Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -SYDNEY. Sebuah pulau terpencil di Australia yang dekat dengan titik sempit Samudra Hindia untuk pengiriman minyak China masuk dalam daftar kemungkinan lokasi pembangunan militer AS.

Pembangunan lokasi ini bertujuan untuk menghalangi China.

Kepulauan Cocos milik Australia tercantum bersama dengan Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini untuk proyek pembangunan yang diantisipasi di bawah Prakarsa Penangkalan Pasifik. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan postur dan infrastruktur pasukan AS dalam melawan China.

Kepulauan Cocos, dengan populasi 600 jiwa, terletak 3.000 km (1.864 mil) di sebelah barat daratan Australia.

Angkatan Pertahanan Australia menggambarkan wilayah ini sebagai kunci operasi pengawasan maritimnya di Samudra Hindia, tempat China meningkatkan aktivitas kapal selam.

Tender pembangunan Angkatan Laut AS yang diterbitkan pada bulan Juni untuk berbagai infrastruktur pangkalan di Indo Pasifik mencantumkan Kepulauan Cocos sebagai lokasi proyek yang memungkinkan.

Ini menjadi sebuah indikasi bahwa militer AS juga tengah berupaya mengakses wilayah Samudra Hindia.

"Proyek-proyek ini mungkin atau mungkin tidak mendukung Pasukan Rotasi Marinir Darwin," kata juru bicara NAVFAC Pacific, divisi teknik Armada Pasifik Angkatan Laut AS, dalam tanggapan melalui email kepada Reuters.

Sekitar 2.000 Marinir AS ditampung di kota Darwin di Australia utara selama enam bulan dalam setahun.

Tidak ada tanggapan langsung dari kementerian luar negeri China ketika dimintai komentar tentang daftar tender Angkatan Laut AS dan Kepulauan Cocos sebagai proyek yang memungkinkan.

Kepulauan Cocos lebih dekat ke Selat Malaka, titik sempit untuk setengah dari pengiriman minyak China.

Darshana Baruah, direktur keamanan dan geopolitik untuk Institut Australia India, mengatakan dalam sidang Kongres AS tahun lalu bahwa Kepulauan Cocos akan menjadi "geografi kritis" bagi AS untuk menekan China agar tidak melakukan serangan terhadap Taiwan.

"Cocos jauh lebih dekat dengan medan perang tempat Washington mengantisipasi skenario konflik," katanya kepada Reuters.

"Lokasi strategis Kepulauan Cocos, dekat dengan Selat Malaka serta pendekatan utara Australia, memberinya keuntungan geostrategis yang sangat besar," tambahnya.

Australia mengatakan akan memulai pembangunan lapangan terbang yang diperluas di pulau itu tahun ini, untuk mengangkut pesawat militer yang lebih berat, termasuk pesawat pemburu kapal selam P-8A Poseidon.

"Saat ini tidak ada investasi AS di Pulau Cocos (Keeling)," kata juru bicara Angkatan Pertahanan Australia dalam sebuah pernyataan.

"Australia dan AS bekerja sama erat untuk memajukan kerja sama postur pasukan kami di berbagai lokasi di Australia," pernyataan itu menambahkan.

Militer AS sedang membangun landasan pacu dan fasilitas pembom di dua pangkalan udara utama di Australia utara.

AS mengatakan pangkalan udara Diego Garcia memainkan peran penting bagi keamanan regional, dan Inggris dan Mauritius harus menentukan masa depannya setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan pada tahun 2019 bahwa pangkalan itu harus dikembalikan ke Mauritius.

Jakarta: Kehadiran militer Amerika Serikat (AS) dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Ini dikarenakan AS mengaktifkan pangkalan-pangkalan militer di beberapa negara.

Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer global yang signifikan dengan pangkalan dan instalasi di banyak negara. Pangkalan-pangkalan ini melayani berbagai tujuan strategis, termasuk pertahanan, logistik, pelatihan, dan dukungan untuk operasi lokal dan regional.

Medcom merangkum beberapa pangkalan militer AS di beberapa wilayah dan negara utama:

Eropa

Jerman: Pangkalan Udara Ramstein, Pangkalan Udara Spangdahlem, dan beberapa lainnya.
Italia: Pangkalan Udara Angkatan Laut Sigonella, Pangkalan Udara Aviano.
Inggris: RAF Lakenheath, RAF Mildenhall.
Spanyol: Pangkalan Angkatan Laut Rota, Pangkalan Udara Morón.

Asia

Jepang: Pangkalan Udara Yokota, Pangkalan Udara Kadena, Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni.
Korea Selatan: Kamp Humphreys, Pangkalan Udara Osan, Garnisun Yongsan.
Guam: Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Pangkalan Angkatan Laut Guam.

Timur Tengah

Bahrain: Aktivitas Dukungan Angkatan Laut Bahrain.
Kuwait: Kamp Arifjan, Pangkalan Udara Ali Al Salem.
Qatar: Pangkalan Udara Al Udeid.

Afrika

Djibouti: Kamp Lemonnier.

Wilayah Lain

Kuba: Pangkalan Angkatan Laut Teluk Guantanamo.
Australia: penempatan bergilir dan fasilitas gabungan seperti Pine Gap.
Pangkalan-pangkalan ini merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas yang memungkinkan AS untuk memproyeksikan kekuatan, menyediakan kemampuan respons cepat, mendukung sekutu, dan melakukan berbagai operasi di seluruh dunia. Jumlah dan lokasi pastinya dapat berubah berdasarkan keadaan geopolitik dan kebutuhan strategis..

Kehadiran pangkalan-pangkalan ini memungkinkan AS untuk mempertahankan kapabilitas serangan cepat, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mendukung operasi diplomatik dan pertahanan.

