Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memperkuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengantisipasi penurunan anggaran Kementerian PUPR pada 2025.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan anggaran tambahan Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran naik menjadi Rp116,22 triliun pada 2025. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta menyatakan perseroan telah mengantisipasi penurunan anggaran tersebut dengan memperkuat lini bisnis melalui skema KPBU, didukung dengan pembiayaan kreatif dan mitra yang kuat.

“Skema ini memungkinkan ADHI untuk tetap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dengan tetap menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam memilih proyek yang akan dikerjakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Rozi menambahkan opsi proyek dari BUMN/BUMD dan swasta juga telah memperluas sumber kontrak baru perusahaan. Pendekatan tersebut membuat ADHI tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah dan mampu meraih peluang dari berbagai sumber.

Di sisi lain, emiten BUMN Karya ini juga akan fokus mengembangkan lini bisnis yang dapat memberikan pendapatan berulang atau recurring income pada tahun depan.

Prospek ADHI pada 2025 juga ditopang oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun yang telah disetujui DPR pada Juli 2024. Modal ini ditujukan untuk merampungkan proyek strategis nasional Tol Solo-Jogja-Kulonprogo dan Tol Jogja-Bawen.

“Kami optimis bahwa peningkatan anggaran [PUPR] dan PMN ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja ADHI, terutama dalam menjaga pertumbuhan fundamental dan memperkuat posisi perseroan di sektor infrastruktur,” ucap Rozi.

Hingga Agustus 2024, ADHI mengantongi kontrak baru senilai Rp13,6 triliun. Perolehan itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni Rp24,5 triliun.

Kontrak baru tersebut diraih dari pekerjaan proyek gedung sebesar 43%, sumber daya air sebesar 31%, sisanya jalan & jembatan, properti, manufaktur, dan EPC sebesar 26%.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyetujui pagu anggaran 2025 sebesar Rp116,23 triliun. Lewat penambahan pagu anggaran tersebut, alokasi untuk program padat karya ditambah menjadi Rp6,89 triliun dari rencana sebelumnya sebesar Rp2,8 triliun.

"Terdapat perubahan rencana target Padat Karya/IBM TA 2025 menjadi Rp6,89 triliun yang sebelumnya Rp2,8 triliun. Jadi alokasi tambahan untuk program Padat Karya sebesar Rp4 triliun," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).

Dengan tambahan alokasi tersebut, dikatakan Basuki, Program Padat Karya pada Ditjen Sumber Daya Air yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) semula di 2.000 lokasi menjadi tersebar di 12.000 lokasi.

"Ditjen Cipta Karya lewat Sanimas semula 400 Lokasi menjadi 1.546 lokasi, PISEW semula 631 lokasi menjadi 892 lokasi, Pamsimas semula 500 lokasi menjadi 594 lokasi, TPS3R 100 Lokasi. Selanjutnya di Ditjen Perumahan lewat BSPS semula 20.528 lokasi menjadi 34.289 lokasi," kata Basuki.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran 2025 menjadi Rp116,23 triliun.

Peruntukan pemanfaatan tambahan anggaran tersebut untuk program Quick-Win berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp19,50 triliun. Lokasi sekolah berdasarkan data KRISNA DAK yang sudah diverifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Program Non Quick-Win Penyelesaian Pembangunan Bendungan dan Irigasi sebesar Rp11,98 triliun, dan Program Non Quick-Win Keberlanjutan Pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp681 miliar. Hal ini jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp1,22 triliun.

Rosan menegaskan, penurunan ini tidak sejalan dengan target investasi yang dibebankan pada tahun 2025 sebesar Rp1.905 triliun. Bahkan, target tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun.

"Tentunya ini juga akan mengakibatkan tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya realisasi investasi karena berdasarkan rancangan awal kerja pemerintah 2025, target realisasi investasi, sebesar Rp1.905 triliun menjadi akan sangat sulit dicapai," ujar Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Selain itu, setidaknya ada beberapa konsekuensi seiring turunnya pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM selain target investasi yang tidak tercapai. Misalnya, terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.

"Termasuk ini berpengaruh terhadap 9 IPC kita yang ada di luar negeri, ini akan menjadi tidak efektif dan efisien, dan kita bisa reviev ulang IPC yang berada di luar ini," kata dia.

Kemudian, terbatasnya penciptaan lapangan kerja karena realisasi investasi pada tahun depan mengalami penurunan, sehingga dapat berdampak lebih jauh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat investasi merupakan komponen dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Ini tentu akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan hingga penurunan pelayanan kepada pelaku usaha dan lainnya," kata Rosan.

Pada kesempatan tersebut, Rosan memaparkan usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM untuk tahun 2025 sendiri sebesar Rp1,57 triliun. Namun, pagu anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 bahkan kurang dari 50 persen, alias Rp681 miliar.

Selanjutnya, lewat anggaran yang mengalami penurunan itu, Rosan juga mengkhawatirkan turunnya pelayanan kepada pelaku usaha.

"Kalau kita lihat dari pagu anggaran 2025, kegiatan hanya bisa kita lakukan seperti kegiatan rutin, seperti belanja gaji, belanja operasional kantor, sedangkan untuk mencapai target realisasi investasi ini, pembiayaan untuk eselon I, tidak berjalan efektif," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 sebesar Rp 227 miliar. Anggaran tersebut dianggap tak sebanding dengan prestasi yang diraih, sehingga pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp 66 miliar.

Erick menjelaskan, anggaran 2024 dipatok Rp 284 miliar, berkurang dari mulanya Rp 308 miliar. Sementara, anggaran 2025 rencananya Rp 277 miliar atau lebih rendah lagi dari 2024.

"Kita juga tetap berharap karena untuk pagu anggaran 2025 kita berharap dari Komisi VI mendorong kembali, dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada menteri keuangan di mana pagu adjustment tahun 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 hanya Rp 277 miliar," katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024) kemarin.

Dia mengatakan, hal itu tak sepadan dengan prestasi yang telah diraih. Oleh karena itu, ia berharap adanya tambahan anggaran Rp 66 miliar. Dengan begitu, anggaran Kementerian BUMN tahun depan menjadi Rp 344 miliar.

"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini. Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar karena tidak lain dari angka Rp 66 miliar juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami," paparnya.

Kembali, Erick meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk mendapat tambahan anggaran tersebut.

"Kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya dengar hari ada rapat Banggar yang akan mendiskusikan, kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Erick juga mendapat kabar jika target dividen BUMN tahun depan Rp 90 triliun dan sudah diketok Badan Anggaran DPR RI. Sedangkan target dividen tahun ini Rp 85 triliun. Dengan demikian, target dividen tahun depan naik Rp 5 triliun.

Erick mengatakan, target dividen Rp 90 triliun merupakan angka yang fantastis. Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja keras mencapai target tersebut.

"Saya barusan mendapat info rupanya sudah diketok oleh Banggar untuk dividen tahun 2025 kami ditargetkan Rp 90 triliun, jadi ada peningkatan dari Rp 85 triliun menjadi Rp 90 triliun saya rasa angka yang fantastis, kita coba kerja keras," katanya.

Dalam kesempatan itu, Erick pun meminta dukungan kepada Komisi VI untuk mendapat tambahan anggaran Rp 66 miliar. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan peningkatan target dividen.

"Saya rasa dukungan daripada penunjang kami untuk bagian BUMN kalau bisa mohon ditingkatkan hanya Rp 66 miliar, sebenarnya dibandingkan Rp 5 triliun peningkatan jauh sekali," ungkapnya.

Simak Video: 9 Fraksi DPR Setujui Suntikan Dana PMN untuk BUMN Sebesar Rp 44,24 T

[Gambas:Video 20detik]