REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Doli pun meminta masyarakat tak memiliki keraguan lagi.

"Kami sudah memenuhi janji kami. Jadi, tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70, dan sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (25/8/2024).

Hal itu disampaikan Doli Kurnia usai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, KPU, dan pemerintah dengan agenda tunggal pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Doli mengatakan disetujuinya rancangan PKPU yang mengakomodasi putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan batas usia pencalonan dapat menjadi jawaban dari keresahan publik setelah Rancangan Undang-Undang Pilkada dibatalkan DPR RI.

"Jadi, insyaallah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sangka-sangka, tidak ada lagi spekulasi, maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang Pilkada 2024," ucapnya.

Doli berharap Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah disetujui dalam dapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat langsung disahkan pula pada Ahad ini.

"Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM bahwa ini segera diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai," katanya.

Doli pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mengawal putusan MK agar diakomodasi dalam peraturan terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini," tambahnya.

Rapat dengan pendapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu turut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Komisi II DPR bersama KPU RI dan pemerintah akhirnya menyepakati PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang di dalamnya mengakomodasi secara utuh putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8/2024), DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum menyusul unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah. Pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan putusan MK terkait pilkada langsung disahkan pada hari ini juga. "Hari ini langsung kami harmonisasi, dan sesegera mungkin kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kita undangkan hari ini," kata Supratman.

Supratman mengatakan akan mengupayakan agar rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 segera disahkan pada Ahad untuk digunakan KPU sebagai rujukan dalam menyelenggarakan pilkada.

"Ini lagi langsung rapat by zoom untuk harmonisasinya, dan hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ujarnya.

Jakarta: DPR diminta tak memaksakan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) apalagi yang berpotensi memantik masalah. Mengingat, masa tugas DPR periode 2019-2024, bakal berakhir pada 30 September 2024.

"Imparsial mendesak kepada Pemerintah, DPR RI, dan para pimpinan partai politik untuk menghentikan semua proses pembahasan RUU yang bermasalah tersebut," kata Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, dalam keterangan yang dikutip Minggu, 25 Agustus 2024.

DPR, kata Ardi, tengah memaksakan pembahasan sejumlah RUU yang berpotensi menimbulkan masalah. Ardi memerinci contohnya, antara lain RUU Pilkada, RUU Penyiaran, RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Wantimpres.
Menurut dia, seharusnya DPR tak nekat membahas revisi beleid yang berujung penolakan masyarakat. Hal itu tergambar dalam demonstrasi pada Kamis, 22 Agustus 2024, saat DPR hendak mengesahkan revisi UU Pilkada.

"Langkah DPR tersebut nyata-nyata sebagai bentuk pembangkangan Konstitusi dan sarat dengan ambisi kekuasaan. Hal ini merusak negara hukum dan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia," kata dia.

Imparsial, tegas Ardi, meminta pemerintah dan DPR tak membahas RUU bermasalah yang berpotensi berdampak buruk, pada kehidupan bernegara. Apalagi, pembahasan dilakukan secara terburu-buru, tertutup, dan tanpa menyerap aspirasi publik.

Pihaknya mengutuk pembahasan RUU semacam itu, karena sudah jelas jauh dari kepentingan publik. Ardi mencontohkan revisi UU TNI yang dinilai berpotensi memberikan ruang terlalu luas, bagi unsur militer.

"Begitu pula dengan RUU Polri yang memberikan kewenangan penyadapan tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan," kata dia.

(ADN)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memajukan agenda rapat terkait revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024.

Semula, rapat ini bakal digelar pada Senin (26/8), namun secara mendadak dilakukan pada hari ini, Minggu, (25/8).

"Memang betul kita sudah merencanakan besok, jam 10. Tapi karena melihat dinamika, saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/8).

Doli menjelaskan, dimajukan-nya agenda rapat ini juga untuk menghilangkan kekhawatiran di masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dari keputusan PKPU ini terhadap DPR.

"Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan dan itu kan membuat kita menjadi pro-kontra di antara kita," jelas Doli.

Doli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk memajukan agenda rapat ini. Selain itu, ia juga berkomunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus dan Alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tata tertib (tatib) DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini alhamdulillah sudah selesai," ungkap dia.

Lebih lanjut, Doli menambahkan, pihaknya juga bakal menggelar rapat kembali pada Senin (26/8) pukul 10.00 WIB, untuk membahas tiga PKPU dan tiga Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Untuk tiga PKPU tersebut, di antaranya PKPU tentang logistik Pilkada 2024, PKPU tentang dana kampanye dan PKPU tentang kampanye.

"Sedangkan Perbawaslunya, yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kedua soal pengawasan kampanye, satu lagi saya lupa," tandasnya.

Untuk diketahui, DPR RI resmi menyetujui revisi PKPU No.8/2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024.

Pengesahan perubahan PKPU itu dilakukan untuk menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Adapun, pengesahan perubahan PKPU itu disetujui dalam rapat Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, hingga KPU.

Asal tahu saja, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024 menetapkan syarat usia calon kepala daerah yakni 30 tahun harus terpenuhi saat penetapan pasangan Pilkada ke KPU.

Sementara itu, pada putusan No.60/PUU-XXII/2024 MK juga merubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada hari ini, Minggu (25/8/2024) di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi demo tidak hanya dilakukan hari ini saja, tetapi sampai dengan Selasa (27/8/2024) dengan eskalasi yang meningkat.

"Aksi ini akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, melibatkan seluruh elemen Partai Buruh, serikat buruh, sayap partai, dan masyarakat umum di depan kantor-kantor KPU pusat dan KPUD," kata Said dalam keterangan resmi, Minggu (25/8/2024).

Lantas, apa saja tuntutan para buruh dalam aksi demo tersebut?

Said menjelaskan tujuan utama dari aksi ini adalah untuk mendesak KPU RI segera mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) terkait Pilkada 2024. Keluarnya PKPU tersebut akan menjadi bukti tertulis atas tindak lanjut dari pembatalan revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI.

"Saat ini, belum ada keputusan resmi baik dari DPR RI maupun KPU terkait tindak lanjut dari Putusan MK. Dalam hal ini, PKPU yang dikeluarkan oleh KPU akan menjadi produk akhir yang diharapkan," ujarnya.

Said mengatakan ribuan orang diperkirakan akan turut serta dalam aksi tersebut. Konsolidasi sedang berlangsung untuk memastikan pelaksanaan demonstrasi berjalan lancar.

"Diperkirakan sekitar seribu orang akan ikut berpartisipasi, dengan jumlah peserta di daerah yang mungkin bervariasi, bahkan lebih besar mengingat hari libur. Namun, pada Senin dan Selasa, eskalasi aksi diperkirakan akan lebih besar dengan puluhan ribu massa yang akan menggeruduk kantor-kantor KPU," jelasnya.

Dia pun menjelaskan alasan Partai Buruh menggelar aksi di KPU, bukan di DPR. Said mengatakan hal ini dilakukan Partai Buruh untuk mengingatkan, bahwa KPU tidak harus meminta persetujuan dari DPR untuk menerbitkan PKPU.

"KPU memang perlu berkonsultasi dengan DPR, tetapi konsultasi tersebut tidak berarti KPU harus mengikuti keinginan DPR. Aksi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa KPU harus tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan pada manuver politik di DPR RI. Namun demikian, jika situasi di lapangan mengharuskan, tidak menutup kemungkinan massa aksi dari KPU akan diarahkan ke MK untuk memperkuat tuntutan," ujarnya.

Selain melakukan aksi demo di KPU, Partai Buruh bersama Anies Baswedan juga akan berkunjung ke Kantor Pemenangan Partai Buruh.

"Di tengah situasi politik saat ini, Anies Baswedan menjadi simbol perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Mendukung Anies berarti secara terbuka menyatakan posisi sebagai oposisi. Dengan demikian, Anies diharapkan dapat mengembalikan demokrasi yang didasarkan pada sikap kritis, bukan hanya sekadar slogan kebebasan yang tidak substansial," pungkas Said.

