KOMPAS.com – Perusahaan teknologi dan penyedia layanan enterprise resource planning (ERP) asal Indonesia, Ukirama, meluncurkan Kalkulator Pajak Impor pada Jumat (20/9/2024). Peluncuran ini bertujuan untuk membantu pengusaha mengantisipasi pemindahan pelabuhan impor.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (19/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah menetapkan sejumlah pelabuhan yang akan digunakan sebagai pintu masuk impor barang jadi.

Pelabuhan tersebut berlokasi di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.

Zulhas mengatakan, lokasi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kajian terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi pun akan segera rampung.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa. Ada juga di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujar Zulhas.

Dampak terhadap biaya impor barang jadi

Direktur Ukirama Kevin Eka Putra menjelaskan, kebijakan pemindahan pelabuhan impor itu akan diberlakukan untuk tujuh komoditas, yaitu elektronik, tekstil, pakaian jadi, kosmetik, alas kaki, keramik, serta produk tekstil lain.

Langkah itu diharapkan dapat mengurangi arus barang di sejumlah pelabuhan yang sudah melebihi kapasitas serta mencegah arus barang ilegal.

Kevin mengatakan, pemindahan pelabuhan impor barang jadi berpotensi mengubah perhitungan landed cost atau biaya total impor bagi para pengusaha.

Untuk mengantisipasi hal itu, pengusaha dan importir bisa menggunakan kalkulator pajak impor di situs Ukirama. Untuk diketahui, Ukirama telah menyediakan solusi ERP sejak 2016. Sejak saat itu pula, Ukirama sudah membantu banyak perusahaan.

“Biaya kargo kemungkinan besar berubah. Pajak dan kalkulasi biaya impor keseluruhan pun akan berubah,” jelas Kevin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Namun, menurut Kevin, sebagian importir belum menyadari risiko kesalahan perhitungan, seperti biaya pajak barang impor dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor tersebut.

Jika terjadi kesalahan penghitungan, pengusaha berisiko salah menetapkan harga jual, kekurangan dana tunai, kelebihan biaya pengiriman, serta salah hitung bea masuk.

Hal itu sejalan dengan hasil penelitian oleh Sumadi dan Nurkhamid pada 2022. Studi itu menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi impor, maka semakin besar risiko kesalahan pelaporan perpajakan impor. Maka dari itu, pengusaha cenderung mengurangi risiko kurang bayar pajak dengan menggunakan sistem.

Kevin melanjutkan, untuk menghemat waktu dan meningkatkan akurasi, kalkulator impor dari Ukirama dibekali fitur exchange rate otomatis yang diperbarui setiap saat.

KOMPAS.com – Perusahaan teknologi dan penyedia layanan enterprise resource planning (ERP) asal Indonesia, Ukirama, meluncurkan Kalkulator Pajak Impor pada Jumat (20/9/2024). Peluncuran ini bertujuan untuk membantu pengusaha mengantisipasi pemindahan pelabuhan impor.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (19/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah menetapkan sejumlah pelabuhan yang akan digunakan sebagai pintu masuk impor barang jadi.

Pelabuhan tersebut berlokasi di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.

Zulhas mengatakan, lokasi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kajian terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi pun akan segera rampung.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa. Ada juga di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujar Zulhas.

Dampak terhadap biaya impor barang jadi

Direktur Ukirama Kevin Eka Putra menjelaskan, kebijakan pemindahan pelabuhan impor itu akan diberlakukan untuk tujuh komoditas, yaitu elektronik, tekstil, pakaian jadi, kosmetik, alas kaki, keramik, serta produk tekstil lain.

Langkah itu diharapkan dapat mengurangi arus barang di sejumlah pelabuhan yang sudah melebihi kapasitas serta mencegah arus barang ilegal.

Kevin mengatakan, pemindahan pelabuhan impor barang jadi berpotensi mengubah perhitungan landed cost atau biaya total impor bagi para pengusaha.

Untuk mengantisipasi hal itu, pengusaha dan importir bisa menggunakan kalkulator pajak impor di situs Ukirama. Untuk diketahui, Ukirama telah menyediakan solusi ERP sejak 2016. Sejak saat itu pula, Ukirama sudah membantu banyak perusahaan.

“Biaya kargo kemungkinan besar berubah. Pajak dan kalkulasi biaya impor keseluruhan pun akan berubah,” jelas Kevin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Namun, menurut Kevin, sebagian importir belum menyadari risiko kesalahan perhitungan, seperti biaya pajak barang impor dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor tersebut.

