JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan struktur lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

Dari 158 nama Kepengurusan DPP Partai Golkar dan delapan nama ketua dewan pembina, kehormatan, etik, mahkamah partai dan badan lainnya, ada 43 nama yang merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.

Namun, beberapa dari anggota DPR tersebut diketahui telah dilantik menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, sehingga posisinya akan digantikan oleh kader Partai Golkar lainnya.

Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Selain itu, ada juga nama Ace Hasan Syadzily yang dilantik Prabowo menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta pada 22 Oktober 2024.

Berikut daftar nama pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 yang merupakan anggota DPR RI Periode 2024-2029:

1. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu (Aceh II)
2. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga (Sumatera Utara II)
3. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia (Sumatera Utara III)
4. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda (Sumatera Barat I)
5. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani (Riau I)
6. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari (Riau I)
7. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir (Sumatera Selatan I)
8. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama (Sumatera Selatan I)
9. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin (Jawa Barat I)
10. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga (Jawa Barat V)
11. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin (Jawa Barat VII)
12. Wasekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien (Jawa Barat VIII)
13. Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Dimuntur Kartasasmita (Jawa Barat IX)
14. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko (Jawa Tengah V)
15. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto (Jawa Tengah VI)
16. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII)
17. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih (Jawa Tengah VIII)
18. Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar (Jawa Tengah X)
19. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir (Jawa Timur I)
20. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun (Jawa Timur II)
21. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin (Jawa Timur III)
22. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan (jawa Timur V)
23. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji (Jawa Timur VI)
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi (Jawa Timur VII)
25. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini (Jawa Timur VIII)
26. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib (Jawa Timur X)
27. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa (Banten I)
28. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gde Sumarjaya Linggih (Bali)
29. Bendahara umum: Sari Yuliati (Nusa Tenggara Barat II)
30. Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto (Nusa Tenggara Timur II)
31. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot (Kalimantan Barat II)
32. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin (Kalimantan Tengah)
33. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama (Kalimantan Selatan I)
34. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol (Purn) Rikwanto (Kalimantan Selatan II)
35. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah (Kalimantan Timur)
36. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian (Kalimantan Timur)
37. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin M. Said (Sulawesi Tengah)
38. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra (Papua Tengah)
39. Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave laksono (Jawa Barat VIII)
40. Ketua Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman (Kalimantan Barat I)
41. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meutya Hafid (Sumatera Utara I)
42. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily (Jawa Barat II)
43. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid (Jawa Tengah II).

Sementara itu, sebelum mengumumkan pengurus DPP Partai Golkar yang baru, Bahlil menjelaskan bahwa struktur kepengurusan tersebut diputuskan setelah melewati berbagai pertimbangan termasuk aspek regenerasi dan kaderisasi, serta aspek kelaziman yang berlaku di DPP Partai Golkar.

“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP partai golkar, dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil, Kamis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut rencana pemberian tunjangan perumahan atau rumah dinas kepada anggota DPR periode 2024-2029 merupakan pemborosan anggaran negara.

Untuk diketahui, anggota DPR yang baru dilantik itu nantinya tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) melainkan dalam bentuk tunjangan. Hal itu tertuang pada surat Setjen DPR No.B/733/RT.01/09/2024 yang telah ditandatangani pada 25 September 2024.

ICW menyebut total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, kebijakan tunjangan baru tersebut dinilai merupakan pemborosan uang negara.

"Kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujar Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Adapun, informasi mengenai pemborosan uang tunjangan itu didapatkan dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan RJA periode 2019-2024 dengan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

ICW lalu melakukan penelusuran terhadap belanja pengadaan oleh Setjen DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Caranya dengan menyortir sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

ICW menilai hal itu menunjukan bahwa sudah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA.

Di sisi lain, ICW juga menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029. Berdasarkan catatan Bisnis, Sekjen DPR Indra Iskandar sempat menyampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR bakal berbeda dengan DPRD.

Apabila tunjangan untuk anggota DPRD sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta, maka rumah dinas anggota DPR di Jakarta bisa jadi lebih tinggi mengingat harga properti.

ICW lalu melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp50 juta sampai dengan Rp70 juta untuk setiap anggota DPR, yang keseluruhan mencapai 580 orang untuk 60 bulan alias lima tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun sampai dengan Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.

