Bisnis.com, JAKARTA - Kebocoran data menjadi salah satu momok yang menghantui masyarakat dunia di era kemajuan teknologi saat ini.

Penyebab banyaknya kebocoran data dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam membagikan data pribadi. Seperti, tanpa sengaja membagikan informasi pribadi, nama lengkap, NIK KTP, dan nomor rekening bank, kepada pihak yang tidak resmi atau bahkan ilegal

Melansir dari Data Indonesia yang mengutip laporan Surfshark, terdapat 422,61 juta akun yang mengalami kebocoran data secara global sepanjang kuartal III/2024. Jumlah tersebut melesat 1.022,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) yang sebanyak 37,66 juta akun.

Dari 8 besar negara yang paling banyak mengalami kebocoran data, tidak ada nama Indonesia dideretan teratas negara paling lalai menjaga data pribadi.

Adapun kasus kebocoran data paling banyak terjadi di Amerika Serikat pada kuartal III/2024, yakni mencapai 93,74 juta akun. Angka ini melonjak 1.003,9% secara tahunan (YoY). Pada kuartal III/2023, jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Negeri Paman Sam sebanyak 8,49 juta.

Prancis menempati posisi kedua dengan 17,16 juta akun di negara tersebut yang mengalami kebocoran data pada kuartal III/2024. Jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Prancis naik 952,2% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (YoY) yang sebanyak 1,63 juta akun.

Rusia berada di posisi selanjutnya lantaran sebanyak 16,53 juta akun mengalami kebocoran data pada kuartal III/2024 atau meningkat 66% secara tahunan (YoY). Kemudian, sebanyak 14,61 juta akun mengalami kebocoran data di Jerman atau melonjak 6.043,9% secara tahunan (YoY).

Ada pula Jepang yang mengalami kebocoran data sebanyak 9,74 juta sepanjang kuartal III/2024. Kasus kebocoran data di Negeri Sakura meroket 49.526,4% secara tahunan (YoY). Pada kuartal III/2023, tercatat hanya sebanyak 19.624 akun yang mengalami kebocoran data.

Negara dengan kasus kebocoran data terbanyak berikutnya adalah Inggris dengan 8,33 juta akun atau melonjak 1.962,4% secara tahunan (YoY). Lalu, jumlah akun yang mengalami kebocoran data di China sebanyak 7,92 juta atau meningkat 430,9% secara tahunan (YoY).

Sementara itu, Italia menempati posisi kedelapan dalam daftar ini dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data sebanyak 7,82 juta pada kuartal III/2024. Angka tersebut melonjak 5.762,3% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (YoY) yang sebanyak 133.331 akun.

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyebut upaya pengumpulan berbagai data pemerintahan di Pusat Data Nasional atau PDN, bisa menjadi bumerang terhadap keamanan data pribadi masyarakat yang mestinya diproteksi.

“Ini merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk para peretas karena mereka tidak perlu menyerang satu persatu lembaga pemerintahan untuk mencuri data, namun cukup menyerang satu aplikasi atau satu pusat data untuk bisa mendapatkan hampir seluruh data pribadi milik masyarakat,” kata Pratama, dikutip dari keterangan resmi yang Tempo terima pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2023-2024 Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa proses pembangunan PDN yang ada di Cikarang, Jawa Barat, sudah 90 persen menuju penyelesaian.

PDN di Cikarang merupakan satu dari tiga PDN terbaru yang tengah dibangun pemerintah. Dua PDN lainnya berlokasi di Batam, Kepulauan Riau; dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut keterangan Pratama, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya mengumpulkan berbagai data pemerintahan di Satu Data Indonesia, serta tengah membuat Ina Superapps yang nantinya akan menggantikan semua aplikasi milik pemerintahan yang sudah ada sebelumnya.

Ia berpandangan, tinggal menunggu waktu kebocoran data terjadi apabila aplikasi serta situs pusat data yang ingin dikembangkan pemerintah tidak dijaga dengan sistem keamanan yang memadai.

Terlebih, pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) per 18 Oktober 2024 belum diikuti dengan pembentukan Lembaga Penyelenggaraan PDP yang bertugas mengawasi jalannya perlindungan data pribadi, serta menjatuhkan sanksi.

