Bisnis.com, BANDUNG--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menggelar pameran kendaraan bertajuk "Pamor Priangan" di Asia Plaza Mall, Kota Tasikmalaya.

Pameran ini berlangsung pada 2-3 Oktober 2024 ini menawarkan berbagai promo dan diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) sebesar 10%.

Berbagai dealer mobil dan motor ternama, layanan leasing dan perbankan hingga fasilitas Samsat Digital Mandiri Sambara turut hadir meramaikan acara Pamor Priangan sebagai. Beragam layanan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik menjelaskan bahwa Pamor Priangan bukan hanya sekadar ajang promosi kendaraan, tetapi juga sarana edukasi dan upaya untuk memastikan semua masyarakat merasakan manfaat langsung dari program pemerintah.

“Kami ingin memberikan relaksasi kepada masyarakat dengan program diskon ini, khususnya untuk optimalisasi penerimaan daerah dari PKB, BBNKB, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Dedi Taufik.

“Jika biasanya pameran itu dihelat di wilayah Bandung Raya, sekarang kami menyelenggarakan di wilayah Priangan, karena potensinya sangat besar. Targetnya menyasar Masyarakat di Sumedang, Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Banjar dan Pangandaran,” dia melanjutkan.

Ketua Panitia Pamor Priangan yang juga Kepala Samsat Pangandaran Adun Abdullah Syafii menjelaskan ada delapan dealer mobil yang menampilkan produknya.

Di antaranya, Honda, Daihatsu, Toyota, Isuzu, dan Hyundai. Lalu, ada empat dealer motor dari merek Honda, Yamaha, Benelli, hingga Piaggio.

Setiap dealer menawarkan diskon khusus yang bervariasi, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kendaraan impian mereka dengan harga yang lebih terjangkau.

“Diskon dari dealer dan BBNKB ini diharapkan mampu mendongkrak daya beli masyarakat Priangan, sehingga kami bisa mencapai target pendapatan daerah yang optimal,” ujar dia.

Selain promo diskon, Pamor Priangan juga menyediakan berbagai layanan lain untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Layanan Samsat Digital Mandiri hadir untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan secara online, sementara bank BJB juga membuka layanan perbankan bagi pengunjung yang ingin melakukan transaksi finansial. Tak ketinggalan, Jasa Raharja juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi pengunjung pameran.

Adun menyatakan antusiasme masyarakat terhadap pameran ini sangat tinggi. Ia menyebut bahwa Asia Plaza Mall selalu ramai dengan pengunjung yang tertarik melihat dan memilih kendaraan dari berbagai jenis.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di sini memiliki potensi besar untuk menyokong pendapatan daerah. Kami akan terus mendukung potensi tersebut melalui acara-acara seperti ini," ujar Dedi.

Ke depan, Bapenda berencana mengadakan lebih banyak pameran serupa di wilayah Priangan untuk terus mendukung daya beli dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Jakarta -

Anda ingin memasang reklame agar publik tahu jasa yang ditawarkan? Reklame memang penting untuk memperkenalkan usaha Anda kepada khalayak.

Namun penting pula diketahui penyelenggaraan atas reklame ini sekarang dikenakan pajak reklame. Salah satu contoh reklame adalah reklame nama pengenal usaha atau profesi.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny terdapat reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

"Dicabutnya pengaturan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c Perda Nomor 1 Tahun 2024, selanjutnya pengaturan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024," tutur Morris, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pergub ini adalah nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/simbol atau identitas.

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 terdapat ketentuan-ketentuan teknis untuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagai berikut:

a. Dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;

b. Memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan yang diatur dalam Pergub ini;

c. Ketinggian reklame maksimum 15 meter dari permukaan tanah sampai ambang bawah bidang reklame;

d. Jumlah reklame sebanyak 1 buah.