ICW lalu menyebut bakal ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan apabila perhitungan itu terwujud. Perhitungan itu didapatkan dari pengurangan antara tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR selama lima tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki RJA menggunakan mekanisme pengadaan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

LSM yang bertugas mengawasi pemberantasan korupsi itu menilai, akan sulit untuk mengawasi penggunaan tunjangan agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

ICW mendesak agar Setjen DPR mencabut surat No.B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR. Anggota dewan juga diminta tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan.

"Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," pungkas ICW.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan keputusan menghapus fasilitas rumah dinas anggota DPR RI yang kemudian digantikan dengan tunjangan rumah telah melalui kajian yang dilakukan sejak dua tahun lalu.

Dia pun mengungkap dua alasan menghapuskan kebijakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota legislatif periode 2024-2029. Pertama, kata dia, rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping itu, sebagian besar itu kondisi fisik rumah dinas sudah cukup parah.

Kedua, yang melandasi keputusan DPR untuk mengubah kebijakan meniadakan rumah dinas juga guna menyikapi proyeksi anggota Dewan akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kajian tentang ini kami sudah buat dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR Kalibata.

Indra menyebut kajian tersebut didasarkan pada efisiensi dan akuntabilitas. Adapun, kajian ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.

“Tentu kalau kajian kami ini mendasari pada kaitan efisiensi, kaitan akuntabel itu yang utama, dua hal itu menjadi cara pandang kami. Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau direvitalisasi seperti apa,” tutur Sekjen DPR tersebut.

Menurut Indra, jika kompleks rumah dinas anggota direvitalisasi, harus dilakukan dengan serius mulai dari perbaikan atap, struktur rumah, dan pasaknya. Namun demikian, untuk melakukan hal tersebut pastinya dibutuhkan stamina yang sangat besar.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa terkait besaran nominal uang tunjangan rumah kepada anggota DPR masih dalam tahap pembahasan.

Untuk itu, pihaknya menggunakan konsultan appraisal untuk menghitung besaran tunjangan yang jika sudah dalam tahap final akan dilaporkan kepada AKD.

“Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu, dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk,” ujarnya.

Indra turut menyampaikan besaran tunjangan DPR pasti akan berbeda dengan DPRD mengingat pertimbangan biaya sewa rumah di Jakarta.

“Pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD, provinsi atau kabupaten kota, uang perumahannya Rp40 juta, Rp50 juta gitu ya, tentu secara apple to apple kita juga harus memandang apakah Jakarta dengan tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama, sewanya, saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menghapus operasional rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dan menggantinya dengan tunjangan sewa untuk dikelola sendiri menuai pro-kontra di masyarakat.

Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset. Adapun, wilayah Kalibata tersebut meliputi blok A, B, C, D, E dan komplek F yang berada di samping sungai Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar seusai acara kunjungan ke RJA Kalibata bersama media pada Senin (7/10/2024) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Indra menjelaskan pemeliharaan rumah jabatan anggota tersebut menggunakan aplikasi bernama Perjaka atau Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata. Setiap harinya, terdapat 10-15 keluhan dalam aplikasi tersebut. Ketika hujan, lanjutnya, banyak keluarga anggota dewan yang mengeluhkan atap bocor.

“Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu ya. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya,” ujarnya di Gedung Serbaguna Kompleks Perumahan DPR RI Kalibata, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Indra mengungkapkan masalah lain yang sulit diselesaikan adalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap.

Perbesar

Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR RI

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi RJA Kalibata pada Senin (7/10/2024) pukul 10.10 WIB, nampaknya suasana terlihat agak sepi dan hanya beberapa rumah saja yang mobilnya terparkir rapi di garasi. Rata-rata rumah yang ada di sana adalah rumah bertingkat dua.

Setidaknya ada dua rumah yang ditunjukkan Sekjen DPR Indra Iskandar kepada media. Rumah tersebut berada di blok A dan B. Luas tanahnya sebesar 188 meter persegi dan luas bangunan sebesar 100 meter persegi.

Di lantai 1 rumah bertingkat itu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi dalam, ruang kerja, dapur, ruang tamu, ruang tengah, garasi, dan toilet.

Sementara itu, di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan salah satunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam, tempat cuci baju dan jemur pakaian, kamar kecil pembantu, dan kamar mandi dengan toilet jongkok.

