Apa itu jastip? Jastip, singkatan dari “jasa titip,” adalah layanan di mana seseorang menawarkan jasa untuk membeli barang titipan dari suatu tempat, baik di dalam maupun luar negeri.

Konsep ini semakin populer di Indonesia, terutama dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap barang-barang eksklusif atau sulit ditemukan di daerah tertentu. Biasanya, jastip dimanfaatkan untuk membeli barang dari kota atau negara tertentu.

Apa itu jastip? Seperti yang telah disinggung di atas, jastip adalah singkatan dari jasa titip.

Dikutip dari buku My Business, Sani (2021), pada dasarnya, orang yang menyediakan layanan jastip bertindak sebagai pembeli pengganti (proxy buyer).

Orang tersebut akan mengunjungi tempat-tempat tertentu. Misalnya pusat perbelanjaan, pasar lokal, atau luar negeri, dan menawarkan barang-barang yang bisa dititipkan melalui media sosial. Mulai dari Instagram, WhatsApp, hingga platform khusus jastip.

Konsumen yang berminat bisa memesan barang tersebut dengan memberikan detail dan melakukan pembayaran di muka atau setelah barang tiba. Penyedia jastip biasanya menambahkan biaya tambahan di luar harga barang, yang disebut fee jasa titip.

Fee ini merupakan bentuk kompensasi atas waktu, tenaga, dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh penyedia jastip. Besarnya biaya titip bervariasi, tergantung pada jenis barang dan jarak lokasi pembelian.

Ada beberapa manfaat dari jastip. Berikut di antaranya.

Konsumen bisa mendapatkan barang yang sulit dijangkau tanpa harus bepergian ke tempat asal barang tersebut.

Beberapa barang mungkin lebih murah di luar negeri atau di lokasi tertentu. Dengan jastip, konsumen bisa menghemat biaya dibandingkan harus melakukan perjalanan sendiri.

Selain barang-barang fashion atau kosmetik, jastip juga populer untuk produk seperti makanan khas atau oleh-oleh.

Meskipun menawarkan kemudahan, jastip memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah risiko barang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen atau rusak selama pengiriman.

Selain itu, beberapa barang mungkin terkena aturan bea cukai, terutama jika barang dibawa dari luar negeri dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penyedia jastip harus memahami regulasi terkait dan memberikan estimasi waktu pengiriman yang realistis.

Apa itu jastip? Jadi, jastip adalah solusi praktis bagi orang yang ingin mendapatkan barang dari lokasi tertentu tanpa harus melakukan perjalanan sendiri. (Gin)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan pemantauan platform jasa titip (jastip) baru yang dapat menjembatani pembelian barang impor ilegal dari aplikasi Temu dari China. Temu saat ini belum memiliki izin di Indonesia dan dinilai Kementerian Koperasi dan UKM bisa membahayakan produk lokal Indonesia.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Moga Simatupang, menuturkan pihaknya akan menggandeng Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (DJPKTN) Kemendag yang dipimpin oleh Rusmin Amin, untuk pemantauan atau monitoring tersebut.

“Nanti kami kerja sama dengan DJPKTN untuk monitoring hal tersebut (platform jastip),” tutur Moga di sela-sela acara Awarding dan Talkshow Edukasi UMKM Nasional melalui Program UMKM JAGO 2024 di Kantor Kemendag, Senin (7/10).

Kabar mengenai adanya platform jastip ini pertama kali diungkap oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM).

Platform tersebut dibuat oleh oknum asal Indonesia. Tujuannya untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia membeli produk dari aplikasi luar negeri, seperti aplikasi-aplikasi berbahasa China.

Moga menjelaskan semua kegiatan bisnis di Tanah Air yang berkaitan dengan sistem elektronik harus tunduk terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Menurut dia, beleid ini dibuat dengan tujuan supaya industri dalam negeri terlindungi dan dapat menikmati pasar domestik.

“Kita harus bisa menata terkait dengan tata kelola, perdagangan melalui sistem elektronik sehingga ke depan industri dalam negeri juga dapat bersaing dan juga platform dalam negeri juga dapat bersaing,” terangnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, menyebut platform jastip tersebut dengan sebutan titip beli. Platform titip beli ini ditemukan Kemenkop UKM setelah aplikasi-aplikasi dari China terjegal masuk ke Indonesia.

