IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp681 miliar. Hal ini jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp1,22 triliun.

Rosan menegaskan, penurunan ini tidak sejalan dengan target investasi yang dibebankan pada tahun 2025 sebesar Rp1.905 triliun. Bahkan, target tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun.

"Tentunya ini juga akan mengakibatkan tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya realisasi investasi karena berdasarkan rancangan awal kerja pemerintah 2025, target realisasi investasi, sebesar Rp1.905 triliun menjadi akan sangat sulit dicapai," ujar Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Selain itu, setidaknya ada beberapa konsekuensi seiring turunnya pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM selain target investasi yang tidak tercapai. Misalnya, terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.

"Termasuk ini berpengaruh terhadap 9 IPC kita yang ada di luar negeri, ini akan menjadi tidak efektif dan efisien, dan kita bisa reviev ulang IPC yang berada di luar ini," kata dia.

Kemudian, terbatasnya penciptaan lapangan kerja karena realisasi investasi pada tahun depan mengalami penurunan, sehingga dapat berdampak lebih jauh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat investasi merupakan komponen dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Ini tentu akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan hingga penurunan pelayanan kepada pelaku usaha dan lainnya," kata Rosan.

Pada kesempatan tersebut, Rosan memaparkan usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM untuk tahun 2025 sendiri sebesar Rp1,57 triliun. Namun, pagu anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 bahkan kurang dari 50 persen, alias Rp681 miliar.

Selanjutnya, lewat anggaran yang mengalami penurunan itu, Rosan juga mengkhawatirkan turunnya pelayanan kepada pelaku usaha.

"Kalau kita lihat dari pagu anggaran 2025, kegiatan hanya bisa kita lakukan seperti kegiatan rutin, seperti belanja gaji, belanja operasional kantor, sedangkan untuk mencapai target realisasi investasi ini, pembiayaan untuk eselon I, tidak berjalan efektif," ujarnya.

(Dhera Arizona)