Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku khawatir dengan kebijakan pengenaan bea masuk tambahan, seiring dengan kemenangan Donald Trump yang kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Kendati demikian, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump.

“Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

“Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu,” tuturnya.

Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.

Berdasarkan catatanBisnis, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 53 bulan berturut-turut, dengan surplus neraca dagang senilai US$3,26 miliar pada September 2024. Ini artinya, neraca dagang Indonesia terus mempertahankan tren surplus sejak Mei 2020.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa ekspor per September 2024 tercatat senilai US$22,08 miliar, dengan nilai impor yang lebih kecil sehingga surplus terjaga.

“Total nilai impor mencapai US$18,82 miliar atau turun 8,91% dari bulan Agustus 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers pada Selasa (15/10/2024).

Per September 2024, surplus neraca dagang Indonesia tercatat naik US$0,48 miliar secara bulanan. Angkanya lebih tinggi dari Agustus 2024 senilai US$2,89 miliar, namun lebih kecil dari posisi September 2023 senilai US$3,41 miliar.

Adapun, komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Sepanjang periode Januari–September 2024, ekspor tercatat senilai US$192,85 miliar dan impor senilai US$170,87 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari–September 2024 mencapai US$21,98 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menebar sejumlah insentif untuk meredakan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Pasalnya, tren PHK ini dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal untuk sektor padat karya di akhir tahun 2024.

"Salah satu yang mencegah terjadinya PHK, tentu pemerintah memperhatikan kebijakan yang akan diambil terutama pada saat 1 sampai 2 bulan ke depan. Pemerintah sedang mempersiapkan insentif apa yang bisa didorong di sektor padat karya," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

Airlangga mengungkapkan, salah satu insentif yang akan segera diterapkan pemerintah ialah Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk menjaga kestabilan pasar domestik.

Sebagai informasi, BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang impor yang menyebabkan kerugian bagi produsen di negara pengimpor.

Sedangkan BMDTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah untuk industri tertentu atas impor barang dan bahan yang digunakan untuk memproduksi barang tertentu.

"Karena kemarin kan sudah jatuh tempo. Nah ini sedang diproses untuk diperpanjang sehingga supply chain dalam negeri akan terlindungi," kata dia.

Kemudian, pemerintah juga tengah mempersiapkan insentif untuk kredit investasi agar sektor padat karya dapat membeli permesinan yang lebih produktif dan hemat.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Namun, insentif kredit investasi ini disiapkan untuk jangka menengah karena untuk jangka pendek pemerintah akan fokus meningkatkan daya beli masyarakat di sisa tahun ini.

Adapun sejumlah insentif yang disiapkan untuk mendongkrak daya beli berupa memperpanjang insentif fiskal seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sektor otomotif, dan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pemerintah juga sedang mempersiapkan untuk perbaikan pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), mempersiapkan pemanfaatan dana dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan mendorong kewirausahaan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat)," tuturnya.

Sebagai informasi, industri padat karya tengah mengalami guncangan beberapa waktu kebelakang yang berpotensi menimbulkan gelombang PHK karyawan.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Padahal perusahaan berusia 58 tahun itu merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang memiliki sekitar 15.000 sampai 16.000 karyawan pabrik dan sekitar 30.000 sampai 40.000 karyawan dalam Sritex Grup.

Untuk itu Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pemerintah melakukan upaya penyelamatan agar para karyawan tidak terdampak PHK.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Dalam PMK tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system tersebut juga mengatur mengenai pungutan bea masuk maupun PPN.

PMK tersebut dirilis pada 18 Oktober 2024. Dalam hal ini PMK 81/2024 mengatur pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel.

Secara umum, PMK 81/2024 ini menyesuaikan ketentuan terkait dengan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak serta layanan administrasi perpajakan.

Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN. Pada pasal 219 ayat 1 disebutkan ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.

Berikut 19 barang impor yang bebas bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

8. Barang pindahan

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 Tahun 2024 terkait pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor besi atau baja dari China.

Beleid itu diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok dalam PMK 71/2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Adapun, PMK 71/2024 mulai berlaku efektif selama lima tahun ke depan, yakni sejak 29 Oktober 2024–29 Oktober 2029. Dengan demikian, PMK kni mulai berlaku setelah 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Permen yang dimaksud dengan Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pungutan bea masuk antidumping ini diberlakukan terhadap impor produk yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok.