Konsekuensi dari absennya perhatian pemerintah atas keamanan siber adalah kebocoran data yang akan terus terjadi. “Dan masyarakat yang menjadi korban tidak akan dapat berbuat apa-apa karena kebocoran data tidak terjadi pada perangkat mereka, namun terjadi pada sistem yang dimiliki oleh pengendali data pribadi serta pemroses data pribadi,” tutur Pratama.

Pratama berharap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto harus memiliki konsen terhadap urgensi pelaksanaan UU PDP, serta pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Menurut dia, negara bertanggung jawab atas hal ini untuk mencegah terulangnya beragam insiden siber pada kemudian hari.

JAKARTA, investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebelum tenggat waktu yang ditentukan dan sebelum lengser dari jabatannya. Sesuai amanah regulasi, Badan PDP harus dibentuk paling lambat 17 Oktober 2024, atau dua tahun setelah UU No 27 Tahun 2022 tentang PDP (UU PDP) disahkan pada 17 Oktober 2022.

Sementara itu, Presiden akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Bisnis.com, JAKARTA — Menkopolhukam Hadi Tjahjanto buka suara ihwal dugaan kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memvalidasi data yang dibocorkan seperti nomor handphone, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Analisa sementara yang sudah didapatkan BSSN adalah sebagain data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

Dia menduga data-data tersebut diperoleh dari Kota/Kabupaten, sehingga sebagian data yang dibocorkan tidak sesuai dengan pemiliknya, baik itu NIK maupun NPWP.

Kemudian, sejauh ini yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi dugaan kebocoran data itu, tim Computer Security Incident Response Team (CISRT) dari Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti secara internal dengan melibatkan tim BSSN.

Lebih jauh, dia menyebutkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran data ini. Akan dilaksanakan rapat tingkat menteri dengan Dirjen Pajak dalam waktu dekat.

“Kami dari Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini. Dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSNN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait kebocoran ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri selidiki kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka di situs Breach Forums.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyelidikan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP]," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dia menambahkan, salah satu kolaborasi untuk membuat terang kasus dugaan kebocoran data itu dengan menunggu hasil digital forensik bersama BSSN.

"Kami juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ekonomi digital menilai berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Oktober 2024 bisa menurunkan angka kebocoran data di Indonesia. Perusahaan makin serius menjaga data pengguna karena ada sanksi tegas.

Menurut Statistik Pelanggaran Data Global Surfshark (2004−2024), Indonesia berada di peringkat ke-13 secara global dalam hal kebocoran data. Angka ini tertinggi di Asia Tenggara.

Teranyar, peretas (hacker) Bjorka kembali beraksi dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) di situs Breach Forums.

Di sana, Bjorka memperjualbelikan data dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, mulai dari Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Adapun, data yang bocor dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa dengan berlakunya UU PDP, maka pihak yang merugikan masyarakat seharusnya bisa dikenakan tindak pidana.

Terlebih, lanjut Huda, jika ada kerugian miliaran rupiah yang dialami oleh nasabah, pengguna, atau masyarakat secara umum. Pasalnya, Huda menyampaikan bahwa jika sudah terjadi kebobolan, bisa berdampak pada perusahaan secara jangka panjang.

“Kepercayaan dari masyarakat bisa turun drastis. Terlebih yang dibobol adalah data yang dimiliki oleh pemerintah,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Huda menilai, semestinya masalah keamanan data menjadi perhatian utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Bahkan, Huda menyebut aturan turunan dari UU PDP harus segera dikebut sehingga ada perlindungan data masyarakat, termasuk data keuangan, hingga pajak.

Di samping itu, Huda juga menyoroti keberadaan Badan Pengawas PDP yang mengurus data masyarakat. Menurutnya, Badan harus segera dibentuk agar ada kekuatan hukum kuat bagi masyarakat. “Ini untuk melakukan clash action jika data mereka kejebol oleh pihak ketiga yang mengelola dana kita,” terangnya.

Lebih lanjut, Huda menyampaikan bahwa bentuk lembaga penyelenggara PDP harus diisi oleh orang independen yang bisa mengawasi kebocoran data pribadi di pihak data pemerintah.

Dia menjelaskan bahwa kursi yang diisi dalam Badan Pengawas merupakan poin penting yang harus diperhatikan. “Karena selama ini data pemerintah sangat rawan bocor, mulai dari data kesehatan hingga data perpajakan. Berbahaya bagi kedaulatan data kita,” ungkapnya.

