Kanselir Jerman Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner pada Rabu (6/11). Langkah ini mengakhiri koalisi pemerintah Jerman setelah berbulan-bulan dilingkupi pertikaian politik, hingga kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum lebih cepat.

Koalisi yang telah terjalin selama tiga tahun antara Social Democratic Party (SPD) Scholz, Partai Hijau, dan Free Democratic Party (FDP) Lindner telah goyah selama beberapa waktu. Ketegangan antara ketiganya dipicu ketidaksepakatan anggaran dan kebijakan ekonomi.

Scholz marah terhadap Lindner atas ketidakpeduliannya terhadap pelayanan untuk kebaikan bersama. Akhirnya, Lindner diberhentikan untuk mencegah kerugian bagi negara.

Scholz mengatakan, dia akan menyerukan mosi tidak percaya pada 15 Januari mendatang di parlemen. Langkah ini meningkatkan kemungkinan penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal dari yang dijadwalkan pada Maret.

"Siapapun yang bergabung dengan pemerintahan harus bertindak secara bertanggung jawab dan dapat diandalkan, mereka tidak dapat mencari perlindungan ketika keadaan menjadi sulit," kata Scholz dikutip dari CNBC, Kamis (7/11/2024),

Sementara itu, FDP maupun Partai Hijau mengonfirmasi pada Rabu malam bahwa kepergian Lindner berarti berakhirnya koalisi. Namun, salah satu pihak mengatakan koalisi itu akan tetap berkuasa.

Situasi telah mencapai puncaknya dalam beberapa minggu terakhir setelah serangkaian langkah dari ketiga partai, di antaranya sebuah makalah oleh Lindner dari FDP yang menguraikan visinya untuk menghidupkan kembali ekonomi Jerman dengan menentang posisi fundamental SPD dan partai Hijau.

Kedua partai tersebut juga telah berjuang untuk menyetujui anggaran 2025, yang masih memiliki kesenjangan pendanaan beberapa miliar euro dan dalam proses negosiasi. Batas waktu untuk anggaran tersebut ditetapkan akhir bulan ini.

Dalam kesempatan berbeda, Lindner mengatakan bahwa partainya telah mengajukan saran untuk perubahan ekonomi,yang telah ditolak oleh Scholz.

"FDP masih siap untuk memikul tanggung jawab atas negara ini dan kami akan berjuang untuk melakukan hal ini juga di pemerintahan yang berbeda tahun depan," kata Lindner.

Lindner mengatakan, Scholz telah meminta untuk menghentikan sementara penghentian utang Jerman. Namun, ia tidak dapat menerimanya.

Diberlakukan pada 2009, kebijakan pembatasan utang Jerman membatasi jumlah utang yang dapat ditanggung pemerintah, dan menentukan ukuran maksimum defisit anggaran struktural pemerintah federal. Aturan tersebut menyatakan bahwa defisit tidak boleh lebih besar dari 0,35% dari PDB Jerman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 2024 ini genap memasuki usia 26 tahun. Perjalanan seperempat abad lebih memiliki arti penting bagi partai yang lahir dari rahim reformasi ini.

Dalam lanskap politik, PKB menjadi buku berjalan yang menarik untuk dikaji. Di saat bersamaan, PKB yang dari sisi sejarah pendiriannya tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama (NU), juga harus dibaca dalam perspektif politik santri.

Dalam kenyataannya, partai ini mampu berdialektika dengan cuaca politik yang dinamis dengan karakteristik konstituen yang juga tak kalah dinamis. Menariknya, di tengah dialektika tersebut, PKB senantiasa menempatkan ideologi ahlussunnah wal jamaah senantiasa suprematif. Pekerjaan yang tak mudah dan tak banyak yang bisa melakukannya.

Dalam kerja elektoral selama enam kali pemilu di era reformasi, PKB mampu mengorganisasi kekuataan massa, khususnya warga NU, melalui perolehan pemilu yang cemerlang.