Ketentuan Teknis Pemasangan Reklame

Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, diatur sebagai berikut:

a. Reklame dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada seperti dinding bangunan atau di atas bangunan;

b. Reklame dipasang di dalam area/tempat usaha/profesi berada termasuk halaman

Selanjutnya yang penting diketahui adalah beberapa ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, dan bahan yang diatur sebagai berikut:

a. Jenis reklame berupa reklame papan/billboard dan reklame pylon;

b. Ukuran luas bidang reklame tidak lebih dari 1 meter persegi;

c. Bahan reklame berupa:

Reklame papan/billboard > terbuat dari bahan metal, papan kayu, callibrate, vinyl, termasuk seng atau bahan lain sejenis

Reklame pylon > terbuat dari bahan metal, acrylic, vinyl atau plastic

Sementara itu untuk bentuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Pergub ini tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan di atas.

Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tersebut, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak reklame sehingga terutang pajak reklame.

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 11 September 2024 dan berlaku surut terhitung sejak 5 Januari 2024.

Agar kewajiban perpajakan dapat terselenggara secara teratur dan terstruktur, yuk dukung berjalannya kebijakan baru ini.

(prf/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Hal ini tertuang di dalam Pergub No. 41/2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

“Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Pergub Jakarta 41/2024, dikutip dari laman resmi Bapenda Jakarta (28/10/2024).

Insentif Pajak Daerah berupa pengenaan 0 persen untuk BBNKB kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, berlaku mulai tiga hari kerja setelah tanggal diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Lalu, insentif ini akan berlangsung hingga berlakunya ketentuan BBNKB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang akan mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025.

Artinya, insentif BBNKB ini efektif berlaku sejak 23 Oktober 2024 hingga 4 Januari 2025. Dengan demikian, masyarakat yang mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya pada periode tersebut dapat menikmati tarif BBNKB 0 persen.

Selain itu, Pemprov DKI juga menghapus sanksi bunga dan/atau denda atas kendaraan yang mendapat insentif BBNKB 0 persen.

Penghapusan sanksi administrasi ini diberikan secara jabatan tanpa permohonan dari wajib pajak.

Meski begitu, wajib pajak yang telah membayar BBNKB sebelum 23 Oktober 2024 tidak dapat meminta pengembalian pembayaran.

“Terhadap BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah,” bunyi Pasal 5 Pergub Jakarta 41/2024.

Bisnis.com, PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Barat memberlakukan diskon pajak kendaraan hingga 25% bagi pengendara yang membayar pajak sebelum akhir tahun 2024 ini.

Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon mengatakan diskon pajak kendaraan itu khusus untuk kendaraan yang plat nomor wilayah Sumbar dan sudah bisa melakukan pembayaran pajak terhitung Oktober - Desember 2024 mendatang.

"Jadi untuk mendapatkan diskon pajak kendaraan ini, hal yang harus diketahui oleh pengendara adalah pembayaran pajaknya dilakukan 30 hari hingga 60 hari sebelum jatuh tempo," katanya, Minggu (27/10/2024).

Dia menjelaskan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) ini akan berlaku bagi pengendara yang melakukan pembayaran 1-10 hari sebelum jatuh tempo dan akan mendapatkan diskon 20% dari nilai pajaknya.

Kemudian untuk pengendara yang ingin mendapatkan diskon pajak kendaraan lebih besar yakni 25%, kepada pengendara bisa melakukan pembayaran pajak 60 hari sebelum jatuh tempo.

"Misalnya jatuh tempo pajaknya di Januari 2025. Pengendara sudah bisa bayar pajaknya dari Oktober ini, dan akan mendapatkan diskon 25% dari nilai pajak yang akan dibayarkan," ujarnya.

"Untuk kendaraan yang tercatat jatuh tempo atau sudah lewat dari tanggal pembayaran, juga bisa menikmati diskon pajak ini, tapi nilai diskonnya lebih rendah yakni dari 10% hingga 20%," sambungnya.