Dari dua rumah tersebut terlihat plafon kamar yang sudah kusam karena bocor. Tembok rumah yang kotor dan ditambah dengan bau pengap karena sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, tirai gorden pun sudah terlihat rusak.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah pelantikana anggota DPR-MPR 2024-2029 tinggal menunggu waktu. Apakah pemerintahan Prabowo bakal melaju tanpa oposisi jika PDIP resmi bergabung dengan koalisi?

Prabowo Subianto mengungkap pertemuan dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri akan berlangsung berlangsung dalam waktu dekat. Bahkan, Prabowo menginginkan pertemuan itu terjadi sebelum pelantikan dirinya sebagai Presiden RI 2024-2029 yakni pada 20 Oktober 2024.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika hadir di acara pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan anggota DPR, DPD dan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

"Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan sebelum pelantikan," ujarnya kepada wartawan.

Terkait dengan pelantikan, Prabowo lalu menyampaikan harapannya agar anggota DPR yang telah dilantik ini bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dia menekankan perlunya kerja sama antara legislatif dan eksekutif sebagai cabang kekuasaan untuk bekerja sama.

"[Pemerintah dan DPR] akan selalu kerja sama. Harus selalu kerja sama," kata Prabowo.

Seperti diketahui, Ketua DPP DPIP Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR, Selasa (1/10/2024), yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara Guntur Sasono.

"Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024. Bahwa pimpinan DPR adalah, satu, Puan Maharani dari Fraksi PDIP sebagai Ketua DPR RI," ujar Guntur.

Kemudian, terdapat empat Wakil Ketua DPR dari Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB. Masing-masing adalah Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Puan Maharani menyatakan DPR RI komitmen menampung aspirasi rakyat selama periode kepemimpinannya lima tahun ke depan guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

"DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," kata Puan.

Sinyal PDIP Merapat ke Koalisi Prabowo

Selain soal pertemuan antara Megawati dan Prabowo, PDIP juga sudah memberi sinyal untuk lebih terbuka kepada pemerintahan baru. Meski bersebrangan saat Pilpres 2024, Puan mengaku tak ada yang tidak mungkin dalam politik. Termasuk soal opsi bergabungnya PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo yang berada di bawah payung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Ya Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin,” tutur Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Puan membenarkan bahwa PDIP terus menjalin komunikasi secara intens dengan pihak Prabowo pasca Pemilu 2024 kemarin.

Komunikasi antara kedua belah pihak mencakup berbagai macam isu strategis termasuk mengenai kesepahaman mengenai masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan.

“Selalu berkomunikasi dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi,” kata putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

Seperti diketahui, Prabowo telah menggandeng beberapa partai politik yang sebelumnya mendukung Capres Anies Baswedan dan Ganjar Prabowo pada Pilpres 2024. Parpol yang telah mendeklarasikan untuk masuk ke dalam pemerintahan antara lain PKS, PKB, Nasdem, hingga Perindo.

Jika pertemuan Prabowo dan Megawati menyepakati partai banteng moncong putih untuk mendukung pemerintahan Prabowo, maka legislatif Indonesia dipastikan tidak akan ada oposisi dalam lima tahun mendatang.

Jatah Menteri Kabinet

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membeberkan bahwa Presiden Terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto bakal mengumumkan jajaran menteri dalam kabinetnya pada Minggu (20/10/2024) malam.

Moeldoko mengatakan bahwa pilihan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Indonesia Maju ini dipilih agar dapat memastikan kinerja pemerintahan tidak mengalami kekosongan (vakum).

"Saya pikir iya ya, mestinya seperti itu, karena semaksimal mungkin tidak ada vakum, mungkin seperti itu tekniknya," ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Kendati demikian, Moeldoko melanjutkan bahwa dirinya belum memiliki informasi lebih lanjut terkait dengan daftar jajaran menteri yang akan dilantik.

Bahkan, Moeldoko urung bicara ketika menjawab isu yang beredar bahwa calon menteri akan dikumpulkan di Magelang sebelum atau sesudah diumumkan.

"Oh saya tidak tahu ya, saya tidak masuk ke sana, saya tidak masuk ke sana," pungkas Moeldoko.

Dalam catatan Bisnis, sudah menjadi hal yang lazim, bahwa penentuan kursi kabinet selalu didasarkan kepada akomodasi kepentingan politik partai pengusung maupun pendukung. Komposisi Kabinet Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahannya misalnya, hampir 63%-nya berlatar belakang politik.