Bisnis.com, BADUNG — Bank Indonesia (BI) menilai faktor politik domestik kurang berpengaruh ke nilai tukar alias kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), usai belakangan muncul gelombang penolakan revisi UU Pilkada di berbagai kota Tanah Air.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, sentimen politik domestik tetap memiliki pengaruh ke pergerakan kurs rupiah namun tidak sebesar masa-masa sebelumnya. Dia mencontohkan, peristiwa Reformasi 1998 menunjukkan bahwa kurs rupiah sangat sensitif terhadap peristiwa politik dalam negeri.

Kendati demikian, Erwin meyakini fundamental ekonomi domestik sudah jauh lebih kuat dibandingkan awal Reformasi. Oleh sebab itu, sambungnya, investor global maupun lokal kini lebih fokus ke faktor ekonomi daripada politik.

"Mungkin itu yang menyebabkan saat ini faktor-faktor politik domestik tidak sebesar yang sebelumnya, karena ada penguatan faktor-faktor yang lain yang lebih fundamental," jelas Erwin dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip Minggu (25/8/2024).

Dia mencontohkan, kini inflasi Indonesia kerap terjaga di angka yang relatif rendah. Imbal hasil obligasi global yang diterbitkan pemerintah juga tinggi.

Oleh sebab itu, Erwin merasa kini para investor lebih percaya diri dengan masa depan perekonomian Indonesia meski kerap terjadi gejolak politik domestik. Dia tidak menampik, kurs rupiah sempat melemah usai muncul aksi demonstrasi besar-besaran penolakan revisi UU Pilkada namun masih dalam angka yang wajar—tidak merisaukan.

"Saya tidak mengatakan bahwa faktor politik domestik itu tidak penting. Dua hal tadi itu, yang pertama bahwa inrelatif faktor-faktor fundamental ekonominya menjadi lebih kuat dan yang kedua kita belajar banyak di dalam dua dekade ini bagaimana peran politik itu pada akhirnya lebih sedikit pengaruhnya ketimbang faktor-faktor ekonomi," tutupnya.

Sebagai informasi, mata uang rupiah ditutup melemah ke posisi Rp15.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (22/8/2024) atau hari terjadi demonstrasi besar-besaran penolakan revisi UU Pilkada.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup pada perdagangan dengan turun 0,65% atau 100,5 poin ke posisi Rp15.600 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau menguat 0,18% ke posisi 101,090.

Namun sehari setelahnya, Jumat (23/8/2024), rupiah ditutup menguat ke posisi Rp15.492 per dolar AS pada perdagangan hari ini. Rupiah ditutup pada perdagangan dengan naik 0,69% atau 108 poin ke posisi Rp15.492 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,11% ke posisi 101,292.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan mengaku tak mendapat pengobatan saat dirinya terluka cukup parah di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Untuk diketahui, Iqbal merupakan salah satu pedemo aksi unjuk rasa tolak revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mendapatkan sejumlah tindak kekerasan dari aparat dalam demonstrasi tersebut.

"Enggak (diobatin) didiamkan dulu. Terus saya dibilang (seseorang), 'itu obati dulu'. Terus saya diam, saya kira mau diobati, (ternyata tidak diobati)," ungkap Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Bukannya diobati, Iqbal mengaku bahwa ia malah dijadikan sebagai bahan ledekan oleh beberapa aparat.

"Malah banyak aparat yang pakai seragam hitam malah bilang, 'ini mau mati nih, mau mati', digituin saya. Diledek-ledekin," jelas Iqbal.

Lantaran aksi unjuk rasa tengah berlangsung ricuh, Iqbal sempat didiamkan tanpa diobati selama beberapa jam.

Setelah itu, ia dibawa ke Polda Metro Jaya dalam kondisi terluka untuk diamankan.