Dikatakannya kendaraan yang mendapatkan diskon pajak yang jatuh tempo itu, bila dibayarkan di bulan Oktober mendapatkan diskon 20%, lalu bila dibayarkan November diskonnya lebih rendah lagi yakni 15%, serta untuk pembayaran Desember diskonnya di angka 10%.

"Program ini tidak hanya untuk masyarakat umum, tapi juga berlaku bagi kendaraan milik badan dan pemerintah kabupaten dan kota. Jadi silakan dinikmati diskon pajak kendaraan bermotornya," kata dia.

Selanjutnya bila melihat dari capaian PAD Sumbar semester I-2024, lanjut Syefdinon, realisasinya itu sebesar Rp1,340 triliun, yang terdiri dari sejumlah sektor, ada yang PAD dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga sektor lainnya PAD yang sah.

"Target kami untuk PAD Sumbar 2024 ini sebesar Rp3,1 triliun. Tapi melihat capaian realisasi secara keseluruhan hingga Semester I-2024 ini sebesar Rp1,340 triliun atau mendekati 50% yakni 46,86%," katanya.

Dia menjelaskan dari capaian realisasi PAD sebesar Rp1,340 triliun itu, yang paling besar capaiannya itu merupakan pajak daerah dengan jumlah sebesar Rp1 triliun.

Lalu untuk retribusi daerah terbilang cukup besar yakni Rp164,6 miliar. Kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan capaiannya sebesar Rp122 miliar.

Namun untuk sektor ini menunjukan kinerja yang sangat baik, dimana untuk capaian realisasinya telah di angka 97,23% dari target Rp125,4 miliar.

"Ada sektor lain-lain PAD yang sah total realisasi Rp25,3 miliar atau capaiannya sebesar 46,86% dari target di tahun 2024 ini sebanyak Rp54,1 miliar," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk melayani para pemilik kendaraan bermotor yang ingin melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan, Samsat Induk Jakarta akan ditambah jam operasionalnya.

Dikutip dari akun Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta @humaspajakjakarta, Jumat (25/10/2024), disebutkan bahwa mulai pekan ini hingga 28 Desember 2024, Samsat Induk Jakarta siap melayani wajib pajak di hari Sabtu.

"Mulai pekan ini hingga 28 Desember 2024, Samsat Induk Jakarta siap melayani Sobat di hari Sabtu. Yuk, manfaatkan waktu weekend untuk urus pajak kendaraan bermotor!" tulis keterangan pada unggahan tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by Bapenda DKI Jakarta (@humaspajakjakarta)

Berikut ini lokasi Samsat di Jakarta:
1. Samsat Jakarta Barat: Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng, Jakarta Barat
2. Samsat Jakarta Selatan: Komplek Gedung Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
3. Samsat Jakarta Timur: Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara, Jakarta Timur
4. Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat: Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Jakarta Utara

Namun, perlu diketahui, untuk waktu operasinya sendiri hanya setengah hari, yakni mulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Meski hanya sebentar, tapi ini bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak yang memiliki kesibukan pada Senin-Jumat hingga tak sempat bayar pajak kendaraan.

Untuk bayar pajak tahunan atau pengesahan STNK, bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Signal. Tapi, untuk pajak lima tahunan, pemilik kendaraan atau wajib pajak harus datang ke Samsat.

Berikut ini tata cara bayar pajak kendaraan lima tahunan di Samsat:
Persyaratan

• STNK Asli dan Foto Copy
• BPKB Asli dan Foto Copy (BPKB Asli diperlihatkan ke petugas)
• KTP Asli dan Foto Copy KTP Pemilik sesuai data identitas kendaraan (untuk kendaraan atas nama perorangan)
• Foto Copy Domisisi Perusahaan, NPWP Perusahaan, SIUP Perusahaan dan TDP Perusahaan (untuk kendaraan atas nama perusahaan)
• Surat kuasa, apabila memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan. Untuk kendaraan atas nama perusahaan, Surat Kuasa diatas Kop Surat Perusahaan, ttd pemberi kuasa dan stempel perusahaan diatas materai (*melampirkan Foto Copy KTP Pemberi Kuasa)

