JAKARYA, KOMPAS.com - Kini, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui platform online.

Seiring perkembangan teknologi, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak atau bank untuk melakukan pembayaran. Berikut panduan lengkapnya.

PBB merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah dan bangunan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak, pembayaran PBB dilakukan setiap tahun, dan batas waktunya adalah enam bulan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Dahulu, pembayaran PBB hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor pajak atau bank yang bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, saat ini, proses tersebut bisa dilakukan secara online, baik melalui e-commerce maupun layanan mobile banking (m-banking).

1. Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia

Salah satu cara praktis untuk membayar PBB adalah melalui platform e-commerce, seperti Tokopedia. Berikut langkah-langkahnya:

Unduh aplikasi Tokopedia dari Play Store atau App Store.
Buka aplikasi, lalu pilih menu "PBB Online".
Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) pada kolom yang tersedia.
Periksa data dan jumlah tagihan yang muncul.
Klik "Bayar", pilih metode pembayaran, dan lanjutkan dengan menekan "Bayar Sekarang".
Bayar PBB Melalui M-Banking
Selain e-commerce, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui layanan m-banking dari bank seperti BCA, BNI, dan Mandiri.

2. Cara Bayar PBB Online lewat Shopee

Selain itu, masyarakat juga bayar PBB online lewat aplikasi Shopee dengan cara berikut:

Buka aplikasi Shopee.

Pilih menu Pulsa, Tagihan, & Hiburan.

Pilih PBB.

Masukkan Nomor Objek Pajak.

JAKARYA, KOMPAS.com - Kini, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa dilakukan dengan lebih mudah melalui platform online.

Seiring perkembangan teknologi, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak atau bank untuk melakukan pembayaran. Berikut panduan lengkapnya.

PBB merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik tanah dan bangunan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak, pembayaran PBB dilakukan setiap tahun, dan batas waktunya adalah enam bulan setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Dahulu, pembayaran PBB hanya dapat dilakukan secara langsung di kantor pajak atau bank yang bekerja sama dengan pemerintah.

Namun, saat ini, proses tersebut bisa dilakukan secara online, baik melalui e-commerce maupun layanan mobile banking (m-banking).

1. Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia

Salah satu cara praktis untuk membayar PBB adalah melalui platform e-commerce, seperti Tokopedia. Berikut langkah-langkahnya:

Unduh aplikasi Tokopedia dari Play Store atau App Store.
Buka aplikasi, lalu pilih menu "PBB Online".
Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) pada kolom yang tersedia.
Periksa data dan jumlah tagihan yang muncul.
Klik "Bayar", pilih metode pembayaran, dan lanjutkan dengan menekan "Bayar Sekarang".
Bayar PBB Melalui M-Banking
Selain e-commerce, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui layanan m-banking dari bank seperti BCA, BNI, dan Mandiri.

2. Cara Bayar PBB Online lewat Shopee

Selain itu, masyarakat juga bayar PBB online lewat aplikasi Shopee dengan cara berikut:

Buka aplikasi Shopee.

Pilih menu Pulsa, Tagihan, & Hiburan.

Pilih PBB.

Masukkan Nomor Objek Pajak.

Pilih Tahun pajak yang akan dibayar, dan pilih daerah.

Klik Lihat Tagihan.

Periksa rincian tagihan.

Pilih Checkout dan Metode Pembayaran yang ingin digunakan.

Pilih Bayar Sekarang.

3. Cara Bayar PBB Online lewat Mobile Banking BCA

Via BCA mobile

Login ke BCA mobile
Pilih menu m-Payment
Pilih Pajak
Pilih Input No. Objek Pajak, lalu masukan Nomor Objek Pajak
Pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak
Cek detail tagihan yang muncul, klik OK
Masukkan PIN
Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil

Via myBCA

Login ke myBCA
Pilih PBB di bagian Bayar & Isi Ulang
Masukkan Nomor Objek Pajak, pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak, lalu klik Lanjut
Cek detail tagihan yang muncul, klik Bayar
Masukkan PIN
Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil

4. Cara Bayar PBB Online lewat BNI Mobile Banking

Buka aplikasi BNI Mobile dan login.
Pilih menu "Pembayaran", lalu klik "Pajak" dan pilih "PBB".
Pilih rekening debet dan masukkan NOP serta tahun pajak.
Periksa tagihan yang muncul, lalu lanjutkan transaksi dengan memasukkan password.
Setelah selesai, bukti pembayaran akan muncul di aplikasi.