"Saya baru ditanganinya (diobati) di Polda (Metro Jaya)," tutur Iqbal.

Sebelumnya diberitakan, Iqbal Ramadhan menjadi salah satu korban dugaan penganiayaan saat unjuk rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2024).

Sekira pukul 15.00 WIB, Iqbal yang tengah berada di tengah kerumunan massa mendapatkan kabar bahwa salah satu pagar dekat gerbang pintu masuk utama Gedung DPR/MPR RI dirobohkan demonstran.

Bersamaan dengan itu, segelintir massa berupaya masuk ke area halaman Gedung DPR/MPR RI, termasuk Iqbal.

“Waktu saya baru banget loncat ke dalam pelataran gedung DPR itu, tiba-tiba ada (aksi) lempar-lemparan batu antara kedua belah pihak (aparat dan massa),” ujar Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Khawatir terkena batu, anak penyanyi Machica Mochtar itu akhirnya berusaha mengamankan diri dengan mendekati salah satu aparat tak berseragam.

"Saya berpikir, enggak mungkin saya kabur lagi ke arah situ (massa), pasti kena kepala saya sama batu. Akhirnya saya berinisiatif mendatangi salah satu pihak aparat yang tidak berseragam. Saya bilang, 'Pak, tolongin saya, saya mau keluar, saya takut lemparan batu'," kata Iqbal.

"(Aparat tak berseragam itu bilang) ‘sudah, enggak apa-apa, kamu jalan saja'. Terus, saya sampaikanlah, 'Pak, saya mendingan di sini daripada saya ke sana, takutnya kena lemparan batu, salah sasaran'," tambah dia.

Saat yang bersamaan, Iqbal melihat orang yang dia kira temannya tengah mendapatkan intimidasi oleh aparat.

Tetapi, tak lama berselang dari momen tersebut, tiba-tiba ada aparat yang berpakaian bebas langsung menyuruhnya berjongkok dan membuka celana.

"Buka celana, terus saya lupa, selanjutnya kayak gimana. (Tapi) akhirnya ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang, menjambak. Pakai pentungan, baju loreng," ungkap Iqbal.

Dengan kondisi tanpa celana dan berjongkok, kepala Iqbal dipukul menggunakan pentungan tersebut oleh aparat. Sontak, dia protes atas tindakan itu.

"Kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya, ditendang,” ujar dia lagi.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawan demonstran yang lain," kata dia.

Akibat kejadian ini, Iqbal mengalami patah tulang pada hidung hingga mengeluarkan banyak darah dan memar di bagian kepala dan ulu hati akibat pukulan.

Walau begitu, Iqbal tak bisa memastikan penyebab tulang hidungnya patah.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya. Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata dia.

"Ya saya sebenarnya sudah blackout, Mas. Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain. Malamnya saya dan yang lain dibawa ke Polda Metro Jaya," ujar eks Presiden BEM Al Azhar tersebut.

Di Polda Metro Jaya, Iqbal baru mendapatkan penanganan oleh pihak kepolisian atas luka yang dideritanya.

Kini, polisi telah membebaskan Iqbal pada Jumat (23/8/2024) malam dan ia sudah bisa kembali ke pelukan keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan menderita sejumlah luka akibat tindak kekerasan yang menimpanya saat diamankan dalam aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"Patah (tulang) hidung, sini (ulu hati) saya rada sakit sih (gara-gara) dipukul atau ditendang sih, sama kepala saya sih (sakit)," ungkap Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Iqbal tidak ingat betul tindak kekerasan apa yang membuat tulang hidungnya patah.

Sebab, ia mendapat cukup banyak pemukulan yang diarahkan ke sejumlah tubuhnya.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya (patah tulang hidung karena tindakan apa). Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata Iqbal.

"Saya sebenarnya sudah blackout (kehilangan kesadaran). Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain," imbuhnya.

Adapun polisi telah membebaskan Iqbal pada Jumat (23/8/2024) malam dan ia sudah kembali ke pelukan keluarga.

Sebelumnya diberitakan, Iqbal merupakan salah satu pedemo yang menjadi korban dugaan penganiayaan saat unjuk rasa penolakan revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di sekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2024).

Sekira pukul 15.00 WIB, Iqbal yang tengah berada di tengah kerumunan massa mendapatkan kabar bahwa salah satu pagar dekat gerbang pintu masuk utama gedung DPR/MPR RI dirobohkan demonstran.

Bersamaan dengan itu, segelintir massa berupaya masuk ke area halaman Gedung DPR/MPR RI. Meski aparat menghalau mereka, aksi penerobosan itu tidak bisa dicegah.

Dari kejauhan, Iqbal melihat salah satu orang yang perawakannya mirip dengan temannya turut masuk ke pekarangan gedung wakil rakyat.

Karena trauma akibat kejadian nahas temannya pada 2019 yang koma saat berdemonstrasi soal Reformasi Dikorupsi, Iqbal memasuki pagar yang roboh untuk memastikan orang itu kawannya atau bukan.

“Waktu saya baru banget loncat ke dalam pelataran gedung DPR itu, tiba-tiba ada (aksi) lempar-lemparan batu antara kedua belah pihak (aparat dan massa),” ujar Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Khawatir terkena batu, anak dari penyanyi Machica Mochtar itu akhirnya berusaha mengamankan diri dengan mendekati salah satu aparat tak berseragam.

"Saya berpikir, enggak mungkin saya kabur lagi ke arah situ (massa), pasti kena kepala saya sama batu. Akhirnya saya berinisiatif mendatangi salah satu pihak aparat yang tidak berseragam. Saya bilang, 'Pak, tolongin saya, saya mau keluar, saya takut lemparan batu'," kata Iqbal.

"(Aparat tak berseragam itu bilang) ‘sudah, enggak apa-apa, kamu jalan saja'. Terus, saya sampaikanlah, 'Pak, saya mendingan di sini daripada saya ke sana, takutnya kena lemparan batu, salah sasaran'," tambah dia.

Saat yang bersamaan, Iqbal melihat orang yang dia kira temannya tengah mendapatkan intimidasi oleh aparat.

Tetapi, tak lama berselang dari momen tersebut, tiba-tiba ada aparat yang berpakaian bebas langsung menyuruhnya berjongkok dan meminta Iqbal membuka celana.

"Buka celana, terus saya lupa, selanjutnya kayak gimana. (Tapi) akhirnya ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang, menjambak. Pakai pentungan, baju loreng," ungkap Iqbal.

Dengan kondisi tanpa celana dan berjongkok, kepala Iqbal dipukul menggunakan pentungan tersebut oleh aparat. Sontak, dia protes atas tindakan itu.

"Kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya, ditendang,” ujar dia lagi.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawa demonstran yang lain," kata dia.

Berdasarkan memorinya, Iqbal bersama delapan demonstran lain yang turut ditangkap oleh aparat pada saat itu.

"Ada beberapa yang enggak (dapat kekerasan dari aparat), tapi ada beberapa yang mendapati hal yang sama kayak saya. Ada yang lebih parah malah. Kepalanya bocor, terus dijahit. Jadi darahnya itu nempel (membekas) ditembok," ungkap dia.

Iqbal tidak mengetahui apa yang dialami oleh demonstran yang turut ditangkap lalu digiring ke dalam salah satu ruangan dengannya.

Saat ditanya mengenai deskripsi ruangan tersebut, Iqbal mengaku tidak mengingatnya.

"Aduh saya enggak ingat. Soalnya posisi saya ditarik, dipukul-pukul," ucap Iqbal

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Iqbal Ramadhan, mengungkapkan, dirinya sempat dijambak dan ditendang oleh aparat saat ia diamankan dalam unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

"Ada yang menarik (menjambak) rambut saya dari belakang dengan kencang," ungkap Iqbal saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Iqbal menduga, aparat yang menjambaknya adalah seorang anggota TNI karena yang bersangkutan memakai baju loreng.

Kemudian, aparat itu berkali-kali memukul hingga menendangnya.

"Terus kepala saya sempat dipukul pakai pentungan sama si baju loreng. Terus, kepala saya sempat dipukul, habis itu kuping saya ditonjok satu kali. Ya saya bilang, 'jangan pakai kekerasan dong!'. Tidak lama berselang, kakinya ke muka saya. (Saya) ditendang," jelas Iqbal.

Kepada aparat baju loreng tersebut, Iqbal sempat mengeluh kesakitan. Alhasil, dia langsung digelandang ke arah salah satu ruangan yang berada di gedung DPR/MPR RI.

"Sepanjang perjalanan ke pos yang ruangan pos, saya mendapatkan berbagai banyak kekerasanlah. Perut saya dipukul, muka saya dipukul lagi. Iya, saya bersama kawan demonstran yang lain," kata dia.

Berdasarkan memorinya, Iqbal bersama delapan demonstran lain yang turut ditangkap oleh aparat pada saat itu.

"Ada beberapa yang enggak (dapat kekerasan dari aparat), tapi ada beberapa yang mendapati hal yang sama kayak saya. Ada yang lebih parah malah. Kepalanya bocor, terus dijahit. Jadi darahnya itu nempel (membekas) ditembok," ungkap dia.

Iqbal tidak mengetahui apa yang dialami oleh demonstran yang turut ditangkap lalu digiring ke dalam salah satu ruangan dengannya.

Saat ditanya mengenai deskripsi ruangan tersebut, Iqbal mengaku tidak mengingatnya.

"Aduh saya enggak ingat. Soalnya posisi saya ditarik, dipukul-pukul," ucap Iqbal.

Akibat kejadian ini, Iqbal mengalami patah tulang pada hidung hingga mengeluarkan banyak darah dan memar di bagian kepala dan ulu hati akibat pukulan.

Walau begitu, Iqbal tak bisa memastikan penyebab patah tulang pada hidungnya itu.

"Saya sebenarnya enggak terlalu lihat ya. Tapi, yang saya ingat, kalau bukan sepatu yang melayang ke muka saya, ya pukulan," kata dia.

"Ya saya sebenarnya sudah black out, Mas. Posisi itu saya sudah bingung mau ngapain. Malamnya saya dan yang lain dibawa ke Polda Metro Jaya," ujar eks Presiden BEM Al Azhar tersebut.

Di Polda Metro Jaya, Iqbal baru mendapatkan penanganan oleh pihak kepolisian atas luka yang dideritanya.

Kini, polisi telah membebaskannya pada Jumat (23/8/2024) malam dan Iqbal bisa kembali ke pelukan keluarga.

Sebagai informasi, polisi menangkap sebanyak 301 orang yang turut dalam aksi demonstrasi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Tolak Revisi Undang-undang Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Demo di depan gedung DPR ini merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan revisi UU Pilkada.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI tidak mesti mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki pagar besinya yang jebol seandainya para wakil rakyat membuka pagar selebar-lebarnya ketika demonstran penolak revisi UU Pilkada datang, Kamis (21/8/2024).

"Coba pagarnya dibuka, kan tidak bakal dijebol. Pagar dijebol karena ditutup," ungkap Said kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Said mengatakan insiden ini semestinya menjadi pembelajaran bagi para wakil rakyat untuk selalu dekat dengan rakyat. Semestinya, ketika rakyat datang untuk menyampaikan pendapat, mereka membuka diri dan mendengarkan.

"Padahal itu kan rumah rakyat. Kalau ada bakar-bakar, kan cuma ban. Enggak sampai gedung dibakar," kata dia.

Said sekaligus menegaskan mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi menolak revisi UU Pilkada hanya berjuang untuk menegakkan konstitusi. Tidak seharusnya aksi mereka diadang oleh aparat kepolisian.

Ia meminta pihak kepolisian bertindak lebih bijak serta tidak represif terhadap mahasiswa yang berupaya menegakkan konstitusi.