Timur Tengah merupakan wilayah strategis yang menjadi fokus utama kehadiran militer AS. AS mengoperasikan sejumlah pangkalan militer rahasia di wilayah ini, termasuk pangkalan udara, pangkalan laut, dan fasilitas darat. Pangkalan-pangkalan ini memainkan peran penting dalam kampanye anti-teror dan memberikan akses ke sumber daya energi yang vital.

Pangkalan Militer Terbesar

Pangkalan militer terbesar AS di dunia adalah Fort Campbell di Kentucky. Dengan kapasitas untuk menampung lebih dari 249.580 personel, Fort Campbell berfungsi sebagai pusat pelatihan dan penyebaran utama. Pangkalan besar lainnya termasuk Fort Bragg di North Carolina, Joint Base Lewis-McChord di Washington, dan Fort Hood di Texas.

Sejarah Pangkalan Militer AS

Asal-usul pangkalan militer AS di luar negeri dapat ditelusuri hingga Perang Dunia II. Setelah perang, AS berusaha untuk mencegah perluasan Uni Soviet dan mendirikan pangkalan di seluruh dunia. Personel AS terlibat dalam pertempuran aktif di Afghanistan, misi penjaga perdamaian, dan operasi atase militer.

Tujuan Pangkalan Militer

Pangkalan militer AS di seluruh dunia dirancang untuk melayani berbagai tujuan, antara lain:

• Proyeksi Kekuatan: Pangkalan ini memungkinkan AS untuk mengerahkan pasukan dan peralatan dengan cepat ke daerah konflik.
• Dukungan Logistik: Pangkalan menyediakan logistik penting, seperti bahan bakar, makanan, dan amunisi, untuk operasi militer.
• Bantuan Kemanusiaan: Militer AS sering menggunakan pangkalannya sebagai lokasi untuk memberikan bantuan kemanusiaan setelah bencana alam atau konflik.
• Diplomasi dan Pertahanan: Pangkalan mendukung operasi diplomatik dan menyediakan sarana untuk melindungi kepentingan AS di luar negeri.

Manfaat Pangkalan Militer
Kehadiran pangkalan militer AS di seluruh dunia memiliki sejumlah manfaat, termasuk:

• Stabilitas Regional: Kehadiran militer AS membantu menstabilkan wilayah yang rentan konflik.
• Perdagangan dan Investasi: Jangkauan militer AS meningkatkan perdagangan dan investasi dengan negara-negara tuan rumah.
• Kerja Sama Internasional: Pangkalan militer memfasilitasi kerja sama dengan sekutu dan mitra, meningkatkan koordinasi dalam upaya keamanan bersama.

Dengan jaringan pangkalan militer yang luas di seluruh dunia, AS mempertahankan kapabilitas pertahanan yang kuat dan tetap menjadi pemain utama dalam urusan global. Pangkalan-pangkalan ini memainkan peran penting dalam memajukan kepentingan Amerika, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mempromosikan stabilitas dan keamanan internasional.

Indonesia tidak memiliki keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada September 2020 menegaskan Indonesia tidak akan menjadi pangkalan militer bagi negara asing mana pun.

“Saya ingin tegaskan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan pangkalan fasilitas militer bagi negara mana pun,” kata Retno dalam konferensi pers saat itu.

Departemen Pertahanan AS merilis laporan tahunannya yang berjudul 'Military and Security Developments Involving the People’s Republic of Tiongkok 2020'. Laporan tersebut diamanatkan kepada Kongres AS sebagai penilaian otoritatif atas perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Tiongkok.

Jadi jelas, Indonesia tidak akan pernah menerima kehadiran pangkalan militer negara asing di wilayahnya. Hal tersebut menjadi bentuk penegakan kedaulatan Indonesia.

(FJR)

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat pada hari Senin mengumumkan kebijakan perluasan besar-besaran wewenang tinjauan keamanannya atas pembelian lahan oleh pihak asing di dekat pangkalan militer Amerika. Penambahan ini mencakup total 56 fasilitas di 30 negara bagian.

Seorang pejabat Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa pemberitahuan tentang usulan peraturan baru ini akan memperluas yurisdiksi Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), menjadi sekitar 227 instalasi militer.

Perluasan ini dilakukan kurang dari dua bulan setelah tinjauan CFIUS sebelumnya memberikan waktu 120 hari kepada perusahaan yang terkait dengan China dan mitra-mitranya untuk menjual properti yang telah mereka beli di dekat Pangkalan Angkatan Udara AS di Wyoming. Lokasi ini merupakan salah satu tempat penyimpanan senjata nuklir terbesar di AS.

Amerika Serikat semakin khawatir tentang risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh pembelian properti di dekat situs militer sensitif oleh pihak yang terkait dengan China.

Berdasarkan Undang-undang tahun 2018 memperluas wewenang CFIUS untuk meninjau akuisisi asing atas beberapa investasi non-pengendali, dalam transaksi real estat AS yang menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional.

Peraturan yang diusulkan pada hari Senin ini akan memperluas yurisdiksi CFIUS atas kesepakatan lahan dalam radius satu mil dari 40 situs militer tambahan dan dalam radius 100 mil dari 19 instalasi militer tambahan.

Pejabat Departemen Keuangan AS tersebut mengatakan bahwa peraturan ini akan menjadi perluasan terbesar wewenang tinjauan CFIUS sejak undang-undang tahun 2018 diberlakukan.

"Pembaruan terbaru ini secara signifikan memperluas jangkauan yurisdiksi real estat CFIUS sambil tetap fokus tajam pada keamanan nasional," ujar pejabat tersebut.