5. Cara Bayar PBB Online lewat Livin' by Mandiri

Buka aplikasi Livin’ by Mandiri
Lalu login memasukkan userID dan password
Pilih menu "Pembayaran" lalu klik "Penerimaan Negara"
Kemudian pilih menu "e-PBB". Jika Anda domisili di DKI Jakarta, Anda bisa memilih menu PBB DKI Jakarta.
Masukkan tahun pajak dan Nomor Objek Pajak yang terdiri dari 18 angka. Kemudian klik "Lanjut".
Akan muncul konfirmasi nominal pajak yang harus dibayar
Kemudian klik "Lanjut"
Layar akan menampilkan informasi tagihan PBB yang harus dibayar.
Selanjutnya, lakukan pembayaran dengan memasukkan PIN Livin' by Mandiri.
Bayar PBB melalui aplikasi Livin’ by Mandiri selesai.

6. Cara Bayar PBB Online lewat BRImo

Buka aplikasi BRImo

Login dengan cara memasukkan username serta password atau login dengan sidik jari.
Pilih menu "BRIVA"
Kemudian masukkan Nomor Objek Pajak (NOP)
Jika sudah, pilih menu “Lanjut”
Selanjutnya akan ditampilkan laman data informasi pembayaran PBB
Periksa laman informasi PBB yang meliputi sumber dana, nomor pembayaran, nama pelanggan, institusi, hingga jumlah pembayaran
Jika ingin melanjutkan pembayaran PBB, silakan pilih menu “Konfirmasi”
Silakan masukkan PIN ATM lalu pilih menu “Lanjut”
Transaksi pembayaran PBB berhasil, Kamu akan mendapatkan notifikasinya sebagai tanda bukti.
Simpan bukti transaksi dengan melakukan tangkapan layar (screenshot) untuk berjaga-jaga apabila diperlukan atau dengan memilih menu "Simpan"

Proses pembayaran PBB kini jauh lebih mudah dan cepat dengan berbagai pilihan online, mulai dari e-commerce hingga layanan m-banking. Tak perlu repot keluar rumah, semua bisa dilakukan dengan beberapa klik saja.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI sejak 2021 sudah tak lagi menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT PBB-P2 berupa cetakan kertas. Sebagai gantinya adalah SPPT PBB-P2 secara elektronik atau e-SPPT.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, e-SPPT merupakan surat keputusan dari kantor pelayanan pajak terutang dalam satu tahun pajak."E-SPPT fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan," kata Morris dikutip Jumat (30/8).

Berikut langkah untuk mendaftarkan e-SPPT PBB melalui website pajakonline.jakarta.go.id yang sangat mudah untuk dilakukan:

Video tutorial mendaftarkan e-SPPT PBB melalui website PajakOnline:

[Gambas:Youtube]

Demikian langkah mudah untuk mendaftafkan e-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan secara online melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id. Maka, dengan mengikuti panduan di atas, Anda dapat memastikan bahwa proses mendaftarkan e-SPPT PBB berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, selalu pastikan data yang Anda masukkan akurat dan lengkap. Tujuannya untuk menghindari kendala di kemudian hari.

TEMPO.CO, Palembang - Berdasarkan hasil pengumpulan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang per Agustus 2024, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Palembang, baru mencapai 47,26 persen atau Rp132 miliar dari target yang telah ditentukan, yaitu Rp280 Miliar.

Pj Walikota Palembang, Abdulrauf Damenta mengatakan hasil data Bapenda itu dipaparkan dalam agenda Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 yang dilaksanakan bersama Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirektorat Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri yakni Raden An'an Andri Hikmat pada Senin, 5 Agustus 2024 lalu.