Cek Fisik Kendaraan

1. Lakukan pengecekan fisik terlebih dulu dengan memarkirkan kendaraan di area yang disediakan
2. Ambil nomor antrean
3. Petugas akan melakukan cek fisik, nomor rangka, dan mesin
4. Hasil cek fisik akan disahkan
5. Pemohon melakukan pembayaran formulir PNBP dan melengkapinya
6. Selanjutnya mendaftar di customer service
7. Mengambil nomor antrean untuk perpanjang STNK
8. Petugas akan melakukan verifikasi berkas
9. Lakukan pembayaran setelah dipanggil oleh petugas
10. Setelah itu ambil STNK dan TNKB baru

Biaya Pajak Lima Tahunan
Biaya yang harus dibayarkan sedikit berbeda dari pajak tahunan. Sebab, pada pajak lima tahunan terdapat tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK dan PNBP Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, berikut ini tarif PNBP yang harus dibayar:
PNBP STNK

• Kendaraan roda dua atau tiga Rp 100.000
• Kendaraan roda empat atau lebih Rp 200.000

PNPB TNKB

• Kendaraan roda dua atau roda tiga Rp 60.000
• Kendaraan roda empat atau lebih Rp 100.000

MEDAN, iNews.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut memberikan kesempatan hingga 31 Desember 2024 kepada masyarakat untuk segera melunasi tunggakan pembayaran pajak kendaraan.

Sebab, mulai Januari 2025, jika warga tak membayar pajak kendaraan mereka dalam dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berakhir, kendaraan mereka akan dihapus dari sistem registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor.
 
Kendaraan bermotor yang dihapus dari sistem regident Kepolisian akan menjadi kendaraan ilegal alias bodong.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Achmad Fadly menjelaskan, lewat Pergub Nomor 27 tahun 2024 itu, pemerintah memberikan keringanan dan pembebasan pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024. Kebijakan itu berlaku mulai 21 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2024.

"Rinciannya adalah Bebas Tunggakan Pokok PKB sebelum Tahun 2023, Bebas Denda PKB, Bebas Pokok BBNKB ke-Il dan seterusnya, Bebas Pajak Progresif. Lalu Diskon Pokok PKB sebesar 5% (sebelum Jatuh Tempo 30-60 Hari), dan Bebas Denda SWDKLLJ untuk Tahun yang lewat," katanya dalam konferensi pers pemutihan dan diskon pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pergub Sumut 2024 di Hotel Le Polonia Hotel, di Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (21/10/2024). 

Kepala Jasa Raharja, Mulyadi mengatakan pemutihan ini spesial 2023 ke bawah ada diskon. Pada 2024 ada pertumbuhan taat pajak.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumut, Kombes Pol Muji Ediyanto mengatakan, kebijakan penarikan kendaraan yang menunggak pajak akan diberlakukan tanpa pandang bulu. Kebijakan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

"Kendaraan yang sudah dihapus dari regident, tidak dapat diregistrasi kembali dan tidak dapat digunakan di jalan. Jika ditemukan anggota kita akan langsung ditarik," kata Kombes Muji Ediyanto.

Kombes Muji mengimbau masyarakat segera menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotornya.

"Tolong disampaikan ke lapisan masyarakat. Jadi jangan kaget (bila dihapus ranmor)," ucapnya.

Untuk membantu masyarakat, Muji menyebut Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan Pembebasan Pokok Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024.

Lewat kebijakan itu, masyarakat akan dibebaskan dari pembebasan pajak pokok kendaraan bermotor sebelum tahun 2023.

"Bersyukur kita ada keringanan diberikan pemerintah, maka dengan itu kami imbau agar masyarakat segera memanfaatkan pergub relaksasi pajak kendaraan bermotor ini," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, PEKANBARU -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru terus menggenjot pendapatan pajak daerah menjelang akhir 2024.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menyatakan saat ini realisasi pendapatan pajak di daerah itu telah mencapai Rp686 miliar dari target Rp850 miliar, atau sekitar 81%. Masih diperlukan tambahan sekitar Rp164 miliar untuk mencapai target tersebut.

