Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) memperkirakan nilai ekspor produk tuna dan cakalang olahan ke pasar Jepang meningkat antara 10% hingga 13% usai adanya fasilitas bea masuk 0% ke negara tersebut.

“Mencermati data impor produk tuna olahan Jepang dari Indonesia dan dunia, [fasilitas ini] dapat meningkatkan ekspor produk tuna olahan Indonesia ke Jepang sekitar 10% - 13%,” kataKetua Astuin Saut Hutagalung kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Merujuk data impor produk perikananjepang, Saut menuturkan bahwa impor produk tuna olahan dari Indonesia dalam tren meningkat sejak 2014 hingga 2023.

Untuk diketahui, perincian pos tarif yang dibebaskan bea masuknya antara lain ikan cakalang dan bonito lainnya dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.010), tuna dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.092), ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan (HS 1604.14.091), dan lainnya (HS 1604.14.099).

Dari empat produk tuna olahan yang mendapat fasilitas bea masuk 0%, peningkatan terbesar terjadi pada produk tuna olahan non kaleng HS 1604.14.099 dari US$186.000 pada 2014 menjadi US$19,8 juta di 2023.

“Peningkatan impor tiga produk lain belum signifikan,” ungkapnya.

Jika memerhatikan impor Jepang dari seluruh dunia, lanjutnya, impor keempat produk tuna olahan cenderung terus meningkat. Misalnya produk cakalang kaleng meningkat dari US84 juta di 2014 menjadi US$99,4 juta di 2023.

Kemudian, nilai impor produk tuna kaleng meningkat dari US$145,0 juta di 2014 menjadi US$164,3 juta di 2023. Peningkatan impor produk tuna olahan tertinggi pada produk tuna olahan non-kaleng, yang tercatat meningkat dari US$41, 2 juta di 2014 menjadi US$125,1 juta di 2023.

Dia mengharapkan, pembebasan tarif bea masuk produk tuna dan cakalang olahan dapat berlaku efektif dalam waktu dekat.

“Kita berharap pembebasan TBM dapat berlaku efektif dalam waktu yang tidak terlalu lama,” pungkasnya.

Indonesia dan Jepang pada 8 Agustus 2024 telah menandatangani naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA). Melalui perjanjian ini, Indonesia mendapat fasilitas bea masuk 0% ke Jepang untuk empat produk tuna dan cakalang olahan.

Terdapat persyaratan tambahan untuk dua produk yakni ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan serta lainnya, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 centimeter.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, mengatakan bahwa KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

“Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS),” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (13/8/2024).

JAKARTA, investor.id–Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Pemerintah Jepang sehingga kedua negara sepakat menandatangani pemberlakuan tarif 0% untuk produk olahan tuna dan cakalang Tanah Air yang masuk ke Negeri Sakura tersebut. Pembebasan tarif itu ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) secara virtual oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada 8 Agustus 2024.

Menurut Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP KKP) Budi Sulistiyo, penandatanganan naskah perjanjian itu menunjukkan perkembangan positif atas upaya yang dilakukan KKP selama ini. KKP berhasil membawa produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia bebas bea masuk (BM) ke Jepang.

Adapun rincian produk yang bebas BM ke Jepang meliputi empat pos tarif, yaitu skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), tuna in airtight containers (HS 1604.14.092), skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan others (HS 1604.14.099). “Tentu ini menjadi kado di bulan kemerdekaan ini. Capaian tersebut semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia," ujar Budi dalam keterangan yang dikutip Rabu (14/08/2024).

Untuk dua produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm. KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang memfinalisasi operational procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama. “Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud karena SHTI telah diharmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS),” jelas Budi.

Selain empat pos tarif produk olahan itu, RI juga telah mendapat pembebasan tarif 0% untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang, antara lain yellowfin tuna beku, filet tilapia segar, filet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku. Semua kesepakatan itu mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di parlemen kedua negara. “Alhamdulillah, sudah ditandatangani tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian itu bisa efektif secepatnya," tutur Budi.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono telah mencanangkan 2024 sebagai Tahun Tuna. Pencanangan itu melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable sehingga diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat makin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat global. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, ekspor produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia mendapatkan fasilitas bebas bea masuk ke Jepang.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo mengatakan, ada 4 pos tarif produk olahan yang mendapatkan pembebasan tarif 0 persen.

Adapun 4 pos tarif produk olahan yaitu Skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), Tunas in airtight containers (HS 1604.14.092), Skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan Others (HS 1604.14.099).

"Tentu ini jadi kado di bulan kemerdekaan dan semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Budi mengatakan, pembebasan tarif tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia - Japan Economic Partnership (IJEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024.

Ia mengatakan, untuk 2 produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm.

Terkait hal ini, KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

"Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS)," ujarnya.

Budi mengatakan, selain 4 pos tarif produk olahan yang mendapatkan pembebasan tarif 0 persen, 67 pos tarif produk perikanan juga telah mendapatkan pembebasan tarif ke pasar Jepang.

Puluhan tarif produk perikanan tersebut di antaranya, yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, dan rajungan beku.

