Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah pelantikana anggota DPR-MPR 2024-2029 tinggal menunggu waktu. Apakah pemerintahan Prabowo bakal melaju tanpa oposisi jika PDIP resmi bergabung dengan koalisi?

Prabowo Subianto mengungkap pertemuan dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri akan berlangsung berlangsung dalam waktu dekat. Bahkan, Prabowo menginginkan pertemuan itu terjadi sebelum pelantikan dirinya sebagai Presiden RI 2024-2029 yakni pada 20 Oktober 2024.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika hadir di acara pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan anggota DPR, DPD dan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

"Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan sebelum pelantikan," ujarnya kepada wartawan.

Terkait dengan pelantikan, Prabowo lalu menyampaikan harapannya agar anggota DPR yang telah dilantik ini bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dia menekankan perlunya kerja sama antara legislatif dan eksekutif sebagai cabang kekuasaan untuk bekerja sama.

"[Pemerintah dan DPR] akan selalu kerja sama. Harus selalu kerja sama," kata Prabowo.

Seperti diketahui, Ketua DPP DPIP Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR, Selasa (1/10/2024), yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara Guntur Sasono.

"Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024. Bahwa pimpinan DPR adalah, satu, Puan Maharani dari Fraksi PDIP sebagai Ketua DPR RI," ujar Guntur.

Kemudian, terdapat empat Wakil Ketua DPR dari Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB. Masing-masing adalah Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Puan Maharani menyatakan DPR RI komitmen menampung aspirasi rakyat selama periode kepemimpinannya lima tahun ke depan guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

"DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," kata Puan.

Sinyal PDIP Merapat ke Koalisi Prabowo

Selain soal pertemuan antara Megawati dan Prabowo, PDIP juga sudah memberi sinyal untuk lebih terbuka kepada pemerintahan baru. Meski bersebrangan saat Pilpres 2024, Puan mengaku tak ada yang tidak mungkin dalam politik. Termasuk soal opsi bergabungnya PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo yang berada di bawah payung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Ya Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin,” tutur Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Puan membenarkan bahwa PDIP terus menjalin komunikasi secara intens dengan pihak Prabowo pasca Pemilu 2024 kemarin.

Komunikasi antara kedua belah pihak mencakup berbagai macam isu strategis termasuk mengenai kesepahaman mengenai masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan.

“Selalu berkomunikasi dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi,” kata putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

Seperti diketahui, Prabowo telah menggandeng beberapa partai politik yang sebelumnya mendukung Capres Anies Baswedan dan Ganjar Prabowo pada Pilpres 2024. Parpol yang telah mendeklarasikan untuk masuk ke dalam pemerintahan antara lain PKS, PKB, Nasdem, hingga Perindo.

Jika pertemuan Prabowo dan Megawati menyepakati partai banteng moncong putih untuk mendukung pemerintahan Prabowo, maka legislatif Indonesia dipastikan tidak akan ada oposisi dalam lima tahun mendatang.

Jatah Menteri Kabinet

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membeberkan bahwa Presiden Terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto bakal mengumumkan jajaran menteri dalam kabinetnya pada Minggu (20/10/2024) malam.

Moeldoko mengatakan bahwa pilihan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Indonesia Maju ini dipilih agar dapat memastikan kinerja pemerintahan tidak mengalami kekosongan (vakum).

"Saya pikir iya ya, mestinya seperti itu, karena semaksimal mungkin tidak ada vakum, mungkin seperti itu tekniknya," ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Kendati demikian, Moeldoko melanjutkan bahwa dirinya belum memiliki informasi lebih lanjut terkait dengan daftar jajaran menteri yang akan dilantik.

Bahkan, Moeldoko urung bicara ketika menjawab isu yang beredar bahwa calon menteri akan dikumpulkan di Magelang sebelum atau sesudah diumumkan.

"Oh saya tidak tahu ya, saya tidak masuk ke sana, saya tidak masuk ke sana," pungkas Moeldoko.

Dalam catatan Bisnis, sudah menjadi hal yang lazim, bahwa penentuan kursi kabinet selalu didasarkan kepada akomodasi kepentingan politik partai pengusung maupun pendukung. Komposisi Kabinet Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahannya misalnya, hampir 63%-nya berlatar belakang politik.

Menariknya, di era Prabowo, jumlah kursi menteri yang akan mengisi kabinetnya nanti tidak dibatasi seperti era-era sebelumnya.

Sekadar informasi, amandemen Undang-undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan komposisi menteri tanpa harus berpatokan kepada jumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya.

"Jumlah keseluruhan kementerian dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," demikian bunyi klausul terbaru dalam amandemen UU Kementerian Negara.

Meski demikian, tidak ada informasi yang spesifik mengenai berapa kursi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto. Ada informasi yang menyebut di angka 44 kementerian, adapula yang mengungkap bahwa kursi menteri yang disiapkan lebih dari 44 atau justru kurang.

Namun yang jelas, kalau melihat komposisi koalisi yang mengusung pada Pilpres 2024 lalu, Prabowo setidaknya harus mengakomodir kepentingan konstituen partai pengusungnya yang berjumlah 11 partai politik. Kesebelas partai itu terdiri atas 4 partai parlemen (Gerindra, Golkar Demokrat, PAN), 4 partai non parlemen (PSI, Gelora, Garuda, PBB), serta 3 partai pendukung (Berkarya, PRIMA, Partai Aceh).

Jumlah itu belum menghitung partai-partai politik yang bergabung pasca Pilpres 2024 sebanyak 6 partai yakni tiga partai parlemen (PKS, Nasdem, PKB), tiga partai non parlemen (PPP, Perindo, Buruh), termasuk kemungkinan partai pemenang Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024, PDIP, bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto.