Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan terpilih kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis neraca perdagangan Indonesia tidak terjadi masalah.

Budi mengatakan berkaca pada era kepemimpinan Donald Trump pada 2017-2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia terus meningkat. Dia pun percaya diri ke depan tidak ada hambatan bagi perdagangan Indonesia.

"Ya selama ini pengalaman yang sudah waktu Donald Trump kan juga naik. Jadi selama ini sih nggak ada perubahan. Tidak ada hambatan ya bagi kita, belum terasa, tapi saya pikir sih kita optimis nggak ada masalah apa-apa," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) mengalami surplus selama lima tahun terakhir. Neraca perdagangan dikatakan surplus jika nilai impor lebih kecil dari nilai ekspor.

Neraca perdagangan Indonesia dengan AS pada 2019 surplus sebesar US$ 8 miliar. Pada 2020 mencapai US$ 10 miliar. Nilainya meningkat terus pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar US$ 14 miliar dan US$ 16 miliar.

"Memang kan isunya kan akan ada biaya masuk tambahan ya, tapi saya pikir kalau dulu kan kita juga ekspor kita meningkat terus waktu Donald Trump. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu," jelas Budi.

Sebelumnya, Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump telah menyatakan kemenangan atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Di depan khalayak, Trump sudah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika yang telah memilihnya sebagai Presiden ke-47. Ia juga mengaku akan berjuang untuk rakyat dan masa depan AS dengan seluruh nafasnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika atas kehormatan luar biasa karena terpilih menjadi presiden yang ke-47," kata Trump dikutip dari Sky News, Rabu (6/11/2024).

Lihat juga video: Biden Janji Transisi Pemerintahan ke Trump Akan Damai dan Tertib

[Gambas:Video 20detik]

Pemungutan suara dalam pertarungan Partai Republik Donald Trump dengan Partai Demokrat Kamala Harris memperebutkan kursi presiden Amerika Serikat (AS) resmi berlangsung. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, jumlah suara yang didapat Trump masih lebih unggul daripada Harris.

Terlepas dari itu, berapa sih perbandingan kekayaan antara Donald Trump dengan Kamala Harris yang saat ini tengah bersaing di Pilpres AS?

Harta Kekayaan Donald Trump

Berdasarkan laporan Forbes Real Time Billionaires, Rabu (6/11/2024), Donald Trump tercatat memiliki pundi-pundi kekayaan senilai US$ 6 miliar atau setara dengan Rp 95,13 triliun (kurs Rp 15.856 per dolar AS).

Jumlah ini tercatat mengalami penurunan sebesar US$ 46 juta atau Rp 729,37 miliar dibandingkan dengan kemarin, Selasa (5/11). Kondisi ini menjadikan Trump sebagai orang ke-549 terkaya di dunia saat ini.

Sementara itu, berdasarkan laporan CBS News dijelaskan sebagian besar kekayaannya ini berasal dari kepemilikan real estate mulai dari lapangan golf hingga hotel hingga sahamnya di Trump Media & Technology Group yang belakangan ini naik sangat drastis.

Lonjakan awal nilai pasar Trump Media pada Maret 2024 kemarin saja berhasil membuat saham calon presiden dari Partai Republik itu naik hingga 57%. Kenaikan ini membuat saham yang dimiliki Donald Trump bernilai US$ 5,2 miliar (Rp 82,45 triliun) atau hampir dari nilai keseluruhan kekayaannya saat ini.

Harta Kekayaan Kamala Harris

Berbeda dengan Donald Trump, calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris bukanlah sosok yang memiliki kekayaan berlimpah hingga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia maupun AS. Meski begitu Forbes menaksir kekayaannya bersama sang suami, Douglas Emhoff, sekitar US$ 8 juta atau Rp 126,84 miliar.

Berdasarkan laporan CBS News, jomplangnya perbandingan kekayaan antara Trump dengan Harris ini terjadi mengingat wanita yang masih menjabat sebagai wakil presiden ini merupakan 'PNS' sejak berkarier.

