Bisnis.com, JAKARTA — Menkopolhukam Hadi Tjahjanto buka suara ihwal dugaan kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memvalidasi data yang dibocorkan seperti nomor handphone, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Analisa sementara yang sudah didapatkan BSSN adalah sebagain data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

Dia menduga data-data tersebut diperoleh dari Kota/Kabupaten, sehingga sebagian data yang dibocorkan tidak sesuai dengan pemiliknya, baik itu NIK maupun NPWP.

Kemudian, sejauh ini yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dugaan kebocoran data itu, tim Computer Security Incident Response Team (CISRT) dari Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti secara internal dengan melibatkan tim BSSN.

Lebih jauh, dia menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran data ini. Akan dilaksanakan rapat tingkat menteri dengan Dirjen Pajak dalam waktu dekat.

“Kami dari Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini. Dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSNN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait kebocoran ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mencecar pemerintah, khususnya Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, terkait kebocoran data masyarakat yang terus berulang terjadi. Apalagi, kebocoran data NPWP yang terjadi pada Presiden Jokowi, Wapres terpilih Gibran Rakabuming, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal tersebut dilakukannya dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo, Menkopolhukam, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) di Gedung DPR, Senin (23/9/2024).

Lebih spesifik, kebocoran data yang disoroti Nurul adalah soal kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

“Ini kejadiannya berulang. sekarang dengan jumlah [data bocor] yang lebih sedikit 6 juta, tapi disitu ada mencakup nomor handphone, email, dan NIK. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena pencurian data ini,” kata Nurul.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mempertanyakan kepada Menkopolhukam sebenarnya di mana letak masalahnya karena kebocoran data sudah berulang kali terjadi.

“Ini kan menurut saya kita sudah berulang kali, masalahnya sebetulnya di mana sih? Kita ini gemes begitu ya,” tuturnya.

Dia turut menyampaikan sesuai dengan identifikasinya, masalah utamanya ada di sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Menurutnya, sudah seharusnya tenaga-tenaga profesionalah yang direkrut agar kebocoran data ini tak terjadi lagi.

“Tolong dong jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif, supaya kita tidak jadi bangsa yang bisa dianggap gampang.Kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, supaya 2045 Indonesia Emas, Indonesia Maju bisa teralisasi,” pinta Nurul.

Pada tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari turur menegaskan bahwa masyarakat butuh respons yang cepat dan tepat perihal kebocoran data.

“Masyarakat butuh respons yang cepat, respons yang tepat. Gak perlu saling menyalahkan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bisnis.com, JAKARTA — Tersiar informasi bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah pejabat dinonaktifkan oleh DJP setelah adanya dugaan kebocoran data pajak berisi informasi pribadi.

Berbagai data pribadi mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak tercantum di sana.

Di sana terdapat data-data yang diduga terkait identitas Presiden Joko Widodo dan kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta sejumlah pejabat teras seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, juga Menkopolhukam Hadi Thahjanto.

Peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka mengklaim telah mengakses data NPWP warga Indonesia dari sistem informasi milik DJP. Bjorka bahkan memperjualbelikan data-data tersebut di forum kriminal daring, Breach Forums.

Untuk meyakinkan calon pembeli, Bjorka memberikan 10.000 sampel data-data para Wajib Pajak yang salah satunya diduga milik Jokowi dan Sri Mulyani.

Bisnis memperoleh sampel data tersebut yang berukuran 3,21 megabyte (mb). Benar saja, lima nama teratas yang muncul di sana adalah Jokowi, Gibran, Kaesang, Budi Arie, dan Sri Mulyani.

Pada Jumat (20/9/2024), Bisnis coba mengecek NPWP yang diduga milik Jokowi, Sri Mulyani, hingga Budi Arie melalui situs klikpajak.id. Sebagai informasi, Klik Pajak merupakan mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu yang dapat memvalidasi NPWP secara resmi langsung dari server Ditjen Pajak.

Saat Bisnis memeriksa nomor yang diduga sebagai NPWP Jokowi, hasilnya ternyata sudah tidak aktif.