Modusnya, pengguna harus menyalin tautan barang yang dijual di aplikasi luar negeri, lalu dibubuhkan di platform jastip tersebut. Nantinya setelah pembayaran, pengiriman barang dilakukan dari Singapura dengan ongkos kirim yang murah.

“Sekarang ada aplikasi yang bisa titip beli. Jadi Temu ini ada aplikasi yang memfasilitasi pembelian, pokoknya tinggal kita cari link-nya, masukkan ke aplikasi (titip beli) itu, dari Singapura shipping-nya,” kata Temmy dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (3/10).

Temmy menyebut sebelumnya dengan Permendag nomor 31 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pihaknya tidak lagi khawatir lagi dengan barang-barang impor di bawah USD 100. Namun, kata dia, dengan adanya platform jastip tersebut, harus diwaspadai akan banyak barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) menemukan platform jasa titip (jastip) beli barang ilegal setelah melarang aplikasi Temu masuk ke Indonesia.

Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop-UKM Temmy Satya Permana mengatakan, pemerintah menemukan platform jastip ilegal setelah pemerintah menutup transaksi cross-border di bawah 100 dollar AS.

“Jadi bukan hanya (aplikasi) Temu sebetulnya. Di cross-border lain juga ada. Kan setelah kemarin kita tutup di bawah 100 dollar, banyak yang tutup itu cross-border. Itu ada (platform) titipan. Pokoknya tinggal kita cari linknya, masukkan ke aplikasi itu,” kata Temmy dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Plt. Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Dalam modusnya, lanjut Temmy, calon pembeli menyalin link atau tautan barang yang dijual di aplikasi tersebut. Kemudian, calon pembeli membubuhkan tautan di platform jastip tersebut.

“Mereka yang akan belikan. Dikirim dari Singapura. Biaya kirimnya murah banget,” ujar Temmy.

“Tapi belum banyak, traffic-nya belum terlalu mengkhawatirkan. Yang pasti, apabila mengkhawatirkan, kami pasti akan melakukan investigasi khusus,” kata dia.

Temmy pun berharap agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, segera difinalkan.

“Jadi modus-modus ini banyak sebetulnya. Tapi yang pasti kita benahi regulasinya. Permendag Nomor 31 kami harap sudah menjadi final,” kata Temmy.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia karena bisa mengancam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kompas.com/Lely Maulida Ilustrasi aplikasi Temu

“Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari China ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan, ini akan mematikan UMKM,” kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop-UKM Fiki Satari dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Fiki menjelaskan, aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator.

“Sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah,” tutur dia.

Fiki mengatakan bahwa aplikasi Temu sudah masuk ke Amerika Serikat (AS), Eropa, dan bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Asia Tenggara.

“Khususnya (sudah masuk) di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia,” kata Fiki.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022, aplikasi Temu berupaya mendaftarkan merek mereka sebanyak tiga kali di Indonesia.

Bahkan, pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi Temu dari China ini sudah coba mendaftarkan merek, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI (klasifikasi baku lapangan Indonesia) yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," kata Fiki.

Kemenkop-UKM juga meminta tiga kementerian lain, yakni Kemenkum-HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri, khususnya UMKM,” ucap Fiki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) menemukan platform jasa titip (jastip) beli barang ilegal setelah melarang aplikasi Temu masuk ke Indonesia.

Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop-UKM Temmy Satya Permana mengatakan, pemerintah menemukan platform jastip ilegal setelah pemerintah menutup transaksi cross-border di bawah 100 dollar AS.

“Jadi bukan hanya (aplikasi) Temu sebetulnya. Di cross-border lain juga ada. Kan setelah kemarin kita tutup di bawah 100 dollar, banyak yang tutup itu cross-border. Itu ada (platform) titipan. Pokoknya tinggal kita cari linknya, masukkan ke aplikasi itu,” kata Temmy dalam konferensi pers di kantor Kemenkop-UKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Plt. Deputi Bidang UKM KemenkopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Dalam modusnya, lanjut Temmy, calon pembeli menyalin link atau tautan barang yang dijual di aplikasi tersebut. Kemudian, calon pembeli membubuhkan tautan di platform jastip tersebut.

