Bisnis.com,JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga. Komoditas itu diantaranya beras, cabai merah keriting, daging, dan telur ayam.

Melansir data Panel Harga Bapanas, Minggu (10/11/2024), pukul 09.05 WIB, harga beras premium turun 0,32% dari hari sebelumnya, menjadi Rp15.380 per kilogram dan harga beras SPHP turun tipis 0,08% menjadi Rp12.540 per kilogram. Harga beras medium masih berada di level Rp13.500 per kilogram.

Selanjutnya, harga cabai merah keriting pagi ini dipatok Rp27.710 per kilogram atau turun 1,60%, daging sapi murni turun 0,50% menjadi Rp134.100 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada produk unggas. Bapanas melaporkan, harga daging ayam turun 1% menjadi Rp35.750.034 kilogram dan telur ayam ras turun 0,14% menjadi Rp28.330 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,33% menjadi Rp18.230 per liter dan minyak goreng curah turun 0,36% menjadi Rp16.700 per liter. Tepung terigu kemasan turun signifikan 2,13% menjadi Rp12.840 per kilogram.

Harga garam halus beryodium tidak mengalami perubahan harga atau stabil di level Rp11.840 per kilogram.

Berbagai jenis ikan juga mengalami penurunan harga pagi ini. Tercatat harga ikan tongkol di tingkat pedagang eceran turun 1,23% menjadi Rp30.440 per kilogram dan ikan bandeng turun 1,33% menjadi Rp32.600 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan pagi ini tercatat naik. Harga ikan kembung naik signifikan 3,35% menjadi Rp37.910 per kilogram, dan jagung di tingkat peternak naik sebesar 0,34% menjadi Rp5.920 per kilogram.

Kemudian, Bapanas merekam harga gula konsumsi naik tipis 0,06% menjadi Rp17.940 per kilogram dan cabai rawit merah naik sebesar 1,42% menjadi Rp40.010 per kilogram.

Berbagai jenis bawang turut terkerek. Bapanas melaporkan, harga bawang putih bonggol naik 1,34% menjadi Rp40.910 per kilogram dan bawang merah naik 1,66% menjadi Rp35.610 per kilogram. Harga kedelai impor pagi ini naik signifikan 0,76% menjadi Rp10.650 per kilogram.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga beras diperkirakan naik di akhir tahun. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang.

Bapanas telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) beri sinyal akan ada kenaikan harga beras di akhir tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang. Untuk itu, pihaknya telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah 3 juta hektar bisa membuat Indonesia tidak tergantung kepada impor beras sampai 20 hingga 30 tahun.

Namun, dia menekankan hal tersebut bisa terjadi jika cetak sawah digarap secara baik.

"Kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan," ujar Amran di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Amran lantas menjelaskan rincian luasan lahan sebagai sasaran program cetak 3 juta sawah, yaitu di Merauke (Papua Selatan) sekitar 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah seluas 500.000 hektar, di Kalimantan Selatan sekitar 502.000 hektar, di daerah lain seluas 1 juta hektar.

"Sehingga total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," tegas Amran.

"Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru, pendekatannya adalah pertanian modern dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah harus mencetak sawah baru.

Sudaryono menyebut, program cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, pada 24 September 2024.

Selain mencetak sawah, pemerintah juga tengah mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September 2024, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40.000 hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah 3 juta hektar bisa membuat Indonesia tidak tergantung kepada impor beras sampai 20 hingga 30 tahun.

Namun, dia menekankan hal tersebut bisa terjadi jika cetak sawah digarap secara baik.

"Kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan," ujar Amran di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Amran lantas menjelaskan rincian luasan lahan sebagai sasaran program cetak 3 juta sawah, yaitu di Merauke (Papua Selatan) sekitar 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah seluas 500.000 hektar, di Kalimantan Selatan sekitar 502.000 hektar, di daerah lain seluas 1 juta hektar.

"Sehingga total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," tegas Amran.

"Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru, pendekatannya adalah pertanian modern dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah harus mencetak sawah baru.

Sudaryono menyebut, program cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, pada 24 September 2024.

Selain mencetak sawah, pemerintah juga tengah mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September 2024, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40.000 hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) bakal dilanjutkan hingga Januari dan Februari 2025. Namun jumlah penerima bantuan akan turun dari 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 16 juta KPM.

