Jakarta: Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban setiap pemilik properti setiap tahunnya. Namun, kini kamu tidak perlu lagi repot-repot pergi ke kantor pajak untuk mengecek tagihan PBB.

Di era yang serba digital saat ini, pengecekan tagihan PBB dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform, seperti situs resmi otoritas pajak daerah, e-commerce, dan juga aplikasi.

Dalam artikel kali ini, Medcom.id akan membahas beberapa cara mudah untuk mengecek tagihan PBB secara online.

Baca juga: Cara dan Syarat Bebas Bayar PBB Rumah di Jakarta

1. Melalui Situs Resmi Otoritas Pajak Daerah

• Buka situs resmi otoritas pajak daerah setempat.
• Cari menu "Cek Tagihan PBB".
• Masukkan nomor objek pajak (NOP) atau nomor pokok wajib pajak (NPWP).
• Klik tombol "Cari".

2. Melalui E-commerce

• Buka situs e-commerce yang menyediakan layanan cek tagihan PBB, seperti Gojek, GoPay, atau Tokopedia.
• Cari menu "Cek Tagihan PBB".
• Masukkan NOP atau NPWP.
• Klik tombol "Cari".

3. Melalui Aplikasi

• Unduh dan instal aplikasi yang menyediakan layanan cek tagihan PBB, seperti Aplikasi Tangerang LIVE atau JSS.
• Buat akun dan login ke aplikasi.
• Pilih menu "Cek Tagihan PBB".
• Masukkan NOP atau NPWP.
• Klik tombol "Cari".

Baca juga: Segini Tarif Denda Telat Bayar PBB 2024

Kelebihan Cek Tagihan PBB secara Online

• Mudah dan praktis, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
• Menghemat waktu dan tenaga, karena tidak perlu pergi ke kantor pajak.
• Transparan, karena memungkinkan kamu untuk melihat rincian tagihan PBB secara jelas.

Tips untuk Membayar PBB secara Online

Setelah mengetahui besaran tagihan PBB, kamu dapat langsung membayarnya secara online melalui platform yang sama dengan yang digunakan untuk mengecek tagihan. Pastikan kamu memiliki saldo yang cukup di rekening bank atau dompet digitalmu.

Pengecekan tagihan PBB secara online merupakan kemudahan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan layanan ini, masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien.

(WAN)

Jakarta: Sebagai pemilik properti, diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Jika melewatkan tenggat waktu pembayaran akan dikenakan denda yang harus dibayarkan bersama dengan jumlah pajak yang terutang.

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nilai PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun berdasarkan harga pasar di wilayah terkait.

Besaran PBB dihitung dengan mengalikan tarif 0,5 persen dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP ini sendiri adalah 20 persen dari NJOP untuk properti dengan NJOP di bawah 1 miliar Rupiah, atau 40 persen dari NJOP untuk properti dengan NJOP 1 miliar Rupiah atau lebih.

Baca juga: Mudah! Begini Cara Bayar PBB secara Online

Meskipun nominal dendanya mungkin kecil, menunda pembayaran PBB dapat menyebabkan akumulasi denda yang besar dan berpotensi menyebabkan penyitaan properti di masa depan. Untuk menghindari hal ini, sangat penting untuk selalu mengingat tanggal pembayaran dan mengetahui nilai PBB yang harus dibayar.
Informasi lebih lanjut mengenai cara menghitung denda PBB dan cara mengecek tagihan PBB dapat ditemukan di sumber terkait, seperti HiPajak.

Tarif denda telat bayar PBB 2024

Tarif denda telat bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru ditetapkan sebesar 2 persen per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Denda ini akan terus bertambah setiap bulan hingga pajak yang terutang dilunasi, dengan batas waktu maksimal 24 bulan atau dua tahun.

Misalnya, jika pajak yang terutang sebesar Rp1.000.000 dan terlambat satu tahun, denda yang dikenakan sebesar Rp240.000.

Penting untuk segera membayar PBB dan dendanya untuk menghindari akumulasi yang bisa menjadi beban keuangan yang signifikan. (Tamara Sanny)

(KIE)

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang melaporkan realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di wilayah itu per 2 Agustus 2024 mencapai Rp132 miliar.

Realisasi tersebut baru sekitar 47,26% dari total target penerimaan PBB tahun ini yang patok sebesar Rp280 miliar.

Penjabat Wali Kota Palembang A Damenta menuturkan PBB merupakan salah satu sumber pendapatan besar bagi Kota Palembang. Sehingga penerimaan pada sektor tersebut masih perlu dioptimalkan melalui berbagai sarana.

Menurutnya, target PBB yang ditetapkan setiap tahun terus mengalami peningkatan. Akan tetapi kondisi itu belum diiringi dengan peningkatan realisasi penerimaan.

“Tentu hal ini menjadi tantangan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bayar pajak untuk pembangunan daerah,” ujarnya, Senin (5/8/2024).

Kendati begitu, dia menilai, berbagai sarana-prasarana terus bertambah. Hal ini tentu ditunjang dengan daya beli masyarakat yang semakin baik.

Oleh karena itu, dia berharap, keadaan itu dapat mendongkrak penerimaan pajak di Kota Pempek yang akan menunjang perekonomian di wilayah itu.

"Jangan bikin target yang muluk-muluk tapi yang realistis bisa dicapai, kemudian mengidentifikasi potensi- potensi baru untuk pendapatan pajak," tegasnya.

Sementara itu beberapa persoalan yang membutuhkan perhatian diantaranya kesadaran masyarakat, data, serta pengawasan dan regulasi.

“Kesadaran (masyarakat) perlu menjadi perhatian penting. Untuk itu kita terus lakukan advokasi kemudian publikasi,” pungkasnya.