru pada Agustus mendatang.

"Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit, atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," kata Suryo di kawasan GBK, Minggu (14/7).