Jakarta: Jaksa Agung RI Sianitar Burhanuddin meresmikan gedung baru Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jumat, 8 November 2024. Burhanuddin berpesan soal pendidikan, terkait sarana dan prasarana.

"Fasilitas yang memadai dan modern tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tetapi juga mendukung kegiatan akademik yang lebih efektif," kata Burhanuddin di lokasi, Jumat, 8 November 2024.

Burhanuddin mengatakan peresmian kampus STIH Adhyaksa menandai kemajuan yang signifikan. Serta, simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

Terlebih, pada hakikatnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Peresmian gedung juga dihadiri Direktur Utama PT Pertamina dan jajaran Jaksa Agung Muda berbagai bidang.
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga mengajak seluruh civitas akademika untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia.
ST Burhanudin berharap fasilitas itu dapat memberikan yang terbaik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing unggul.

Dirut Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan tempat kampus baru ini akan menjadi Kawah Candradimuka untuk dapat menggembleng insan yang berkualitas dan berkarakter.

“Semoga tempat ini akan menjadi menumbuhkan SDM yang berkualitas dan berkarakter Merah Putih yang nantinya akan menjadi harapan bangsa ke depan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, Narendra Jatna mengatakan, semangat hukum di Indonesia sudah ada sejak era para pemimpin besar bangsa ini yang berjuang demi terciptanya tatanan masyarakat yang berlandaskan keadilan. Perkembangan hukum Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan betapa pentingnya peran generasi muda dalam meneruskan dan mengawal cita-cita hukum negara.

Ketua STIH Adhyaksa, Hasbullah mengucapkan terima kasihnya kepada pihak pihak yang turut membangun gedung STIH. Dengan adanya fasilitas baru ini, dirinya bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Sejak berdiri tahun 2022, STIH adhyaksa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perguruan Tinggi yang berada ditengah masyarakat serta diterima sebagai entitas perguran tinggi yang bereputasi di kalangan dunia pendidikan nasional maupun internasional,” terangnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan korupsi berupa suap atau gratifikasi terkait penanganan perkara terpidana Ronald Tannur.

“Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Harli mengatakan, keempat saksi yang diperiksa adalah SW selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, SNKyang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau petugas keamanan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kemudian, KW dan SG, anggota tim kuasa hukum Ronald Tannur dari Lisa Associates & Legal Consultant.

“Pemeriksaan ini bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara atas nama tersangka Erintuah Damanik (ED), Heru Hanindyo (HH), Mangapul (M), Lisa Rahmat (LR), dan Meirizka Widjaja (MW) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata Harli.

Dalam kasus ini, kejagung sudah menetapkan 6 orang tersangka atas kasus dugaan suap vonis Ronald Tannur, antara lain, 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Ketiganya diduga mendapatkan fee dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat untuk menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

Kemudian, Kejagung juga menetapkan mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar karena melakukan permufakatan jahat dengan Lisa untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan pekara Ronald Tannur pada tingkat kasasi.

Kejagung juga menetapkan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja sebagai tersangka karena telah memberikan fee kepada Lisa untuk ‘mengamankan’ vonis anaknya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa empat orang saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan untuk periode 2017-2023, Kamis (7/11/2024).

“Pemeriksaan ini bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar

Keempat saksi yang diperiksa antara lain SW, Kepala Biro Perencanaan pada Kementerian Perhubungan. Kemudian SS, Kasubdit Kelaikan Sarana Wilayah I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Medan.

Lalu, AH, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan MC, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Perencanaan DED untuk Jembatan, Depo, serta Persinyalan Telekomunikasi.

"Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan terhadap dugaan korupsi proyek tersebut, yang turut menyeret tersangka Prasetyo Boeditjahjono,” kata Harli.

Kejagung telah menangkap dan menatap Prasetyo sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Sumatera Utara, Minggu (3/11/2024).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar menjelaskan bahwa kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,1 triliun.

Peran Prasetyo terungkap setelah penyidik mengembangkan kasus tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa lain.