Penurunan jumlah penerima lantaran sudah ada program bantuan pemerintah lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis.

"Karena kan sudah ada Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Ia mengatakan rencana kelanjutan bantuan pangan itu akan segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Presiden Prabowo Subianto. Adapun anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp5,1 triliun.

"Nanti Pak Menko (Zulkifli Hasan) bakal menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri. Tapi ini paralel kita harus melapor ke Komisi IV (DPR). Jadi apapun yang berkaitan dengan anggaran harus kita sampaikan ke beliau-beliau (anggota DPR)," katanya.

Menurutnya, bantuan pangan diberikan untuk menekan tingkat inflasi.

"Urgensinya adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi pada saat beras menjadi kontributor inflasi kita harus melakukan intervensi," kata Arief.

Bantuan pangan beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini disalurkan sejak awal 2023 dalam dua tahapan kemudian dilanjutkan lagi pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menilai pemerintah dapat memperkuat peran Bulog tanpa harus mengubah kelembagaannya. Adapun, status Bulog saat ini merupakan perusahaan umum (perum).

Khudori menyampaikan, yang dibutuhkan adalah penguatan dari sisi regulasi. Pertama, mengintegrasikan kebijakan, terutama beras, yang terbuka di hilir menjadi terintegrasi lagi, yakni hulu-tengah-hilir.

Menurutnya, mengintegrasikan kembali kebijakan perberasan dapat dilakukan dengan mewajibkan beras untuk bantuan pangan dipasok oleh Bulog. Pemerintah tinggal menentukan besaran kebutuhan penyaluran bantuan pangan.

“Sisanya, Bulog bisa menyalurkan lewat berbagai keperluan, terutama operasi pasar SPHP [stabilisasi pasokan dan harga pangan],” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Kedua, mengubah sistem penganggaran saat ini yang bersifat pascabayar. Sejak 2019, Khudori menuturkan bahwa Bulog diizinkan untuk melakukan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran beras. Setelahnya, perusahaan dapat mengeklaim atau menagih ke pemerintah.

Masalahnya, Khudori menyebut bahwa Bulog bekerja menggunakan kredit perbankan berbunga komersial. Dari pengadaan hingga penyaluran, bahkan pembayaran klaim bisa memakan waktu lama.

“Semakin lama, semakin besar beban bunga yang ditanggung, semakin mahal pula harga pokok penjualan beras Bulog. Ini berujung pada harga beras Bulog kurang kompetitif di pasar,” tuturnya.

Di luar itu, Khudori menilai bahwa pemerintah dapat memperbesar pangsa pasarnya menjadi 20%. Alih-alih menyimpan beras pemerintah di gudang bulog, beras yang ada harus selalu ada di pasar sebagai bagian untuk melakukan stabilisasi.

Dengan demikian, menurutnya, masyarakat memiliki alternatif pilihan beras Bulog yang harganya terjangkau di kala harga beras melonjak di pasar. Pemerintah pun tak perlu lagi melakukan operasi pasar saat harga beras tinggi.

“Jadi terjadi perubahan paradigma dari stabilitas harga menjadi harga stabil,” pungkasnya.

Komentar ini disampaikan Khudori menyusul adanya wacana perubahan Bulog. Dalam catatan Bisnis, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menjadikan Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi menjadi badan usaha.

“Nanti, kita Bulog, menjadi lembaga pemerintah lainnya,” ungkap Wahyu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menuturkan, Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

Mantan Bos Asabri itu menyebut, Perum Bulog akan kembali menjadi Badan Urusan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk itu, pihaknya selama 6 bulan terakhir tengah bersiap untuk melakukan transisi kelembagaan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mewanti-wanti Indonesia akan kekurangan beras pada awal 2025. Hal itu ia ungkap saat memberi pengarahan kepada para kepala daerah.

Zulhas mengatakan defisit beras pernah terjadi pada Januari-Februari 2024. Dia melihat hal itu mungkin terulang pada Januari-Februari 2025.

"Pada Januari-Februari nanti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan, Januari-Februari," kata Zulhas pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Ia memaparkan produksi beras hingga akhir 2024 mencapai 30,34 juta ton. Sementara itu, konsumsi beras diprediksi mencapai 30,92 juta ton.

