Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diketahui hanya mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun pada tahun pertama Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat.

Keputusan anggaran OIKN itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang -Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan pada Kamis, (19/9/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa anggaran tersebut bakal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan atau pemindahan Ibu Kota Negara yang bakal dilakukan oleh OIKN.

Realisasi suntikan pagu OIKN tahun depan itu masih jauh dari kebutuhan yang telah disampaikan. Pasalnya, sebelumnya OIKN mengusulkan untuk dapat tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun.

Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa rencananya tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi senilai Rp788,5 miliar.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana.

Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diketahui hanya mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun pada tahun pertama Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat.

Keputusan anggaran OIKN itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang -Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan pada Kamis, (19/9/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa anggaran tersebut bakal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan atau pemindahan Ibu Kota Negara yang bakal dilakukan oleh OIKN.

Realisasi suntikan pagu OIKN tahun depan itu masih jauh dari kebutuhan yang telah disampaikan. Pasalnya, sebelumnya OIKN mengusulkan untuk dapat tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun.

Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa rencananya tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi senilai Rp788,5 miliar.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana.

Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 277 miliar untuk tahun depan. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut alokasi anggaran tersebut menjadi tantangan bagi kementerian yang dipimpinnya.

Sebelumnya, Erick mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar pada tahun depan. Sebab, dia menilai pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 277 miliar tidak sesuai dengan prestasi yang telah dicapai selama ini.

Namun, pagu anggaran yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI hanya sebesar Rp 277 miliar. Melihat usulan tambahan yang ditolak, Erick menilai menjadi sebuah cobaan bagi kementeriannya. Padahal target dividen BUMN naik jadi Rp 90 triliun tahun depan.

"Tentu yang disampaikan sebelumnya dengan upaya yang telah kita lakukan bersama memang anggarannya ternyata tetap tapi target dividen naik jadi Rp 90 triliun. Jadi ya mungkin memang bagian dari cobaan bagi kami di BUMN," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Meski begitu, dia berharap tidak menurunkan semangat kinerja pihaknya. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Komisi VI DPR RI atas dukungannya selama ini.

Dia menilai kelancaran pihaknya tidak bisa tercapai tanpa adanya kontribusi mitra kerja yang solid dan peran anggota Komisi VI DPR RI sebagai mitra yang mengawasi.

"Saya terus terang berkali-kali menyampaikan tidak mungkin kelancaran pemerintahan ini tercapai tanpa kontribusi mitra kerja yang solid tapi juga menjadi mitra check and balance sesuai tupoksi masing-masing karena itu kembali kami kementerian BUMN terimakasih atas supportnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 sebesar Rp 227 miliar. Anggaran tersebut dianggap tak sebanding dengan prestasi yang diraih, sehingga pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp 66 miliar.

Erick menjelaskan, anggaran 2024 dipatok Rp 284 miliar, berkurang dari mulanya Rp 308 miliar. Sementara, anggaran 2025 rencananya Rp 277 miliar atau lebih rendah lagi dari 2024.

"Kita juga tetap berharap karena untuk pagu anggaran 2025 kita berharap dari Komisi VI mendorong kembali, dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada menteri keuangan di mana pagu adjustment tahun 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 hanya Rp 277 miliar," katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024) lalu.

IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp681 miliar. Hal ini jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp1,22 triliun.

Rosan menegaskan, penurunan ini tidak sejalan dengan target investasi yang dibebankan pada tahun 2025 sebesar Rp1.905 triliun. Bahkan, target tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun.

"Tentunya ini juga akan mengakibatkan tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya realisasi investasi karena berdasarkan rancangan awal kerja pemerintah 2025, target realisasi investasi, sebesar Rp1.905 triliun menjadi akan sangat sulit dicapai," ujar Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Selain itu, setidaknya ada beberapa konsekuensi seiring turunnya pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM selain target investasi yang tidak tercapai. Misalnya, terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.

"Termasuk ini berpengaruh terhadap 9 IPC kita yang ada di luar negeri, ini akan menjadi tidak efektif dan efisien, dan kita bisa reviev ulang IPC yang berada di luar ini," kata dia.

Kemudian, terbatasnya penciptaan lapangan kerja karena realisasi investasi pada tahun depan mengalami penurunan, sehingga dapat berdampak lebih jauh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat investasi merupakan komponen dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Ini tentu akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan hingga penurunan pelayanan kepada pelaku usaha dan lainnya," kata Rosan.

Pada kesempatan tersebut, Rosan memaparkan usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM untuk tahun 2025 sendiri sebesar Rp1,57 triliun. Namun, pagu anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 bahkan kurang dari 50 persen, alias Rp681 miliar.

Selanjutnya, lewat anggaran yang mengalami penurunan itu, Rosan juga mengkhawatirkan turunnya pelayanan kepada pelaku usaha.

"Kalau kita lihat dari pagu anggaran 2025, kegiatan hanya bisa kita lakukan seperti kegiatan rutin, seperti belanja gaji, belanja operasional kantor, sedangkan untuk mencapai target realisasi investasi ini, pembiayaan untuk eselon I, tidak berjalan efektif," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 sebesar Rp 227 miliar. Anggaran tersebut dianggap tak sebanding dengan prestasi yang diraih, sehingga pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp 66 miliar.

Erick menjelaskan, anggaran 2024 dipatok Rp 284 miliar, berkurang dari mulanya Rp 308 miliar. Sementara, anggaran 2025 rencananya Rp 277 miliar atau lebih rendah lagi dari 2024.

"Kita juga tetap berharap karena untuk pagu anggaran 2025 kita berharap dari Komisi VI mendorong kembali, dan kami juga dari Kementerian BUMN akan coba berkomunikasi kepada menteri keuangan di mana pagu adjustment tahun 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 hanya Rp 277 miliar," katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024) kemarin.