Jika terjadi kesalahan penghitungan, pengusaha berisiko salah menetapkan harga jual, kekurangan dana tunai, kelebihan biaya pengiriman, serta salah hitung bea masuk.

Hal itu sejalan dengan hasil penelitian oleh Sumadi dan Nurkhamid pada 2022. Studi itu menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi impor, maka semakin besar risiko kesalahan pelaporan perpajakan impor. Maka dari itu, pengusaha cenderung mengurangi risiko kurang bayar pajak dengan menggunakan sistem.

Kevin melanjutkan, untuk menghemat waktu dan meningkatkan akurasi, kalkulator impor dari Ukirama dibekali fitur exchange rate otomatis yang diperbarui setiap saat.

Nah, bagi orang Indonesia yang berencana beli di luar negeri, perlu dicatat ada bea masuk dan pajak impor yang harus dibayar dibawa ke Indonesia. Pengumuman itu disampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Rabu (25/9/2024).

Perhitungan pajak impor dan bea masuk yang berlaku dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas
(aid/hns)

Kanada berencana mengenakan tarif bea masuk 100% pada impor kendaraan listrik dari China. Bea masuk impor kendaraan listrik itu akan berlaku untuk semua EV yang dikirim dari China, termasuk produksi Tesla. Kebijakan itu akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan langkah itu dilakukan untuk menekan impor dari China. Diketahui banjir impor kendaraan listrik dari China diduga ada faktor kesengajaan karena negara tersebut tengah mengalami kelebihan produksi.

"Saya kira kita semua tahu bahwa China tidak punya aturan yang sama. Yang terpenting kita melakukannya secara selaras dan paralel dengan ekonomi negara lain di seluruh dunia," kata Trudeau di sela-sela rapat kabinet tertutup selama tiga hari di Halifax, Nova Scotia, dikutip dari Reuters, Selasa (27/8/2024).

Untuk diketahui impor mobil Kanada dari China ke pelabuhan Vancouver, melonjak 460% dari tahun ke tahun menjadi 44.356 pada tahun 2023. Kabarnya hal itu juga didorong ketika Tesla mulai mengirimkan EV produksi Shanghai ke Kanada.

Terpisah, Juru Bicara Kedutaan Besar China di Kanada mengatakan Kanada telah mengabaikan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan itu dikhawatirkan merusak kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara dan merugikan konsumen dan perusahaan.

"Pemerintah Kanada bersikeras mengumumkan tarif pada kendaraan listrik CHina tanpa menghiraukan keberatan dan pernyataan serius China. China mendesak Kanada untuk menghormati fakta objektif, mematuhi aturan WTO, segera memperbaiki praktiknya yang keliru, dan menahan diri dari mempolitisasi masalah ekonomi dan perdagangan," kata dia.

Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Tesla.

Selain tarif untuk impor kendaraan listrik, Kanada juga akan mengenakan tarif bea masuk 25% untuk impor baja dan aluminium dari China.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai ketentuan barang bawaan pribadi penumpang dan jasa titipan (jastip). Aturan ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang akan atau sedang bepergian ke luar negeri.

DJBC mengatakan setiap barang bawaan penumpang yang datang dari luar negeri bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atau pajak. Syaratnya, nilai dari barang bawaan tersebut tidak lebih dari US$ 500 atau setara Rp 7,7 juta (kurs Rp 15.400).

"Pembebasan bea masuk diberikan kepada masing-masing barang bawaan penumpang dengan nilai pabean sampai dengan FOB (Free on Board) US$ 500 per orang," tulis keterangan resmi Bea Cukai, dikutip Senin (26/8/2024).

Pastikan bahwa barang yang dibawa penumpang merupakan barang personal use atau keperluan pribadi, bukan untuk dijual lagi di Indonesia. Jadi belanja dengan jumlah sewajarnya.

Apabila barang yang dibawa oleh penumpang bukan merupakan barang pribadi penumpang, dikenakan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum atas keseluruhan nilai barang.

Bea Cukai mencontohkan apabila seorang penumpang membawa 2 buah sepatu dari luar negeri. Apabila harga 2 sepatu itu tidak melebihi US$ 500, maka tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor.

