Bisnis.com, JAKARTA — Menkopolhukam Hadi Tjahjanto buka suara ihwal dugaan kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memvalidasi data yang dibocorkan seperti nomor handphone, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Analisa sementara yang sudah didapatkan BSSN adalah sebagain data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

Dia menduga data-data tersebut diperoleh dari Kota/Kabupaten, sehingga sebagian data yang dibocorkan tidak sesuai dengan pemiliknya, baik itu NIK maupun NPWP.

Kemudian, sejauh ini yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dugaan kebocoran data itu, tim Computer Security Incident Response Team (CISRT) dari Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti secara internal dengan melibatkan tim BSSN.

Lebih jauh, dia menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran data ini. Akan dilaksanakan rapat tingkat menteri dengan Dirjen Pajak dalam waktu dekat.

“Kami dari Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini. Dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSNN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait kebocoran ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mencecar pemerintah, khususnya Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, terkait kebocoran data masyarakat yang terus berulang terjadi. Apalagi, kebocoran data NPWP yang terjadi pada Presiden Jokowi, Wapres terpilih Gibran Rakabuming, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal tersebut dilakukannya dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo, Menkopolhukam, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) di Gedung DPR, Senin (23/9/2024).

Lebih spesifik, kebocoran data yang disoroti Nurul adalah soal kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

“Ini kejadiannya berulang. sekarang dengan jumlah [data bocor] yang lebih sedikit 6 juta, tapi disitu ada mencakup nomor handphone, email, dan NIK. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena pencurian data ini,” kata Nurul.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mempertanyakan kepada Menkopolhukam sebenarnya di mana letak masalahnya karena kebocoran data sudah berulang kali terjadi.

“Ini kan menurut saya kita sudah berulang kali, masalahnya sebetulnya di mana sih? Kita ini gemes begitu ya,” tuturnya.

Dia turut menyampaikan sesuai dengan identifikasinya, masalah utamanya ada di sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Menurutnya, sudah seharusnya tenaga-tenaga profesionalah yang direkrut agar kebocoran data ini tak terjadi lagi.

“Tolong dong jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif, supaya kita tidak jadi bangsa yang bisa dianggap gampang.Kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, supaya 2045 Indonesia Emas, Indonesia Maju bisa teralisasi,” pinta Nurul.

Pada tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari turur menegaskan bahwa masyarakat butuh respons yang cepat dan tepat perihal kebocoran data.

“Masyarakat butuh respons yang cepat, respons yang tepat. Gak perlu saling menyalahkan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.