Menariknya, di era Prabowo, jumlah kursi menteri yang akan mengisi kabinetnya nanti tidak dibatasi seperti era-era sebelumnya.

Sekadar informasi, amandemen Undang-undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan komposisi menteri tanpa harus berpatokan kepada jumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya.

"Jumlah keseluruhan kementerian dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," demikian bunyi klausul terbaru dalam amandemen UU Kementerian Negara.

Meski demikian, tidak ada informasi yang spesifik mengenai berapa kursi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto. Ada informasi yang menyebut di angka 44 kementerian, adapula yang mengungkap bahwa kursi menteri yang disiapkan lebih dari 44 atau justru kurang.

Namun yang jelas, kalau melihat komposisi koalisi yang mengusung pada Pilpres 2024 lalu, Prabowo setidaknya harus mengakomodir kepentingan konstituen partai pengusungnya yang berjumlah 11 partai politik. Kesebelas partai itu terdiri atas 4 partai parlemen (Gerindra, Golkar Demokrat, PAN), 4 partai non parlemen (PSI, Gelora, Garuda, PBB), serta 3 partai pendukung (Berkarya, PRIMA, Partai Aceh).

Jumlah itu belum menghitung partai-partai politik yang bergabung pasca Pilpres 2024 sebanyak 6 partai yakni tiga partai parlemen (PKS, Nasdem, PKB), tiga partai non parlemen (PPP, Perindo, Buruh), termasuk kemungkinan partai pemenang Pemilihan Legislatif alias Pileg 2024, PDIP, bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat paripurna DPR memutuskan empat Wakil Ketua DPR untuk periode 2024-2029. Masing-masing dari mereka menuturkan harapannya.

Empat Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 terpilih meliputi Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Keempat Wakil tersebut akan membantu Puan Maharani, yang kembali ditetapkan menjadi Ketua DPR untuk periode 2024-2029.

1. Partai Golkar - Adies Kadir

Adies mengungkapkan bahwa sebagai wakil ketua yang baru, ia akan mengikuti seluruh program-program yang telah dilakukan lima tahun yang lalu.

"Yang kita lihat lima tahun lalu banyak kepentingan masyarakat yang telah tersampaikan dan tersalurkan," jelas Adies dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin malam (1/10/2024).

Lanjutnya, ia menuturkan bahwa secara pribadi dan fraksi Partai Golkar mendukung seluruh kegiatan yang mensejahterakan masyarakat Tanah Air.

2. PKB - Cucun Ahmad Syamsurijal

Cucun sempat bercanda bahwa sebagai wakil ketua yang baru, ia siap untuk ikut ‘ospek’ dahulu dengan para senior.Adapun, ia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kaidah untuk menjaga prestasi, ikut berkontribusi, hingga berkolaborasi.

"Itu saja dari saya, dan siap kita mengikuti apa yang menjadi yang sekarang sudah solid lebih tingkatkan lebih solid lagi," ucapnya.

3. Partai Nasdem - Saan Mustopa

Saan menuturkan bahwa ia senada dengan sang Ketua, yakni menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga dan meningkatkan kinerja DPR.

“Seperti tadi ditekankan pada pidato awal masa sidang oleh Ibu Ketua, tentu ini harus menjadi komitmen bersama. Jadi meningkatkan kepercayaan terhadap DPR itu menjadi hal yang sangat penting, seperti Ibu Ketua sampaikan,” ucapnya.

Sebagai anggota wakil yang baru, ia akan ikut bersama-sama untuk menjaga dan meningkatkan hal-hal tersebut.

3. Partai Gerindra - Sufmi Dasco Ahmad

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa ia memiliki beberapa perhatian untuk periode kedepan.

Pertama,DPR perlu melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program-program yang belum diselesaikan.Kedua,adalah meningkatkan kinerja DPR.

Adapun harapan yang terakhir, adalah membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan seluruh anggota DPR RI dan DPD RI periode 2024–2029 telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Seluruh anggota DPR dan DPD periode 2024–2029, sebagaimana yang dilantik hari ini, telah menyampaikan LHKPN-nya secara lengkap. Sejumlah 580 orang anggota DPR dan 152 orang anggota DPD," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Rabu (2/10/2024).

Budi menerangkan dari 580 orang anggota DPR RI, tercatat 323 orang berstatus petahana dan 257 orang merupakan wajah baru. Sementara itu, dari 152 orang anggota DPD RI, tercatat 67 orang berstatus petahana dan 85 orang merupakan anggota baru.

