Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku khawatir dengan kebijakan pengenaan bea masuk tambahan, seiring dengan kemenangan Donald Trump yang kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Kendati demikian, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump.

“Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

“Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu,” tuturnya.

Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.

Berdasarkan catatanBisnis, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 53 bulan berturut-turut, dengan surplus neraca dagang senilai US$3,26 miliar pada September 2024. Ini artinya, neraca dagang Indonesia terus mempertahankan tren surplus sejak Mei 2020.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa ekspor per September 2024 tercatat senilai US$22,08 miliar, dengan nilai impor yang lebih kecil sehingga surplus terjaga.

“Total nilai impor mencapai US$18,82 miliar atau turun 8,91% dari bulan Agustus 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers pada Selasa (15/10/2024).

Per September 2024, surplus neraca dagang Indonesia tercatat naik US$0,48 miliar secara bulanan. Angkanya lebih tinggi dari Agustus 2024 senilai US$2,89 miliar, namun lebih kecil dari posisi September 2023 senilai US$3,41 miliar.

Adapun, komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), serta besi dan baja (HS 72).

Sepanjang periode Januari–September 2024, ekspor tercatat senilai US$192,85 miliar dan impor senilai US$170,87 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari–September 2024 mencapai US$21,98 miliar.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan terpilih kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis neraca perdagangan Indonesia tidak terjadi masalah.

Budi mengatakan berkaca pada era kepemimpinan Donald Trump pada 2017-2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia terus meningkat. Dia pun percaya diri ke depan tidak ada hambatan bagi perdagangan Indonesia.

"Ya selama ini pengalaman yang sudah waktu Donald Trump kan juga naik. Jadi selama ini sih nggak ada perubahan. Tidak ada hambatan ya bagi kita, belum terasa, tapi saya pikir sih kita optimis nggak ada masalah apa-apa," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) mengalami surplus selama lima tahun terakhir. Neraca perdagangan dikatakan surplus jika nilai impor lebih kecil dari nilai ekspor.

Neraca perdagangan Indonesia dengan AS pada 2019 surplus sebesar US$ 8 miliar. Pada 2020 mencapai US$ 10 miliar. Nilainya meningkat terus pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar US$ 14 miliar dan US$ 16 miliar.

"Memang kan isunya kan akan ada biaya masuk tambahan ya, tapi saya pikir kalau dulu kan kita juga ekspor kita meningkat terus waktu Donald Trump. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu," jelas Budi.

Sebelumnya, Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump telah menyatakan kemenangan atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Di depan khalayak, Trump sudah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika yang telah memilihnya sebagai Presiden ke-47. Ia juga mengaku akan berjuang untuk rakyat dan masa depan AS dengan seluruh nafasnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika atas kehormatan luar biasa karena terpilih menjadi presiden yang ke-47," kata Trump dikutip dari Sky News, Rabu (6/11/2024).

Lihat juga video: Biden Janji Transisi Pemerintahan ke Trump Akan Damai dan Tertib

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

Jakarta: Berawal dari mimpi besar dan tekad yang tak tergoyahkan, Dyah Roro Esti melangkah penuh percaya diri di panggung politik dan pemerintahan Indonesia. Di usia 31 tahun, ia berhasil meraih jabatan Wakil Menteri Perdagangan, membuktikan bahwa generasi muda mampu memberi warna baru di kabinet.

Kisahnya adalah tentang perjuangan tanpa jalan pintas, mengandalkan kecerdasan dan ketekunan, serta keinginan kuat untuk membawa perubahan. Roro bukan hanya seorang pemimpin muda, tetapi simbol inspirasi bagi anak muda yang ingin berdampak bagi negeri.

Dalam wawancaranya di acara "Gak Pake Ordal" yang dipandu oleh Glory Natha di Medcom ID, Dyah Roro Esti berbagi pengalamannya menjadi Wakil Menteri Perdagangan Indonesia pada usia 31 tahun, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seseorang di usianya. Dia juga menyinggung persepsi yang sering kali muncul bahwa posisi tersebut bisa diraih karena adanya "ordal" atau orang dalam.
Menanggapi hal itu, kata Roro, dirinya tidak terlalu memikirkan omongan seperti itu. Dia menekankan, yang lebih penting baginya adalah terus bekerja maksimal dan berkontribusi bagi negara, karena jabatan yang dia emban adalah amanah besar.