"Kami optimis target pendapatan pajak daerah akan tercapai pada akhir Desember 2024. Untuk realisasi kami sudah mencapai sekitar 81% dari target pajak daerah tahun ini," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Alek menjelaskan pihaknya terus mengoptimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor pajak daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan realisasi pajak dari sektor pajak reklame.

Bapenda telah rutin melakukan penertiban terhadap reklame yang masa tayangnya habis dan reklame yang belum melunasi pajak.

“Kami juga mengimbau para pengusaha atau pengelola tiang reklame yang izinnya sudah habis masa berlaku agar segera melakukan perpanjangan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” jelas Alek.

Selain itu, tim Bapenda juga secara aktif menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2 dengan metode door to door.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban mereka. Bapenda juga memberikan stimulus khusus guna memacu pendapatan dari PBB P2.

Menurut Alek, seluruh upaya tersebut telah menunjukkan dampak positif. Saat ini, capaian rata-rata pendapatan pajak daerah sudah mencapai 80% hingga 85%.

Dia merincikan untuk pajak reklame realisasinya sudah mencapai 85%, pajak restoran 82%, pajak air tanah 85%, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 84%. Selanjutnya pajak hotel mencapai 84%, pajak parkir 89%, pajak hiburan 90%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 75%, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 77%.

Bahkan, untuk pajak sarang burung walet dan mineral bukan logam dan batuan (minerba) sudah melampaui target. Pajak sarang burung walet mencapai 112%, sedangkan minerba mencapai 223%.

Dengan capaian yang signifikan ini, Alek optimis target Rp850 miliar akan tercapai hingga akhir Desember 2024. "Insyaallah, kami optimis tercapai. Hitung-hitungannya kami harus mendapatkan Rp60 sampai Rp70 miliar per bulan, atau sekitar Rp3 miliar per hari kalau hari kerja 22 hari dalam satu bulan," ujarnya.

Depok: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menghadirkan program Bebas dan Diskon Pemutihan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2024. Bagi pemilik kendaraan yang ingin melakukan balik nama kendaraan maka ini adalah momen yang tepat.

1. Ada berbagai pemutihan pajak yang diberikan, dikutip dari situs Bapenda Jabar, yakni:
2. Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3. Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Second (BBNKB II)
5. Bebas tunggakan pokok tahun ke 3, 4, 5, dan seterusnya
6. Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat

Proses balik nama kendaraan merupakan tahapan penting bagi pemilik baru kendaraan untuk mengganti nama kepemilikan secara sah di surat-surat kendaraan. Agar proses ini berjalan lancar, beberapa dokumen perlu dipersiapkan.

Syarat dokumen Balik Nama Kendaraan:

1. KTP Pemilik Baru

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik baru kendaraan. Pastikan KTP sesuai dengan wilayah yang mengurus balik nama.

Baca Juga: BRIN Dorong Standarisasi Pemadam Kebakaran, Termasuk EV

2. BPKB Asli dan Fotokopi

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopinya sebagai bukti kepemilikan kendaraan sebelumnya.

3. STNK Asli dan Fotokopi

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopinya.

4. Kwitansi Jual Beli

Kwitansi pembayaran yang mencantumkan nama penjual dan pembeli, lengkap dengan tanda tangan dan materai. Ini menjadi bukti transaksi legal antara pemilik lama dan baru.

5. Cek Fisik Kendaraan

Bukti cek fisik kendaraan, yang dilakukan di kantor Samsat setempat untuk memverifikasi nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.

Baca Juga: 5 Tips Efektif Mengusir Semut dari Mobil

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Depok 1, Yosep Mochamad Zuanda, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Program tersebut memberikan diskon pajak kendaraan hingga penghapusan denda.

