Jakarta: DPR didorong segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait masalah impor beras. Pansus diperlukan untuk menata pengelolaan pangan yang berpihak kepada rakyat atau petani bukan importir.

Hal ini disampaikan Direktur Rumah Politik Fernando Ema merespons kenaikan harga beras beberapa waktu belakangan ini. Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu, 10 Juli 2024, pukul 09.02 WIB, harga beras premium naik Rp140 atau sebesar 0,90 persen ke level Rp15.660 per kilogram.

Harga beras medium juga naik tipis sebesar 0,22 persen atau Rp30 menjadi Rp13.550 per kilogram. Harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08 persen atau Rp10.000 per kilogram.
“Diharapkan selain proses hukum berjalan di KPK, di DPR ada upaya secara politik menata pengelolaan ketersediaan pangan, terutama beras yang berpihak kepada petani bukan pada para importir dan segelintir orang,” kata Fernando, dilansir dari Media Indonesia, Jumat, 12 Juli 2024.

Fernando meminta DPR dapat segera membuktikan keberpihakannya kepada para petani dengan segera membentuk pansus impor beras.

“Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya,” beber Fernando.

Fernando berharap ke depan pemerintah dapat membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada para petani. Fernando mengingatkan pemerintah tidak sekadar janji-janji dalam membuat kebijakan untuk para petani.

“Atau jangan-jangan memang ada unsur kesengajaan karena Pemerintah memang berpihak kepada para pemburu rente yang memanfaatkan impor beras untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dari kesengsaraan petani,” ujar Fernando.

Baca Juga: Dituduh Memainkan Harga Beras Impor, Bos Bulog: Kita Tetap Serap Beras Lokal Kok!

Sementara itu, Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka menyebut kehadiran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dikomandoi Arief Prasetyo Adi tidak fokus pada perbaikan hulu produksi lantaran mengubah orientasi pangan menjadi impor.

Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi persoalan impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

“Saya menilai dengan hadirnya Bapanas, terjadi perubahan orientasi tentang pangan yang tadinya kita fokus untuk memperbaiki hulu dan produksi kini berubah menjadi ketersediaan dengan orientasi impor,” kata Suhardi.

Suhardi mengakui perubahan serupa juga telah terjadi di tubuh Perum Bulog. Menurut Suhardi, Perum Bulog pimpinan Bayu Krisnamurthi telah berubah menjadi operator impor dan penjualan semata.

“Bulog juga berubah orientasi tidak lagi menjadi penyangga hasil panen tapi menjadi operator impor dan penjualan,” jelas Suhardi.

Dalam kesempatan lain, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia.

(AZF)