Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan fokus menggali potensi pajak dari aktivitas ekonomi digital pada tahun depan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan mengatakan saat ini aktivitas ekonomi banyak yang beralih ke digital sehingga hal tersebut bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan negara.

"Kemudian juga memperkuat perpajakan digital karena sekarang ini aktivitas ekonomi banyak yang semakin digital," ujar Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/7).

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah menghimpun dana dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektoronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun. Lalu, pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Tidak hanya itu, Rofyanto mengatakan, pemerintah akan menjalankan efektivitas reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penguatan core tax system, CEISA, dan Simbara untuk peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak.

Peningkatan pendapatan negara juga akan diikuti dengan peningkatan tax ratio alias rasio pajak serta reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN).

"Ini akan dioptimalkan termasuk insentif fiskal untuk mendorong investasi," katanya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menghimpun penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Namun penerimaan pajak dari usaha ini dinilai masih tergolong rendah.

Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Supraman mengatakan ada dua opsi pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh Ditjen Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari ekonomi digital.

Kebijakan pertama, dari sisi marketplace, pemerintah perlu membuat peraturan yang mengharuskan pemilik marketplace untuk memungut PPN pemilik online shop.

"Ini memang pendekatan radikal," kata Raden kepada Kontan, Minggu (21/7).

Selama ini, marketplace sebatas pemberi layanan sistem, bukan penjual barang. Selain itu, bisa jadi pemilik online shop memang termasuk Pengusaha Kecil yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar sehingga tidak ada kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Namun dengan sistem sekarang, pemilik online shop selalu menghindari mengenakan PPN karena jika memungut PPN harga barang yang dijual menjadi lebih mahal.Akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat di marketplace, di mana sebagian memungut PPN sedangkan lainnya tidak.

Dari sisi harga sudah pasti yang memungut PPN akan lebih mahal dan yang tidak memungut PPN lebih murah.

"Nah, jika marketplace diwajibkan memungut PPN, maka semua online shop terpaksa memungut PPN, sehingga semua harga sudah termasuk PPN dan akan terjadi keadilan antara online shop," ucapnya.

Jika mengacu ke data yang dikeluarkan Gross Merchandise Values (GMV) bahwa transaksi 6 top marketplace di Indonesia tahun 2023 mencapai Rp 803 triliun.

"Artinya hanya dari 6 marketplace, penerimaan PPN sudah Rp88 triliun," tuturnya.

Kebijakan kedua yaitu mengharuskan pemilik marketplace untuk mengirim data-data transaksi penjualan setiap online shop di aplikasinya. Pengiriman data dilakukan setiap bulan Januari untuk tahun sebelumnya.

"Data-data ini tentu akan dikelola oleh Ditjen Pajak untuk pengawasan Wajib Pajak. Terutama Wajib Pajak pemilik online shop yang tidak memungut PPN," jelasnya,

Data tersebut dapat langsung disandingkan dengan pelaporan SPT masing-masing NPWP.

"Atau yang lebih maju lagi, berdasarkan data dari marketplace, Ditjen Pajak menyampaikan omset ke Wajib Pajak untuk dilaporkan di SPT Tahunan," tutupnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak tahun ini ditargetkan mencapai Rp 1.921,9 triliun. Angka ini setara 96,6% dari target yang dipatok pemerintah sebesar Rp 1.988,9 triliun dalam Undang-Undang APBN 2024. Artinya, penerimaan pajak di sepanjang 2024 akan mencetak shortfall sebesar Rp 67 triliun.

Untuk menggenjot penerimaan, sebenarnya masih ada potensi bagi pemerintah untuk mengejar pajak dari sektor ekonomi digital. Namun dalam realisasinya, penerimaan dari usaha ini tergolong rendah, baru mencapai Rp 25,8 triliun per 30 Juni 2024.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan rendahnya penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital dikarenakan terbatasnya objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE. Ia menjelaskan, selama ini yang menjadi objek adalah jasa digital dari luar negeri.

"Padahal ekonomi digital di Indonesia paling besar adalah segmen marketplace bukan jasa digital dari luar negeri," kata Fajry kepada Kontan, Minggu (21/7),

"Memang basis penerimaan untuk jasa digital dari luar negeri kecil. Konsep jasa digital dari luar negeri kebanyakan freemium, bayar kalau mau pakai akses premium. Orang kita memang lebih suka yang gratisan," tambahnya.

Di samping itu ada keterbatasan penegakan hukum. Seperti yang dialami industri kripto, di mana banyak yang beralih ke platform yang tak terdaftar.

Fajry menambahkan untuk menggenjot penerimaan dari sektor ini, opsi yang dapat diambil adalah memperluas ke market place yang segmentasinya paling besar di Indonesia.

"Tapi, ini ranah kebijakan. Dengan sisa waktu yang sempit saya kira tidak akan diambil oleh pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengatakan realisasi penerimaan pajak atas ekonomi digital sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak itu sendiri.

Selain itu, regulasi perpajakan atas ekonomi digital masih terbatas dikarenakan isu easy of doing business.

"Data pelaku ekonomi digital di Indonesia juga belum didapatkan secara otomatis dari pihak terkait," kata Dwi kepada Kontan, Minggu (21/7).

Dwi juga menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu tidak menargetkan penerimaan pajak atas ekonomi digital per sektor, hanya terdapat target di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing terkait penerimaan dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri (PMSE LN),

"Realisasi penerimaan PMSE LN diharapkan dapat meningkat Rp1 triliun per tahun, sehingga di tahun 2024 diharapkan dapat mencapai Rp 7,5 triliun," ucapnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menghimpun penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Sementara itu, sampai dengan Juni 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bulan Juni 2024, tidak terdapat penunjukan, pembetulan/perubahan data maupun pencabutan pemungut PPN PMSE.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 159 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 20,8 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 3,89 triliun setoran tahun 2024,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, dalam keterangan resminya, Jumat (19/7).

DJP mencatat, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 331,56 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,19 triliun sampai dengan Juni 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 635,81 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 270,98 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,19 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juni 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,09 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 572,17 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp141,23 miliar dan PPN sebesar Rp 1,95 triliun.

“Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ujar Dwi.

Dwi juga menambahkan pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.