"Ayo manfaatkan kesempatan ini pada periode 1 Oktober hingga 30 November 2024. Segera bayar pajak kendaraan anda, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang masih dalam batas waktu," ujar Yosep dikutip dari Berita Depok.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) ini dengan mengumpulkan sekitar Rp10,7 miliar dari wajib pajak (WP) yang mereka tagih dalam kurun waktu lima hari.

Adapun nominal tersebut dikumpulkan dari WP di 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Sunggal, dan Medan Polonia.

Kepala Bapenda Medan Sutan Tolang Lubis mengungkapkan bahwa pihaknya tengah gencar melakukan penagihan tunggakan pajak se-Kota Medan untuk meningkatkan perolehan PAD.

Kegiatan tersebut digelar Bapenda Medan mulai 7 Oktober sampai 5 November mendatang di 21 kecamatan.

"Penagihan ini dalam rangka kegiatan Optimalisasi Penagihan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Penagihan Tunggakan Pajak se-Kota Medan," kata Sutan, Senin (14/10/2024).

Dikatakan Sutan, pada 5 hari pertama penyelenggaraan terhitung sejak 7-11 Oktober 2024, pihaknya berhasil menagih pajak sebesar Rp10,7 miliar di empat kecamatan yang menjadi target.

Perolehan tersebut terdiri atas Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan, PBJT Makanan/Minuman dan PBJT Jasa Perhotelan, serta Pajak Reklame.

Adapun PBB terkumpul sebanyak Rp2,34 miliar selama 5 hari penagihan. Rinciannya, dari Kecamatan Medan Helvetia Rp351,4 juta; Kecamatan Medan Polonia sebanyak Rp362,5 juta; serta dari Medan Petisah sebanyak Rp738,8 juta.

Dari data Bapenda, Medan Sunggal menjadi kecamatan dengan perolehan tunggakan PBB terbesar pada kegiatan ini, yakni lebih dari Rp894,6 juta.

"Total Pajak PBB yang berhasil ditagih dari keempat kecamatan tersebut sebesar Rp2,34 miliar," kata Sutan.

Sementara itu, untuk PBJT Kesenian dan Hiburan, nilai yang berhasil ditagih dalam lima hari kemarin sebesar Rp1,1 miliar.

Begitupula dengan PBJT Jasa Perhotelan dan Pajak Reklame, yang masing-masing berhasil ditagih sebesar Rp1,7 miliar dan Rp1,1 miliar.

Di kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan/ Minuman, Bapenda Medan mengumpulkan lebih banyak yakni lebih dari Rp4,3 miliar.

Tak hanya itu, Sutan menyampaikan bahwa Bapenda Medan juga berhasil menjaring 117 Wajib Pajak Reklame baru yang langsung mendaftar. Potensi pendapatan yang akan dibayarkan WP Reklame baru ini sebesar Rp523 juta.

Ditekankan Sutan, pihaknya menggunakan pendekatan persuasif selama melakukan kegiatan ini. Namun tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dia menyebut kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menunaikan kewajiban membayar pajak.

Hal itu karena pajak yang dipungut nantinya akan kembali kepada masyarakat lewat program-program pembangunan dan kesejahteraan yang dijalankan Pemko Medan.

Selama kegiatan 'Optimalisasi Penagihan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Penagihan Tunggakan Pajak se-Kota Medan' yang akan berlangsung hingga 5 November mendatang, Sutan menyebut pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah lembaga, mulai dari satpol PP hingga Detasemen Polisi Militer (Denpom) Medan.

Personel dari kecamatan dan kelurahan se-terkait juga dilibatkan dalam penagihan.

"Kegiatan ini akan terus berlanjut dan kita akan terus bergerak ke seluruh kecamatan di Kota Medan,” tutupnya. (K68)

Bisnis.com, BATAM - Dua hotel di Batam, Hotel Nan Tongga dan Hotel Davienna mendapat teguran secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam karena sudah lama menunggak pajak. Karena hal itu, kedua hotel tersebut dipasangi spanduk objek pajak yang belum melunasi kewajibanya.