"Mereka kan berjuang untuk menegakkan konstitusi. Masa orang menegakkan konstitusi ditahan?" ucap Said.

Sebelumnya diberitakan, demonstran penolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada berhasil menjebol pagar gedung DPR di Komleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Awalnya, para demonstran berhasil menyingkirkan kawat penghalau yang dipasang oleh petugas.

Namun, para demonstran tetap berupaya merangsek ke dalam dengan menjebol pagar gedung DPR.

Tak lama berselang, para demonstran pun berhasil merobohkan pagar gedung DPR.

Setelah pagar dijebol, sejumlah demonstran pun merangsek ke bagian dalam pagar area Kompleks Parlemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi meminta maaf apabila pihaknya terpaksa melakukan upaya penegakkan hukum yang tegas dalam penanganan demonstrasi mengawal keputusan MK di sekitar gedung MPR/DPR RI, Kamis (23/8/2024).

Ade Ary menekankan, upaya represif itu merupakan langkah terakhir pihaknya demi tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Upaya penegakkan hukum ini merupakan bagian terakhir setelah sebelumnya petugas kami di lapangan memberikan imbauan," kata Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

"Ketika terjadi gangguan kamtibmas, maka penegakkan hukum sesuai standard operating procedures (SOP) yang berlaku itu harus kami lakukan. Jadi mohon maaf, ini merupakan tugas berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi," tambah dia.

Ade sekaligus menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menjaga harmonisasi dan bekerja sama selama unjuk rasa berlangsung.

"Ini aksi menyampaikan pendapat, ini berarti ini perlu kita konsolidasi lagi, kita sama-sama melakukan evaluasi, jangan sampai ada penyusup, penyusup-penyusup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Ade.

Hingga Jumat (23/8/2024) pukul 23.24 WIB, sebanyak 300 dari 301 pedemo yang ditangkap polisi telah dibebaskan.

Satu pedemo yang belum kembali ke pelukan keluarga itu masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Jakarta Pusat.

Dia adalah salah satu dari tiga pembakar mobil patroli di pos polisi (polisi) Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengambil langkah menyesuaikan Undang-Undang (UU) Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menyatakan akan menindaklanjuti laporan jurnalis yang diintimidasi aparat saat meliput aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

"Jika dilaporkan, akan dilakukan pendalaman dan diproses," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Polisi meminta jurnalis yang merasa diintimidasi oleh aparat untuk segera melaporkan ke Propam Polda Metro Jaya.

"Polda Metro Jaya terbuka. Pengaduannya kan sudah ada, di nomor 110, di SPKT. Apabila ada dugaan pidana, dugaan penyalahgunaan wewenang, kode etik, itu bisa dilaporkan ke Propam. Silakan," ucap dia.c

Sebelumnya, jurnalis Narasi, Juan Robin (24), melaporkan bahwa ia dan rekannya mengalami intimidasi saat meliput aksi di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Meski telah mengenakan atribut pers, Juan dan kameramannya mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari aparat.

"Kami pakai kemeja bertuliskan Narasi.tv dan pakai id card (kartu identitas) pers," kata Juan kepada Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Insiden terjadi di Jalan Gerbang Pemuda, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 19.17 WIB.

Saat sedang merekam, kamerawan Narasi didorong dan ditarik oleh polisi. Juan dan rekannya juga mendapat umpatan dan dipaksa mundur oleh aparat, hingga alat liputan mereka terjatuh.

"Pas nyusruk, saya marah-marah, bilang, ‘lagi liputan, kok dihalang-halangi?’,” kata dia.

Namun, polisi tidak menghiraukan Juan. Ia pun menyatakan kekecewaannya atas tindakan aparat yang dianggap menghalangi kebebasan pers.

"Ya kecewa dengan penanganan aparat, yang mana seakan menghalangi kebebasan pers. Padahal, jelas-jelas ini pers. Baju kami sudah menandakan kalau kami dari media,” ujar Juan.