Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai ketentuan barang bawaan pribadi penumpang dan jasa titipan (jastip). Aturan ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang akan atau sedang bepergian ke luar negeri.

DJBC mengatakan setiap barang bawaan penumpang yang datang dari luar negeri bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atau pajak. Syaratnya, nilai dari barang bawaan tersebut tidak lebih dari US$ 500 atau setara Rp 7,7 juta (kurs Rp 15.400).

"Pembebasan bea masuk diberikan kepada masing-masing barang bawaan penumpang dengan nilai pabean sampai dengan FOB (Free on Board) US$ 500 per orang," tulis keterangan resmi Bea Cukai, dikutip Senin (26/8/2024).

Pastikan bahwa barang yang dibawa penumpang merupakan barang personal use atau keperluan pribadi, bukan untuk dijual lagi di Indonesia. Jadi belanja dengan jumlah sewajarnya.

Apabila barang yang dibawa oleh penumpang bukan merupakan barang pribadi penumpang, dikenakan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum atas keseluruhan nilai barang.

Bea Cukai mencontohkan apabila seorang penumpang membawa 2 buah sepatu dari luar negeri. Apabila harga 2 sepatu itu tidak melebihi US$ 500, maka tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor.

Sebaliknya, apabila harga 2 sepatu itu melebihi US$ 500, maka penumpang tersebut harus membayar selisih nilainya. Caranya adalah dengan menghitung harga 2 sepatu itu lalu dikurangi US$ 500. Selisih harga itulah yang kemudian terkena bea masuk 10%, PPN 11% dan PPh Impor 10% (dengan NPWP) atau 20% (tanpa NPWP).

Terhadap barang yang berasal dari Indonesia yang dibawa ke luar negeri dan dibawa kembali ke Indonesia, DJBC memastikan tidak dikenakan bea masuk selama barang tersebut dapat dibuktikan memang berasal dari Indonesia.

"Untuk memudahkan pembuktian, pada saat berangkat ke luar negeri barang dilaporkan terlebih dahulu kepada Petugas Bea Cukai menggunakan form BC 3.4, dalam hal dibawa dengan barang bawaan penumpang," jelasnya.

IDXChannel - Komisioner Australian Border Force (ABF), Michael Outram APM, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia, Askolani, menandatangani Kesepakatan Authorised Economic Operator Mutual Recognition Arrangement (AEO MRA)

Kesepakatan yang diteken di sela Diskusi Antar-Kepabeanan ke-23 di Canberra pada Rabu (7/8/2024) tersebut diharapkan menyederhanakan proses kepabeanan dan menguntukan sektor bisnis kedua negara.

"Indonesia adalah mitra yang sangat penting bagi Australia, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tuan rumah Diskusi Antar-Kepabeanan hari ini dan untuk menandatangani Kesepakatan ini," kata Komisaris Outram dalam pernyataan persnya.

"Penting bagi kita untuk terus memperkuat kerja sama dan berbagi informasi antara kedua negara dalam hal penegakan hukum dan fasilitasi perdagangan. Setelah penandatanganan hari ini, kedua lembaga kita akan mengoperasionalkan kesepakatan ini, yang akan menghasilkan manfaat ekonomi dan keamanan yang nyata. Hal ini hanya mungkin terjadi berkat kerja keras para petugas kita selama beberapa tahun terakhir untuk menyelesaikan rincian Kesepakatan ini," katanya.

Pada 2022-20223, Indonesia merupakan mitra dagang dua arah terbesar ke-13 bagi Australia dan pasar ekspor terbesar ke-9. Indonesia juga berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu dari sepuluh ekonomi terbesar di dunia pada pertengahan 2030-an dan ekonomi terbesar keempat pada pertengahan abad ini.

Australia saat ini telah menandatangani kesepakatan serupa dengan Kanada, China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, dan India.

Sementara itu, Indonesia memiliki kesepakatan serupa dengan Korea Selatan, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan ASEAN.

AEO MRA, sebagaimana diuraikan dalam SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework) dari Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO), merupakan kesepakatan antara administrasi kepabeanan dengan program AEO yang setara. (Wahyu Dwi Anggoro)