“Dalam perkara korupsi terkait rel kereta api ini, saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya hari ini sudah ditetapkan satu lagi tersangka,” ujar Qohar saat konferensi pers, Minggu (3/11/2024).

SURABAYA, iNews.id - Edward Tannur, ayah dari terpidana Gregorius Ronald Tannur, bersama saudara laki-lakinya Ronald, menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), Selasa (5/11/2024) siang. Dia diperiksa sebagai saksi.

Keduanya diperiksa selama tujuh jam seputar kronologi perkara suap atas vonis bebas Ronald Tannur. Edward Tannur maupun saudara laki-laki Ronald masih berstatus sebagai saksi dan diizinkan pulang oleh penyidik.

"Hari ini pemeriksaan berjalan dengan lancar, tadi pemeriksaan Edward Tannur selama tujuh jam sebagai saksi dan kita tetap kooperatif mengedepankan asas hukum," ujar Filmon Lay, kuasa hukum Edward Tannur usai pemeriksaan.

Edward Tannur, mantan anggota DPR itu bersama anak laki-lakinya hadir di Kejati Jatim untuk memenuhi panggilan penyidik. Mereka hadir didampingi oleh kuasa hukum dan langsung menuju lantai lima gedung pidana khusus Kejati Jatim tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media.

Filmon Lay, mengatakan, pemeriksaan dilakukan selama tujuh jam. Dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan kliennya. 

"Saya menyampaikan Pak Edward Tannur saat ini bisa pulang. Kalau untuk pemeriksaan bukan ranahnya kami tapi itu ranahnya penyidik. Kami hanya membela hak-hak lien kami saja," katanya.

Dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur perkara penganiayaan kekasihnya hingga tewas, Kejagung telah menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kuasa hukum Ronald Tannur serta mantan pejabat Mahkamah Agung (MA). 

Terakhir, ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja ditetapkan sebagai tersangka atas peran aktifnya sebagai pemberi suap.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR), Handika Honggowongso, memberikan tanggapan terkait pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kliennya mengaku menerima uang hampir Rp 1 triliun dari pengurusan perkara di MA.

Handika mengungkapkan, pihaknya menghormati pernyataan yang disampaikan oleh Kejagung.

Namun, ia menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai hal tersebut karena dianggap sebagai materi penyidikan.

"Kami hormati pernyataan Kejagung tersebut, tapi tidak elok kami menanggapi dan mengumbar pernyataan soal materi penyidikan pihak penyidik," kata Handika kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Handika menegaskan, akan ada waktu untuk menguji hasil penyidikan Kejagung terkait informasi tersebut.

"Akan ada tempat dan waktunya untuk menguji benar tidaknya hasil pemeriksaan penyidik Kejagung," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan, tersangka ZR mengakui bahwa uang dan emas yang disita dalam penyidikan, merupakan hasil dari pengurusan perkara.

"Itu pengakuannya yang menyatakan bahwa uang dan emas itu merupakan hasil dari pengurusan perkara," kata Harli.

Sebagai informasi, saat ini Kejagung tengah melakukan pemeriksaan secara maraton terkait kasus gratifikasi atau suap yang melibatkan terdakwa Ronald Tannur.

Ronald Tannur sebelumnya divonis bebas di tingkat pertama setelah melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti.

ZR diduga memainkan peran penting dalam putusan vonis bebas Ronald Tannur dengan mengenalkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR), kepada pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Tujuan dari pengenalan tersebut adalah untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur.

Dalam kasus ini, tiga orang hakim PN Surabaya yang memvonis Ronald Tannur dan LR juga menjadi tersangka dalam perkara ini.

Adapun ZR juga diketahui telah mengurus banyak perkara di tingkat kasasi MA sejak 2012.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menuntut eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Nur merupakan satu dari sejumlah terdakwa dugaan korupsi proyek jalur kereta api Besitang-Langsa yang didakwa merugikan negara Rp 1,1 triliun.

“(Menuntut) menjatuhkan pidana pada terdakwa Nur Setiawan Sidik dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa saat membacakan amar tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut Nur membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar, dikurangi aset barang bukti yang telah disita penyidik.