KPK mengungkapkan LHKPN merupakan salah satu syarat pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2024–2029 terpilih. Bagi calon yang berstatus petahana atau yang merupakan wajib lapor LHKPN pada periode sebelumnya, maka yang bersangkutan dapat menggunakan laporan LHKPN periodik tahun 2023 yang disampaikan pada 2024.

Sementara itu, bagi anggota DPR dan DPD yang berstatus nonpetahana atau bukan merupakan wajib lapor LHKPN pada periode sebelumnya maka harus menyampaikan LHKPN baru.

"KPK telah memublikasikan LHKPN anggota DPR dan DPD periode 2024–2029 di laman https://elhkpn.kpk.go.id. Masyarakat bisa mengakses secara terbuka untuk ikut memantau kepatuhan dan kebenaran pelaporannya," ujar Budi.

Sebanyak 580 orang anggota DPR RI terpilih dan 152 orang anggota DPD RI terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang Hasil Pemilu 2024 Periode 2024–2029 dilantik di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/10/2024).

Calon anggota DPR terpilih yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan calon anggota DPD RI terpilih bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya.

Pengucapan sumpah janji anggota DPR dan DPD periode 2024–2029 dipandu Ketua Mahkamah Agung RI M. Syarifuddin di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota DPR RI 2024-2029 Jamaludin Malik, yang memakai kostum Ultraman, mengincar Komisi III agar bisa mewujudkan misinya untuk memberantas kejahatan di Indonesia.

Dia menyampaikan telah lama berkecimpung di lembaga bantuan hukum. Jamaludin juga mengklaim bahwa dirinya telah memberikan 860 orang dalam penegakan hukum secara gratis di Jepara.

Dengan ditempatkannya di Komisi III DPR RI, pria berkostum Ultraman saat pelantikan anggota DPR RI 2024-2029 ini bisa lebih luas dalam membantu penegakan hukum yang berpihak pada rakyat.

"Jadi, kenapa saya pengen di komisi III? Penegakan hukum karena dulu saya hanya bisa menyentuh orang di kabupaten saya Jepara, karena apa keterbatasan," ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2024).

Adapun, Jamaluddin menjelaskan alasan kedatangan dirinya dengan menggunakan kostum Ultraman menjelang pelantikan anggota DPR RI 2024-2029.

Selain terinspirasi membasmi kejahatan, kostum itu juga merupakan karakter yang dibangun sejak berkampanye sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Dia mengklaim, penggunaan kostum itu akhirnya membuahkan hasil lantaran masyarakat mudah mengenal dirinya saat kontestasi Pileg tersebut.

"Karena itu saya mencari cara yang murah, supaya nama saya gampang viral dan gampang terkenal, maka dari itu semua baliho saya gambarnya adalah gambar Ultraman," tambahnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis di kompleks Parlemen, awalnya Jamaludin mengenakan kostum saat akan dilantik menjadi anggota DPR RI. Namun, penggunaan kostum itu tidak diperkenankan hingga akhirnya diberikan kepada salah satu rekannya.

"Jadi tadi pagi kita kan saya sendiri pakai kostum Ultraman, tapi karena tidak dibolehkan saya mendelegasikan kepada salah satu timses untuk menggantikan saya. Jadi gitu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen PAN sekaligus anggota DPR RI 2024-2029 Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio meminta agar semua pihak tidak meremehkan kinerja anggota dewan dari kalangan artis.

"Sekali lagi, please banget, kalau jadi anggota Dewan tuh jangan dilihat di kotak-kotakin bahwa ini artis, bakalan nggak bisa kerja, nggak bisa ini," ujar Eko usai menghadiri pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Eko kemudian memberikan apresiasi kepada beberapa rekannya, yang telah membuktikan diri menjadi anggota Dewan yang berkompeten.

"Tentunya saya lihat banyak lah teman-teman, Mbak Nurul Arifin hebat gitu ya, banyak, Mas Tanto kemarin juga hebat, kemarin-kemarin juga banyak," tambahnya.

Eko menekankan agar para pekerja seni diberikan kesempatan untuk berkontribusi bagi masyarakat, terutama bagi daerah pemilihannya.