Ia mengatakan, semua kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di Parlemen kedua negara.

"Alhamdulillah, sudah dilakukan penandatanganan tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian ini bisa berlaku efektif secepatnya," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono telah mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun Tuna.

Pencanangan tersebut, melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat semakin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat global pada umumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, ekspor produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia mendapatkan fasilitas bebas bea masuk ke Jepang.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo mengatakan, ada 4 pos tarif produk olahan yang mendapatkan pembebasan tarif 0 persen.

Adapun 4 pos tarif produk olahan yaitu Skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), Tunas in airtight containers (HS 1604.14.092), Skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan Others (HS 1604.14.099).

"Tentu ini jadi kado di bulan kemerdekaan dan semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Budi mengatakan, pembebasan tarif tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia - Japan Economic Partnership (IJEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024.

Ia mengatakan, untuk 2 produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm.

Terkait hal ini, KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

"Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS)," ujarnya.

Budi mengatakan, selain 4 pos tarif produk olahan yang mendapatkan pembebasan tarif 0 persen, 67 pos tarif produk perikanan juga telah mendapatkan pembebasan tarif ke pasar Jepang.

Puluhan tarif produk perikanan tersebut di antaranya, yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, dan rajungan beku.

Ia mengatakan, semua kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di Parlemen kedua negara.

"Alhamdulillah, sudah dilakukan penandatanganan tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian ini bisa berlaku efektif secepatnya," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono telah mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun Tuna.

Pencanangan tersebut, melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat semakin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat global pada umumnya.

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan bahwa ekspor ikan tuna dan cakalang ke Jepang kini tidak lagi dikenakan bea masuk. Ini menjadi kabar baik bagi eksportir karena aktivitasnya saat ini bebas dari pajak.

Pembebasan pajak tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada 8 Agustus 2024.

Adapun rincian produk dimaksud meliputi empat pos tarif, yaitu Skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), Tunas in airtight containers (HS 1604.14.092), Skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan Others (HS 1604.14.099).

"Tentu ini jadi kado di bulan kemerdekaan dan semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, Selasa (13/8/2024).

Budi menyebut bahwa untuk dua produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm. Terkait hal ini, KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

"Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS)," kata Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan selain empat pos tarif produk olahan di atas, Indonesia juga telah mendapatkan pembebasan tarif 0 persen untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang, antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku.

Semua kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di Parlemen kedua negara.

"Alhamdulillah, sudah dilakukan penandatanganan tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian ini bisa berlaku efektif secepatnya," ujar Budi.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa produk olahan tuna dan cakalang Indonesia mendapat fasilitas bea masuk 0% ke Jepang.

Pembebasan bea masuk ini diperoleh usai Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Luar Negeri Jepang menandatangani naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) pada 8 Agustus 2024.

“Semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2024).

Perincian pos tarif yang dibebaskan bea masuknya antara lain ikan cakalang dan bonito lainnya dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.010), tuna dalam wadah kedap udara (HS 1604.14.092), ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan (HS 1604.14.091), dan lainnya (HS 1604.14.099).

Terdapat persyaratan tambahan untuk dua produk yakni ikan cakalang dan bonito lainnya direbus dan dikeringkan serta lainnya, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 centimeter.

Terkait hal ini, Budi mengatakan bahwa KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

“Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS),” ujarnya.

Selain 4 pos tarif produk olahan, Indonesia juta telah mendapatkan pembebasan bea masuk untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang. Diantaranya yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kerang-kerangan, olahan lobster, dan rajungan beku.

Budi menyebut, kesepakatan ini mulai diimplementasikan usai proses ratifikasi di Parlemen kedua negara. Dia mengharapkan perjanjian ini dapat berlaku efektif secepatnya.

IDXChannel - Produksi ikan tuna, cakalang, dan tongkol Indonesia tembus Rp39 triliun di 2023. Hal ini menandakan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut dengan nilai ekonomis tinggi.

"Total nilai produksi ikan tuna, cakalang, dan tongkol pada tahun 2023 mencapai Rp39 triliun,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam peluncuran Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Wapres melanjutkan, seluruh keanekaragaman hayati ini menjadi masa depan Indonesia dan modal pembangunan berkelanjutan.

"Potensi besar ini harus dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan, seimbang, berkeadilan, sistematis, terukur, dan partisipatif," kata dia.

Dengan demikian, kata Wapres, keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya dapat mendukung ketahanan pangan dan energi, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru.

Lebih lanjut, Wapres melanjutkan, sebagai bagian dari upaya global dalam menjaga kelestarian bumi dan lingkungan, Indonesia sangat berkomitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan, salah satunya dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Keanekaragaman Hayati.

Kemudian, pada Desember 2022 Indonesia juga turut mengadopsi kerangka kerja global biodiversitas Kunming-Montreal yang disepakati dalam Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB ke-15.

“Langkah nyata atas komitmen yang kuat selanjutnya diejawantahkan dengan penyelarasan kerangka global tersebut dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati periode 2025-2045,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)