Uang itu harus dibayarkan paling lama satu bulan setelah terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka harta bendanya akan disita dan dirampas untuk negara untuk menutupi kekurangan uang pengganti.

Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta, maka hukuman uang pengganti itu akan diganti hukuman 4 tahun pidana badan.

Selain Nur, jaksa juga menuntut sejumlah terdakwa lain bersalah.

Mereka adalah Team Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna, Arista Gunawan dituntut dengan 8 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Arista juga dituntut membayar uang pengganti Rp 12.336.333.484 atau Rp 12,3 miliar subsider 4 tahun kurungan.

Kemudian, jaksa juga menuntut beneficial owner atau pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana, Freddy Gondowardojo dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Freddy juga dituntut membayar uang pengganti Rp 64.297.134.494 atau Rp 64,2 miliar, dikurangi aset yang disita sebagai barang bukti.

Jika dalam waktu yang ditentukan uang pengganti itu tidak dibayar, masa hukuman badan Freddy ditambah 3,5 tahun.

Sementara itu, eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Amanna Gappa dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Gappa juga dituntut membayar uang pengganti Rp dan uang pengganti Rp 12.336.333.484 (Rp 12,3 miliar), dikurangi aset yang disita sebagai barang bukti. Jika dalam waktu yang ditentukan uang pengganti itu tidak diganti hukuman 4 tahun penjara.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan dalam kasus yang menjerat Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ( Tom Lembong ). Sahroni meminta Korps Adhyaksa memberikan pencerahan kepada publik terkait kasus tersebut.

"Saya berharap ini menjadi terang benderang dan terlihat di publik bahwa tidak ada indikasi terkait intervensi dan kasihan nanti pemerintah dianggapnya wah ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu," kata Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sahroni mengaku kasihan dengan pemerintah bila muncul tuduhan dari publik terhadap kasus Tom Lembong. Untuk itu, ia mengajak publik untuk menunggu proses selanjutnya. "Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya," katanya.



Bendahara Umum Partai Nasdem ini meminta Kejagung transparan dalam menegakan hukum di kasus Tom Lembong. Ia meminta Kejagung tak menimbulkan persepsi miring masyarakat terhadap citra pemerintah.

"Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegakan hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi enggak ada misalnya. Misalnya kan gitu," kata Sahroni.

"Nah kita berharap ini menjadi penjernihan di ruang publik, dan publik tidak bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Kan nanti kalau dituduh-tuduh nanti disangkanya pihak yang menang misalnya mengintervensi ini, gimana caranya untuk supaya orang diperkarain. Mungkin saja salah saya berpikirnya, tapi kan mudah-mudahan ini objektif," tandas Sahroni.

Diketahui, Tom dijebloskan ke penjara oleh Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016. Pada Pilpres 2024, Tom Lembong bagian dari tim sukses (timses) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dia menjabat Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Tim Amin).

JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) masih terus mendalami perkara suap vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Hari ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur dan mantan pejabat MA Zarof Ricar.

"Hari ini pemeriksaan lanjutan 3 oknum hakim dan ZR," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/11/2024).

Adapun ketiga hakim itu, yakni Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul. Kendati demikian, Harli belum merinci materi pemeriksaan yang dicecar kepada mereka.



Sebagai informasi, perkembangan terbaru, dalam perkara ini Kejagung menetapkan Meirizka Widjaja, ibu Ronald Tannur sebagai tersangka kasus suap vonis bebas George Ronald Tannur terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Diberitakan sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dibawa ke Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan sekaligus dipindahkan penahanannya.

Ketiga hakim tersebut yakni Erintuan Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo dibawa dari Surabaya ke Jakarta. Ketiga hakim itu akan diperiksa sekaligus dipindahkan penahananya.

"Iya (dibawa ke Jakarta). Rencananya diperiksa sekalian pimindahan tempat penahanannya," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan belum menetapkan ayah Ronald Tannur, Edward Tannur, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara penganiayaan yang menjerat anaknya meski ia disebut mengetahui rencana penyuapan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, Edward belum ditetapkan sebagai tersangka karena Kejagung belum menemukan mens rea dan actus reus Edward dalam kasus tersebut.

