MALANG, iNews.id - Revisi UU Pilkada yang sempat dibahas DPR tidak jadi disahkan. Tetapi masih ada kekhawatiran pengesahan secara diam-diam dari legislatif meski sudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal persyaratan pencalonan kepala daerah.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB) Prof Muhammad Ali Safa'at mengungkapkan, bila revisi UU Pilkada benar-benar disahkan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya punya dua alternatif, yakni menjalankan undang-undang sesuai pengesahan revisi DPR RI atau mengajukan judicial review atau pengujian UU ke MK.

"KPU memang serba repot dan dilematis, tapi katakanlah KPU menjalankan undang-undang yang disahkan DPR RI, itu bisa dinyatakan inkonstitusional," ujar Muhammad Ali Safa'at, Kamis (22/8/2024) malam.

Memang sampai saat ini belum ada pernyataan KPU usai demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan berbagai daerah lain. Tapi bila DPR RI tetap mengesahkan revisi undang-undang dan nanti Pilkada Serentak 2024 berjalan, maka ketika ada sengketa pilkada yang diajukan masyarakat atau calon di MK, bisa saja MK akan memutuskan mengulang pelaksanaan pilkada serentak.

"Ketika ada penyelesaian perkara sengketa pilkada ke MK karena prosesnya sudah jalan. Dibayangkan saja semua daerah harus diulang oleh MK, karena keputusan MK tidak dijalankan. Jadi betul-betul ada krisis konstitusional dan tentu kita tidak berharap seperti ini," ucapnya.

Dia meminta DPR RI dan KPU legowo, bila tak ingin hal itu terjadi. Apalagi secara peraturan di putusan MK Nomor 70 ditegaskan bila pilkada serentak digelar dan ada masyarakat yang mengajukan sengketa pilkada, rekomendasi pemungutan suara ulang akan diberikan.

Hal itu disebut Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) tentu akan memakan waktu lama dan menguras anggaran. Apalagi ada beberapa daerah yang kepala daerahnya sudah diisi penjabat kepala daerah.

"(Pembatalan hasil Pilkada dan diulang seluruhnya) Sangat memungkinkan, bahkan di keputusan 70, MK sudah memperingatkan hal tersebut, kalau misalnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa usia sejak penetapan calon tidak dilaksanakan, maka pada saat perselisihan hasil pemilu, MK bisa membatalkan pelaksanaan pilkada," katanya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Pakar Hukum Boris Tampubolon memberikan pandangan terkait nasib Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat. Banyak pertanyaan muncul, bisakah Pegi menjadi tersangka lagi setelah menang praperadilan baru-baru ini?

Menjawab pertanyaan itu, Boris menyatakan sulit bagi penegak hukum menetapkan kembali Pegi sebagai tersangka. Dia merujuk Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

"Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah. Berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara," kata Boris melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Juli 2024.
Meski begitu, Boris mengatakan tak menutup kemungkinan Pegi menjadi tersangka lagi. Dengan catatan, penyidik kepolisian memiliki bukti-bukti baru yang sah.

"Artinya, buktinya tidak boleh sama. Harus baru dan berbeda serta sah dari bukti-bukti yang sudah ada atau diperiksa sebelumnya,” kata penulis Panduan Memahami Masalah (Hukum) di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban itu.

Kritisi peradilan

Di kasus Vina ini, Boris juga mengkritisi peradilan yang seolah menetapkan keterangan saksi-saksi harus sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Secara hukum keterangan saksi sebagai bukti adalah keterangan yang saksi berikan secara bebas di sidang pengadilan dan di bawah sumpah. Bukan yang ada di BAP," kata dia.

Menurut Boris, keterangan para saksi itu harus sesuai dengan apa yang dia lihat, dengar, dan alami. Bukan sesuai dengan BAP.

"Jika benar saksi-saksi itu harus mengatakan sesuai BAP, maka tidak usah ada proses pengadilan dan pemeriksaan saksi-saksi lagi di pengadilan. Tersangka langsung saja divonis, tidak perlu ada proses pengadilan," kata pendiri kantor hukum Dalimunthe and Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) itu.

Pegi sempat ditetapkan sebagai tersangka dan juga otak dari pemerkosaan hingga pembunuhan Vina dan Eky. Pegi lantas mengajukan gugatan praperadilan dan dikabulkan PN Bandung, Jawa Barat. Alhasil, status tersangkanya dibatalkan demi hukum. Pegi kini telah dibebaskan dari tahanan.

Pakar hukum Boris Tampubolon. Foto: Dok Pribadi

Boris Tampubolon merupakan praktisi hukum dan pengacara berpengalaman. Dia dikenal sebagai pengacara para pengusaha, direksi perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN dalam kasus-kasus pidana umum, pidana korupsi, dan sengketa bisnis. Kiprahnya di dunia hukum semakin dikenal karena sering menangani perkara pidana besar dan rumit.

Dia mengawali kariernya sebagai asisten pengacara di LBH Jakarta, lembaga bantuan hukum yang didirikan oleh Alm Adnan Buyung Nasution. Kemudian, Boris menjadi pengacara di kantor milik pengacara senior Hotma Sitompoel LBH Mawar Saron. Setelah itu mendirikan kantor hukumnya sendiri, yakni Dalimunthe and Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers).

(UWA)