SOLO, iNews.id - Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga keselamatanangkutan jalan demi kemajuan Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat Mukernas III Organda periode 2021-2026 di Alila Hotel, Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/10/2024).

Menurutnya, organda berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan dengan berbagai inisiatif sehingga tema 'Semangat Keselamatan Angkutan Jalan untuk Indonesia Maju' dapat menginspirasi semua kalangan.

"Perubahan positif dalam perilaku pengguna jalan ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam setiap aspek transportasi di Indonesia," ujarnya.

Dia menyebut ada tiga program utama yang akan digagas dalam mukernas tersebut. Program pertama yakni kepedulian terhadap kendaraan. Kedua program ketersediaan BBM serta terakhir tentang inovasi pelayanan terhadap penumpang dan barang.

Adrianto mengungkapan, sarana dan prasarana yang meliputi kondisi kendaraan dan jalan ditambah kualitas pengguna jalan menjadi faktor-faktor yang memengaruhi keselamatan di jalan. Data hingga Oktober 2028, tercatat angka kecelakaan masih tinggi mencapai 30.000 per tahun.

“Faktor pengguna jalan sering diabaikan. Kalau dilihat kecelakaan yang terlibat mayoritas adalah motor bisa jadi karena kendaraan salah satu saling mengabaikan. Ini faktor menyadarkan, bukan hanya kita yang harus berkendara dengan baik tapi kita yang harus waspada dengan pengguna jalan yang lain,” katanya.

Organda juga menyiapkan program meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam industri angkutan. Dalam hal ini bekerja sama dengan KNKT, BPJS dan UGM untuk meneliti agar kendaraan umum terutama kendaraan berat mendapatkan pelayanan gratis secara berkala.

"Seperti sopirnya mendapat layanan medical check up gratis," katanya.

Diketahui, mukernas organda ini berlangsung mulai tanggaal 8 hingga 10 Oktober 2024. Acara pembukaan dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, Pjs Wali Kota Solo Dr Dhoni Widianto, Sri Susuhunan Pakubuwana XIII, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sonny Irawan dan Sekreataris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sambutan melalui video tapping.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN - Organisasi Angkatan Darat (Organda) menolak rencana pemerintah yang ingin melakukan revisi batas umur bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Pariwisata.

Organda meminta pemerintah lebih fokus dalam pengawasan dan penegakan hukum pada peraturan eksisting terkait pembatasan umur operasional angkutan umum seperti bus ketimbang merevisinya.

Ketua Angkutan Penumpang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, menyebut pihaknya tidak setuju jika pemerintah berencana merevisi batas umur operasional angkutan bus. Menurutnya, penegakan hukum dan pengawasan pada regulasi eksisting terkait batasan usia operasional bus saat ini belum berjalan optimal.

"Kami tidak sepakat kalau pemerintah sibuk mengutak atik pembatasan umur kendaraan angkutan, aturan yang saat ini sudah jelas kok sebenarnya. Kendaraan yang sudah kena batas umur itu belum ada ketegasan dari pemerintah," jelasnya saat dihubungi, Sabtu (20/7/2024)

Pria yang akrab disapa Sani ini mengatakan, saat ini 85% kendaraan angkutan penumpang tidak memenuhi aturan yang ada dan kerap mengalami kecelakaan. Namun, dia menilai pemerintah tidak tegas dalam menindak pelaku-pelaku usaha angkutan yang tidak taat ini.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus dalam mengawasi dan melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi standar dengan regulasi eksisting.

Sebelumnya, Kemenhub berencana melakukan revisi pembatasan umur operasional angkutan umum seperti bus AKAP dan pariwisata seiring dengan maraknya peristiwa kecelakaan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuka dan menerima masukan terkait dengan pembatasan umur bus angkutan umum. Terlebih, saat ini dinamika dan teknologi kendaraan umum semakin berkembang, sehingga perlu dianalisis dan dikaji kembali.

Di Indonesia, umur operasional maksimal kendaraan angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah 25 tahun, sedangkan angkutan pariwisata 15 tahun.

"Apakah pembatasan umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum yang telah ditetapkan masih relevan atau harus direvisi," katanya.