Produk yang dimaksud di antaranya H Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19.

Serta, produk I Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90.

“Pengenaan Bea Masuk Antidumping dikenakan untuk seluruh eksportir di Republik Rakyat Tiongkok dengan besaran 11,93%,” demikian bunyi beleid tersebut.

Selanjutnya, pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan dari bea masuk umum (mostfavoured nation), atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

Dijelaskan pula besaran bea masuk antidumping terhadap barang impor H Section dan I Section yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean. Namun, ini dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.

Atau, lanjutnya, tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Lebih lanjut, juga dijelaskan bahwa pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan. “Dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus,” tandasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melarang seri ponsel pintar (smartphone) terbaru dari pabrikan Apple, yaitu iPhone 16 untuk diperjualbelikan di Indonesia.

Alasannya, karena raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut belum mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Kemenperin juga mempertimbangkan untuk menonaktifkan nomor seriinternational mobile equipment identityatau IMEI iPhone 16 yang diperdagangkan di dalam negeri. Hal itu menyusul adanya komitmen investasi yang belum direalisasikan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs tersebut.

“Oleh karena itu, kami mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI seriiPhone16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang, dan bila terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Menurut Febri, seri iPhone 16 yang kini telah masuk ke Indonesia hanya terbatas untuk penggunaan pribadi penumpang dari luar negeri. Lantas, berapa pajak iPhone 16 yang dibeli dari luar negeri?

Rumus Perhitungan Pajak iPhone 16 yang Dibeli dari Luar Negeri

Untuk diketahui, iPhone 16 yang dirilis pada Senin, 9 September 2024 dibanderol dengan harga mulai US$ 799 atau sekitar Rp12,5 juta (kurs Rp 15.724) untuk seri iPhone 16, US$ 899 (Rp 14,1 juta) untuk iPhone 16 Plus, US$ 999 (Rp15,7 juta) untuk iPhone 16 Pro, dan US$ 1.199 (Rp18,8 juta) untuk iPhone 16 Pro Max.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), para pengguna ponsel diharuskan mendaftarkan IMEI ponsel yang baru dibeli melalui DJBC, operator seluler, atau Kemenperin.

RegistrasiIMEIyang dilayani Bea Cukai adalahhandphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) impor, dengan ketentuan paling banyak dua unit per penumpang atau awak sarana pengangkut.

Registrasi IMEI melalui Bea Cukai tidak dipungut biaya serta dapat dilakukan via laman beacukai.go.id atau aplikasi Mobile Beacukai. Namun, pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI HKT tetap dikenakan.

Setiap penumpang diberikan pembebasan pungutan bea masuk dan PDRI untuk nilai produk sebesar US$ 500 (Rp7,8 juta) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Sementara produk dengan harga melebihi US$ 500 akan dikenakan pungutan bea masuk dan PDRI.

Adapun pungutan bea masuk dan PDRI HKT, tidak terkecuali bagi iPhone 16 meliputi:

-Bea masuk sebesar 10 persen dari nilai pabean.

-Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen dari nilai impor.

-Pajak Penghasilan (PPh) bagi yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebesar 10 persen dari nilai impor.

-PPh bagi yang tidak memiliki NPWP sebesar 20 persen dari nilai impor.

Total pajak iPhone 16 diperoleh dari rumus berupa penambahanbea masuk + PPN + PPh. Nilai pabean sendiri didapatkan dari nilai barang dikurangi US$ 500, sedangkan nilai impor dihitung dari nilai pabean ditambah bea masuk.

Cara Menghitung Pajak iPhone 16 yang Dibeli dari Luar Negeri

Sebagai contoh, berikut cara menghitung pajak iPhone 16 yang dijual dengan harga mulai US$ 799 atau sekitar Rp12,5 juta:

Nilai Pabean = Nilai Barang - US$ 500

US$ 799 - US$ 500 = US$ 299 atau sekitar Rp 4.701.476.

Bea Masuk = 10 Persen x Nilai Pabean

10 persen x Rp 4.701.476 = Rp 470.147.

Nilai Impor = Nilai Pabean + Bea Masuk

Rp 4.701.476 + Rp 470.147 = Rp 5.171.623.