Sebaliknya, apabila harga 2 sepatu itu melebihi US$ 500, maka penumpang tersebut harus membayar selisih nilainya. Caranya adalah dengan menghitung harga 2 sepatu itu lalu dikurangi US$ 500. Selisih harga itulah yang kemudian terkena bea masuk 10%, PPN 11% dan PPh Impor 10% (dengan NPWP) atau 20% (tanpa NPWP).

Terhadap barang yang berasal dari Indonesia yang dibawa ke luar negeri dan dibawa kembali ke Indonesia, DJBC memastikan tidak dikenakan bea masuk selama barang tersebut dapat dibuktikan memang berasal dari Indonesia.

"Untuk memudahkan pembuktian, pada saat berangkat ke luar negeri barang dilaporkan terlebih dahulu kepada Petugas Bea Cukai menggunakan form BC 3.4, dalam hal dibawa dengan barang bawaan penumpang," jelasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, buka suara soal heboh produk impor yang akan dikenakan pajak hingga 200%. Ia menjelaskan saat ini memang pemerintah sedang berupaya mengendalikan impor.

Zulhas mengatakan hal itu telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas inisiasi Kementerian Perindustrian. Rapat itu dilakukan karena pabrik tekstil, elektronik hingga keramik banyak tumbang hingga berdampak kepada pekerja.

"Ada pabrik tekstil tutup 36, ada pabrik keramik 31 merumahkan pekerja. Jadi sebetulnya rapat itu diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian kan pabrik keramik sudah mem-PHK orang, elektronik ada beberapa yang tutup gitu ya," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Kementerian Perdagangan, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Dalam rapat itu diputuskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap tujuh barang impor yakni TPT (tekstil dan produk tekstil), pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty dan kosmetik, produk tekstil jadi serta alas kaki.

Ketujuh produk itu tengah dalam pemeriksaan apakah telah menggangu produk dalam negeri. Jika memang terbukti, maka akan dikenakan pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

Namun, Zulhas menjelaskan bukan hanya produk dari China saja, hal ini berlaku pada produk impor dari negara manapun. Jika memang dalam tiga tahun terakhir impornya melonjak dan mengganggu pasar dalam negeri, tentu akan dikenakan pajak tambahan.

"BMTP akan yang bisa mengamankan produk-produk kita. (Barang impor) dari mana saja, dari Eropa, Australia, dari mana misalnya Tiongkok. Tidak satu negara, dan semua negara bisa mengenakan bea masuk tindakan pengamanan," jelasnya.

Saat ini impor sejumlah barang itu tengah diselidiki oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan data impor ketujuh barang itu dalam tiga tahun terakhir.

"Nanti dilihat tiga tahun terakhir, seperti apa melonjak nggak yang juga mematikan usaha kita, kita boleh mengenakan BMAD," terangnya.

Zulhas mengatakan saat ini pajak tambahan itu tengah dihitung seberapa besarannya. Selain itu untuk beberapa barang masih dalam proses penyelidikan untuk menentukan pula pengenaan dari BMAD hingga BMTP.

"Kita tunggu dulu, (besaran impornya) bisa 50%, bisa 100%, bisa sampai 200%, jadi tergantung dari hasil KPPI. 200% bisa, 100% bisa," terangnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana mengenakan pajak tambahan untuk impor tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, kosmetik, alas kaki, pakaian jadi, produk tekstil jadi, dan keramik. Langkah ini demi melindungi produk serupa buatan dalam negeri.

Target kebijakan tersebut bukan hanya barang dari China, tetapi juga berlaku untuk barang dari negara lainnya, yang terbukti mematikan produk dalam negeri dengan melakukan dumping alias dijual di bawah harga pasar.

Merespons rencana itu Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) pun menolak. Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara mengatakan untuk mengatasi krisis industri tekstil bukan mengenakan pajak tambahan, tapi impor ilegal yang diberantas.

"Kita dengar dari pemerintah menaikkan biaya masuk 200% ini menurut kita kalau isinya barang-barang impor ilegal solusinya tidak tepat. Karena yang namanya illegal tidak lapor, tidak kena regulasi jadi yang kena adalah legal importir yang mereka sebenarnya bayar pajak," kata Haryanto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak barang impor ilegal yang dijual di bawah harga pasar atau predatory pricing. Hal inilah yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah.

"Kalau kita melihat kemarin ramai-ramai waktu soal TikTok dilarang itu karena dua hal. Satu karena predatory pricing artinya banting harga untuk menarik orang masuk website. Kedua yang paling utama adalah barang-barang yang dijual di titik tersebut itu kebanyakan barang yang nggak jelas masuknya dari mana dan itu barang-barang murah," ungkapnya.