Dengan begitu, Zulhas memprediksi ada kekurangan beras sekitar 590 ribu ton. Jumlah itu melebihi dua kali lipat dari defisit beras awal 2024.

"Ini saya minta betul menjadi perhatian kita, pemerintah baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ujarnya.

Selanjutnya, Zulhas juga meminta masukan dari para kepala daerah. Dia berkata ada beberapa opsi yang saat ini dipertimbangkan untuk mengantisipasi kekurangan beras.

"Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan atau ada masukan lainnya? Kita berharap tidak ada inflasi yang tinggi dan gejolak bahan pokok," ucapnya.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi juga memprediksi kekurangan beras pada awal 2025. Dia berkata stok beras Bulog 1,5 juta ton belum bisa dibilang aman.

"(Beras) 1,5 juta ton stok pemerintah. Ini kalau dilihat dari angkanya lumayan aman, tetapi kita menghadapi Januari-Februari (2025) yang paceklik atau belum panen dengan defisit konsumsi dan produksi nasional sekitar 3 juta ton. Maret kita masuk ramadan," ucapnya.

"Karena terus terang Maret (2025) itu ramadan. Buat saya ini hal yang perlu kita antisipasi bersama," kata Bayu.

Pemerintah berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sampai 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) kemarin.

Berikut 3 Fakta Bantuan Beras Lanjut di 2025:

1. Bantuan Beras Januari-Februari 2025

Saat rapat bersama Komisi IV DPR, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah demi melanjutkan program bantuan pangan beras. Dalam waktu dekat, pihaknya telah mengusulkan penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ditemui usai rapat, Arief mengatakan penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

2. Penerima Diturunkan

Arief mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerimanya. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga dari sebelumnya 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," ungkapnya.

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

3. Bakal Dilaporkan ke Prabowo

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah harga pangan di Indonesia paling mahal dibandingkan di kawasan Asia Tenggara lainnya.

Hal ini merespons pernyataan dari salah satu anggota DPR Komisi IV yang menyebut masyarakat Indonesia harus merogoh kocek senilai US$4,47 miliar atau Rp69.000 setiap hari untuk mendapatkan pangan bergizi.

“Kalau harga pangan kita dibilang paling tinggi [di Asia], sebenarnya tidak juga, Pak,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV di DPR, Rabu (6/11/2024).

Arief membuktikan bahwa dirinya sendiri sudah melakukan pengecekan dengan berkunjung ke beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, hingga Korea.Pada kunjungan itu, Arief mengaku harga pangan yang dijajakan di etalase ritel negara tetangga lebih mahal dibandingkan di Indonesia.

“Harga di rak [ritel] itu semua kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Jadi saya sampai foto satu-satu untuk menunjukkan bahwa harga pangan kita sebetulnya tidak terlalu mahal,” ungkapnya.

Kondisi harga pangan di ritel Malaysia per 10 Oktober 2024, misalnya, harga beras premium dibanderol 19,59–23,99 ringgit Malaysia per 5 kilogram (kg). Harganya setara dengan Rp14.104–Rp17.272 per kg jika dikonversikan ke mata uang Indonesia.

Sementara itu, harga telur ayam di Malaysia adalah 7,8–8,5 ringgit Malaysia per 10 butir, atau sekitar Rp28.080–30.600 per 10 butir.

Namun, Arief menyadari bahwa harga gula yang dijual di Malaysia lebih murah dibandingkan di Tanah Air. Ini lantaran gula konsumsi yang digunakan Indonesia adalah gula kristal putih.Di Malaysia, harga gula adalah senilai 5,25–5,75 ringgit Malaysia per kg, atau sekitar Rp18.900–20.700 per kg.

“Kalau gula memang mereka sedikit lebih sedikit murah karena mereka menggunakan refined sugar. Gula konsumsi kita gula kristal putih, kita tidak menggunakan gula rafinasi, tapi gula rafinasi unutk industri,” terangnya.

Masih di Malaysia, harga minyak goreng sawit dipatok 13,30–17,6 ringgit Malaysia per 2 kg, atau sekitar Rp19.152–25.344 per liter.