"Dari tahun ke tahun target PBB semakin meningkat, namun kenaikan itu belum diiringi dengan peningkatan capaian realisasi penerimaan," kata Abdulrauf dalam rilis tertulis yang diterima Tempo.

Meski target pajak terus ditingkatkan, tetapi realisasi pajak belum juga 100 persen optimal. Hal ini, kata Abdulrauf Damenta, menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam memenuhi target pencapaian yang seharusnya diraih pada setiap tahunnya.

"Kesadaran masyarakat perlu menjadi perhatian penting, untuk itu kita terus lakukan advokasi kemudian publikasi. Kita terus berusaha dan sekarang hampir mencapai optimal," katanya.

Kurangnya keasadaran masyarat tentang pentingnya membayar pajak, juga menjadi salah satu tantangan yang tengah dihadapi oleh Pemkot Palembang. Abdulrauf mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan saat ini. "Yang perlu menjadi perhatian yakni keasadaran, data, pengawasan dan regulasi."

Inspektur II Kementerian Dalam Negeri ini juga mengatakan Pemkot Palembang juga terus menggenjot realisasi PBB untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak.

Ia juga meminta, jajaranya terus mencapai target yang realistis di lapangan. Mengingat, PBB berperan sebagai salah satu sumber pendapatan besar bagi pembangunan Kota Palembang.

"Jangan bikin target yang muluk-muluk tapi yang realistis bisa dicapai, kemudian mengidentifikasi potensi-potensi baru untuk pendapatan pajak," kata dia.

TEMPO.CO, Palembang - Berdasarkan hasil pengumpulan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang per Agustus 2024, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Palembang, baru mencapai 47,26 persen atau Rp132 miliar dari target yang telah ditentukan, yaitu Rp280 Miliar.

Pj Walikota Palembang, Abdulrauf Damenta mengatakan hasil data Bapenda itu dipaparkan dalam agenda Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 yang dilaksanakan bersama Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirektorat Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri yakni Raden An'an Andri Hikmat pada Senin, 5 Agustus 2024 lalu.

"Dari tahun ke tahun target PBB semakin meningkat, namun kenaikan itu belum diiringi dengan peningkatan capaian realisasi penerimaan," kata Abdulrauf dalam rilis tertulis yang diterima Tempo.

Meski target pajak terus ditingkatkan, tetapi realisasi pajak belum juga 100 persen optimal. Hal ini, kata Abdulrauf Damenta, menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam memenuhi target pencapaian yang seharusnya diraih pada setiap tahunnya.

"Kesadaran masyarakat perlu menjadi perhatian penting, untuk itu kita terus lakukan advokasi kemudian publikasi. Kita terus berusaha dan sekarang hampir mencapai optimal," katanya.

Kurangnya keasadaran masyarat tentang pentingnya membayar pajak, juga menjadi salah satu tantangan yang tengah dihadapi oleh Pemkot Palembang. Abdulrauf mengatakan ada tiga hal yang harus dilakukan saat ini. "Yang perlu menjadi perhatian yakni keasadaran, data, pengawasan dan regulasi."

Inspektur II Kementerian Dalam Negeri ini juga mengatakan Pemkot Palembang juga terus menggenjot realisasi PBB untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak.

Ia juga meminta, jajaranya terus mencapai target yang realistis di lapangan. Mengingat, PBB berperan sebagai salah satu sumber pendapatan besar bagi pembangunan Kota Palembang.

"Jangan bikin target yang muluk-muluk tapi yang realistis bisa dicapai, kemudian mengidentifikasi potensi-potensi baru untuk pendapatan pajak," kata dia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda DKI) resmi memberi keringanan, pengurangan, hingga pembebasan dan kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), paling tinggi sebesar 100 persen.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menyampaikan, Pengurangan Pokok PBB merupakan kebijakan yang bertujuan meringankan beban Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

Adapun kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak, yakni melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024.

Berikut adalah penjelasan Bab 3 Pasal 7 Pergub DKI No 16 Tahun 2024:

Gubernur dapat memberikan pengurangan pokok paling tinggi 100 persen dari PBB-P2 yang harus dibayar yang tercantum dalam SPPT.