Dia juga mengatakan jika impor ilegal tidak segera diberantas, maka krisis pada industri tekstil dan ritel akan berkepanjangan. Ia mengungkap ancamannya semakin banyak toko atau department store yang tutup lagi dan mengancam para pekerjanya.

"Impor ilegal itu berakibat UMKM mati, yang paling kena itu UMKM karena illegal import, UMKM tidak bisa bersaing. Kalau dikenakan 200%, (diprediksi) akhir tahun akan ada tutup toko hingga pengurangan tenaga kerja," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pihaknya telah memprediksi bahwa industri ritel mengalami stagnasi usai momen Idul Fitri 2024. Kondisi ini ditandai dengan bertambahnya department store yang tumbang.

Alphonzus mengatakan, tumbangnya industri tekstil saat ini disebabkan oleh impor ilegal yang semakin marak. Namun, menurutnya belum ada aturan pemerintah yang menyentuh importir ilegal, tetapi malah mau menambah pengetatan terhadap impor legal.

"Ancaman stagnasi industri ritel ini karena tadi itu pemerintah fokus membuat aturan ketentuan pembatasan impor yang mana yang terkena barang resmi yang dilakukan pengusaha secara resmi, melalui prosedur resmi, namun ini yang dibikin peraturan lebih ketat. Tetapi impor ilegalnya sama sekali tidak tersentuh, mulai dari Permendag 36 sampai 8 itu tidak sama sekali menyentuh impor ilegal," pungkasnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengambil tindakan untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, kosmetik, alas kaki, pakaian jadi, produk tekstil jadi, dan keramik. Zulhas mengatakan tidak hanya impor dari China tetapi bisa semua negara.

Ia menginginkan ada pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Hal ini dilakukan karena sejumlah industri itu sudah mengalami krisis hingga menyebabkan pabrik tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK)

"BMTP akan yang bisa mengamankan produk-produk kita. (Barang impor) dari mana saja, dari Eropa, Australia, dari mana misalnya Tiongkok. Tidak satu negara, dan semua negara bisa mengenakan bea masuk tindakan pengamanan," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Saat ini impor sejumlah barang itu tengah diselidiki oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan data impor ketujuh barang itu dalam tiga tahun terakhir.

"Nanti dilihat tiga tahun terakhir, seperti apa melonjak nggak yang juga mematikan usaha kita, kita boleh mengenakan BMAD," terangnya.

Zulhas mengatakan saat ini pajak tambahan itu tengah dihitung seberapa besarannya. Selain itu untuk beberapa barang masih dalam proses penyelidikan untuk menentukan pula pengenaan dari BMAD hingga BMTP.

"Kita tunggu dulu, (besaran impornya) bisa 50%, bisa 100%, bisa sampai 200%, jadi tergantung dari hasil KPPI. 200% bisa, 100% bisa," terangnya.

Zulhas menjelaskan penyelidikan dan rencana pengenaan pajak tambahan itu merupakan tindak lanjut dari krisis sejumlah industri yang saat ini terjadi. Ia mengungkap saat ini saja 36 pabrik tekstil sudah tutup dan 31 pabrik keramik disebut akan melakukan PHK.

"Ini hasil rapat (ratas di Istana Negara) yang diinisiasi oleh Kemenperin," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyebut akan dikenakan pajak jumbo untuk barang-barang yang diimpor dari China. Hal ini dilakukan untuk memerangi banjirnya impor dari Negeri Tirai Bambu.

Terkait apakah pengenaan pajak akan sampai 200%, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, mengatakan tidak menutup kemungkinan besaran pajak tersebut.

"Ya bisa saja (dikenakan 200%), tergantung hasil penyelidikannya. Kita tunggu dulu masih dalam proses," kata dia kepadadetikcom, Sabtu (29/6/2024).

Budi mengatakan saat ini sudah ada penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait banjirnya impor dari China. Jika penyelidikan itu selesai maka akan ditetapkan pajak atau bea masuk melalui Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

"Memang sekarang lagi ada penyelidikan oleh KPPI, kalau prosesnya sudah selesai segera ditetapkan bea masuk melalui mekanisme BMTP," jelas dia.

Sebelumnya juga, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga telah menegaskan pemerintah akan memperketat masuknya atau impor keramik dari luar negeri. Salah satu caranya dengan mengenakan tarif pajak yang besar untuk impor keramik.