Dengan begitu, Huda berharap institusi tersebut akan meningkatkan kualitas keamanan siber. “Pada akhirnya kebocoran data pribadi bisa berangsur turun,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo menegaskan bahwa UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, jika menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Sebagaimana diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Dengan demikian, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

Mengacu UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tepatnya pada Bab IX Kelembagaan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga. Adapun, lembaga ini ditetapkan oleh Presiden.

Salah satu wewenang lembaga PDP adalah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan data pribadi yang dilakukjan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Nantinya, ketentuan tata cara pelaksanaan wewenang lembaga PDP akan diatur dalam PP.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mencecar pemerintah, khususnya Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, terkait kebocoran data masyarakat yang terus berulang terjadi. Apalagi, kebocoran data NPWP yang terjadi pada Presiden Jokowi, Wapres terpilih Gibran Rakabuming, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal tersebut dilakukannya dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo, Menkopolhukam, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) di Gedung DPR, Senin (23/9/2024).

Lebih spesifik, kebocoran data yang disoroti Nurul adalah soal kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

“Ini kejadiannya berulang. sekarang dengan jumlah [data bocor] yang lebih sedikit 6 juta, tapi disitu ada mencakup nomor handphone, email, dan NIK. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena pencurian data ini,” kata Nurul.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mempertanyakan kepada Menkopolhukam sebenarnya di mana letak masalahnya karena kebocoran data sudah berulang kali terjadi.

“Ini kan menurut saya kita sudah berulang kali, masalahnya sebetulnya di mana sih? Kita ini gemes begitu ya,” tuturnya.

Dia turut menyampaikan sesuai dengan identifikasinya, masalah utamanya ada di sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Menurutnya, sudah seharusnya tenaga-tenaga profesionalah yang direkrut agar kebocoran data ini tak terjadi lagi.

“Tolong dong jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif, supaya kita tidak jadi bangsa yang bisa dianggap gampang.Kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, supaya 2045 Indonesia Emas, Indonesia Maju bisa teralisasi,” pinta Nurul.

Pada tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari turur menegaskan bahwa masyarakat butuh respons yang cepat dan tepat perihal kebocoran data.

“Masyarakat butuh respons yang cepat, respons yang tepat. Gak perlu saling menyalahkan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait kasus dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rencananya, Hadi akan memberi penjelasan kepada publik terkait penyebab data NPWP yang diduga bocor tersebut, usai memanggil Dirjen Pajak pada pekan ini.

"Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil di Dirjen Pajak, hari Jumat," kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Tak hanya Dirjen Pajak, Pihaknya juga akan memanggil pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengevaluasi dugaan kebocoran data NPWP itu.

"Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kemenkominfo untuk kami evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa" ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menelisik faktor penyebab hingga celah kelemahan yang membuat data NPWP itu diduga bocor.

"Apakah Ditjen Pajak juga pada waktu itu sebagai bagian dari tidakan menyimpan datanya di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2? Ini juga bisa, dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti ini," ujarnya.

Saat ini, BSSN terus melakukan evaluasi terkait dugaan kebocoran data tersebut. Dia pun tak menampik bahwa sebagian data NPWP yang diduga bocor itu tidak cocok dengan data asli pemiliknya.

"Saat ini BSSN terus mengevaluasi, kami juga terus dipanggil, memang itu ditemukan ada ketidakcocokan," ucap dia.

6 Juta Data NPWP Dijual Bebas

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

JAKARTA, KOMPAS.com - Insiden kebocoran data pribadi kembali menghantam Indonesia. Kali ini, data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bocor, termasuk data pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan diperjualbelikan di forum gelap.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menjelang berakhirnya masa transisi UU PDP pada Oktober 2024, seharusnya seluruh pengendali serta prosesor data di Indonesia telah menerapkan standar kepatuhan pelindungan data.

Akan tetapi, berbagai insiden kebocoran data mengindikasikan masih lemahnya kesiapan institusi pemerintah dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Annisa Noor Hayati, mengungkapkan pentingnya akselerasi proses penyusunan peraturan pemerintah terkait implementasi pelindungan data pribadi.

"Pemerintah, terutama Presiden, perlu memastikan adanya percepatan dalam penyelesaian penyusunan peraturan tersebut, termasuk pembentukan lembaga pelindungan data pribadi," kata Annisa saat dihubungi pada Senin (23/9/2024).