Roro juga menceritakan perjalanan kariernya yang penuh dengan tantangan, termasuk saat mengikuti pemilu untuk periode kedua di DPR. Meski suara dukungannya naik signifikan, ia tetap tidak terpilih kembali sebagai anggota DPR.

Namun, dia tetap memilih untuk bangkit dan terus mencari cara agar bisa mengabdi kepada bangsa, hingga akhirnya mendapatkan dukungan dari partainya untuk posisi wamen perdagangan.

Selain itu, Roro berbicara tentang perbedaan antara peran sebagai anggota DPR dan Wamen. Sebagai anggota DPR, perannya lebih kepada pengawasan, sementara sebagai Wamen, ia lebih banyak menjalankan eksekusi program. Menurutnya, posisi sebagai Wamen membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam mengimplementasikan berbagai program pemerintah, terutama dengan target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Pengalaman hidupnya didukung oleh pendidikan yang ditempuh di universitas terkemuka di luar negeri, seperti di Inggris, serta dukungan keluarga, terutama dari sang ayah yang juga aktif di dunia politik.

Melalui wawancaranya, Roro menginspirasi generasi muda untuk tidak menyerah pada tantangan hidup, karena menurutnya kesuksesan itu adalah hasil dari proses panjang yang tidak instan. Ia juga menekankan pentingnya support system dan menjaga spiritualitas untuk tetap stabil secara mental dalam menjalani tanggung jawab besar. (Suchika Julian Putri)

Baca juga: Mendikdasmen Ungkap Cita-Cita Masa Kecilnya Ingin Jadi Genting Kaca, 'Aneh' Tapi Maknanya Dalam

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa jajarannya siap menindak platform e-commerce yang masih menjual ponsel iPhone 16 dan Google Pixel.

Diketahui, baik iPhone 16 dan Google Pixel belum memiliki izin edar di Indonesia karena tidak memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Kebijakan seperti di e-commerce kan selalu dievaluasi. kalau ada yang melanggar, tentu kita kasih tahu ya. Jadi kita adakan penindakan dan segala macam,” kata Budi usai melepas ekspor produk-produk Mayora Group di kompleks PT Torabika Eka Semesta, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menyebutkan, Kemendag akan menerjunkan tim untuk mengawasi penjualan iPhone 16 dan Google Pixel.

“Ya nanti dilihat. Apalah kalau memang harus perlu, ya kami (terjunkan),” tutur Budi.

Selain iPhone 16, Kementerin Perindustrian (Kemenperin) juga melarang penjualan Google Pixel, yang dikembangkan oleh Google.

Dikutip dari Kontan, Jumat (1/11/2024), Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, ponsel besutan Google tersebut belum memperoleh sertifikat TKDN.

Oleh karena itu, Google Pixel belum bisa diperjualbelikan secara bebas.

"Kami sampaikan bahwa sepanjang produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema TKDN yang ditetapkan pemerintah, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri.

Terkait iPhone 16, Febri mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk audiensi masalah TKDN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa jajarannya siap menindak platform e-commerce yang masih menjual ponsel iPhone 16 dan Google Pixel.

Diketahui, baik iPhone 16 dan Google Pixel belum memiliki izin edar di Indonesia karena tidak memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Kebijakan seperti di e-commerce kan selalu dievaluasi. kalau ada yang melanggar, tentu kita kasih tahu ya. Jadi kita adakan penindakan dan segala macam,” kata Budi usai melepas ekspor produk-produk Mayora Group di kompleks PT Torabika Eka Semesta, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menyebutkan, Kemendag akan menerjunkan tim untuk mengawasi penjualan iPhone 16 dan Google Pixel.

“Ya nanti dilihat. Apalah kalau memang harus perlu, ya kami (terjunkan),” tutur Budi.

Selain iPhone 16, Kementerin Perindustrian (Kemenperin) juga melarang penjualan Google Pixel, yang dikembangkan oleh Google.

