Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyebut bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dibandingkan dengan potensi yang dapat dihasilkan.

Anggota Fraksi PKS, Ahmad Mardono mengapresiasi Pemprov DKI yang melampaui target PAD dalam APBD 2023, tetapi berpendapat bahwa capaian itu mestinya dapat ditingkatkan lagi.

Pada tahun anggaran 2023, DKI Jakarta mencatatkan realisasi PAD sebesar Rp49,14 triliun atau 101,44% dari target Rp48,44 triliun.

“Bahkan Pemprov DKI Jakarta cenderung mencari aman dengan menetapkan target optimis PAD yang rendah,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut Fraksi PKS, peluang peningkatan pajak daerah masih cukup besar dengan kebijakan Fiscal Cadaster dan penerapan penuh beberapa jenis pajak secara daring dan real time.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan keprihatinan terkait capaian retribusi daerah Pemprov DKI yang belum memenuhi target, padahal menurutnya target yang ditetapkan dalam APBD tak begitu besar.

Pada tahun anggaran 2023, retribusi daerah DKI Jakarta mencapai Rp494,70 miliar, atau 98,40% dari target Rp462,11 miliar. Mardono mengatakan, masih banyak jenis retribusi yang perlu dioptimalkan seperti retribusi parkir, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

“Bahkan target pendapatan dari retribusi daerah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target retribusi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp700 miliar,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp71,07 triliun pada tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam pidato rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau 100,57%, melebihi rencana yang rencana yang ditargetkan sebesar Rp70,66 triliun,” katanya, Kamis (26/7/2024).

Lebih lanjut, jumlah tersebut terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pendapatan transfer, serta realisasi lain-lain pendapatan yang sah.

Mengenai realisasi PAD, Heru menyebut bahwa DKI Jakarta mencatatkan angka Rp49,14 triliun atau 101,44% dari target Rp48,44 triliun.

Pajak daerah menyumbang angka terbesar bagi PAD dengan jumlah Rp43,52 triliun, atau 101,2% dari target Rp43 triliun. Sementara itu, retribusi daerah mencapai Rp494,70 miliar, atau 98,40% dari target Rp462,11 miliar.

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp545,87 miliar atau 100% dari target,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga mencatat perolehan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp4,62 triliun atau 104,25% dari target Rp4,43 triliun.

Sementara itu, pendapatan daerah dari realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp20,16 triliun atau 99,68% dari target Rp20,22 triliun.

“Dan ketiga, realisasi lain-lain pendapatan yang sah, sebesar Rp1,77 triliun atau 88,46% dari target Rp1,99 triliun,” pungkas Heru Budi.