“Mereka yang akan belikan. Dikirim dari Singapura. Biaya kirimnya murah banget,” ujar Temmy.

“Tapi belum banyak, traffic-nya belum terlalu mengkhawatirkan. Yang pasti, apabila mengkhawatirkan, kami pasti akan melakukan investigasi khusus,” kata dia.

Temmy pun berharap agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, segera difinalkan.

“Jadi modus-modus ini banyak sebetulnya. Tapi yang pasti kita benahi regulasinya. Permendag Nomor 31 kami harap sudah menjadi final,” kata Temmy.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia karena bisa mengancam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kompas.com/Lely Maulida Ilustrasi aplikasi Temu

“Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari China ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di China dengan konsumen di negara tujuan, ini akan mematikan UMKM,” kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop-UKM Fiki Satari dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Fiki menjelaskan, aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator.

“Sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah,” tutur dia.

Fiki mengatakan bahwa aplikasi Temu sudah masuk ke Amerika Serikat (AS), Eropa, dan bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Asia Tenggara.

“Khususnya (sudah masuk) di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia,” kata Fiki.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022, aplikasi Temu berupaya mendaftarkan merek mereka sebanyak tiga kali di Indonesia.

Bahkan, pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi Temu dari China ini sudah coba mendaftarkan merek, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI (klasifikasi baku lapangan Indonesia) yang mayoritas sama. Tapi kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus," kata Fiki.

Kemenkop-UKM juga meminta tiga kementerian lain, yakni Kemenkum-HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders terkait dapat bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia.

“Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri, khususnya UMKM,” ucap Fiki.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menemukan platform jasa titip (jastip) baru. Platform ini dapat menjembatani pembelian barang impor ilegal dari aplikasi luar negeri yang tak bisa masuk Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, menyebut platform itu dengan sebutan titip beli. Platform titip beli ini ditemukan Kemenkop UKM setelah aplikasi-aplikasi dari China terjegal masuk ke Indonesia.

Dia mengatakan ada oknum asal Indonesia yang membuat aplikasi ini, dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk membeli produk dari aplikasi luar negeri, seperti aplikasi-aplikasi berbahasa China.

Modusnya, pengguna harus menyalin tautan barang yang dijual di aplikasi luar negeri, lalu dibubuhkan di platform jastip tersebut. Nantinya setelah pembayaran, pengiriman barang dilakukan dari Singapura dengan ongkos kirim yang murah.

“Sekarang ada aplikasi yang bisa titip beli. Jadi Temu ini ada aplikasi yang memfasilitasi pembelian, pokoknya tinggal kita cari linknya, masukkan ke aplikasi (titip beli) itu, dari Singapura shipping-nya,” kata Temmy dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (3/10).

Temmy menyebut sebelumnya dengan Permendag nomor 31 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pihaknya tidak lagi khawatir lagi dengan barang-barang impor di bawah USD 100.

Namun, kata dia, dengan adanya platform jastip tersebut, harus diwaspadai akan banyak barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Kan setelah kemarin kita tutup USD 100 sampai USD 300, banyak yang tutup itu cross border, Permendag 31. Yang kita hindari adalah jangan sampai barang-barang yang di Temu nih gitu, yang melalui titip beli itu,” imbuh Temmy.

Meski demikian, Temmy menyebut pihaknya belum tergerak untuk melakukan investigasi, sebab pergerakan pengguna platform ini di Indonesia masih terbilang rendah.

“Tapi belum banyak kok, traffic-nya gak terlalu mengkhawatirkan, yang pasti, apabila mengkhawatirkan, kita pasti akan melakukan investigasi khusus kayaknya kalau untuk ini,” terangnya.

Di sisi lain, Temmy mengakui Indonesia sempat kecolongan dengan masuknya pelaku usaha dari luar negeri dan mengadakan pameran di Tanah Air.

“Modus-modus cara orang untuk berjualan di sini, seperti kemarin banyak ekspor-ekspor luar yang jualan, sepertinya kita kecolongan juga gitu. Produk luar, jualan di sini, sementara kita gak pernah bawa rombongan pelaku usaha di sana keluar,” kata Temmy.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai ketentuan barang bawaan pribadi penumpang dan jasa titipan (jastip). Aturan ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang akan atau sedang bepergian ke luar negeri.