Kemudian, bawang putih (kating) 7,7 ringgit malaysia per 0,5 kg, atau sekitar Rp55.440 per kg. Bawang merah (india) 4,5 ringgit Malaysia per 350 gram, atau sekitar Rp46.285 per kg, Sedangkan cabai merah kriting adalah 2,6 ringgit malaysia per 100 gram atau Rp93.000 per kg.

“Saya bandingkan sendiri dan saya lihat sendiri angkanya, kecuali daging. Nanti kita cerita soal daging. Soal efisiensi, soal produksi. Sebetulnya daging ayam kendalanya ada di pakannya,” terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono menyebut bahwa dalam laporan FAO, harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara.

“Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari,” tuturnya.

Sementara itu, kata dia, angka yang terjadi di negara tetangga lebih rendah dibandingkan Indonesia, seperti pengeluaran makan di Thailand US$4,3, Filipina US$4,1, dan Malaysia US$3,5.

Di sisi lain, dia melanjutkan bahwa ada 183 juta penduduk Indonesia yang tidak bsia mengakses pangan bergizi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku khawatir bakal diomeli masyarakat, jika pemerintah terus membuka keran impor komoditas pangan, seperti beras, untuk memenuhi pangan domestik.

Hal itu disampaikan Zulhas di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).Di sisi lain, Zulhas menyebut, kebutuhan pangan dalam negeri tidak bisa terpenuhi secara mandiri.

“Nanti impor lagi, saya dimarahin. ‘Ini menteri tukang impor’, ya gimana kalau kurang? Ini kelihatan,” ungkap Zulhas.

Pasalnya, Zulhas yang juga eks Menteri Perdagangan (Mendag) 2022–2024 itu mengungkap bahwa Indonesia mengimpor hasil pertanian sebanyak 29 juta ton, mulai dari jagung, gula, hingga garam. Sementara itu, produksi pertanian dalam negeri sejak 2021–2024 hanya mencapai 32 juta ton.

“Impornya 29 juta [ton], hampir imbang. Sudah 79 tahun [Indonesia merdeka],” tuturnya.

Rasa cemas Zulhas dicap sebagai ‘menteri tulang impor’ itu bermula di saat dirinya membicarakan anggaran ketahanan pangan 2025 terkait subsidi pupuk dengan nilai jumbo, yakni Rp44,15 triliun.

Namun nyatanya, para petani sulit menerima pupuk. Padahal, pemerintah telah memberikan kuota tambahan pupuk sebesar 100%.

Menurutnya, jika permasalahan pupuk tidak terselesaikan maka produksi pertanian dalam negeri tidak akan naik.

“Kalau [pupuk] macet di sini, macet di sini, macet di sini. Sulit di situ, sulit di sini. Produksi tidak akan naik, masih tetap akan 30 juta [ton]. Kebutuhan kita makan 31 juta [ton]. Kita sortit lagi hampir 1 juta [ton],” ujarnya.

Untuk itu, permasalahan pupuk perlu dilakukan koordinasi. Pasalnya, Indonesia memiliki tanah yang luas serta pupuk yang cukup.

Terkait anggaran, DPR telah memutuskan bahwa total anggaran untuk ketahanan pangan adalah Rp139,4 triliun.

Anggaran jumbo ini disebar di berbagai pos, mulai dari kementerian lembaga senilai Rp42,10 triliun. Lalu ada non-kementerian/lembaga senilai Rp61,08 triliun, transfer ke daerah (TKD) senilai Rp36,16 triliun, dan pembiayaan senilai Rp0,05 triliun.

Lebih lanjut, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida.

Kemudian, penguatan infrastruktur pertanian, bedungan, dan irigasi. Perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan.Serta, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, dan penguatan program perikanan budidaya.

Program bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 2025. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Mulanya, Arief meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar anggaran Badan Pangan Nasional bertambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Anggaran Badan Pangan Nasional pada 2025 sebesar Rp 329 miliar. Arief mengatakan angka itu lebih rendah dari pagu 2024.

"Lebih rendah 25,45% dibandingkan pagu 2024," tambahnya.

Untuk diketahui, program bantuan pangan beras diinisiasi pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bantuan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan beras tahap pertama adalah Maret, April, Mei 2023. Tahap II dilakukan pada September, Oktober, dan November.

Program itu kemudian berlanjut dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Kemudian pada menuju akhir masa jabatan, Jokowi melanjutkan program tersebut sampai akhir tahun.