Pada titik yang sama, PKB juga konsisten mengkonversi harapan pemilih melalui politik kebijakan dan politik anggaran di legislatif maupun di eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Jangkar perawat tradisi

Partai yang didirikan para kiai NU ini dari awal konsisten menjadi jangkar perawat tradisi Islam Indonesia yang khas. PKB, dapat disebut menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia, setelah sebelumnya terdapat Partai NU pada Pemilu 1955, yang memanggungkan tradisi keislaman-keindonesiaan dalam lanskap politik melalui pelbagai perjuangan politik, baik di parlemen maupun di eksekutif.

Paham keagamaan keislaman moderat yang diusung PKB dalam 26 tahun terakhir ini mewarnai pelbagai nomenklatur, pilihan politik kebijakan, hingga keberpihakan pada kelompok yang pada orde politik sebelumnya selalu dipinggirkan.

Produk legislasi, yang beririsan langsung dengan umat Islam Indonesia, dalam 26 tahun terakhir ini tampak diwarnai dengan khazanah keislaman yang moderat.

Di luar hal tersebut, ruang publik kita saat ini juga tak terlepas dari tampilan karakteristik Islam yang wasathiyyah. Situasi itu, tentu tidak terlepas, salah satunya, dari peran PKB dalam memanggungkan tradisi “Islam Tengah” ke ruang publik yang direpresentasikan melalui gagasan, dialektika, kebijakan yang diperjuangkan oleh PKB dan jejaringnya melalui jalur perjuangan politik.

PKB tampil sebagai naradamping (liassion officer) terhadap pelbagai kelompok kepentingan dengan pluralitas pikiran dan aspirasi politik yang diusung di ruang publik. PKB memosisikan diri sebagai “Partai Negarawan” yang berdiri di atas semua golongan dan kelompok seraya mendorong secara dialektis pada posisi tengah yang kompatibel dengan ideologi negara dan ajaran Islam yang moderat.

Pada titik ini...

Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar, menjadi faktor penting dalam membawa partai ini berdialektika dalam tantangan zaman yang telah berbeda dari dua dekade yang lalu. Dalam forum Sekolah Pemimpin Perubahan Wilayah 1 Jawa Timur di Malang pada 10 Juli 2024 lalu, Gus Muhaimin secara terbuka mengingatkan pentingnya inovasi dalam menghadapi disrupsi politik saat ini.

Peringatan dari Gus Muhaimin tak sekadar seruan hampa. Pada Pemilu 2024 lalu, menjadi ajang pembuktian inovasi politik PKB. Hal itu tampak diwujudkan melalui tata kelola organisasi, eksekusi persoalan, desiminasi program, kaderisasi, dan lain-lain. Bahkan, Pemilu 2024 lalu, PKB berhasil memperluas ceruk pemilih yang tidak hanya dari kalangan pedesaan, namun juga dari kalangan masyarakat kota. Pemilih PKB tidak hanya dari pemilih akar rumput, tetapi juga dari pemilih kelas elite.

Inovasi politik yang dilakukan PKB dan Gus Muhaimin dalam pengelolaan partai politik tak ubahnya menjalankan kaidah dalam doktrin Ahlsunnah wal Jamaah yakni menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.

Praktik politik PKB juga dapat dibaca dengan cara baca maqashid al-syariah yang orientasinya tidak sekadar terbatas pada perkara hukum keluarga semata, namun patut didorong pada tata kelola ketatanegaraan yang berorientasi pada kemaslahatan publik (mashalih al-‘ibad).

Di atas semua itu, inovasi politik yang dilakukan PKB tak terlepas dari figur pemimpin dan model kepemimpinan Gus Muhaimin Iskandar. Seperti diungkapkan Jhon P. Dugan (2024) terdapat empat domain penting dalam kepemimpinan yakni kapasitas, efektivitas, penerapan, dan motivasi.

Perjalanan Gus Muhaimin menjadi nahkoda PKB telah mengalami interaksi panjang hingga melahirkan model yang efektif dalam pengeloalaan partai. Seperti kutipan populer Tan Malaka, Gus Muhaimin dan PKB telah mengalami terbentur, terbentur, terbentur, dan pada akhirnya terbentuk. Selamat harlah ke-26 PKB.