Langkah ini, kata Annisa, dinilai sebagai instrumen kunci guna memastikan efektivitas implementasi UU PDP ke depan.

Annisa juga menyoroti ketidaksiapan institusi publik dalam menangani insiden kebocoran data.

"Rentetan insiden memperlihatkan tidak siapnya institusi-institusi terkait untuk memastikan investigasi serta penyelesaian tuntas dari setiap kegagalan pelindungan data pribadi," ujar Annisa.

Hal itu, lanjut Annisa, semakin mempertegas perlunya peningkatan kapasitas pelindungan data di setiap kementerian dan lembaga.

Selama ini, berbagai kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah jarang diiringi dengan penegakan hukum yang tegas.

Sebagai pengendali serta pengolah data, institusi pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan standar pelindungan data pribadi sesuai UU PDP. Namun, implementasi yang belum optimal memperlihatkan adanya tantangan besar dalam menjalankan UU ini secara efektif.

Sebelumnya diberitakan, kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X pegiat keamanan siber Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP.

Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

Bjorka sudah beberapa kali beraksi mencuri data pribadi masyarakat. Aparat penegak hukum sempat menyatakan akan memburu Bjorka, tetapi sampai saat ini peretas itu tak kunjung dibekuk.

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, yang di antaranya termasuk data pribadi dirinya.

Jokowi mengatakan, sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Namun demikian, langkah mitigasi saja tidak cukup. Penerapan UU PDP secara komprehensif menjadi kunci agar insiden kebocoran data serupa tidak terus terulang.

Apalagi, masa transisi yang tersisa semakin mepet. Jika tidak ada percepatan yang signifikan, Indonesia berisiko menghadapi krisis pelindungan data pribadi yang lebih besar di masa mendatang.

Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang kuat juga menjadi salah satu prioritas penting. Lembaga ini diharapkan mampu memantau, mengawasi, serta menegakkan kepatuhan terhadap standar pelindungan data, baik di sektor publik maupun swasta.

Jika tidak segera terbentuk, Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam menanggulangi berbagai ancaman keamanan siber.

Indonesia telah memasuki era digital yang memerlukan sistem pelindungan data yang kuat serta responsif.

Kebocoran data yang berulang kali terjadi harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperkuat regulasi, mempercepat pembentukan lembaga terkait, serta memastikan institusi publik siap menjalankan peran mereka sebagai pelindung data pribadi masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha menduga kebocoran data 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru-baru ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Hal itu ia katakan setelah Ditjen Pajak membantah adanya kebocoran data yang mengarah pada sistem mereka. Pratama juga mengatakan kebocoran ini hampir tidak mungkin berasal dari institusi lain, karena jumlah data yang diduga bocor dinilai sangat besar.

“Menurut CISSReC, kebocoran data NPWP tersebut seharusnya memang berasal dari Ditjen Pajak Kemenkeu,” kata Pratama dalam pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 22 September 2024.

Pasalnya, kata pakar siber itu, jumlah data yang bocor sangat besar, hingga 6,6 juta data. "Hampir tidak mungkin berasal dari kantor perwakilan atau perusahaan atau institusi lain.”

Terlebih lagi, katanya, pengelola data pajak swasta tidak mungkin menerima serta memproses pendaftaran pajak Presiden Jokowi, kedua putranya yaitu Kaesang Pangarep dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, menteri-menteri, dan nama-nama lain yang diduga menjadi korban dalam kasus ini.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Ditjen Pajak Dwi Astuti membantah kebocoran data NPWP berasal langsung dari sistem pihaknya. Ia menyebutkan data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi Ditjen Pajak.

Atas pejelasan itu, Pratama mempertanyakan Ditjen Pajak yang menyatakan bahwa pemeriksaan mereka terhadap log access selama enam tahun ke belakang tidak menemukan indikasi kebocoran.

“Menjadi sebuah tanda tanya karena sangat aneh jika menyimpan log sampai selama 6 tahun, ditambah tidak dapat mendeteksi kebocoran. Berarti bisa jadi sistem sensor yang dipergunakan oleh DJP Kemenkeu kurang pintar atau tidak berjalan,” tuturnya.

Adapun soal dugaan kebocoran data NPWP, awalnya dibunyikan oleh pengamat keamanan siber Teguh Apriyanto. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh lewat akun @secgron miliknya di media sosial X pada Rabu, 18 September lalu.

Ia melampirkan tangkapan layar yang tampak menunjukkan 25 nama teratas yang termasuk di dalam 25.000 sampel. Di antara nama-nama tersebut adalah Jokowi, Gibran, Kaesang, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Data tersebut kemudian dijual oleh akun Bjorka dengan harga sekitar Rp150 juta rupiah di BreachForums pada 18 September. Sebelumnya, akun itu beberapa kali mengaku membobol data pemerintah, dari dokumen Badan Intelijen Negara hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pada medio September 2022.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat, sepanjang 2022 hingga 2023, telah terjadi 113 kali peretasan data pribadi. Mayoritas yang terkena pembobolan data pribadi adalah instansi pemerintah, dari BPJS Kesehatan, Kepolisian RI, KPU, hingga Kementerian Pertahanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Jajaran kementerian dan lembaga pemerintahan Jokowi akan mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri pekan ini seiring dengan adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan peretas (hacker) Bjorka di situs Breach Forums.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa saat ini Kemenkominfo bersama dengan Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi dan membahas terkait kebocoran data NPWP di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia mengaku bahwa pihaknya tengah menunggu laporan lebih detail.

“Kami akan melakukan satu rapat koordinasi. Nah, nanti di sana mungkin akan menjadi lebih jelas darimana data-data itu bisa sampai ke tangan yang tidak benar,” kata Nezar saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Sepakat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan akan memanggil Ditjen Pajak, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kemenkominfo untuk mengevaluasi adanya dugaan kebocoran data yang dilakukan Bjorka. Rapat tingkat menteri ini bakal digelar pada pekan ini, tepatnya Jumat mendatang.

“Minggu ini saya akan panggil Ditjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kominfo untuk kita evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa,” ujar Hadi.

Nantinya dalam rapat tersebut, Hadi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi lebih dalam penyebab kebocoran data, serta untuk mencari solusi permasalahan dan mitigasi kebocoran data.

“Apakah [karena] Ditjen Pajak juga pada waktu itu memang tidak sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di PDNS 2, ini juga bisa. Dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti itu,” tuturnya.

Kendati demikian, berdasarkan analisa sementara yang sudah didapatkan BSSN, Hadi mengungkap bahwa sebagian data ditemukan ada ketidakcocokan dengan data asli.

“Ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten. Sehingga ada yang sebagian yang tidak sesuai, data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP,” jelasnya.

Meski begitu, Hadi menyampaikan bahwa Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan oleh peretas (hacker) Bjorka di Breach Forums.

Sejumlah data pajak petinggi negara mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bocor di situs Breach Forums.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran data NPWP.

“⁠⁠Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara], DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu melalui keterangan di laman resmi Kemenkominfo, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Prabu menyampaikan bahwa Kemenkominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo menegaskan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya apabila mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, lanjut dia, ⁠menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Adapun, Prabu menyampaikan bahwa proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Artinya, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

Berdasarkan catatanBisnis, Kemenkominfo menargetkan aturan turunan UU PDP dalam Peraturan Pemerintah (PP) akan rampung pada awal Oktober 2024, dengan Badan Pengawas PDP akan langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Dengan kata lain, turunan UU PDP bakal meluncur sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, masa jabatan Presiden Jokowi sebagai Presiden RI akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa aturan turunan UU PDP sudah hampir selesai dengan persentase mencapai 90%.

“Undang-undang PDP, peraturan pemerintahnya lagi kami susun, sudah 90% bisa dibilang, proses masih terus berjalan, terutama konsultasi-konsultasi akhir sebelum itu nanti disahkan,” ujar Nezar saat ditemui seusai acara Vida bertajuk ‘Where's The Fraud?: How Indonesian Businesses Can Safeguard Digital Transactions’ di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nezar mengungkap bahwa salah satu hal yang paling krusial adalah Badan Pengawas PDP. Namun, keberadaan Badan Pengawas ini masih dalam tahap diskusi.

Sebelumnya, akun media sosial X (dahulu Twitter) @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024) mengunggah tangkapan layar akun Bjorka yang memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka memperjualbelikan data dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, mulai dari Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Data yang bocor dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir,” tulis akun tersebut, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Dalam forum itu, Bjorka menjual data NPWP seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta, yang totalnya berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.