"(Menetapkan seseorang sebagai tersangka), harus dilihat dari mens rea dan actus reus-nya," kata Harli kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Mens rea adalah niat jahat seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana, sedangkan actus reus adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana.

Adapun Edward dan Christopher Raymond Tannur, adik Ronald, telah diperiksa penyidik pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

Harli menyebutkan, mereka diperiksa untuk menggali bukti-bukti terkait dugaan suap yang menjerat ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

"Nah, semua ini tentu dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang perkara ini," kata Harli.

Namun, ia tidak membeberkan secara detil mengenai materi pemeriksaan terhadap Edward dan Christopher.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan bahwa Edwar mengetahui rencana Meirizka dan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk menyuap hakim.

"Suaminya berdasarkan keterangan MW (Meirizka), dia mengetahui kalau istrinya berhubungan dan minta tolong ke LR (Lisa), tapi soal (jumlah) uang suaminya tidak tau. Karena suaminya itu pengusaha dan jarang ada di Surabaya," kata Abdul Qohar.

Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Marpaung selaku hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald Tannur.

Kemudian, eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar yang diduga menjadi makelar kasus; kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat; serta Meirizka Widjaja.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa ayah dan adik Ronnald Tannur, Edward Tannur dan Christopher Raymond Tannur, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara penganiayaan yang menjerat Ronald Tannur, Selasa (5/11/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, Edward dan Christopher diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan kasus suap yang melibatkan ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja itu.

"Nah, semua ini tentu dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang perkara ini," kata Harli kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Harli tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi pemeriksaan terhadap Edward dan Christopher.

Ia hanya menjelaskan bahwa penyidik berfokus pada peran tersangka dalam kasus ini dan sejauh mana para saksi mengetahui atau mengalami kejadian yang relevan dengan peran para tersangka.

"Kita tahu bahwa tersangkanya sudah ada, tentu akan dikaitkan dengan bagaimana peran dari para tersangka ini, sejauh mana para saksi tentu memahami, mengetahui, melihat dan merasakan apa yang bisa disampaikan oleh para saksi terkait dengan perannya para tersangka," kata Harli.

Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perkara Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Marpaung selaku hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald Tannur.

Kemudian, eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar yang diduga menjadi makelar kasus; kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat; serta Meirizka Widjaja.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya.

Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

"Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).

Ari menjelaskan, temuan BPK terkait kebijakan importasi gula hanya menyatakan agar pihak-pihak terkait memperbaiki keputusan yang dinilai keliru serta menegur Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor.

"Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara, kerugian negara dari mana?" tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan untuk menjerat Tom Lembong merupakan delik materiil.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan potential loss.

"Sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?" tanya Ari.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini berkaitan dengan kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Mendag pada periode 2015-2016, di mana ia memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengacara Tom Lembong Pertanyakan Temuan BPK soal Kerugian Negara dalam Impor Gula", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14153941/pengacara-tom-lembong-pertanyakan-temuan-bpk-soal-kerugian-negara-dalam.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal periksa tiga oknum hakim PN Surabaya sekaligus tersangka dalam perkara kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

Perlu diketahui, tiga oknum hakim PN Surabaya itu yakni Erintuah Damanik (EH), Heru Hanindyo (HH) dan Mangapul (M).

"Rencananya begitu [diperiksa], mereka [tiga hakim] sedang dalam perjalanannya," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Harli menambahkan, ketiga hakim yang telah diterbangkan dari PN Surabaya ini juga bakal dipindahkan penahanannya di Jakarta.

Meski demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait tempat penahanan dari ketiga tersangka di kasus Ronald Tannur ini.

"Sekalian pemindahan penahanannya ya," tambahnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan satu tersangka lainnya yakni eks Petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Namun, Harli menyatakan bahwa pemeriksaan ini bukan merupakan agenda konfrontasi dengan tiga hakim PN Surabaya yang akan segera tiba di Jakarta.

"Kalau Zarof Ricar pemeriksaan lanjutan ya," pungkasnya.