"Pemasangan spanduk ini merupakan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kali pertama kami lakukan di Hotel Nan Tongga di Jalan Duyung, Batuampar," kata Kepala Bapenda Batam Raja Azmansyah, Jumat (4/10/2024).

Nan Tongga sendiri merupakan hotel yang sudah bertahun-tahun tidak beroperasi. Bangunan dari hotel dibiarkan terbengkalai, tanpa mendapat sentuhan apapun hingga saat ini.

"Saat pemasangan spanduk, pemilik Nan Tongga berjanji akan segera melunasi tunggakan pajak jika hotel tersebut berhasil terjual. Mereka juga telah memasang pengumuman jual dan telah minta agen properti untuk mengurus penjualannya," katanya lagi.

Sementara Hotel Davienna sudah nunggak sejak 2020 lalu, dengan total tunggakan mencapai Rp 4 miliar lebih. Menurut Raja, itu baru pokok hutang, belum termasuk dendanya.

Berbeda dengan pemilik Nan Tongga yang kooperatif, manajemen Davienna dianggap tidak kooperatif meski sudah beberapa kali dikasih surat teguran.

Raja menjelaskan pemasangan spanduk sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 45/2024. "Teguran pertama sampai dengan ketiga sudah disampaikan, bahkan juga telah menyerahkan ke Kejaksaan Negeri Batam melalui Surat Kuasa Khusus," ujarnya.

Ia juga menegaskan pemasangan spanduk ini tidak hanya berhenti sampai disini saja. Saat ini pihaknya tengah menginventarisir tunggakan-tunggakan lainnya.

Sementara itu, Kasi Datun Kajari Batam Jefri Hardi mengatakan bahwa pihak kejaksaan melalui Tim Jaksa Pengacara Negara telah melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak tersebut, yang berjanji akan melunasi pada Mai 2024.

"Namun, sampai hari ini belum juga melakukan pembayaran, dan pihak wajib pajak siap menerima konsekuensi berupa pemasangan spanduk," katanya.

Pihak JPN sebagai tim pendampingan hukum Bapenda Kota Batam juga akan terus melakukan pendampingan untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak daerah.

Sebagai informasi pada tahun ini sebanyak 6 Surat Kuasa Khusus (SKK) yang sudah dikerjasamakan dengan Kejaksaan Negeri Batam, dengan total tunggakan pajak sebesar Rp1,5 miliar. Hingga September 2024, baru terealisasi 51% atau Rp763 juta.

Sedangkan untuk pemasangan spanduk, Bapenda Batam telah melakukan pemasangan terhadap 9 Wajib Pajak (WP)yang menunggak, dan 3 diantaranya telah melakukan pembayaran setelah spanduk dipasang.(K65)

Bisnis.com, BATAM - Program pemutihan pajak di Kepulauan Riau (Kepri) mendapat animo yang sangat besar dari warga. Untuk itu, Badan Pendatapan Daerah (Bapenda) Kepri memutuskan memperpanjang program ini hingga 16 November 2024.

Kepala Bapenda Kepri Diky Wijaya mengatakan program ini sebenarnya akan segera berakhir pada 5 Oktober 2024, setelah sebelumnya berjalan dari 5 Agustus 2024 kemarin.

"Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat, serta memberikan kesempatan lebih luas bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan program tersebut," katanya, Jumat (4/10/2024).

Program pemutihan pajak ini bertujuan meningkatkan pemasukan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana terdapat sejumlah keuntungan seperti diskon 50% untuk tunggakan pajak, pembebasan sanksi administrasi, serta pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) selain tahun berjalan.

Ia kemudian menjelaskan saat ini realisasi PKB di Kepri sudah mencapai setengahnya hingga semester I/2024. "Realisasi PKB sudah mencapai 54,34% yakni Rp256,58 miliar dari target sebesar Rp472,17 miliar," paparnya.