PPN = Nilai Impor x 10 Persen

Rp 5.171.623 x 10 persen = Rp 517.162.

PPh dengan NPWP = 10 Persen x Nilai Impor

10 persen x Rp 5.171.623 = Rp 517.162.

PPh Tanpa NPWP = 20 Persen x Nilai Impor

20 persen x Rp 5.171.623 = Rp 1.034.324.

Dengan demikian, pajak iPhone 16 bagi penumpang dengan NPWP sebesar Rp 1.504.471 (Rp 470.147 + Rp 517.162 + Rp 517.162). Sementara pajak iPhone 16 bagi penumpang tanpa NPWP sebesar Rp 2.022.083 (Rp 470.147 + Rp 517.162 + Rp 1.034.324).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyebab adanya perbedaan tarif bea masuk anti-dumping untuk komoditas udang ke Amerika Serikat (AS). Perbedaan tarif ini bermula usai Indonesia terkena tuduhan anti-dumping oleh AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan tarif bea masuk anti dumping ada perbedaan karena berdasarkan perhitungan keuntungan di perusahaan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping. Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%. Meskipun angka tersebut terjadi penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk anti-dumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang damping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan perbedaan tarif akibat tuduhan anti-dumping oleh Amerika Serikat (AS) berpotensi memicu persaingan tidak sehat. Sebab, ada satu perusahaan yang terbebas dari bea masuk anti-dumping.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut. Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%.M Meskipun angka tersebut penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

"Berpotensi ke situ. Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9 ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9 ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9 persen. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri baik dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komoditas udang asal Indonesia tengah menghadapi tuduhan pelanggaran anti dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS).

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana mengatakan imbas dari tuduhan itu udang RI yang akan masuk ke Negara Paman Sam dikenai pungutan tambahan sebesar 3,9%.

Walau begitu, Erwin menjelaskan pengenaan bea anti dumping ini sudah turun dari keputusan US Department of Commerce (USDOC) pada Maret lalu yang sebesar sebesar 6,3%.

"Pada tanggal 23 Oktober USDOC menerbitkan kembali penentuan akhir terhadap tuduhan anti dumping dan kita turun dari 6,3% menjadi 3,9%," jelas Erwin dalam konferensi pers di KKP, Senin (28/10).

Lebih lanjut, dalam putusan akhir itu USDOC juga tidak menemukan bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan subsidi atau CVD bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor ke AS.

"Ini capaian dari sinergi teman teman asosiasi, teman teman Kementerian Perdagangan dan KBRI DC dalam proses hearing bersama USDOC," tambahnya.

Meski demikian, Erwin mengatakan perjuangan untuk bebas dari dua tuduhan atas komoditas unggulan Indonesia belum berakhir.

Saat ini, pemerintah dan para asosiasi masih menunggu kajian dari dampak ekonomi putusan USDOC yang dilakukan oleh The International Trade Commission (USITC).

Pihaknya masih berharap dalam putusan akhir yang dilakukan oleh lembaga itu, Indonesia tetap terbukti tidak melakukan CVD dan dibebaskan dalam pengenaan bea masuk anti dumping udang ke AS.

"Final keputusan akan disampaikan USITC 5 Desember dan pengenaan dumping dan CVD akan dikenakan 12 desember 2024," jelasnya.

Sebelumnya KKP membeberkan Indonesia menghadapi tuduhan antidumping dan countervailingduties terhadap ekspor udang beku Indonesia ke pasar AS. Tuduhan ini dikirim dalam petisi dari American Shrimp Processors Associaton (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

Periode investigasi untuk tuduhan dumping dilakukan dengan menyelidiki data perdagangan 1 Januari 2022-Desember 2022. Sedangkan untuk tuduhan CVD dengan menginvestigasi data perdagangan periode 1 September 2022-31 Agustus 2023.

Komoditas yang diselidiki adalah udang beku hasil budi daya (produk utuh atau tanpa kepala dikupas atau tidak dikupas, dengan ekor atau tanpa ekor, dibuang usus atau tidak, dimasak atau mentah, dan diproses dalam bentuk beku).