Pengurangan pokok tersebut diberikan kepada:

Dengan catatan, kerugian sebagaimana dimaksud merupakan rugi komersial yang tersaji pada laporan laba rugi yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, serta penurunan aktiva bersih sebagaimana dimaksud merupakan penurunan nilai aktiva bersih yang tersaji pada laporan aktivitas untuk yayasan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

Morris menambahkan, yang dimaksud dengan pengurangan pokok, sesuai Pasal 7, dapat diberikan untuk Tahun pajak berjalan; dan/atau tahun pajak yang memiliki tunggakan untuk paling lama tahun 2020.

"Selain itu Khusus untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, pengurangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan untuk tahun pajak berjalan," kata Morris.

Selanjutnya, Morris mengingatkan bahwa pengurangan pokok diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan sebelumnya memenuhi sejumlah kriteria, mencakup Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas SPPT yang dimohonkan pengurangan pokok.

Lalu, Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan keringanan pokok, pembebasan pokok, dan/atau pembayaran pokok secara angsuran atas SPPT yang dimohonkan pengurangan pokok; dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan pokok.

Selain itu, Wajib Permohonan pengurangan pokok dapat diajukan tanpa syarat adanya bebas Tunggakan Pajak Daerah. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pengurangan pokok pajak:

"Jika pengurangan pokok diajukan oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa," lanjut Morris.

Berikut tata cara melakukan pengurangan pajak:

1. Permohonan pengurangan pokok yang harus dilampiri KTP pemohon untuk Wajib Pajak orang pribadi; kartu nomor pokok wajib pajak Badan, dan KTP pengurus yang tercantum dalam akta pendirian Badan, dan akta pendirian dan/atau perubahan Badan, untuk Wajib Pajak Badan; dan/atau KTP penerima kuasa jika dikuasakan.

2. Dalam hal pengurangan pokok karena kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, permohonan pengurangan pokok juga harus dilampiri dengan surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Wajib Pajak berpenghasilan rendah; dan tagihan listrik, air, telepon atau dokumen yang sejenis.

3. Dalam hal pengurangan pokok karena kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, permohonan pengurangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus dilampiri dengan laporan keuangan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk tahun sebelum tahun pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2.

4. Dalam hal pengurangan pokok karena kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, permohonan pengurangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus dilampiri dengan surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Objek PBB-P2 terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, dan/atau bencana non alam; dan/atau surat keterangan dari instansi terkait atau dokumen yang sejenis sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa Objek PBB-P2 terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, dan/atau bencana non alam.

"Bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan pengurangan pokok PBB, diimbau untuk mempelajari informasi selengkapnya dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan," kata Morris.

Permohonan pengurangan pajak itu dapat diajukan secara elektronik melalui laman pajakonline.jakarta.go.id. Bapenda DKI Jakarta berharap, kebijakan Bapenda DKI ini dapat membuat Wajib Pajak lebih patuh memenuhi kewajiban pajak masing-masing.

Cara membayar PBB secara online

Bayar PBB via Livin’ by Mandiri:

1. Buka aplikasi Livin’ by Mandiri.
2. Segera login dengan memasukkan userID dan password.
3. Pilih menu “Pembayaran” lalu klik “Penerimaan Negara”.
4. Kemudian pilih menu “e-PBB”.
5. Masukkan tahun pajak dan Nomor Objek Pajak yang terdiri dari 18 angka.
6. Kemudian klik “Lanjut”.
7. Selanjutnya akan muncul konfirmasi nominal pajak yang harus dibayar.
8. Kemudian klik “Lanjut”.
9. Layar akan menampilkan informasi tagihan PBB yang harus dibayar.
10. Lakukan pembayaran dengan memasukkan PIN Livin’ by Mandiri.
11. Bayar PBB melalui aplikasi Livin’ by Mandiri selesai.
12. Bayar PBB via BRImo:
13. Login BRImo dengan menggunakan username dan password atau sidik jari.
14. Pada halaman utama, pilih menu "Tagihan".
15. Kemudian pilih "Fitur Bayar PBB".
16. Pilih "Pembayaran Baru" jika kamu belum pernah melakukan pembayaran PBB melalui BRImo sebelumnya.
17. Masukkan data yang diperlukan untuk mengetahui jumlah pembayaran PBB, seperti Nomor Objek Pajak (NOP), tahun pajak, dan wilayah.
18. Cek detail tagihan, pilih sumber dana, dan lanjutkan pembayaran.
19. Konfirmasi transaksi dengan memasukkan 6 digit PIN BRImo.
20. Struk Transaksi berhasil akan muncul sebagai bukti pembayaran.