Dikutip dari Kontan, Jumat (1/11/2024), Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, ponsel besutan Google tersebut belum memperoleh sertifikat TKDN.

Oleh karena itu, Google Pixel belum bisa diperjualbelikan secara bebas.

"Kami sampaikan bahwa sepanjang produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema TKDN yang ditetapkan pemerintah, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri.

Terkait iPhone 16, Febri mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk audiensi masalah TKDN.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pihaknya akan menerjunkan tim untuk mengawasi penjualan iPhone 16 di pasaran.

Pasalnya, sampai saat ini Indonesia belum mengeluarkan izin edar iPhone 16.

“Ya kita lihat pengawasan kita ke lapangan,” ujar Budi usai membuka acara ‘High Level Policy Dialogue Action on Climate and Trade’ di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menyebutkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengawasi penjualan iPhone 16.

“Ya coba nanti kami koordinasikan ya,” kata Budi.

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa iPhone 16 yang beredar di pasar-pasar di Indonesia adalah ilegal.

“Kalau ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dan bisa beroperasi, boleh saya sampaikan ilegal. Karena kami belum mengeluarkan izin edarnya,” ujar Agus dalam acara ramah tamah dengan media di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Agus menjelaskan, alasan pihaknya belum dapat mengeluarkan izin edar adalah karena Apple, perusahaan pemroduksi iPhone, belum memenuhi persyaratan sertifikat 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Persentase tersebut harus dipenuhi melalui investasi dan penggunaan elemen-elemen pembuat iPhone yang bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Tonton:Penyebab iPhone 16 Belum Resmi Dijual Di Indonesia

Terbaru, juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menperin Agus untuk audiensi masalah tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Indonesia Larang Penjualan iPhone 16, Kemendag Terjunkan Tim Pengawas"

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama kementerian/lembaga terkait berencana untuk mereviu kebijakan pengaturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, reviu dapat dilakukan setiap saat mengingat kebijakan pengaturan impor sangat dinamis dan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi nasional.

“Reviu itu kan dulu sering saya bilang, Permendag terkait kebijakan impor itu dinamis, dia akan terus berkembang sesuai dinamika ekonomi kita. Kita nggak boleh kaku juga,” kata Budi, Senin (4/11/2024).

Selama reviu berlangsung, Budi menyebut bahwa pihaknya akan mendengarkan masukan dari kementerian/lembaga lainnya, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendag kerap bersinggungan dengan kementerian/lembaga lainnya.

Sejauh ini, pemerintah belum berencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag No.8/2024. Pasalnya, Budi mengungkap bahwa hadirnya Permendag No.8/2024 justru melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor.

Dia menuturkan, pemerintah melalui beleid itu telah memperketat impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Untuk mengimpor produk TPT, importir harus memiliki pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Selain itu, pemerintah mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan untuk produk TPT. “Per meter itu dikenakan sekian ribu, macam-macam tergantung kode HS [Harmonized System]-nya,” ujarnya.

Pemerintah melalui Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri turut mengatur kuota impor pakaian jadi serta mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

Menurutnya, Kemendag sudah membantu industri dalam negeri semaksimal mungkin, melalui instrumen dan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam catatan Bisnis, Kemendag tengah berencana untuk membahas Permendag No.8/2024 dengan Kemenperin. Hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim.

“Besok rencana minggu depan akan dibahas [Permendag 8/2024] dengan Kemenperin,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun, dia enggan berkomentar lebih lanjut apakah Permendag No. 8/2024 itu akan direvisi atau tidak. Dia hanya menjelaskan bahwa arah pembicaraan tersebut akan tergantung dengan pembahasan yang ada di rapat koordinasi terbatas (rakortas).

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengusulkan agar Permendag No.8/2024 direvisi kembali. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Perusahaan tekstil Sritex sebelumnya juga menyebut industri tekstil mengalami tekanan sejak terbitnya Permendag No. 8/2024 yang merelaksasi impor sejumlah komoditas.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyebut bahwa regulasi tersebut berdampak signifikan karena mengganggu operasional produksi industri TPT nasional.

“Kalau Permendag No. 8/2024 itu kan masalah klasik yang semua sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup, jadi sangat signifikan,” ujar Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Jakarta -

Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, diketahui produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang berlangsung.

"Kan sudah diproses hukum. Kita dukung proses hukum," kata Zulhas yang juga Mantan Menteri Perdagangan, Senin (4/11/2024).

Zulhas merupakan Menteri Perdagangan periode 2022-2024. Ia diangkat oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tepatnya pada 15 Juni 2022, menggantikan Muhammad Lutfi.

Kala itu Indonesia ditimpa kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Dia mendapatkan tugas khusus dari Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng.

Terkait Tom Lembong, dia ditetapkan Kejagung pada 24 Oktober 2024. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

"Tapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar, dikutip dari detikNews.

(ada/ara)

JAKARTA - Kejaksaan Agung belum lama ini menetapkan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Pria yang kerap disapa sebagai Tom ini juga pernah menjadi Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden 2024.

Tom ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) 2015-2016 Charles Sitorus. Kerugian negara dalam kasus dugaan impor gula periode 2015-2016 itu ditaksir Rp 400 miliar.

Tom Lembong sebagai tersangka karena memberikan izin persetujuan impor 105.000 ton gula mentah kepada PT AP. Gula mentah itu diolah menjadi gula kristal putih (GKP) yang akan digunakan untuk menstabilkan harga gula. Padahal, pada 12 Mei 2015, berdasarkan rapat koordinasi (rakor) antarkementerian, telah disimpulkan bahwa Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula.

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015, dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dibahas bahwa Indonesia pada 2016 kekurangan GKP sebanyak 200.000 ton. Namun, pada dasarnya pemberian izin impor gula tidak hanya dikeluarkan Tom Lembong, tapi juga menteri perdagangan lainnya. Berikut profil 6 menteri perdagangan di era Jokowi hingga rekam jejak impor gula;

1. Rachmat Gobel (27 Oktober 2014 - 12 Agustus 2015)

Rachmat Gobel adalah pengusaha dan politisi Indonesia kelahiran Jakarta, berwarga negara Indonesia. Ia merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel yang mengendalikan perusahaan National Gobel Group yang didirikan oleh ayahnya, Thayeb Mohammad Gobel.

Di periode awal pemerintahannya, Jokowi memilih Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2014. Ia merupakan menteri dari kalangan pebisnis. Namun, pengusaha elektronik itu hanya bertahan seumur jagung atau hanya satu tahun saja. Rachmat Gobel terkena perombakan kabinet pada tahun 2015. Salah satu kebijakan kontroversi Rachmad Gobel selama menjadi Menteri Perdagangan adalah malarang minuman beralkohol di minimarket.

Berdasarkan data BPS, pada 2015 lalu, Indonesia mengimpor total 3,36 juta ton gula dari tiga negara, di antaranya Thailand 1,79 juta ton, Australia 1,02 juta ton, dan Brasil sebanyak 458,1 ribu ton.

2. Thomas Lembong (2015-2016)

Thomas Trikasih Lembong, A.B. lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Thomas mengisi pos orang nomor satu di Kementerian Perdagangan pada 12 Agustus 2015 menggantikan mendag sebelumnya, Rachmat Gobel.

Sama seperti pendahulunya, Lembong menjadi Mendag di waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari setahun karena pada 26 Juli 2016 terkena reshuffle oleh Jokowi. Semasa menjadi Menteri Perdagangan, Thomas Lembong sempat berseteru dengan Kementerian Pertanian Amran Sulaiman lantaran persoalan data stok beras dan daging sapi.

Berdasarkan periode tersebut, BPS melaporkan, Indonesia mengimpor gula sebanyak 4,74 juta ton yang berasal dari tiga negara di antaranya dari Thailand sebanyak 2,25 juta ton, Brasil 1,31 juta ton, dan Australia 896,4 ribu ton.

3. Enggartiasto Lukita (2016-2019)

Enggartiasto Lukita adalah politikus dan pengusahayang merupakan mantan Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019. Enggartiasto Lukita menggantikan posisi Thomas Lembong di 2016 atau masih di periode pertama Jokowi. Dia merupakan menteri dari perwakilan Partai Nasdem yang berjasa memenangkan Jokowi di Pilpres 2014.

Beberapa kebijakan kontroversial lainnya dari Enggartiato adalah kebijakan impor jagung dan impor gula. Ia juga sempat mengeluarkan kebijakan pelarangan minyak goreng curah. Enggartiasto bahkan sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 1017, Indonesia mengimpor 4,48 juta ton gula dengan mayoritas dari Thailand sebanyak 2,44 juta ton, Brasil 1,07 juta ton, dan Australia 646,8 ribu ton. Dilanjutkan pada 2018, Indonesia mengimpor 5,02 juta ton gula yang berasal dari Thailand 4,03 juta ton, Australia 922,8 ribu ton, dan Brasil 60 ribu ton.

4. Agus Suparmanto (2019-2020)

Agus Suparmanto adalah Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Jokowi sejak tanggal 23 Oktober 2019 hingga 22 Desember 2020. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. Agus juga merupakan Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton.

Agus ditunjuk Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya. Agus ditunjukJokowi menggantikan Enggartiasto Lukita yang habis masa jabatannya. Dibanding 3 Menteri Perdagangan sebelumnya, nama Agus Suparmanto relatif jauh dari kontroversi. Salah satu kebijakannya yang relatif menuai pro kontra adalah mewajibkan eksportir batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO), importir beras, dan barang pengadaan pemerintah untuk menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional.

5. Muhammad Lutfi (2020-2022)

Muhammad Lutfi adalah seorang pengusaha dan pejabat negara. Sejak September 2020 ia ditugaskan menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sempat menjadi Menteri Perdagangan di era SBY, Muhammad Lutfi kembali dipercaya Jokowi menempati posisi yang sama di tahun 2020 menggantikan Agus Suparmanto.Sahabat karib Sandiaga Uno dan Erick Thohir ini merupakan menteri dari kalangan pengusaha.

Dari berbagai kontroversi di masa jabatannya, polemik harga minyak goreng adalah yang paling menyita perhatian. Berbagai kebijakan sebenarnya sudah digulirkan Muhammad Lutfi, namun harga minyak goreng tak juga menurun. Ia bahkan sempat menyebut masalah ini disebabkan karena ulah mafia. Pada 2022, impor gula mencapai 6 juta ton dengan mayoritas berasal dari Thailand 2,41 juta ton, India 1,61 juta ton, dan Brasil 1,31 juta ton.

6. Zulkifli Hasan (2022-2024)

Zulkifli Hasan adalah seorang wirausahawan dan politisi berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan. Zulkifli Hasan sempat dilantik menjadi Mendag pada 15 Juni 2022 di Istana Kepresidenan menggantikan Muhammad Lutfi.

Zulhas sebelumnya merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019-2024. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Pria kelahiran Lampung 31 Agustus 1962 itu dikenal sebagai politikus yang kenyang asam garam pengalaman politik.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang terjaring OTT KPK pada September 2014. Sempat dua kali tak hadir, Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat izin tersebut keluar.

Zulhas juga dikenal publik sebagai Menteri Kehutanan yang banyak memberikan izin alih fungsi hutan kepada para pengusaha, terutama pengusaha sawit. Pada 2023, impor gula mencapai 5,06 juta ton dengan mayoritas berasal dari India sebanyak 3.1 juta ton, Thailand 2,37 juta ton, dan Brasil 1,46 juta ton.

Jakarta -

Pemerintah membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil babak belur. Bahkan, disebut pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex) disebabkan oleh aturan pengetatan impor itu.

Menteri Perdagangan Budi Santoso pun membantah. Dia mengatakan hanya kesalahpahaman saja terkait sebelumnya Permendag 8/2024 dinilai menjadi penyebab babak belurnya industri tekstil.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia pun kembali menegaskan, aturan itu bukan yang membuat industri tekstil terpuruk.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Permendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

(ada/kil)

Jakarta -

Menteri Perdagangan Budi Santoso membantah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang membuat industri tekstil, termasuk PT Sri Rejeki Isman (Sritex) babak belur.

"Ini hanya miskomunikasi saja sebetulnya," kata Budi ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Budi menjelaskan aturan itu dibuat untuk melindungi industri tekstil. Ada sejumlah aturan yang memang dibuat untuk melindungi perdagangan dalam negeri, mulai dari pengaturan impor pakaian hingga dikenakan bea masuk.

"Di Pemendag 8 dan sebelumnya itu TPT itukan harus ada Pertek (Pertimbangan Teknis) itu sudah clear. Kemudian impor pakaian jadi juga diatur kuotanya oleh Perdirjen Daglu (Perdagangan luar negeri) nomor 7 tahun 2024," jelasnya.

Saat ditanya apakah ada potensi aturan itu direvisi, Budi mengatakan pemerintah memang terus melakukan meninjau bagaimana kebijakan itu berlaku. Dia kembali menegaskan bahwa aturan itu bukan yang membuat industri tekstil babak belur.

"Itu kan selalu ada review peraturan yang dikenakan sesuai perkembangan. Tapi aturan Pemendag 8 dengan industri tekstil udah clear dan kita melindungi industri tekstil," terangnya.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai membuat Sritex pailit.

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Katanya, pertemuan tersebut dilangsungkan di Bandung.

"Saya mendapat info, sudah ada pertemuan tentang Permendag 8/2024 antara Kemenperin dan Kemendag, dan Bea Cukai juga, di Bandung," kata Febri, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri sendiri belum mendapat laporan detail terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Namun ia memastikan, pertemuan itu membahas tentang babak belurnya industri tekstil, termasuk Sritex.

(kil/kil)

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa, 29 Oktober 2024. Penetapan ini didasarkan pada dugaan keterlibatannya dalam penerbitan izin impor gula kristal mentah sebesar 105 ribu ton pada periode 2015-2016 saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Kejagung menduga bahwa izin tersebut diberikan kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah tersebut menjadi gula kristal putih, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar.

Ada delapan perusahaan swasta yang tidak memiliki izin untuk mengolah gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP). Menurut Harli, izin yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu hanya terbatas pada produksi gula kristal rafinasi untuk kebutuhan industri makanan, minuman, dan farmasi.

Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus), mengungkapkan bahwa Tom Lembong diduga sebagai pihak yang memberikan izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP, dengan tujuan agar GKM tersebut diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Menurut Qohar, tindakan ini melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, yang menyatakan bahwa impor GKM seharusnya hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Qohar juga menyebut bahwa Charles Sitorus sebelumnya menginstruksikan anak buahnya untuk bertemu dengan delapan perusahaan gula swasta guna membahas rencana impor tersebut. Dalam keterangannya, Qohar menyampaikan bahwa Tom Lembong menunjuk PT PPI untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas harga gula nasional pada Januari 2016, dengan cara PT PPI bekerja sama dengan produsen gula yang memiliki kuota impor GKM.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, meminta agar Kejaksaan Agung turut memeriksa seluruh Menteri Perdagangan yang menjabat selama periode 2015-2023 jika serius ingin mengungkap kasus korupsi impor gula. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, yang menjabat pada 2015-2016, sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Menurut Rudi, pengusutan kasus setelah periode waktu yang lama cenderung tidak memberi kepastian hukum. “Kalau aparat penegak hukum kita menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi sekitar 9 atau 10 tahun ke belakang, di mana asas kepastian hukumnya?” kata Rudi melalui keterangan tertulis pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Rudi menilai bahwa pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lain juga diperlukan karena kebijakan impor gula yang dipersoalkan mencakup periode 2015-2023, sedangkan Tom Lembong hanya menjabat pada 2015-2016.

Dalam masa kepemimpinannya Jokowi memiliki beberapa menteri perdagangan, antara lain Rahmat Gobel, Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan yang saat ini masih melanjutkan jabatan di era Prabowo. Hingga saat ini, menteri lain belum dipanggil untuk menjadi tersangka.

Kejaksaan Agung juga telah menahan kedua tersangka dalam kasus korupsi impor gula ini di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, untuk 20 hari ke depan.