DJBC mengatakan setiap barang bawaan penumpang yang datang dari luar negeri bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atau pajak. Syaratnya, nilai dari barang bawaan tersebut tidak lebih dari US$ 500 atau setara Rp 7,7 juta (kurs Rp 15.400).

"Pembebasan bea masuk diberikan kepada masing-masing barang bawaan penumpang dengan nilai pabean sampai dengan FOB (Free on Board) US$ 500 per orang," tulis keterangan resmi Bea Cukai, dikutip Senin (26/8/2024).

Pastikan bahwa barang yang dibawa penumpang merupakan barang personal use atau keperluan pribadi, bukan untuk dijual lagi di Indonesia. Jadi belanja dengan jumlah sewajarnya.

Apabila barang yang dibawa oleh penumpang bukan merupakan barang pribadi penumpang, dikenakan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum atas keseluruhan nilai barang.

Bea Cukai mencontohkan apabila seorang penumpang membawa 2 buah sepatu dari luar negeri. Apabila harga 2 sepatu itu tidak melebihi US$ 500, maka tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor.

Sebaliknya, apabila harga 2 sepatu itu melebihi US$ 500, maka penumpang tersebut harus membayar selisih nilainya. Caranya adalah dengan menghitung harga 2 sepatu itu lalu dikurangi US$ 500. Selisih harga itulah yang kemudian terkena bea masuk 10%, PPN 11% dan PPh Impor 10% (dengan NPWP) atau 20% (tanpa NPWP).

Terhadap barang yang berasal dari Indonesia yang dibawa ke luar negeri dan dibawa kembali ke Indonesia, DJBC memastikan tidak dikenakan bea masuk selama barang tersebut dapat dibuktikan memang berasal dari Indonesia.

"Untuk memudahkan pembuktian, pada saat berangkat ke luar negeri barang dilaporkan terlebih dahulu kepada Petugas Bea Cukai menggunakan form BC 3.4, dalam hal dibawa dengan barang bawaan penumpang," jelasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Musim liburan sekolah seperti ini banyak percobaan penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengatakan modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai yang paling banyak digunakan adalah penipuan berkedok online shop.

Berdasarkan data yang dihimpun Bea Cukai pada 2023, terdapat 4.614 pengaduan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dengan tiga modus tertinggi, yakni penipuan berkedok online shop 50,3%, penipuan berkedok kirim hadiah 27,9%, dan penipuan berkedok pengiriman barang melalui penumpang diplomatik 16,6%.

Dalam penipuan berkedok online shop, kata Encep, pelaku sengaja menyasar pembeli barang secara online, baik pembelian dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

"Modus ini cukup variatif, penipu biasanya mulai menawarkan barang bermerek, menawarkan jasa titipan (jastip), menjual barang yang berasal dari black market, atau menawarkan barang yang diperoleh dari lelang," jelas Encep dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Encep menjelaskan ciri-ciri penipuan yang patut diwaspadai antara lain adanya pungutan yang tidak wajar, menghubungi korban menggunakan nomor pribadi, penipu mengintimidasi korban, penipu meminta pembayaran menggunakan rekening pribadi. Penipuan seperti ini disebut marak terjadi di akhir pekan atau menjelang hari libur nasional.

"Hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah Bea Cukai tidak meminta pungutan untuk dikirimkan ke nomor rekening pribadi. Jika ada permintaan untuk dikirimkan ke rekening pribadi, dapat dipastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan," tegasnya.

Encep merinci beberapa tips yang dapat dilakukan agar terhindar dari penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, antara lain berbelanja di market place atau online shop terpercaya. Jika belanja dari luar negeri, aktif cek status barang kiriman pada www.beacukai.go.id/barangkirimandan mengonfirmasi kebenaran informasi ke Bea Cukai.

"Kondisi liburan seringkali dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi. Untuk itu, masyarakat diminta waspada dan jangan sampai lengah," ucapnya.

Apabila menyadari ada indikasi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, silakan mengonfirmasi ke Bea Cukai. Masyarakat dapat menghubungi pusat kontak Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau menghubungi kanal media resmi Bea Cukai.