Bayar PBB via BCA Mobile:

1. Login ke BCA mobile.
2. Pilih menu m-Payment.
3. Pilih Pajak.
4. Pilih Input No. Objek Pajak, lalu masukan Nomor Objek Pajak.
5. Pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak.
6. Cek detail tagihan yang muncul, klik OK.
7. Masukkan PIN.
8. Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil.

Bayar PBB via LinkAja

1. Buka aplikasi LinkAja, kemudian klik menu Lainnya pada halaman beranda.
2. Klik menu Pajak dan Retribusi.
3. Klik PBB berdasarkan daerah domisili.
4. Masukkan tahun pembayaran dan Nomor Objek Pajak (NOP), lalu klik Lanjut.
5. Setelah itu akan muncul informasi rincian jumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan.
6. Lakukan pembayaran ke nomor virtual account dan bank yang telah ditentukan.
7. Jika pembayaran berhasil maka status pembayaran pajakmu akan berubah.

Bayar PBB via Tokopedia

1. Buka aplikasi Tokopedia.
2. Pilih menu PBB Online.
3. Masukkan nomor objek PBB.
4. Klik opsi Bayar di menu konfirmasi.
5. Pilih metode pembayaran.
6. Selesaikan proses bayar PBB online.

(ANN)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan harga rata-rata dari perhitungan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP ini, berdampak penting terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa besaran NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 berdasarkan persentase, yaitu paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny mengatakan, jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

"Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan lain tentang Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," kata Morris dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pergub DKI Jakarta) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pada beleid tersebut, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 memiliki persentase yang berbeda, bergantung pada jenis objek PBB-P2. Menurut pasal 2 ayat (1) Pergub DKI Jakarta No.17/2024, NJOP yang digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2.

Sementara, penghitungan PBB-P2 pada hunian adalah 40 persen dari NJOP. Sedangkan selain hunian, NJOP penghitungan PBB-P2 adalah 60 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

Morris mengatakan, sesuai pasal 2 ayat (2), Penetapan Persentase NJOP ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2. Tujuannya, agar pemungutan PBB-P2 lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Klasifikasi Objek PBB-P2

Adapun klasifikasi objek PBB-P2 berdasarkan pasal 3 Pergub DKI Jakarta No.17/2024 adalah seperti berikut:

1. Objek PBB-P2 yang terdiri dari beberapa bangunan, penentuan objek PBB-P2 berupa hunian atau selain hunian didasarkan pada luas jenis penggunaan bangunan yang dominan.

2. Terhadap objek PBB-P2 berupa tanah kosong dikategorikan termasuk objek pajak selain hunian.

Pasal yang sama menyatakan, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 pada tahun pajak sebelum pemberlakuan Peraturan Gubernur ini, masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan sebelumnya.

"Dengan kata lain, bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur tersebut masih mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya," ucap Morris.

Secara umum, Peraturan Gubernur telah memberikan gambaran jelas tentang persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2.

Morris menyampaikan, hal ini dapat menjadi acuan penting bagi warga DKI untuk memahami peraturan perpajakan dan mengetahui kewajiban pajaknya.

Klasifikasi persentase tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan keadilan pemungutan PBB-P2, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap warga DKI yang memiliki kewajiban PBB sebagai kontribusi membangun negara dan mewujudkan Jakarta yang lebih sejahtera.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cara bayar PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan secara online bisa dilakukan melalui berbagai kanal. Bagi nasabah BCA, bayar PBB online bisa melalui aplikasi BCA mobile, myBCA, KlikBCA, dan ATM.

Untuk diketahui, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia kepada pemilik tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia.

