Ini (pinjol ilegal) sudah ditutup ratusan bahkan mungkin ribuan tapi muncul terus, server di luar negeri

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, pinjaman online (pinjol) ilegal masih terus bermunculan meski sudah dilakukan penutupan di dalam negeri karena server utamanya berada di luar negeri.

“Ini (pinjol ilegal) sudah ditutup ratusan bahkan mungkin ribuan tapi muncul terus, server di luar negeri,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara di sela konferensi internasional terkait edukasi keuangan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan, meski aplikasi atau laman pinjol ilegal di dalam negeri sudah ditutup namun karena server pinjol ilegal berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, membuat aktivitas ilegal itu tetap tumbuh.

Mirza mengatakan bahwa upaya penutupan pinjol ilegal itu merupakan bagian dari tindakan hukum termasuk menelusuri rekening bank terkait pinjol ilegal itu untuk kemudian dilakukan penutupan.

“Kalau di ranah hukum sudah dilakukan, (pinjol ilegal) kan ditutup,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut dia, kerja sama antar-negara khususnya regulator keuangan dan aparat penegak hukum perlu dibangun dan diperkuat.

“Tapi kalau server di luar negeri harus ada kerja sama dengan luar negeri bukan hanya regulator keuangan tapi juga aparat hukum,” katanya.

Di sisi lain ia menekankan pentingnya konsumen termasuk generasi muda untuk memahami sebelum melakukan transaksi keuangan dengan skema beli sekarang bayar kemudian (buy now pay later/BNPL) dan termasuk mengakses peer to peerlending (P2P/pinjaman daring) baik sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.

Selain itu, lembaga jasa keuangan (LJK), lanjut dia, juga perlu memberikan edukasi dan pemahaman terkait produk secara lengkap dan transparan.

OJK, lanjut dia, sudah memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan yang tidak menerapkan kaidah perlindungan konsumen.

“Harus dijelaskan transparan, dijelaskan baik. Jangan dengan tulisan kecil-kecil karena setiap pinjaman itu pasti ada bunga dan pengembaliannya kalau tidak bayar ada penagih. Kami menerima banyak keluhan tentang metode penagihan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) mencatat sejak 2018 hingga Februari 2023, sebanyak 4.567 perusahaan pinjol ilegal telah ditutup.

Satgas Pasti juga mencatat sejak Januari-September 2024 telah melakukan pemblokiran terhadap 2.741 entitas keuangan Ilegal.

Dari 2.741 aktivitas keuangan ilegal tersebut sebanyak 2.500 entitas di antaranya adalah pinjol ilegal dan 241 investasi ilegal.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA-- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluran pinjaman fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) kepada sektor produktif mencapai 50% sampai 70% pada 2028.

Namun faktanya, pinjaman online ke sektor produktif makin merosot porsinya. Cotohnya tren penyaluran pada Februari hingga Mei 2024, di mana berturut-turut porsi pinjaman ke sektor produktif sebesar 45,52%, 33,61%, 31,86%, menjadi hanya 31,52%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman menjelaskan upaya OJK untuk meningkatkan porsi penyaluran ke sektor produktif telah tertuang dalam roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028.

"Yang pertama adalah dengan mendukung adanya relaksasi batas maksimum pembiayaan melalui regulasi," kata Agusman dalam jawaban tertulis konferensi pers RDKB Juli 2024, dikutip Jumat (9/8/2024).

Saat ini OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK yang mengatur kenaikan batas atas pendanaan produktif dari Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Upaya kedua yang ditempuh OJK agar penyaluran pinjaman ke sektor produktif makin besar adalah dengan memperluas jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM.

"Dan yang ketiga adalah optimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Jawa," kata Agusman.

Data OJK mencatat pada Mei 2024 pinjaman yang diberikan penyelenggara pinjol untuk wilayah Jawa sebesar Rp19,61 triliun dengan jumlah akun penerima pinjaman 5.151.423. Jumlah itu sangat timpang dengan luar Jawa dengan nominal sebesar Rp340,23 miliar dengan jumlah akun penerima sebanyak 136.303.

Sementara itu, secara akumulasi total sampai Mei 2024, aliran dana pinjol yang mengalir ke Jawa mencapai Rp641,24 triliun, sedangkan yang mengalir di luar Jawa hanya Rp19,99 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga 31 Juli 2024 belasan ribu pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan. Sektor financial technology (fintech) mendominasi aduan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sampai dengan akhir Juli 2024 tercatat sebanyak 17.003 pengaduan.

Aduan sektor fintech mencatatkan angka paling besar, disusul oleh industri perbankan dan perusahaan pembiayaan.

"Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank [IKNB] lainnya," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Selain itu, sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Juli 2024, OJK menerima pengaduan entitas illegal sebanyak 10.104 pengaduan. Aduan pinjaman online (pinjol) ilegal mencatatkan jumlah paling besar, yaitu sebanyak 9.596 pengaduan.

Sementara, pengaduan investasi ilegal tercatat sebanyak 508 pengaduan. Kiki, sapaan akrab Friderica, menambahkan OJK juga telah memberikan sanksi dalam rangka penegakkan ketentuan pelindungan konsumen.

Pada periode 1 Januari s.d 25 Juli 2025 OJK memberikan sanksi 171 Surat Peringatan Tertulis kepada 127 PUJK; 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK; dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK.

"Selain itu, pada tahun 2024 [per 25 Juli 2024] terdapat 164 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 905 pengaduan dengan total kerugian Rp110.263.395.457," jelasnya.

Tak hanya itu, dalam pengawasan perilaku perusahaan jasa keuangan (market conduct) OJK juga melakukan penegakan ketentuan berupa sanksi sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK dan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp390.000.000 kepada 4 PUJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 5.000 lebih pengaduan masyarakat terkait fintech, yang juga mencakup industri P2P lending atau pinjaman online (pinjol).

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, mengatakan sejak 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024, terdapat 5.047 pengaduan terkait fintech. Dari ribuan aduan ini, OJK mencatat terdapat 5 jenis permasalahan terbesar.

"Yaitu perilaku petugas penagihan, kegagalan/keterlambatan transaksi, fraud external, penyalahgunaan data pribadi, dan permasalahan bunga/denda/pinalti," ujarnya dalam jawaban tertulis, Selasa (9/7/2024).

Kiki, sapaan akrab Friderica, menambahkan terkait pengaduan perilaku petugas penagihan di sektor fintech, tercatat 3.017 pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK.

Tak hanya itu, sepanjang Januari 2024 hingga Juni 2024, OJK menemukan sebanyak 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya perilaku petugas penagihan, di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," jelasnya.

OJK pun, lanjut Kiki, senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.