BADUNG, iNews.id - Sebagai komitmen dalam mencegah dan menangani kasus stunting di Badung, Dinas Perikanan Kabupaten Badung melakukan kegiatan pembagian paket olahan ikan dengan menargetkan ibu hamil dan balita yang berpotensi terkena stunting. Kegiatan ini berlangsung di Balai Banjar Seminyak, Desa Adat Seminyak, Kuta, Badung, Kamis (10/10/2024).

Program rutin yang dilakukan pada 2024 ini, merupakan program nasional yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat dan diterapkan oleh Dinas Perikanan Badung dengan membagikan sebanyak 150 paket olahan ikan pada setiap lokasi dari delapan wilayah yang dipilih, khususnya di Kabupaten Badung.

Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung, Gede Ngurah Sedana menekankan, agar masyarakat terbiasa mengonsumsi ikan, karena memiliki khasiat yang baik untuk tubuh.

“Kegiatan ini sudah dilakukan sebanyak tujuh kali, dan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat agar terbiasa mengkonsumsi ikan. Dikarenakan, ikan memiliki kandungan Omega-3 yang baik untuk tumbuh kembang anak dan meningkatkan kecerdasan. Terlebih lagi, harga ikan sangat terjangkau, sehingga siapapun bisa mendapatkannya,” ucap Ngurah Sedana.

Ngurah Sedana juga memastikan untuk ke depan, seluruh masyarakat khususnya ibu hamil dan balita di Kabupaten Badung mendapat paket olahan ikan.

“Kami juga akan menambah jumlah paket olahan ikan kedepannya. Bahkan, merencanakan untuk membagikan paket olahan ikan di seluruh wilayah di Kabupaten Badung pada tahun 2026 jika tidak ada halangan,” ujarnya.

Lurah Seminyak Kuta, I Putu Gede Adhi Karmita Putra mengungkapkan rasa terima kasih kepada Dinas Perikanan Kabupaten Badung dan berharap dapat berkolaborasi untuk mencegah stunting kedepannya.

“Saya sangat berterima kasih kepada Dinas Perikanan Kabupaten Badung sudah membagikan paket olahan ikan kepada warga, khusunya ibu hamil dan balita yang ada di lingkungan Desa Adat Seminyak untuk mencegah stunting di wilayah kami. Kami berharap dapat berkolaborasi dengan Dinas Perikanan dalam menambah paket olahan ikan untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Adat Seminyak,” tutur Putu Gede Adhi Karmita Putra.

Tindakan yang dikemas dengan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Plt. Ketua TP. PKK Kabupaten Badung, Nyonya Kristiani Suiasa, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung, Gede Ngurah Sedana, Lurah Seminyak, I Putu Gede Adhi Karmita Putra, Ketua TP. PKK Kecamatan Kuta dan pemangku kepentingan lainnya.

Editor: Anindita Trinoviana

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan banyak pengusaha yang berminat membangun pabrik bahan baku susu ikan, Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo.

Budi mengatakan banyak pengusaha pengolahan ikan yang datang bertanya mengenai syarat dan standar membangun pabrik HPI. Dia bilang saat ini sudah ada lima pengusaha yang datang.

"Dari pelaku usaha sudah mulai tertarik, banyak yang datang ke kami. Ada lima pengusaha yang sudah menyatakan berminat untuk membangun (pabrik HPI) itu. (Mereka datang dan bertanya) syaratnya apa saja, kemudian standarnya seperti apa. Tugas kami adalah memberikan standarnya, standar dari pabrik-pabrik, teknologinya, dan bahan baku yang diperlukan apa saja," kata Budi saat ditemui di Kantor, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Dia menyebut pengusaha yang berminat itu berasal dari dalam negeri. Meski begitu, Budi menyebut para pengusaha sampai saat ini belum menindaklanjuti ketertarikan mereka. Budi menegaskan mereka baru hanya berminat dan harus membicarakan dengan internal perusahaan.

"Belum komitmen. Jadi, kan mereka datang, menyatakan satu minat, nanya bagaimana syarat dan standarnya. Kemudian mereka akan bicara di internal dulu, tentang masalah pendanaan atau masalah apa," terangnya.

Dia berharap dalam waktu dekat pengusaha-pengusaha dapat segera berkomitmen untuk membangun pabrik HPI, terutama di daerah Pantai Utara Jawa.

"Banyak yang sudah konsultasi ke kami kok. Semoga dalam waktu dekat ini sudah ada yang menyatakan minatnya untuk lebih serius lagi, terutama di Pantura Jawa," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa produk olahan tuna dan cakalang Indonesia mendapat fasilitas bea masuk 0% ke Jepang.

Pembebasan bea masuk ini diperoleh usai Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Luar Negeri Jepang menandatangani naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) pada 8 Agustus 2024.

“Semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2024).

Perincian pos tarif yang dibebaskan bea masuknya antara lain ikan cakalang dan bonito lainnya dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.010), tuna dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.092), ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan (HS 1604.14.091), dan lainnya (HS 1604.14.099).

Terdapat persyaratan tambahan untuk dua produk yakni ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan serta lainnya, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 centimeter.

Terkait hal ini, Budi mengatakan bahwa KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

“Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS),” ujarnya.

Selain 4 pos tarif produk olahan, Indonesia juta telah mendapatkan pembebasan bea masuk untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang. Diantaranya yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kerang-kerangan, olahan lobster, dan rajungan beku.

Budi menyebut, kesepakatan ini mulai diimplementasikan usai proses ratifikasi di Parlemen kedua negara. Dia mengharapkan perjanjian ini dapat berlaku efektif secepatnya.