Dua pelaku usaha atau eksportir Indonesia sebagai mandatory responden yakni PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan PT First Marine Seafood (FMS) kemudian dipilih Departemen Perdagangan AS (U.S. Department of Commerce) dalam penyelidikan ini.

Indonesia kemudian terbukti tidak melakukan subsidi dalam hasil keputusan sementara terkait dengan penyelidikan AD dan CVD yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS, pada 25 Maret 2024.

Terkait dengan penyelidikan AD, pada 23 Mei 2024 Departemen Perdagangan AS menerbitkan hasil keputusan sementara yang menyatakan bahwa margin dumping FMS sebesar 6,3%. Berdasarkan regulasi AS, FMS dan seluruh eksportir udang beku Indonesia lainnya akan dikenakan tarif bea masuk AD 6,3%.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan kabar terbaru mengenai tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang untuk komoditas udang di pasar Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul hasil final determination yang dikeluarkan oleh US Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan final determination diterbitkan pada 22 Oktober 2024. Hasilnya, untuk CVD, Indonesia tetap deminis. Artinya, pemerintah tidak melakukan subsidi terhadap ekspor udang ke AS. Sementara untuk bea masuk anti dumping, tarifnya turun dari 6,3% jadi 3,9%.

"Sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD-nya, jadi 0 persen. Sementara untuk anti-dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Jadi, ini merupakan hasil capaian dari tentunya sinergi dari teman-teman asosiasi, juga dengan teman-teman kementerian perdagangan dan teman-teman dari KBRI Washington DC yang juga ikut di dalam proses hiring yang dilaksanakan bersama dengan USDOC," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan pada tanggal 23 Mei lalu, USDOC mengeluarkan preliminary determination khusus untuk anti-dumping. Atas tuduhan tersebut, Indonesia mendapatkan 2 mandatory untuk tarif anti-dumping, yakni tarif 0% untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan 6,3% untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan perusahaan eksportir udang lainnya.

Sementara, hasil dari final determination pada tanggal 22 Oktober, Indonesia oleh USDOC secara final menyimpulkan tarif anti-dumping turun dari 6,3% menjadi 3,9% bagi PT FMS dan perusahaan eksportir udang lainnya dan tarif 0% untuk BMS.

Namun, hasil ini belum berakhir. Sebab, masih menunggu hasil kajian dari US International Trade Commission (USITC) yang masih berlangsung. Lembaga tersebut bertugas untuk mengkaji injury ataupun dampak ekonomi di domestik AS.

"Dan pengumuman akan final akan disampaikan oleh US ITC per tanggal 5 Desember dan pengenaan untuk anti-dumping ataupun CVD dan duties-nya itu akan dikenakan di tanggal 12 Desember," jelasnya.

Dia pun berharap tarif CVD Indonesia tetap deminis dan tarif bea masuk anti dumping disamaratakan menjadi bebas bea masuk.

Sumber: Bloomberg | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Pemerintah China menekan produsen mobilnya untuk menghentikan ekspansi di Uni Eropa akibat meningkatnya konflik perdagangan atas kendaraan listrik. Arahan ini dapat memicu ketegangan untuk mendominasi sektor otomotif.

Menurut sumber Bloomberg yang mengetahui hal ini, pemerintah memberi tahu produsen untuk menunda pencarian aktif lokasi produksi di wilayah tersebut dan penandatanganan kesepakatan baru, dan secara umum bersikap rendah hati sembari menunggu proses negosiasi mengenai tarif yang sedang berlangsung.

Sejauh ini, perusahaan milik negara Dongfeng Motor Group Co. telah menghentikan rencana untuk memproduksi mobil di Italia sebagai tanggapan atas peringatan tersebut. Manajemen beralasan dukungan Roma terhadap tarif UE adalah alasan untuk perubahan haluannya.

Menteri Perindustrian Italia Adolfo Urso melakukan perjalanan ke Tiongkok pada bulan Juli, mengadakan pertemuan dengan para eksekutif termasuk dari Dongfeng Motor untuk memenangkan investasi perusahaan tersebut. Perjalanannya seharusnya membantu memformalkan kesepakatan antara Dongfeng Motor dan Italia selama kunjungan Meloni ke Tiongkok akhir bulan itu, tetapi Beijing meminta pembuat mobil itu untuk tidak melanjutkannya.