"Berikan kesempatan teman-teman pekerja seni untuk mengabdikan dirinya, untuk bermanfaat, minimal untuk daerah pemilihannya. Saya yakin mereka bisa dan mampu," ujarnya.

Sebagai informasi, Eko berasal dari dapil DKI Jakarta I dan dari Partai Amanat Nasional (PAN). Adapun, dia telah memperoleh sebanyak 93.673 suara.

Baru-baru ini, DPP PAN juga menunjuk Eko menduduki jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa penunjukan Eko Patrio sebagai Sekjen PAN adalah pilihan yang rasional dan objektif, karena sosok Eko berpengalaman sebagai Anggota DPR RI selama tiga periode, sejak tahun 2009.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Warga Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Widodo (60), mengingatkan para anggota DPR untuk tidak melupakan janji-janji mereka setelah resmi dilantik. Ia berharap anggota DPR yang terpilih dapat membela rakyat sesuai dengan pernyataan mereka saat kampanye.

"Kalau musim pemilu, anggota dewan selalu mengatakan akan bela rakyat dan sebagainya," ujar Widodo kepada Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Widodo menekankan pentingnya DPR yang baru dilantik menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat.

Ia berpendapat, anggota DPR seharusnya menampung aspirasi masyarakat, terutama dari kelompok menengah ke bawah, dan menyampaikannya kepada pemerintah.

Namun, ia merasa banyak anggota DPR yang melupakan janjinya setelah terpilih dan lebih mementingkan kekuasaan. "Senjatanya dan modalnya selama kampanye itu merangkul rakyat, tapi setelah jadi, dia lupa. Dia hanya gila jabatan," tambahnya.

Pria yang bekerja sebagai supir ojol ini juga mempertanyakan perubahan sikap anggota DPR setelah pelantikan. Ia menyebut banyak faktor yang menyebabkan sikap anggota DPR berubah, salah satunya adalah tekanan lingkungan di DPR.

Widodo menilai bahwa fenomena ini sudah terjadi sejak era Orde Baru hingga saat ini, di mana banyak keputusan yang diambil hanya menguntungkan kelompok tertentu, dengan nepotisme yang masih terasa kuat.

"Sudah terjadi yang seperti itu. Entah hati nuraninya untuk memihak orang banyak itu jadi angin lalu. Dari Orde Baru sampai sekarang itu sama saja," ujarnya.

Ia berharap anggota DPR baru lebih membela rakyat dan berusaha membangun kesinambungan dalam program-program yang berpihak kepada masyarakat, meskipun masa jabatan mereka berakhir.

Widodo juga mengkritik praktik nepotisme yang masih mendominasi dunia politik. "Seharusnya jika memang itu sesuai dengan posisinya, dia membela atau memihak kepada rakyat," pungkasnya.

Sebagai informasi, pelantikan 580 anggota DPR RI periode 2024-2028 dijadwalkan berlangsung hari ini, Selasa (1/10/2024), di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Mereka telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon anggota legislatif terpilih pada 25 Agustus 2024, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1206 Tahun 2024.

Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik pada Selasa (1/10) dan dipastikan bakal mendapatkan uang pensiun seumur hidup.

Ketentuan ini ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Uang pensiun itu diatur dalam pasal 13 beleid tersebut.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun," tulis pasal 13 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 1980.

Khusus uang pensiun untuk anggota DPR RI dirinci dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Para wakil rakyat itu berhak mengantongi uang pensiun sebanyak 60 persen dari gaji pokok.

Pembayaran pensiun diberikan kepada anggota DPR secara penuh yang masih sehat. Jika mereka meninggal, dana pensiunnya dihentikan.

Pengecualian bagi anggota DPR RI yang wafat, tetapi masih punya suami atau istri akan tetap mengantongi uang pensiun. Kendati, nilainya berkurang dari saat penerima masih hidup selepas masa jabatannya usai.

Selain itu, pensiunan anggota DPR juga berhak menerima tunjangan hari tua (THT) yang dibayarkan sekali. Nilainya adalah Rp15 juta.

1. Anggota DPR yang merangkap ketuaRp3,02 juta (60 persen dari gaji Rp5,04 juta per bulan)

2. Anggota DPR yang merangkap wakil ketuaRp2,77 juta (60 persen dari gaji pokok Rp4,62 juta per bulan)

3. Anggota DPR yang tidak merangkap jabatanRp2,52 juta (60 persen dari gaji pokok Rp4,20 juta per bulan).