Dia mengatakan, hal itu tak sepadan dengan prestasi yang telah diraih. Oleh karena itu, ia berharap adanya tambahan anggaran Rp 66 miliar. Dengan begitu, anggaran Kementerian BUMN tahun depan menjadi Rp 344 miliar.

"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini. Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar karena tidak lain dari angka Rp 66 miliar juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami," paparnya.

Kembali, Erick meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk mendapat tambahan anggaran tersebut.

"Kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya dengar hari ada rapat Banggar yang akan mendiskusikan, kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Erick juga mendapat kabar jika target dividen BUMN tahun depan Rp 90 triliun dan sudah diketok Badan Anggaran DPR RI. Sedangkan target dividen tahun ini Rp 85 triliun. Dengan demikian, target dividen tahun depan naik Rp 5 triliun.

Erick mengatakan, target dividen Rp 90 triliun merupakan angka yang fantastis. Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja keras mencapai target tersebut.

"Saya barusan mendapat info rupanya sudah diketok oleh Banggar untuk dividen tahun 2025 kami ditargetkan Rp 90 triliun, jadi ada peningkatan dari Rp 85 triliun menjadi Rp 90 triliun saya rasa angka yang fantastis, kita coba kerja keras," katanya.

Dalam kesempatan itu, Erick pun meminta dukungan kepada Komisi VI untuk mendapat tambahan anggaran Rp 66 miliar. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan peningkatan target dividen.

"Saya rasa dukungan daripada penunjang kami untuk bagian BUMN kalau bisa mohon ditingkatkan hanya Rp 66 miliar, sebenarnya dibandingkan Rp 5 triliun peningkatan jauh sekali," ungkapnya.

Simak Video: 9 Fraksi DPR Setujui Suntikan Dana PMN untuk BUMN Sebesar Rp 44,24 T

[Gambas:Video 20detik]

Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp 66 miliar pada tahun depan. Dengan demikian, anggaran kementerian akan naik dari rencana alokasi tahun ini Rp 277 miliar menjadi sekitar Rp 344 miliar.

Erick menilai, pagu anggaran kementerian tahun 2025 sebesar Rp 277 miliar tidak sesuai dengan prestasi yang telah telah dicapai selama ini.

"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini. Kami berharap tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar karena tidak lain dari angka Rp 66 miliar juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami," paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI Jakarta, Senin (2/9/2024).

Ia menjelaskan, pagu anggaran tahun 2024 mulanya sebesar Rp 308 miliar. Namun, anggaran tersebut mengalami penyesuaian sehingga turun menjadi Rp 284 miliar.

"Kita mengetahui pagu awal anggaran ini sebesar Rp 308 miliar. Dan tentu ada automatic adjustment dari kementerian sehingga menjadi Rp 284,36 miliar," ujarnya.

Dengan anggaran Rp 277 miliar pada tahun depan, maka anggaran tersebut lebih rendah dari anggaran tahun ini yang telah disesuaikan menjadi Rp 284 miliar. Erick Thohir pun meminta dukungan Komisi VI untuk mendapat tambahan anggaran tersebut.

"Kita berharap pada bulan Oktober ini mungkin ada tanggapan, saya dengar hari ada rapat banggar yang akan mendiskusikan, kembali mohon dukungannya agar bisa terlaksana," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut adanya penambahan pagu anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara khusus 2024 dari Rp40,6 triliun menjadi Rp42,5 triliun dilakukan secara sepihak.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah membahas penambahan anggaran untuk IKN.

“Setahu saya hal ini tidak pernah dibahas di Banggar. Ini merupakan inisiatif pemerintah secara sepihak,” ujarnya, Rabu (14/8/2024).

Berdasarkan penyampaikan kinerja APBN Kita setiap bulannya, Bisnis.com mencatat anggaran untuk IKN pada Januari 2024 dialokasikan senilai Rp40,6 triliun.

Kemudian pada Februari 2024, pagu anggaran untuk IKN turun menjadi Rp39,3 triliun. Pada konferensi pers untuk kinerja APBN Maret, Sri Mulyani menyampaikan pagu IKN di angka Rp39,6 triliun.

Berlanjut pada April, posisi anggaran kembali naik ke angka Rp39,8 triliun dan Mei kembali ke pagu awal, yakni Rp40,6 triliun.

Sementara pada Juni, Menkeu Sri Mulyani tidak memberikan informasi tentang update atau keterbaruan informasi terkait anggaran IKN.

Lebih lanjut, Netty sebelumnya sempat mengkritik tanggapan pemerintah yang menyatakan membengkaknya anggaran peringatan HUT RI di IKN sebagai kewajaran.

Sementara membengkaknya biaya peringatan HUT RI ke-79 disebutkan pemerintah lantaran kegiatan digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan di IKN. Dikatakan juga, masih terbatasnya infrastruktur di IKN membuat pemerintah harus mengalokasikan biaya transportasi dan akomodasi yang besar bagi para tamu.

“Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran,” tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa adanya penambahan anggaran tersebut akibat adanya belanja tambahan untuk infrastruktur.

“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja bandara VVIP, jalan tol IKN, jalan Jembatan IKN yang kemarin beberapa sudah berfungsi dan ada beberapa yang masih perlu disempurnakan,” ungkapnya dalam konferensi APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Berbeda lagi dengan anggaran untuk kebutuhan HUT ke-79 RI di IKN, yang tercatat senilai Rp87 miliar. Sementara anggaran perayaan HUT RI pada 2023 di Jakarta adalah Rp53 miliar. Artinya, terjadi kenaikan anggaran hingga 63% saat perayaan dilangsungkan di Nusantara.