"NPWP Anda sudah tidak aktif atau telah dinonaktifkan oleh DJP, untuk mengaktifkan lagi silahkan kunjungi KPP terdekat," tertulis dalam hasil pemeriksaan tersebut, Jumat (20/9/2024).

Bisnis juga memeriksa NPWP yang diduga milik Sri Mulyani dan Budi Arie di laman Klik Pajak. Hasilnya sama, NPWP dinyatakan sudah tidak aktif atau dinonaktifkan oleh Ditjen Pajak.

Perbesar

Lain halnya, ketika Bisnis memeriksa NPWP yang diduga milik Gibran dan Kaesang, hasilnya ternyata status NPWP dinyatakan aktif.

Bisnis kemudian mencoba memeriksa NPWP lain yang diduga milik Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani serta Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Hasilnya, kedua NPWP itu dinyatakan sudah tidak aktif atau dinonaktifkan oleh Ditjen Pajak.

Namun demikian, NPWP yang diduga milik Farchan Noor Rachman dinyatakan masih aktif. Farchan dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak alias Taxmin.

Perbesar

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun media sosial X @FalconFeedsio, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari akun X @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Respons Ditjen Pajak soal Nonaktifnya NPWP Diduga Milik Jokowi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan bahwa Klik Pajak yang menjadi tempat verifikasi NPWP merupakan aplikasi yang dikelola oleh pihak lain.

Menurutnya, Ditjen Pajak tidak bisa memastikan langsung hasil verifikasi NPWP tersebut, meskipun di situs itu tercantum bahwa Klik Pajak merupakan mitra resmi DJP.

"Klik Pajak merupakan aplikasi yang dikelola oleh pihak lain sehingga DJP tidak dapat memastikan secara langsung. Untuk itu, pertanyaan lebih tepat ditanyakan kepada pemilik aplikasi," ujar Dwi kepada Bisnis, Jumat (20/9/2024) ketika ditanya soal staus NPWP diduga milik Jokowi sudah tidak aktif.

Menurut Dwi, pihaknya sudah melakukan penelitian usai peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka diduga menjual NPWP milik DJP di Breach Forums.

"Data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," ujar Dwi.

Dia mengklaim, struktur data yang tersebar bukan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

DJP, lanjutnya, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri untuk menindaklanjuti dugaan jual beli NPWP masyarakat tersebut.

Dwi juga menyebut DJP akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem.

"DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak," katanya. (Annasa Rizki Kamalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya telah meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat hingga pejabat negara.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya beserta jajaran kantor pajak akan melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul tersebut.

"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkapnya di kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2024).

Pasalnya, dugaan kebocoran data yang muncul di media sosial X tersebut mencantumkan NPWP pejabat negara mulai dari Jokowi, Kaesang, Gibran, hingga nama Sri Mulyani sendiri.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo justru irit berbicara dan cenderung menghindari pertanyaan wartawan.

Suryo hanya menyampaikan hal yang sama berulang-ulang, meski wartawan menyampaikan pertanyaan berbeda seputar kebocoran data tersebut.

"Kami teliti dulu, nanti kami update. Nanti aku cek ya," tuturnya.

Mirisnya, isu kebocoran data tersebut muncul di tengah rencana pemerintah untuk meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP.

Data-data yang bocor termasuk nama, NIK, NPWP, alamat, email, jenis Wajib Pajak (WP), telepon, hingga fax.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Perbesar

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal adanya isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang beredar di media sosial X, oleh Bjorka.

Tidak tanggung-tanggung, NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi masuk dalam daftar tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menegaskan otoritas pajak tersebut tengah melakukan pendalaman.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ungkapnya, Rabu (18/9/2024).

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi dan anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Pada Maret lalu, lebih dari 49.000 credential user bocor yang digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh DJP, kebocoran data diduga berasal dari perangkat user yang terinfeksi malware, yang kemudian digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan. DJP menyimpulkan, kebocoran yang terjadi dari sisi pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA — Bjorka kembali beraksi, kali ini dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Ada pula menteri-menteri lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bisnis telah menghubungi pihak Kemenkeu tetapi belum terdapat penjelasan lebih lanjut. Dikabarkan bahwa Ditjen Pajak akan segera menyampaikan keterangan terkait dugaan kebocoran data itu.