Bukan hanya Dongfeng, Chongqing Changan Automobile Co., pembuat mobil milik negara yang berpusat di Tiongkok barat juga membatalkan acara untuk meluncurkan mereknya di Eropa. Acara tersebut sedianya direncanakan minggu ini di Milan.

Kemudian ada pula, Chery Automobile Co. menunda target untuk mulai membangun kendaraan listrik di pabrik yang diambil alihnya di Spanyol hingga Oktober 2025. Perusahaan tersebut mempertimbangkan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan di lokasi Barcelona setelah keputusan tarif Uni Eropa.

Sementara BYD Co. terus melanjutkan rencana untuk membangun pabrik di Hungaria untuk membantu pembuat mobil listrik Seal dan Atto 3 menghindari tarif Uni Eropa. Mereka juga berencana membangun pabrik senilai US$ 1 miliar di Turki, yang memiliki perjanjian serikat pabean dengan Uni Eropa yang akan membebaskan mobil BYD yang diproduksi di sana dari pungutan.

Seperti diketahui, Uni Eropa awal bulan ini memilih untuk menaikkan tarif mobil listrik buatan Tiongkok hingga 45%, dengan alasan bahwa Beijing memberikan subsidi yang tidak adil kepada para pembuat mobilnya. Tiongkok membantah klaim tersebut dan telah mengancam bea masuknya sendiri pada sektor susu, brendi, daging babi, dan otomotif Eropa.

Sumber: Bloomberg | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Pemerintah China menekan produsen mobilnya untuk menghentikan ekspansi di Uni Eropa akibat meningkatnya konflik perdagangan atas kendaraan listrik. Arahan ini dapat memicu ketegangan untuk mendominasi sektor otomotif.

Menurut sumber Bloomberg yang mengetahui hal ini, pemerintah memberi tahu produsen untuk menunda pencarian aktif lokasi produksi di wilayah tersebut dan penandatanganan kesepakatan baru, dan secara umum bersikap rendah hati sembari menunggu proses negosiasi mengenai tarif yang sedang berlangsung.

Sejauh ini, perusahaan milik negara Dongfeng Motor Group Co. telah menghentikan rencana untuk memproduksi mobil di Italia sebagai tanggapan atas peringatan tersebut. Manajemen beralasan dukungan Roma terhadap tarif UE adalah alasan untuk perubahan haluannya.

Menteri Perindustrian Italia Adolfo Urso melakukan perjalanan ke Tiongkok pada bulan Juli, mengadakan pertemuan dengan para eksekutif termasuk dari Dongfeng Motor untuk memenangkan investasi perusahaan tersebut. Perjalanannya seharusnya membantu memformalkan kesepakatan antara Dongfeng Motor dan Italia selama kunjungan Meloni ke Tiongkok akhir bulan itu, tetapi Beijing meminta pembuat mobil itu untuk tidak melanjutkannya.

Bukan hanya Dongfeng, Chongqing Changan Automobile Co., pembuat mobil milik negara yang berpusat di Tiongkok barat juga membatalkan acara untuk meluncurkan mereknya di Eropa. Acara tersebut sedianya direncanakan minggu ini di Milan.

Kemudian ada pula, Chery Automobile Co. menunda target untuk mulai membangun kendaraan listrik di pabrik yang diambil alihnya di Spanyol hingga Oktober 2025. Perusahaan tersebut mempertimbangkan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan di lokasi Barcelona setelah keputusan tarif Uni Eropa.

Sementara BYD Co. terus melanjutkan rencana untuk membangun pabrik di Hungaria untuk membantu pembuat mobil listrik Seal dan Atto 3 menghindari tarif Uni Eropa. Mereka juga berencana membangun pabrik senilai US$ 1 miliar di Turki, yang memiliki perjanjian serikat pabean dengan Uni Eropa yang akan membebaskan mobil BYD yang diproduksi di sana dari pungutan.

Seperti diketahui, Uni Eropa awal bulan ini memilih untuk menaikkan tarif mobil listrik buatan Tiongkok hingga 45%, dengan alasan bahwa Beijing memberikan subsidi yang tidak adil kepada para pembuat mobilnya. Tiongkok membantah klaim tersebut dan telah mengancam bea masuknya sendiri pada sektor susu, brendi, daging babi, dan otomotif Eropa.