Pajak ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-02/PJ/2015, pembayaran PBB dilakukan satu tahun sekali dan harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT oleh wajib pajak.

dok. Freepik/wirestock Ilustrasi membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Cara bayar PBB online

Lalu, bagaimana cara bayar PBB online via BCA?

Dilansir dari laman resminya, berikut cara bayar PBB online melalui aplikasi BCA mobile, myBCA, KlikBCA, dan ATM BCA.

1. Cara bayar PBB online via BCA mobile

• Login ke BCA mobile
• Pilih menu m-Payment
• Pilih Pajak
• Pilih Input No. Objek Pajak, lalu masukan Nomor Objek Pajak
• Pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak
• Cek detail tagihan yang muncul, klik OK
• Masukkan PIN
• Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil

2. Cara bayar PBB online via myBCA

• Login ke myBCA
• Pilih PBB di bagian Bayar & Isi Ulang
• Masukkan Nomor Objek Pajak, pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak, lalu klik Lanjut
• Cek detail tagihan yang muncul, klik Bayar
• Masukkan PIN
• Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil

3. Cara bayar PBB online via KlikBCA

• Login ke KlikBCA
• Pilih menu Pembayaran
• Pilih Pajak
• Masukkan Nomor Objek Pajak (NPO) yang akan dibayarkan, kemudian pilih Tahun Pembayaran Objek Pajak
• Cek Nominal Tagihan yang muncul, dan verifikasi pembayaran dengan memasukkan KeyBCA Appli 1
• Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil

4. Cara bayar PBB online via ATM BCA

• Masukkan kartu debit ke mesin ATM
• Masukkan PIN ATM BCA
• Pilih Penarikan Tunai/Transaksi Lainnya
• Pilih Transaksi Lainnya
• Pilih menu Pembayaran
• Pilih menu MPN/Pajak
• Pilih menu PBB
• Masukkan Nomor Obyek Pajak (NOP), klik Benar
• Masukkan Tahun Pajak, klik Benar
• Muncul Layar Konfirmasi di screen ATM, pilih Ya untuk melanjutkan pembayaran
• Akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil dan struk akan keluar

Sebagai informasi, beberapa daerah yang memungkinkan pembayaran PBB melalui BCA antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya.

Setiap daerah biasanya memiliki aturan dan mekanisme pembayaran yang sedikit berbeda, namun secara umum, fasilitas pembayaran melalui BCA tersedia di banyak wilayah di Indonesia.

Demikian informasi seputar cara bayar PBB online melalui BCA mobile, myBCA, KlikBCA, dan ATM BCA dengan mudah.

Memiliki rumah di Jakarta, kota metropolitan yang dinamis dan penuh peluang, merupakan impian banyak orang. Namun, di balik impian tersebut, terdapat pertimbangan penting yang perlu dipahami, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dampaknya terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

NJOP yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny, mengatakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur besaran NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 berdasarkan persentase, yaitu paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen.

"Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan lain tentang Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7).

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pergub DKI Jakarta) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah ditetapkan pada 30 Mei 2024.

Pada beleid tersebut, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 memiliki persentase yang berbeda tergantung pada jenis objek PBB-P2. Menurut pasal 2 ayat (1) Pergub DKI Jakarta No.17/2024, NJOP yang digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2.

Sementara untuk menghitung PBB-P2 pada hunian adalah 40 persen dari NJOP. Sedangkan selain hunian, NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB-P2 adalah 60 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

Morris menuturkan, dalam pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Penetapan Persentase NJOP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan PBB-P2 lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Pada pasal 3 Pergub DKI Jakarta No.17/2024, dijelaskan klasifikasi objek PBB-P2 yaitu:

Pasal tersebut menjelaskan bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 pada tahun pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

"Dengan kata lain, bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur tersebut masih mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya," ucap Morris.

Ia menekankan, ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur tersebut memberikan gambaran jelas tentang persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2.

Hal ini menjadi acuan penting bagi warga DKI Jakarta dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengetahui kewajiban pajaknya.

Dengan adanya klasifikasi persentase tersebut, peraturan baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam pemungutan PBB-P2, serta meningkatkan kesadaran terhadap warga DKI Jakarta yang memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan.

Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara. Pembayaran pajak secara tepat waktu berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bersama, termasuk dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.

Sebelum memutuskan membeli properti, Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) menjadi salah satu instrumen dalam regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dipahami.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menyatakan, kehadiran NJOPTKP dapat mengurangi beban, karena ada objek yang tak dikenai pajak. Adapun PBB-P2 merupakan kewajiban yang harus dibayar tiap tahun untuk setiap kepemilikan properti.

Morris menegaskan, wajib pajak sebaiknya memahami terkait NJOP dan NJOPTKP, sehingga besaran PBB-P2 dapat dihitung dengan tepat.

Secara garis besar, NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tak dikenai pajak, di mana setiap wajib pajak dalam penetapan besaran PBB terutang akan mendapat pengurangan berupa NJOPTKP.

Morris mengatakan, pengurangan NJOPTKP diberikan sebanyak satu kali dalam satu tahun. NJOPTKP sendiri digunakan sebagai penentu besar PBB, yakni dengan cara mengurangkan dari jumlah NJOP.

"Jadi, artinya jika Anda memiliki beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lain," ujar Morris.

Bagi para wajib pajak yang memiliki aset berupa properti di kawasan DKI Jakarta, NJOPTKP memiliki sejumlah poin penting seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Adapun besaran persentase NJOP untuk kelompok objek PBB-P2 dipertimbangkan berdasarkan tiga hal, yakni kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek pajak, serta klasterisasi NJOP dalam satu wilayah provinsi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memberikan pembebasan pokok PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) 100% untuk hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai Rp2 miliar di tahun 2024.

Demi mendapatkan fasilitas tersebut, wajib pajak diharuskan melakukan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) terlebih dahulu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan PBB-P2 Tahun 2024.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyatakan berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut dan selama kondisi wajib pajak memenuhi Pergub 16/2024, maka wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data NIK.

"Pemutakhiran data NIK dilakukan di SIM Pajak Bumi dan Bangunan melalui pajakonline.jakarta.go.id untuk mendapatkan pembebasan PBB-P2," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Dalam peraturan ini, ada sejumlah aturan tentang pembebasan pokok yang tercantum pada pasal 3. Berikut isi dari pasal tersebut:

1. Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar 100% dari PBB-P2 terutang tahun pajak 2024

2. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk objek PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut. Berupa hunian dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000 (dua miliar rupiah); dan dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang datanya telah dilengkapi dengan NIK pada sistem informasi manajemen pajak daerah (NIK Valid).

3. Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk 1 (satu) Objek PBB-P2.

4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek PBB-P2, pembebasan pokok diberikan untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.

Pada Pasal 4 tersebut diatur bahwa dalam hal wajib pajak tidak diberikan pembebasan pokok sebesar 100% karena belum memenuhi kriteria dalam pasal 3 ayat (2) huruf b. Wajib pajak dapat diberikan pembebasan pokok dengan mengajukan permohonan pemutakhiran data NIK sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2

2. Data pajak daerah telah terhubung dengan data kependudukan sehingga setiap NIK yang masuk akan langsung terverifikasi apakah Valid.

3. Yang dimaksud valid berarti NIK tercatat pada server data kependudukan, pemilik NIK orang pribadi yang masih hidup, dan nama di SPPT sesuai dengan nama NIK, baik penulisan dan urutan.

4. Jika nama wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2.

Sebagai informasi, balik nama atau mutasi PBB adalah proses mengubah data PBB atas nama pemilik baru. Hal ini dilakukan karena adanya peralihan hak kepemilikan properti, seperti jual beli, hibah, atau warisan.

Fungsi balik nama pada SPPT PBB juga untuk mengidentifikasi kewajiban membayar PBB-P2. Hal ini penting untuk memastikan pemilik yang menguasai atau memanfaatkan tanah dan bangunan benar menjadi objek pajak PBB-P2.

Pergub 16/2024 tentang pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak 2024 merupakan langkah strategis yang diambil Pemprov DKI Jakarta untuk meringankan beban ekonomi warganya. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa pengurangan beban pajak, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah