Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal kembali melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal. Kali ini, produk tekstil yang diduga impor ilegal berupa kain gulungan asal China sebanyak 90 ribu rol dengan nilai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski puluhan ribu gulungan kain itu disita, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan terpilih kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis neraca perdagangan Indonesia tidak terjadi masalah.

Budi mengatakan berkaca pada era kepemimpinan Donald Trump pada 2017-2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia terus meningkat. Dia pun percaya diri ke depan tidak ada hambatan bagi perdagangan Indonesia.

"Ya selama ini pengalaman yang sudah waktu Donald Trump kan juga naik. Jadi selama ini sih nggak ada perubahan. Tidak ada hambatan ya bagi kita, belum terasa, tapi saya pikir sih kita optimis nggak ada masalah apa-apa," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) mengalami surplus selama lima tahun terakhir. Neraca perdagangan dikatakan surplus jika nilai impor lebih kecil dari nilai ekspor.

Neraca perdagangan Indonesia dengan AS pada 2019 surplus sebesar US$ 8 miliar. Pada 2020 mencapai US$ 10 miliar. Nilainya meningkat terus pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar US$ 14 miliar dan US$ 16 miliar.

"Memang kan isunya kan akan ada biaya masuk tambahan ya, tapi saya pikir kalau dulu kan kita juga ekspor kita meningkat terus waktu Donald Trump. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu," jelas Budi.

Sebelumnya, Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump telah menyatakan kemenangan atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Di depan khalayak, Trump sudah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika yang telah memilihnya sebagai Presiden ke-47. Ia juga mengaku akan berjuang untuk rakyat dan masa depan AS dengan seluruh nafasnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika atas kehormatan luar biasa karena terpilih menjadi presiden yang ke-47," kata Trump dikutip dari Sky News, Rabu (6/11/2024).

Lihat juga video: Biden Janji Transisi Pemerintahan ke Trump Akan Damai dan Tertib

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal berupa kain gulungan sebanyak 90.000 rol. Dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 90 miliar.

Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski begitu, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Pesisir utara DKI Jakarta dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya tentang penurunan muka tanah atau land subsidence.

Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAM). Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya berhasil mengindentifikasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (29/10/2024).

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, mayat wanita itu merupakan warga Curug, Tangerang sekaligus ibu rumah tangga bernama Sinta Handiyana (40).

"[Mayat itu SH warga Tangerang] Berdasarkan hasil identifikasi dari Polda Metro Jaya dan RS Kramat Jati," kata Wira dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan, kronologi penemuan mayat tanpa kepala ini Berawal saat warga menemukan karung yang mencurigakan di Muara Baru, Jakarta Utara pada (29/10/2024) sekitar 10.00 WIB.

Kemudian, warga tersebut melaporkan temuan jatuh ke Polsek Muara Baru dan membuka karung mencurigakan tersebut.

Di dalam karung itu, kata Wira, pihaknya telah menemukan mayat perempuan tanpa kepala yang dibalut dengan selimut hingga busa.

"Setelah karung tersebut dibuka, ditemukan mayat perempuan tanpa kepala dalam keadaan dibungkus busa, selimut, karung kecil, kardus, dan karung besar serta dalam keadaan tangan terikat kali," tambahnya.

Secara terpisah, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan penemuan kepala dari mayat tersebut pada Selasa (29/10/2024) malam.

"Tengah malam ya ditemukannya," ujar Rovan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menindak tegas guru di sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jakarta Utara yang diduga melecehkan 11 muridnya.

Saat ini Heru telah meminta Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung kasus dugaan pelecehan murid oleh gurunya itu.

"Saya sudah minta kepada Kepala Dinas, kalau ada yang seperti itu ditindak tegas. Nanti mekanisme administrasi melalui inspektorat," ujar Heru Budi saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Heru menuturkan, guru tersebut terancam akan diberhentikan. Saat ini, proses penyelidikan masih terus berjalan.

"Ya pasti (diberhentikan) prosesnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang guru seni budaya berinisial H (40) di salah satu SMKN Jakarta Utara, melakukan pelecehan seksual ke-11 muridnya.

H melancarkan aksinya saat jam pelajaran. Modus yang digunakan adalah mengajari anak muridnya bermain angklung.

Saat itu, H berusaha memegang tangan, meraba paha, pundak, hingga kepala para muridnya.

Merasa tidak terima area tubuhnya disentuh tanpa izin, para korban pun melaporkan tindakan H ke salah satu guru.

Guru tersebut melanjutkan laporan korban ke kepala sekolah untuk ditindaklanjuti dengan serius.

"Mana kala diperlukan bimbingan, pendampingan, kami akan selalu dampingi mereka agar traumatik itu hilang," ungkap Ng, kepala sekolah SMK itu saat diwawancarai awak media di lokasi, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang guru berinisial H (40) di sebuah SMK negeri di Penjaringan, Jakarta Utara, diduga melakukan pelecehan seksual ke 11 muridnya.

"Pada 3 Oktober hari Kamis lalu, pagi itu ada guru yang melaporkan saya kejadian dari siswa ada indikasi (pelecehan seksual oleh guru)," ucap Ng, kepala sekolah SMK itu, saat diwawancarai di lokasi, Selasa (8/10/2024).

Saat mendapat laporan dari guru, Ng langsung meminta para korban melakukan klarifikasi.

Ternyata, ada 11 siswi yang mengaku dilecehkan H.

H adalah guru seni budaya yang sudah mengajar kurang lebih selama lima tahun di sekolah itu.

Berdasarkan keterangan dari para korban, H melancarkan aksinya saat mengajar.

"Sebetulnya, kalau sesuai dengan pengakuannya itu melakukannya itu tidak khusus. Tapi, saat mengajarkan memegang angklung itu memposisikan tangan anaknya kepegang contoh case-nya seperti itu," ucap Ng.

Bukan hanya memegang tangan, H juga meraba paha murid-muridnya serta mengelus kepalanya.

Mendengar keterangan dari para korban, Ng langsung melakukan tindakan tegas dengan membebastugaskan H.

"Setelah itu hasilnya pada hari itu juga kami musyawarahkan, hari Jumat nya rapat dari kelas lainnya, sudah kami BAP Senin. Sesuai permintaan pelapor untuk (pelaku) tidak mengajar lagi di SMK ini," ucap Ng.

Sementara untuk 11 korban pelecehan seksual tersebut kini sudah kembali belajar di sekolah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Seorang ibu yang diketahui mengemis di kawasan Jakarta Utara mengakui aktivitasnya meminta-minta. Ibu itu mengaku mengemis untuk membiayai pengobatannya. Rekaman pengakuan ibu tersebut dirilis oleh akun Youtube Pratiwi Noviyanthi.

Dalam video tersebut, seorang perempuan tampak mewawancarai sang ibu di rumahnya yang berlantai tiga di kawasan Jakarta Utara. Dia bertanya apakah benar itu tersebut meminta-minta di kawasan Jakarta Utara?

Ibu itu menjawab, “Memang ada, tapi saya enggak pakai cara paksa ya. Saya minta-minta, saya kan minta tolong,”ujar Ibu berkacamata tersebut.

Ibu itu mengaku hanya mengemis jika ada waktu. “Kalau enggak ada waktu saya kerja,”kata dia. Bersama anaknya, jM, dia mengaku mendapatkan perolehan dari hasil mengemis dengan jumlah yang bervariasi, dari Rp 5000, Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu.

“Kalau ada yang baik (dikasih uang Rp 100 ribu). Tapi itu kan habis buat ongkos bajaj, beli makan, obat,”ujar anaknya yang berinisial JM.

Meski demikian, ibu tersebut membantah cerita yang menyebutkan dirinya menjadi pengemis karena dipaksa anaknya. Ibu itu pun menolak jika dia pernah dipukul anaknya kalau tidak mengemis. “Dia enggak pernah pukul-pukul saya,”ujar ibu tersebut.

Teguran dinas sosial..

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan teguran secara persuasif kepada sepasang ibu dan anak yang menjadi pengemis padahal berasal dari keluarga dengan kategori berkecukupan.

Satuan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) Jakarta Utara telah melakukan kunjungan ke rumah ibu dan anak tersebut yang berlokasi di sekitar Teluk Gong Selatan, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan kunjungan petugas, diketahui pengemis tersebut ternyata memiliki rumah tiga lantai.

Dilansir dari akun Instagram @dinsosdkijakarta, sang ibu mengaku harus mengemis karena harus membeli obat setiap hari. Saat visitasi, petugas kemudian memberikan teguran kepada ibu tersebut yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Jumat (9/8/2024), mengatakan petugas melakukan beberapa tahapan meliputi pencegahan, pemberian layanan kesejahteraan sosial, pembinaan, pengendalian, pengawasan ketertiban umum, dan pembinaan lanjut.

Upaya ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan PMKS. "Kami melakukan upaya pencegahan sejak bulan Juni dengan melakukan pemantauan dan pengawasan di sekitar Kelapa Gading dan Muara Karang. Kami juga telah memberikan layanan kesejahteraan sosial dengan melakukan dengan asesmen dan arahan edukatif di tempat serta memberikan teguran persuasif dan surat pernyataan untuk tidak kembali mengemis di jalanan," kata Premi.

Langkah berikutnya, lanjut Premi, Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melakukan monitoring perkembangan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut dengan melakukan telusur dan visitasi.

Ia menambahkan, telusur dan visitasi ini merupakan bagian dari pembinaan lanjutan sebagaimana yang ada dalam Pasal 20 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014.“Berdasarkan hasil visitasi dan asesmen mereka memiliki rumah tiga lantai dan tidak masuk dalam kategori untuk terdaftar sebagai penerima bantuan yang tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Premi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan teguran secara persuasif kepada sepasang ibu dan anak yang menjadi pengemis padahal berasal dari keluarga dengan kategori berkecukupan.

Satuan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) Jakarta Utara telah melakukan kunjungan ke rumah ibu dan anak tersebut yang berlokasi di sekitar Teluk Gong Selatan, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan kunjungan petugas, diketahui pengemis tersebut ternyata memiliki rumah tiga lantai.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Jumat (9/8/2024), mengatakan petugas melakukan beberapa tahapan meliputi pencegahan, pemberian layanan kesejahteraan sosial, pembinaan, pengendalian, pengawasan ketertiban umum, dan pembinaan lanjut.

Upaya ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan PMKS. "Kami melakukan upaya pencegahan sejak bulan Juni dengan melakukan pemantauan dan pengawasan di sekitar Kelapa Gading dan Muara Karang. Kami juga telah memberikan layanan kesejahteraan sosial dengan melakukan dengan asesmen dan arahan edukatif di tempat serta memberikan teguran persuasif dan surat pernyataan untuk tidak kembali mengemis di jalanan," kata Premi.

Langkah berikutnya, lanjut Premi, Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melakukan monitoring perkembangan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut dengan melakukan telusur dan visitasi.

Ia menambahkan, telusur dan visitasi ini merupakan bagian dari pembinaan lanjutan sebagaimana yang ada dalam Pasal 20 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014.“Berdasarkan hasil visitasi dan asesmen mereka memiliki rumah tiga lantai dan tidak masuk dalam kategori untuk terdaftar sebagai penerima bantuan yang tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Premi.