Ia tercatat memulai kariernya sebagai jaksa wilayah di San Francisco, sebelum menjabat sebagai jaksa agung California. Barulah kemudian Harris menjabat sebagai salah satu sebagai senator AS sebelum akhirnya menjadi wakil presiden Negeri Paman Sam mendampingi Joe Biden pada 2020 lalu hingga saat ini.

Namun berkat posisinya di pemerintahan, Harris memiliki catatan pemasukan dan laporan kekayaan yang sangat jelas. Misalkan ketika ia menjabat sebagai jaksa wilayah San Francisco dari 2004 hingga 2010, capres Partai Demokrat itu memiliki penghasilan sekitar US$ 200.000 per tahun pada akhir masa jabatannya

Namun ia besaran gaji yang diterimanya sempat turun saat menjadi jaksa agung California, dengan penghasilan US$ 159.000 per tahun. Kemudian saat Harris terpilih menjadi anggota Senat pada 2016, dirinya tercatat menerima gaji sebesar US$ 174.000 per tahun.

Terakhir sebagai wakil presiden, Harris memperoleh penghasilan sebesar US$ 235.100 per tahun. Sehingga tidak mungkin bagi dirinya untuk menyaingi kekayaan Trump yang berasal dari kalangan pengusaha.

Sebanyak 20 anak di bawah umur di Korea Selatan (Korsel) dilaporkan memiliki pendapatan tahunan lebih dari 100 juta won atau setara dengan Rp 1,1 miliar (kurs Rp 11,62 per Korea Won) atau sekitar Rp 91 juta per bulan sebagai CEO dalam lima tahun terakhir.

Melansir dari The Korean Herald, Selasa (2/10/2024), hal ini terungkap dari data Layanan Asuransi Kesehatan Nasional Korea Selatan yang diserahkan kepada seorang anggota Partai Demokrat Korea, Jin Sun-mee.

"Data tersebut hanya mencakup mereka yang terdaftar sebagai pemilik bisnis di bawah sistem asuransi kesehatan, yang mencakup perwakilan bersama," tulis Korean Herald dalam laporannya.

Dalam data tersebut, per Agustus 2024 kemarin terdapat 360 pemilik bisnis atau CEO berusia di bawah 19 tahun. Termasuk 20 anak di bawah umur yang memperoleh penghasilan lebih dari 100 juta won (Rp 1,1 miliar) per tahun tadi.

"Klub senilai 100 juta won itu mencakup 12 individu berusia 11-15 tahun, lima anak di bawah umur berusia 16-17 tahun, dua berusia enam hingga 10 tahun, dan satu berusia di bawah lima tahun," terang outlet media itu.

Jika dirinci lebih jauh berdasarkan pendapatan, 41 anak di bawah umur tercatat memiliki penghasilan antara 50-100 juta won (Rp 581 juta-1,1 miliar), dan 299 anak di bawah umur memiliki penghasilan kurang dari 50 juta won (Rp 581 juta).

Jika dibagi berdasarkan wilayah, Seoul memiliki jumlah CEO anak di bawah umur terbesar dengan jumlah 231 individu. Lalu diikuti Provinsi Gyeonggi dengan 61 CEO anak, Incheon dengan 22 CEO anak, Busan dengan 18 individu, dan Provinsi Jeolla Utara dengan 9 individu.

Selebihnya tidak ada laporan CEO di bawah umur di beberapa wilayah lain termasuk Gwangju, Ulsan, Provinsi Chungcheong Utara, Provinsi Jeolla Selatan, Provinsi Gyungsang Utara, dan Jeju.

Jin Sun-mee yang kini juga menjabat sebagai anggota DPR negara itu menyebut banyaknya jumlah CEO di bawah umur ini menimbulkan kekhawatiran adanya celah dalam proses pembayaran pajak warisan.

"Ini bukan hanya masalah yang terjadi pada beberapa individu, tetapi juga merupakan cerminan dari kesenjangan pendapatan yang meluas di seluruh masyarakat," katanya.

Karena itu, Jin menyerukan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah pendirian usaha milik anak di bawah umur sebagai cara menghindari pajak warisan.

"Kita perlu pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah penghindaran pajak warisan oleh mereka yang memanfaatkan undang-undang yang mengizinkan anak di bawah umur untuk mendaftarkan usaha," katanya.