PKB sendiri merupakan salah satu pajak yang menjadi kontributor terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Selain itu, ada realisasi Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB), yang sudah mencapai 63,50%, yakni Rp246,34 miliar dari target Rp387,93 miliar. Kemudian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sudah mencapai 52,72% yakni Rp249,75 miliar dari target Rp473,71 miliar.

Diky juga mengatakan program ini juga bertujuan mendata kendaraan yang menunggak pajak. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran jelas terkait tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak selama periode satu tahun.

"Kami melihat dari masa pajak kendaraan untuk mengetahui jumlah yang patuh dan yang menunggak. Data ini akan digunakan untuk menentukan langkah ke depan,"ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa program ini tidak hanya membantu masyarakat mengurangi beban tunggakan, tetapi juga bertujuan untuk memvalidasi data kendaraan yang sering kali tidak diperbarui oleh pemilik baru.

"Banyak kasus di mana pemilik baru kendaraan tidak melakukan balik nama. Ketika ada tunggakan pajak, mereka baru sadar pentingnya pembaruan data. Program pemutihan ini memudahkan masyarakat untuk melakukannya sambil membayar tunggakan," katanya lagi.

Program pemutihan pajak yang sejatinya berakhir 5 Oktober 2024 membuat banyak warga Batam rela mengantri di Kantor Samsat Batam. Pantauan Bisnis.com hari ini (4/10/2024), antrian sangat ramai mulai dari ruangan cek fisik kendaraan hingga loket pembayaran pajak.

"Kebetulan ada program ini, motor saya sudah nunggak tiga tahun. Ini sekalian ganti plat, karena seharusnya tahun kemarin diganti. Jadi totalnya saya bayar hanya Rp 551.000 karena denda dihapus, kalau tidak bisa lebih mahal lagi," kata seorang pengendara roda dua, Romauli di Kantor Samsat Batam di Jalan Engku Putri, Batam Center.(K65)

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan menyatakan bahwa kekurangan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan untuk tahun anggaran 2023 tercatat masih sekitar Rp3,71 miliar.

Kepala Bapenda Medan Sutan Tolang Lubis mengatakan jumlah tersebut telah berkurang dari temuan sebelumnya oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang sebesar Rp5,01 miliar.

Hal itu disebut Sutan lantaran pihaknya telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2023 terkait kekurangan pendapatan atas pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan di wilayah ini. Jumlah kekurangan pajak yang telah ditindaklanjuti mencapai Rp1,3 miliar.

"Dan untuk kekurangan sebesar Rp3,71 miliar, Bapenda Medan telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada Wajib Pajak,” kata Sutan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10/2024).

Sutan menegaskan pihaknya akan terus melakukan penagihan ke wajib pajak atas kekurangan pajak hotel, restoran, dan hiburan di wilayah Medan.

Adapun temuan kekurangan pendapatan itu menurutnya terjadi lantaran pemungutan jenis pajak hotel, restoran, dan hiburan oleh Bapenda didasarkan atas perhitungan sendiri oleh wajib pajak.

Hal itu berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Sehingga kekurangan penerimaan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan ini akibat ditemukannya bukti/data baru oleh pihak BPK RI dari laporan keuangan yang disajikan oleh wajib pajak tersebut," jelasnya.

Dengan adanya temuan tersebut, lanjut Sutan, maka pihak Bapenda Medan berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau SKPDKB yang akan diteruskan kepada para wajib pajak.

Sutan berharap temuan ini dapat menambah penerimaan pendapatan ke kas daerah Pemko Medan.

Sementara itu, Inspektur Kota Medan Sulaiman Harahap mengingatkan agar Bapenda Medan serius menindaklanjuti temuan BPK.

Dia menegaskan bahwa kekurangan pendapatan daerah atas pajak hotel, restoran, dan hiburan di Medan harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau SKPDKB yang telah diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak harus terus ditindaklanjuti hingga kekurangan pendapatan ini dapat diatasi,” tegasnya. (K68)